Jumat, 20 September 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 191

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Restitusi Pajak » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 191/PMK.03/2007
    
						TENTANG

			PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN
		  PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK
			YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
				  TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17B ayat (1a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak 
yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
	Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN 
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. 	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 
	KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. 	Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan 
	tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
3. 	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan bukti Permulaan adalah Pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib 
	Pajak bahwa Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana 
	di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.


						Pasal 2

(1) 	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 
	pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C undang-Undang KUP dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP, harus menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 
	paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
(2) 	Ketentuan penerbitan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan bukti 
	Permulaan.


						Pasal 3

Penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tertangguh sejak Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil kuasa, pegawai, atau 
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.


						Pasal 4

(1) 	Surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap Wajib 
	Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan diterbitkan dalam hal :
   	a. 	Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
   	b. 	Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan 
		penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A 
		Undang-Undang KUP; atau
   	c. 	Pemeriksaan Bukti permulaan dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana 
		di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan 
		putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) 	Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan 
	yang semula tertangguh karena dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.


						Pasal 5

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan Surat 
ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua persen) perbulan 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.


						Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak.


						Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 790 kali - Dicetak 0 kali ›