Selasa, 25 April 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 138

Peraturan Pemerintah Nomor 138 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 21 Desember 2000

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPh » Peraturan Pemerintah » 2000

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 138 TAHUN 2000

						TENTANG

		         PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN 
			        PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebagai 
pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua 
	Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4.	Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
	Negara Nomor 3986);

    					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK 
PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN.


						 BAB I
				PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK

						Pasal 1

Dalam menghitung penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-
undang Pajak Penghasilan tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang 
berasal dari :
a.	Kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal/membeli saham di atas 
	harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham 
	bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan
b.	Kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-
	undang Pajak Penghasilan.


						Pasal 2

Biaya pengembangan hutan tanaman industri yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan hanya 1 (satu) kali 
memberikan hasil, dikapitalisasi selama periode pengembangan dan merupakan bagian dari harga pokok
produk yang diproduksi atau dijual.


						Pasal 3

(1)	Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang 
	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan  Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan
	dari penghasilan bruto, kecuali :
	a.	Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dan huruf g Undang-
		undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
		sepanjang tidak 	dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar;
	b.	Pajak Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam 
		menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
		Undang-undang Pajak Penghasilan.
(2)	Pajak Masukan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
	sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan atau harta tidak berwujud 
	serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan, terlebih dulu harus dikapitalisasi 
	dengan pengeluaran/biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.


						Pasal 4

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak 
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk :
a.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek 
	Pajak;
b.	biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat 
	final;
c.	biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan 
	Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma 
	Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan;
d.	Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi tidak 
	termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar 
	untuk pemotongan pajak; dan
e.	kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan 
	untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
    

						Pasal 5

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan  berupa  selisih  antara 
harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.


						Pasal 6

(1)	Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berusaha di 
	bidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung 
	berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan.
(2)	Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi 
	dengan biaya atau pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang 
	Pajak Penghasilan.


						Pasal 7

Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-
hal tertentu dan atau bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.


						BAB II
		PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN MELALUI PIHAK LAIN

						Pasal 8

(1)	Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 
	Undang-undang Pajak Penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada 
	akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih 
	dahulu.
(2)	Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
	Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh 
	Menteri Keuangan.
(3)	Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-
	undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan 
	terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
(4)	Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan 
	ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau
	akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih 
	dahulu.


						Pasal 9

(1)	Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 26 ayat (4) Undang-undang 
	Pajak Penghasilan harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun 
	pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan, kecuali 
	Wajib Pajak tersebut mendapat kemudahan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan 
	yang berlaku.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak memperoleh izin perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
	Tahunan, Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) yang terutang berdasarkan penghitungan sementara 
	harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian 
	tahun pajak berakhir bersamaan dengan pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu 
	penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
(3)	Dalam hal Wajib Pajak memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pelunasan 
	kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat  Pemberitahuan Tahunan, angsuran 
	atau penundaan tersebut juga berlaku untuk pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat 
	(4).
     

						Pasal 10

(1)	Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak 
	Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal atau berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, 
	atau Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang, 
	dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan 
	oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan yang 
	dikenakan pajak tersendiri yang bersifat final.
(3)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak.


						BAB III
	        PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI

						Pasal 11

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-
badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, wajib memiliki  NPWP dan melaksanakan sendiri 
penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya 
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.


						BAB IV
					KETENTUAN LAIN-LAIN

						Pasal 12

(1)	Dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku dan telah mendapat persetujuan Direktur 
	Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-undang Ketentuan Umum dan 
	Tata Cara Perpajakan, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun buku yang tidak 
	termasuk dalam tahun buku yang baru harus dilaporkan dengan Surat Pemberitahuan tersendiri 
	dengan melampirkan neraca dan laporan laba-rugi.
(2)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak.


						BAB V
				          KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 13

(1)	Terhadap Wajib Pajak yang tahun pajak/tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, ketentuan 
	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan 
	Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 berlaku sampai dengan tahun pajak/tahun buku 2000 yang 
	berakhir sebelum tanggal 1 Juli 2001, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2)	Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan sebelum atau pada  tanggal 31 Desember 
	2000 yang jangka waktunya terbatas, dapat menikmati fasilitas tersebut sampai dengan jangka waktu 
	tersebut habis.


