Senin, 28 Juli 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 28

Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007

Ditetapkan tanggal 17 Juli 2007

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Undang-Undang » 2007 Topik: Semua KUP » Undang-Undang » 2007

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 28 TAHUN 2007
 
					           TENTANG
 
		   PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
		          TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  
 
				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang :  
 
a.   	bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib 
	Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang 
	teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang 
	perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang 
	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000;
b.   	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-
	Undang 	tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan 
	Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 
Mengingat: 
 
1. 	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
	1945;
2.      	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 

				          Dengan Persetujuan Bersama
 			      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
						   dan
				         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

					        MEMUTUSKAN:
 
Menetapkan:     
   
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
 

						Pasal I
 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:
 
a.      	Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
b.      	Nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984), diubah sebagai berikut:
 
1. 	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

						Pasal 1

	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 
	1.  	Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 	
		yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
		secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
		rakyat.
	2.   	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
		pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai  dengan  ketentuan 
		peraturan  perundang-undangan perpajakan.
	3.         Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
		melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
		perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
		daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
		persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
		organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
		bentuk usaha tetap.
	4.         Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan 
		usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 
		melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah 
		pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
	5.         Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
		dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
		Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
	6.         Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
		dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
		Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
	7.         Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
		menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu 
		sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
	8.       	Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak 
		menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
	9.       	Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
	10. 	Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, 
		dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan.
	11.    	Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
		penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/
		atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
		perpajakan.
	12.     	Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
	13.    	Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 
		Bagian Tahun Pajak.
	14.   	Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 
		dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui 
		tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
	15.  	Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang 
		Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau 
		Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
	16.    	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
		besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
		pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
	17.    	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang 
		menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
	18.     	Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
		pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
		kredit pajak.
	19.    	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
		kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
		terutang atau seharusnya tidak terutang.
	20.    	Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
		administrasi berupa bunga dan/atau denda.
	21.     	Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
	22.   	Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
		ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak 
		Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang 
		dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang 
		di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang 
		dikurangkan dari pajak yang terutang.
	23.   	Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
		setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi 
		dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
	24.   	Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai 
		keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu 
		hubungan kerja.
	25. 	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/
		atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
		pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
		tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
		perpajakan.
	25.      	Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau 
		benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi
		suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat 
		menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
	27. 	Pemeriksaan Bukti Permulaan adaiah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti 
		permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
	28.    	Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas 
		pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib 
		Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
	29.   	Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
		mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
		penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
		ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk 
		periode Tahun Pajak tersebut.
	30.   	Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai ke!engkapan pengisian 
		Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
		penulisan dan penghitungannya.
	31.   	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
		oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
		terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
	32.   	Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
		yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
		bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	33.  	Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
		kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu da!am peraturan 
		perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan 
		Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
		Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat 
		Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, 
		Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan 
		Pemberian Imbalan Bunga.
	34.   	Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan 
		pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
		Wajib Pajak.
	35.   	Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
		Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
	36.    	Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang 
		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
	37.    	Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan 
		kembali yang diajukan oteh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan 
		Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
	38.     	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang 
		menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
	39.   	Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah 
		imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
	40.  	Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal 
		disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan 
		disampaikan secara langsung.
	41.      	Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal 
		diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima 
		secara langsung.
 
2.  	Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

						Pasal 2
 
	(1)	Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
		ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor 
		Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
		kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
	(2)  	Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
		Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor 
		Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
		kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi 
		Pengusaha Kena Pajak.
	(3)     	Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
		a.	tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada 
			ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
		b.   	tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
			meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
			meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha
			tertentu.
	(4) 	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan 
		Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak 
		melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
	(4a)  	Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
		yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
		ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun 
		sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai 
		Pengusaha Kena Pajak.
	(5)   	Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan
		Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur 
		dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(6)    	Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:
		a.  	diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/
			atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif 
			dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
			perpajakan;
		b.       	Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
		c.       	Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
		d.       	dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok 
			Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/
			atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
	(7)     	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas 
		permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak daiam jangka waktu 6 (enam) bulan 
		untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak 
		tanggal permohonan diterima secara lengkap. 
	(8)    	Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan 
		pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
	(9)  	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas 
		permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) 
		bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
 
3. 	Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:
 

						Pasal 2A
 
	Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 
	Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
 
