Senin, 23 April 2018  

Peraturan Perpajakan

  • 173

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 173/PJ./2004

Ditetapkan tanggal 7 Desember 2004

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengusaha Kena Pajak » Keputusan Dirjen Pajak » 2004 Topik: Semua KUP » Keputusan Dirjen Pajak » 2004 Topik: KUP Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 2004

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 173/PJ./2004 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 173/PJ./2004

					          TENTANG

    TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN
	   PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
Wajib Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya 
melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem 
e-Registration;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan
	Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta
	Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN
PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION.


						 BAB I
					    KETENTUAN UMUM
						
						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1.	Sistem e- Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan
	dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara
	on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.

2.	Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan
	Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit.

3.	Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
	Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat 
	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

4.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang
	berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.

5.	Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
	yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang 
	berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

6.	Surat Keterangan Terdaftar Sementara adalah surat keterangan yang dicetak oleh Wajib Pajak 
	melalui sistem e-Registration yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor
	Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta 
	kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersifat sementara.

7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
	yang menyatakan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan berisikan identitas serta kewajiban 
	perpajakan.

8.	Account adalah sarana bagi Wajib Pajak atau Petugas Pajak untuk dapat mengakses e-Registration.

9.	Username adalah identitas Wajib Pajak atau Petugas Pajak yang unik berupa huruf atau angka atau 
	gabungan keduanya untuk mengakses account Wajib Pajak atau Petugas Pajak yang bersangkutan
	pada sistem e-Registration.

10.	Password adalah kata kunci yang hanya diketahui oleh Wajib Pajak atau Petugas Pajak untuk 
	memperoleh otoritas atas account yang diakses yang sekurang-kurangnya terdiri dari 6 (enam) digit
	berupa huruf atau angka atau gabungan keduanya.

11.	Login adalah proses untuk mengakses sistem e-Registration dengan menggunakan username dan
	Password.

12.	Logout adalah proses untuk keluar dari sistem e-Registration dengan cara yang telah ditentukan 
	sehingga data Wajib Pajak tetap terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

13.	E-mail address adalah alamat elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak
	untuk mengirim atau menerima informasi elektronik hasil proses yang berkaitan dengan sistem
	e-Registration.

14.	Notifikasi adalah pemberitahuan mengenai status permohonan Wajib Pajak	 dalam sistem 
	e-Registration.

15.	Nomor Aplikasi adalah nomor bukti permohonan Wajib Pajak yang diberikan secara otomatis oleh
	sistem e-Registration kepada Wajib Pajak yang terdiri atas Nomor Aplikasi I dan Nomor Aplikasi II.

16.	Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak 
	dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.

17.	Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan Pengusaha
	Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.


						BAB II
        TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PELAPORAN DAN 
		  PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
						
						Pasal 2

(1)	Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, atau orang yang diberi kuasa
	khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengusaha 
	yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan
	permohonan melalui sistem e-Registration atau unit Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

(2)	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem e-Registration akan 
	memberikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang berisi Nomor Aplikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak 
	dan identitas lainnya, serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang antara lain mencantumkan 
	nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

(3)	Wajib Pajak mencetak Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara,
	dan menandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak.

(4)	Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran 
	dilakukan, dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain 
	serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.

(5)	Wajib Pajak menyampaikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta
	persyaratannya secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
	Wajib Pajak terdaftar peling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.

(6)	Dalam hal Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat
	(5) belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu
	30 (tiga puluh) hari, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem.

(7)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
	langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak seharusnya terdaftar dengan membawa 
	persyaratan lengkap, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat
	Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
						

						Pasal 3

(1)	Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 
	dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah Formulir Registrasi 
	Wajib Pajak yang telah ditandatangani beserta persyaratan diterima secara lengkap.

(2)	Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
	sebagai Pengusaha Kena Pajak, Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan
	secara bersamaan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat 
	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah Formulir
	Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

(3)	Dalam hal proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
	telah selesai, Wajib Pajak dikirimkan Notifikasi melalui sistem e-Registration.


						Pasal 4

Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta pelaporan dan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak dengan menggunakan sistem e-Registration, ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.


						BAB III
			TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK 
			         DAN PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK
						
						Pasal 5

Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk dihapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak 
yang memenuhi syarat untuk dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan penghapusan 
atau pencabutan melalui sistem e-Registration.


						Pasal 6

(1)	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sistem e-Registration akan 
	memberikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang berisi Nomor Aplikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak
	dan identitas lainnya.

(2)	Wajib Pajak dapat mencetak Formulir Registrasi Wajib Pajak.

(3)	Wajib Pajak menyampaikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta 
	persyaratan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha
	Kena Pajak secara langsung atau melalui pos tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
	terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dilakukan.


						Pasal 7

(1)	Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengirimkan Notifikasi dalam hal setelah 7
	(tujuh) hari tidak diterima Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2)	Dalam hal Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu
	lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka proses penghapusan akan dibatalkan secara sistem.


						Pasal 8

Tata cara perubahan data Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak dengan sistem e-Registration, ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak ini.


						Pasal 9

(1) 	Wajib Pajak yang telah terdaftar dan belum mempunyai akses ke sistem e-Registration, dapat 
	mengajukan permohonan untuk dapat mengakses sistem e-Registration atas Nomor Pokok Wajib
	Pajak yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan 
	membawa bukti pendaftaran yang berlaku.

(2) 	Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, berdasarkan permohonan sebagaimana
	dimaksud dalam ayat (1) :
	a.	menerima bukti pendaftaran Wajib Pajak yang masih berlaku;
	b.	memastikan bahwa Wajib Pajak tersebut terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak setempat;
	c.	membuat dan mencetak account dan password Wajib Pajak melalui sistem e-Registrastion;
	d.	memberikan cetakan account dan password Wajib Pajak kepada Wajib Pajak.


						 BAB IV
						PENUTUP

						Pasal 10

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara 
Pendaftaran Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dinyatakan
masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 11

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2576 kali - Dicetak 0 kali ›