Minggu, 20 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008

Ditetapkan tanggal 6 Februari 2008

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

			 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 23/PMK.03/2008

						TENTANG

			      TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 17A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
	Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4797);
5.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1.	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
	KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
	pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
	adiministrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
3.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
	tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4.	Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
	besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
5.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
	pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
	seharusnya tidak terutang.
6.	Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan
	pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur
	Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.
7.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau 
	bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk
	menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
	melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8.	Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan
	Masa/Tahun Pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.
9.	Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan
	tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
10.	Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah urut yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang
	berwenang melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.


						Pasal 2

(1)	Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
	Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan
	pajak yang meliputi :
	a.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
	b.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
	c.	Surat Ketetapan Pajak Nihil;
	d.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
(2)	Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan :
	a.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;atau
	b.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
	setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dalam hal 
	Direktur Jenderal  Pajak menerima Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
	terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak
	pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.


						Pasal 3

(1)	Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, 
	Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
(2)	Surat ketetapan pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai
	dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak
	Pertambahan Nilai.
(3)	Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.


						Pasal 4

(1)	Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan nota 
	penghitungan.
(2)	Penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat
	3 (tiga) hari sejak tanggal pembuatan nota penghitungan.
(3)	Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan atas hasil 
	Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(4)	Nota penghitungan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (3).
(5)	Dalam hal Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Unit
	Pelaksana Pemeriksaan selain Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, surat ketetapan
	pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak 
	tanggal diterimanya nota penghitungan beserta laporan atas hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, 
	atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.


						Pasal 5

(1)	Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
(2)	Penyampaian surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
	a.	secara langsung;
	b.	melalui pos dengan bukti pengiriman surat;atau
	c.	melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.


						Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian, bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat
ketetapan pajak, serta prosedur penerbitan surat ketetapan pajak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak.


						Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1114 kali - Dicetak 0 kali ›