Minggu, 20 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 181

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			   PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 181/PMK.03/2007
    
						TENTANG

		BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN
	           PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                       
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1b), ayat (2), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6) dan 
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara 
Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA 
PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN.


						BAB I
					  KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. 	Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
	untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
	dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. 	SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
3. 	SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
4. 	Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk 
	membuat e-SPT.
5. 	e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan 
	menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. 	Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang 
	memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal 
	Pajak.
7. 	e-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang 
	dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service 
	Provider (ASP).
8. 	Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan Penyedia Jasa 
	Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang 
	dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara 
	elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
9. 	Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, 
	jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama 
	Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk.
10. 	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan perpanjangan jangka waktu 
	penyampaian SPT Tahunan.
11. 	Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat 
	Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
12. 	Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, 
	memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana 
	administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukan identitas 
	dan status yang bersangkutan.


						BAB II
			 BENTUK, ISI, DAN KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN
				YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SPT

						Pasal 2

(1)  	SPT meliputi:
   	a. 	SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
   	b. 	SPT Masa Yang Terdiri dari:
         		1. 	SPT Masa Pajak Penghasilan;
         		2. 	SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
         		3. 	SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
(2)  	SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   	a. 	formulir kertas (hardcopy); atau
   	b. 	e-SPT


						Pasal 3

(1)  	SPT Paling sedikit memuat:
   	a. 	nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
   	b. 	Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
   	c. 	tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
(2)  	SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, selain berisi 
	data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
   	a. 	jumlah peredaran usaha;
   	b. 	jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
   	c. 	jumlah Penghasilan Kena Pajak;
   	d. 	jumlah pajak yang terutang;
   	e. 	jumlah kredit pajak;
   	f. 	jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
   	g. 	jumlah harta dan kewajiban;
   	h. 	tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
   	i. 	data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
(3)  	SPT Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, selain 
	berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai :
   	a. 	jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar;
   	b. 	tanggal pembayaran atau penyetoran; dan
   	c. 	data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
(4) 	SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, 
	selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai :
   	a. 	jumlah penyerahan;
   	b. 	jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
   	c. 	jumlah Pajak Keluaran;
   	d. 	jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
   	e. 	jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
   	f. 	tanggal penyetoran; dan
   	g. 	data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
(5) 	SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 
	memuat data mengenai :
   	a. 	jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
   	b. 	jumlah Pajak yang dipungut;
   	c. 	jumlah pajak yang disetor;
   	d. 	tanggal pemungutan;
   	e 	tanggal penyetoran; dan
   	f. 	data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.


						Pasal 4

(1)  	Suatu SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
(2)  	Ketentuan mengenai Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SPT bagi Wajib 
	Pajak tertentu.
(3)  	SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen 
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


						BAB III
			         TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT

						Pasal 5

(1)  	SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat 
	diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2)  	SPT berbentuk e-SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diambil secara 
	langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yaitu dengan mengunduh format SPT atau aplikasi 
	e-SPT dari situs Direktorat Jenderal Pajak.


						BAB IV
				          PENANDATANGANAN SPT

						Pasal 6

SPT yang disampaikan wajib ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.


						Pasal 7

(1)  	Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara :
   	a. 	tanda tangan biasa;
   	b. 	tanda tangan stempel; atau
   	c. 	tanda tangan elektronik atau digital.
(2)  	Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau digital mempunyai kekuatan hukum yang sama 
	dengan tanda tangan biasa.


						BAB V
				          CARA PENYAMPAIAN SPT

						Pasal 8

(1)  	Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
	Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
   	a. 	secara langsung;
   	b. 	melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
   	c. 	dengan cara lain.
(2)  	Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   	a. 	melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   	b. 	e-Filling melalui ASP.
(3)  	Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda penerimaan surat 
	dan atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan 
	Elektronik.
(4) 	Bukti Pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda 
	penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
	bukti penerimaan SPT.


						BAB VI
			      PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
					       SPT TAHUNAN

						Pasal 9

(1)  	Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah :
   	a. 	untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan 
		setelah akhir Tahun Pajak; atau
   	b. 	untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 
		akhir Tahun Pajak.
(2)  	Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud 
	pada ayat (1) untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan 
	cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.


						Pasal 10

(1)  	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan 
	dalam bentuk formulir kertas (hardcofy) atau dalam bentuk data elektronik.
(2)  	Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari aplikasi yang dibuat oleh Direktur 
	Jenderal Pajak.


						Pasal 11

(1)  	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan 
	Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:
   	a. 	penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu 
		penyampaiannya diperpanjang;
   	b. 	laporan keuangan sementara; dan
   	c. 	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
(2)  	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib 
	Pajak.
(3)  	Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, 
	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.


						Pasal 12

(1)  	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan:
   	a. 	secara langsung;
   	b. 	melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
   	c. 	dengan cara lain.
(2)  	Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   	a. 	melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   	b. 	e-Filling melalui ASP.
(3)  	Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
	diberikan tanda penerimaan surat dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
(4) 	Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda 
	penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
	bukti penerimaan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.


						Pasal 13

(1)  	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang tidak 
	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dianggap bukan merupakan 
	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
(2)  	Apabila Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT 
	Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada 
	Wajib Pajak.


						BAB VII
					 KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. 	bentuk, isi, dan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT;
b. 	bentuk dan isi SPT untuk Wajib Pajak tertentu;
c. 	tempat dan cara lain pengambilan SPT;
d. 	tata cara pengisian SPT;
e. 	tata cara penandatanganan SPT; dan
f. 	tata cara penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, diatur dengan Peraturan Direktur 
	Jenderal Pajak.


						Pasal 15

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1868 kali - Dicetak 0 kali ›