						Pasal 14

Kewajiban pajak dalam tahun berjalan untuk tahun pajak/tahun buku 2001 yang meliputi masa pajak/
pembukuan sampai dengan Desember 2000 dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 
tetap dihitung berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta 
Perubahannya sebelum diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000.


						BAB VI
					KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 TAHUN 1994 tentang 
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 TAHUN 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3798), dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Ditetapkan di Jakarta
							pada tanggal 21 Desember 2000
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							ttd.

							ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI



		     LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 253








					          PENJELASAN
						   ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 138 TAHUN 2000

						TENTANG

		         PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN 
			        PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN


UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, hal-hal yang  belum cukup diatur dalam 
Undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Beberapa hal yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah ini adalah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Penghitungan Penghasilan Kena 
Pajak dan Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan. Selain itu, diatur juga ketentuan peralihan dalam rangka 
pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan mulai tanggal 1 Januari 2001.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Pemberian saham bonus kepada pemegang saham yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk dalam 
	pengertian pembagian laba atau dividen. Demikian pula dengan pemberian saham bonus yang berasal 
	dari kapitalisasi agio saham. Agio saham berasal dari setoran modal pemegang saham di atas nilai 
	nominal saham yang diperolehnya. Oleh karena itu apabila saham bonus dimaksud diberikan kepada 
	pemegang saham yang menjadikan jumlah nilai nominal seluruh saham termasuk saham bonus yang 
	diperolehnya lebih besar dari jumlah setoran modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari 
	kapitalisasi agio saham tersebut termasuk dalam pengertian Pembagian laba atau dividen. Namun 
	demikian apabila saham bonus dimaksud diberikan kepada pemegang saham sehingga pemberian 
	tersebut tidak menjadikan jumlah nilai seluruh saham (termasuk saham bonus) yang diperoleh/
	dimilkinya lebih besar dari jumlah setoran modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari 
	kapitalisasi agio saham tersebut tidak termasuk dalam pengertian pembagian laba atau dividen.

Pasal 2

	Hutan tanaman industri dari jenis-jenis tertentu yang hanya dapat memberikan hasil satu kali saja 
	yaitu berupa batang tanaman yang ditebang setelah mencapai umur tertentu (lebih dari satu tahun), 
	pada dasarnya bukan merupakan aktiva tetap berwujud yang menurut tujuan semula tidak untuk 
	diperjualbelikan melainkan merupakan produk dari industri kehutanan. Oleh karena itu, atas 
	pengeluaran yang langsung berkaitan dengan pengembangan tanaman industri tersebut, diperlakukan 
	sebagai bagian dari biaya produksi langsung yang pembebanannya dalam harga pokok-produk yang 
	diproduksi/dijual dilakukan dalam tahun pada saat produk batang tanaman tersebut dihasilkan/dijual.
	
Pasal 3

	Ayat (1)

		Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang tidak dapat 
		dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan 
		Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan bagian dari harga 
		perolehan barang dan jasa. Oleh karena itu, apabila Pajak Masukan tersebut berkenaan 
		dengan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 
		merupakan Objek Pajak, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan Pajak Masukan 
		yang berkenaan dengan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-
		undang Pajak Penghasilan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam hal Pajak 
		Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dan huruf g Undang-undang
		Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu 
		apabila Faktur Pajak Masukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
		13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
		Penjualan atas Barang Mewah, pengurangan dari penghasilan bruto tetap dapat dilakukan 
		sepanjang dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut telah dibayar.
		
	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 4

	Huruf a

		Cukup jelas

	Huruf b dan huruf c

		Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, baik 
		penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan atau pembayaran Pajak 
		Penghasilan yang bersifat  final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maupun 
		penghasilan yang  dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan, telah diperhitungkan dalam tarif 
		pajak ataupun norma penghitungan yang berlaku untuk penghasilan tersebut. Oleh karena itu, 
		biaya-biaya tersebut tidak boleh lagi dikurangkan dari penghasilan bruto lainnya yang 
		pengenaan pajaknya dilakukan berdasarkan tarif umum.
		
