Selasa, 21 Nopember 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 254

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001

Ditetapkan tanggal 30 April 2001

PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 22 » Keputusan Menteri Keuangan » 2001 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2001

Keputusan Menteri Keuangan No 254/KMK.03/2001 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 254/KMK.03/2001

						TENTANG 

	PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN 
			   SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat 
dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT 
DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA.


						Pasal 1

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang- undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Pajak Penghasilan, 
adalah :

1.	Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

2.	Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di 
	tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

3.	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan 
	dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-
	badan tersebut pada butir 4;

4.	Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik 
	(BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda 
	Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan 
	pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;

5.	Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri 
	baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil 
	produksinya di dalam negeri;

6.	Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, 
	super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.


						Pasal 2

(1)	Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :
	a.	Atas impor :
		1.	yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) 
			dari nilai impor;
		2.	yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
		3.	yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
	b.	Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% 
		(satu setengah persen) dari harga pembelian.
	c.	Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
		butir 5 dan 6 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur 
		Jenderal Pajak.

(2)	Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance 
	and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan 
	ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.


						Pasal 3

(1)	Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :
	a.	Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
		undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
	b.	Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai :
		1)	barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia 
			berdasarkan asas timbal balik;
		2)	barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah 
			Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor 
			Indonesia;
		3)	barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
		4)	barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang 
			terbuka untuk umum;
		5)	barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
		6)	barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
		7)	peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
		8)	barang pindahan;
		9)	barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang 
			kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
			Pabean;
		10)	barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan 
			untuk kepentingan umum;
		11)	persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang 
			diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
		12)	barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan 
			pertahanan dan dan keamanan negara;
		13)	Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
		14)	buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
		15)	kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan 
			penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, 
			dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia 
			yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau 
			perusahaan penangkapan ikan nasional;
		16)	pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat 
			keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor 
			dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
		17)	kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta 
			prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
		18)	peralatan yang digunakan untuk Penyediaan data batas dan photo udara wilayah 
			Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;

	c.	Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk 
		diekspor kembali;
	d.	pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak 
		merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
	e.	pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-
		benda pos;
	f.	emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk 
		tujuan ekspor;
	g.	pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan 
		Kas Negara;
	h.	impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor 
		kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan 
		perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh 
		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2)	Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat 
	Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
	Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4)	Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, g dan h dilakukan secara otomatis tanpa 
	Surat Keterangan Bebas (SKB).


						Pasal 4

(1)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 terutang 
	dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.

(2)	Dalam hal pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 ditunda atau 
	dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 
	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

(3)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1, 2 dan 
	3 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

(4)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 
	terutang dan dipungut pada saat penjualan.

(5)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang 
	(delivery order).


						Pasal 5

(1)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang oleh pemungut sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 1 butir 1 dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan ke bank 
	devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang oleh pemungut sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh 
	pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

(3)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 1 butir 5 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama 
	Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

(4)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 1 butir 6 dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh penyalur, agen dan atau pembeli lainnya ke 
	bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.


						Pasal 6

(1)	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
	(3) dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak.

(2)	Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak 
	Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu :
	a.	lembar pertama untuk pembeli;
	b.	lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
	c.	lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

(3)	Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir dan atau Wajib Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku 
	sebagai Bukti Pemungutan pajak.


						Pasal 7

(1)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
	butir 6 kepada penyalur/agen bersifat final.

(2)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
	butir 5 dapat bersifat final berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 8

Pimpinan badan/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau pejabat yang ditunjuk olehnya wajib 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.


						Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Keputusan Direktur 
Jenderal Anggaran.


						Pasal 10

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
450/KMK.04/1997 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan 
Serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.04/1999 dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 11

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO



Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5125 kali - Dicetak 0 kali ›