	Huruf d

		Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 dapat 
		ditanggung oleh pemberi penghasilan/pemberi kerja. Dalam hal PPh Pasal 21 ditanggung 
		oleh pemberi penghasilan/kerja, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pajak 
		tersebut diperlakukan sama seperti kenikmatan, yaitu sebagai bukan biaya pemberi kerja dan 
		bukan  penghasilan pegawai yang menerimanya. Pajak Penghasilan yang terutang atas 
		penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kecuali dividen yang ditanggung 
		oleh pemberi penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pajak tersebut 
		ditambahkan (gross-up) pada penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan Pajak 
		Penghasilan Pasal 26 tersebut.

		Contoh :
		PT. ABC membayar bunga pinjaman kepada Bank di luar negeri sebesar Rp 100.000.000,00 
		yang sesuai dengan perjanjian Pajak Penghasilannya ditanggung oleh badan  tersebut. Tarif 
		pemotongan PPh Pasal 26 yang berlaku adalah 20%.

		Dasar pengenaan PPh Pasal 26 =

		100
		----- x Rp 100.000.000,00 = Rp 125.000.000,00
		 80

		PPh Pasal 26 yang terutang =

		20% x Rp 125.000.000,00 = Rp 25.000.000,00

		Jumlah biaya bunga yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PT. ABC adalah sebesar 
		Rp 125.000.000,00

		(Rp 100.000.000,00 + Rp 25.000.000,00).

	Huruf e

		Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan 
		memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak tidak boleh dikurangkan dalam 
		menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

		Contoh :
		Kerugian selisih kurs yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing yang dipergunakan 
		untuk membiayai pembangunan lapangan golf untuk kepentingan  pegawai  (benefit in kind) 
		tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
		
Pasal 5

	Cukup jelas

Pasal 6

	Ayat (1)

		Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang 
		Pajak Penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam suatu tahun pajak bagi Wajib 
		Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan 
		biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue).
		
		Namun bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berusaha di bidang jasa 
		konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek konstruksi berjangka waktu lebih dari satu 
		tahun, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dapat menggunakan metode lain yang lazim 
		dalam praktek akuntansi, seperti metode persentase penyelesaian (percentage of completion 
		method). Dengan metode ini, pengakuan penghasilan tahunan didasarkan atas penghitungan 
		secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan.
		
		Dalam penerapan metode tersebut, biaya-biaya yang dapat diperhitungkan adalah biaya-biaya 
		yang langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, yaitu : 
		biaya pemakaian material, upah buruh langsung, serta biaya-biaya lainnya dengan 
		karakteristik yang sama.

		Contoh :
		Suatu proyek konstruksi yang bernilai Rp 1.000.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 
		pekerjaan tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 (lima tahun). 

		Keterangan biaya yang terjadi pada tiap-tiap tahun adalah sebagai berikut :

		2001 Akumulasi biaya sampai dengan
		akhir tahun buku ........................................		Rp 150.000.000,00

		Perkiraan sisa biaya
		penyelesaian proyek ..................................		Rp 700.000.000,00

		2002 Akumulasi biaya sampai dengan
		akhir tahun buku .........................................		Rp 400.000.000,00

		Perkiraan sisa biaya
		penyelesaian proyek ...................................		Rp 450.000.000,00

		2003 Akumulasi biaya sampai dengan

		akhir tahun buku .........................................		Rp 600.000.000,00

		Perkiraan sisa biaya
		penyelesaian proyek ...................................		Rp 250.000.000,00

		2004 Akumulasi biaya sampai dengan
		akhir tahun buku ........................................		Rp 750.000.000,00

		Perkiraan sisa biaya
		penyelesaian proyek ..................................		Rp 100.000.000,00

		2005 Total biaya proyek .............................		Rp 875.000.000,00

		(total perkiraan semula Rp 850.000.000,00).

		Laba bruto usaha setiap tahun dihitung sebagai berikut :

		Tahun 2001
		--------------
		Harga kontrak ........................................		Rp 1.000.000.000,00

		Akumulasi biaya
		s.d. akhir tahun 2001		Rp 150.000.000,00

		Perkiraan sisa biaya
		penyelesaian proyek		Rp 700.000.000,00	Rp    850.000.000,00
						----------------------	-------------------------
		Perkiraan laba bruto usaha proyek .............		Rp    150.000.000,00
									==============
		Laba bruto usaha tahun 2001 :

		Rp 150.000.000,00
		---------------------- x Rp 150.000.000,00 =		Rp     26.470.588,23
		Rp 850.000.000,00					==============

		Tahun 2002
		--------------
		Harga kontrak ...................................			Rp 1.000.000.000,00

		Akumulasi biaya
		s.d. akhir tahun 2002		Rp 400.000.000,00

		Perkiraan sisa biaya
		penyelesaian proyek		Rp 450.000.000,00	Rp    850.000.000,00
						----------------------	-------------------------
		Perkiraan laba bruto usaha proyek ...............		Rp    150.000.000,00
									==============

		Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2002

		Rp 400.000.000,00
		---------------------- x Rp 150.000.000,00 =		Rp      70.588.235,29
		Rp 850.000.000,00

		Laba bruto usaha tahun 2001 ........................		Rp      26.470.588,23
									-------------------------
		Laba bruto usaha tahun 2002 ........................		Rp      44.117.647,06
									==============
		Tahun 2003
		--------------
		Harga kontrak ........................				Rp 1.000.000.000,00

		Akumulasi biaya
		s.d. akhir tahun 2003		Rp 600.000.000,00

		Perkiraan sisa biaya
		penyelesaian proyek		Rp 250.000.000,00	Rp    850.000.000,00
						----------------------	-------------------------
		Perkiraan laba bruto usaha proyek ........................	Rp    150.000.000,00
									==============

		Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2003

		Rp 600.000.000,00
		---------------------- x Rp 150.000.000,00 =		Rp    105.882.352,94
		Rp 850.000.000,00

		Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2002		Rp      70.588.235,29
									-------------------------
		Laba bruto usaha tahun 2003 ........................		Rp      35.294.117,65
									==============
		Tahun 2004
		--------------
		Harga kontrak .....................................			Rp 1.000.000.000,00

		Akumulasi biaya
		s.d. akhir tahun 2004		Rp 750.000.000,00

		Perkiraan sisa biaya
		penyelesaian proyek		Rp 100.000.000,00	Rp    850.000.000,00
						-----------------------	-------------------------

		Perkiraan laba bruto usaha proyek .................		Rp    150.000.000,00
									==============

		Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2004

		Rp 750.000.000,00
		---------------------- x Rp 150.000.000,00 =		Rp    132.352.941,17
		Rp 850.000.000,00

		Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2003		Rp    105.882.352,94
									------------------------
		Laba bruto usaha tahun 2004 .....................		Rp      26.470.588,23
									==============

		Tahun 2005
		--------------
		Harga kontrak .................................			Rp 1.000.000.000,00
		Total biaya proyek ..........................			Rp    875.000.000,00
									------------------------
		Laba bruto usaha proyek ................			Rp    125.000.000,00
		Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2004		Rp    132.352.941,17
									------------------------
		Laba (rugi) usaha tahun 2005 ........................		(Rp      7.352.941,17)
									==============

	Ayat (2)

		Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
		dikurangi dengan biaya-biaya lainnya yang diperkenankan sesuai dengan  ketentuan Pasal 6 
		ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu : biaya-biaya tidak langsung (termasuk 
		penyusutan dan amortisasi) serta biaya umum dan administrasi.

Pasal 7

	Cukup jelas

Pasal 8

	Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan 
	pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-
	undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. 
	Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan 
	sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/
	perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat 
	tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan 
	biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau
	memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan 
	dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat 
	pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak 
	dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya 
	pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran.
	
	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Cukup jelas

Pasal 9

	Cukup jelas

Pasal 10

	Cukup jelas

Pasal 11

	Badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional tertentu sebagai bukan Subjek Pajak tidak 
	berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
	(2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang 
	menerima atau memperoleh penghasilan berupa gaji dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan 
	pada badan-badan tersebut yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
	berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 12

	Cukup jelas

Pasal 13

	Cukup jelas

Pasal 14

	Cukup jelas

Pasal 15

	Cukup jelas

Pasal 16

	Cukup jelas




		       TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4055


Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4089 kali - Dicetak 0 kali ›