4.       	Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 
						
						Pasal 3
 
	(1)  	Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, 
		dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang 
		Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 
		tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 
		Jenderal Pajak.
	(1 a)	Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan 
		pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib 
		menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan 
		mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau 
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(1b)   	Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, 
		dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya 
		mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau 
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(2)    	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat 
		Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil 
		dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
		Menteri Keuangan.
	(3)   	Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
		a. 	untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa 
			Pajak;
		b.     	untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang  pribadi, 
			paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 
		c.     	untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling 
			lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
	(3a) 	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) 
		Surat Pemberitahuan Masa.
	(3b)	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
		ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
	(3c)  	Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan
		oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
		Menteri Keuangan. 
	(4)   	Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
		Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan 
		dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada 
		Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
		Menteri Keuangan.
	(5)    	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan 
		sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai
		bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur 
		dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(5a)	Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud 
		pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.
	(6)    	Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus 
		dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur 
		dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(7) 	Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
		a. 	Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
		b.     	Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen 
			sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
		c.     	Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) 
			tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan .
			Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau 
		d.     	Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan 
			pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
	(7a)    	Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
		(7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
	(8)   	Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak 
		Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
5.  	Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

						Pasal 4
 
	(1)  	Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, 
		jelas, dan menandatanganinya.
	(2) 	Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
	(3)     	Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi 
		dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan 
		pada Surat Pemberitahuan.
	(4)    	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasiian Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan 
		pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
		serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasiian Kena Pajak.
	(4a)	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalan laporan keuangan dari 
		masing-masing Wajib Pajak.
	(4b)  	Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan 
		Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap 
		tidak lengkap dan tidak Jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b.
	(5)  	Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan 
		Peraturan Menteri Keuangan.
 
6. 	Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

 
						Pasal 6
 
	(1)    	Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat 
		Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib
		Pajak diberikan bukti penerimaan.
	(2)     	Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti 
		pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
		Menteri Keuangan.
	(3)   	Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan 
		sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.
 
7.      	Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

						Pasal 7
 
	(1)  	Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan 		
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda 
		sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
		Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 
		lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 		
		Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk
		Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
	(2)  	Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
		dilakukan terhadap:
		a.  	Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
		b.     	Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau 
			pekerjaan bebas;
		c.     	Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak 
			tinggal lagi di Indonesia;
		d.     	Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
		e.     	Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum 
			dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku; 
		f.      	Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
		g.     	Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
			Menteri Keuangan; atau 
		h.     	Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 
8.  	Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 8
 
	(1)  	Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah 
		disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal 
		Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
	(1a)   	Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
		menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan 
		paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
	(2)   	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang 
		mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi 
		berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, 
		dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal 
		pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) buian.
	(2a)   	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan
		utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
		sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak 
		jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung
		penuh 1 (satu) bulan.
	(3)     	Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan 
		mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan 
		penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran 
		perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak 
		yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus 
		lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
	(4)     	Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur 
		Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran 
		sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian 
		Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat 
		mengakibatkan:
		a.     	pajak-pajak yang masin harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
		b.     	rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
		c.     	Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
		d.     	jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap 
			dilanjutkan.
	(5)   	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran 
		pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi 
		administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang 
		dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
	(6)  	Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, 
		dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, 
		Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun 
		Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal 
		yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan 
		Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima	
		surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
		Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
		melakukan tindakan pemeriksaan.
 
9.     	Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 9
 
	(1)   	Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 
		terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 
		(lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
	(2)      	Kekurangan pembayaran  pajak yang terutang  berdasarkan  Surat Pemberitahuan Tahunan 
		Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 
		disampaikan.
	(2a)    	Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan 
		setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi 
		berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 
		pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 
		(satu) bulan.
	(2b) 	Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
		dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai 
		sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai 
		dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan 
		tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
	(3)      	Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak 
		Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
		Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang 
		harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 	
		diterbitkan.
	(3a)   	Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan 
		yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(4)    	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk 
		mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang 
		pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
10.   	Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 10
 
	(1)   	Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan 
		Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau 
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(1a)  	Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti 
		pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang 
		berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau 
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(2)      	Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan
		menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
11.   	Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 11
 
	(1)  	Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa 
		apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk 
		melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
	(1 a)    	Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat 
		Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
		Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat 
		Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 
		Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak 
		dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung 
		diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
	(2)     	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
		(1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan 
		pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih 
		Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat 
		Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, 
		atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
		sebagamana dimaksud dalam Pasat 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat 
		Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
		Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
		Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat 
		Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan 
		Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
	(3)    	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) 
		bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas 
		keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian 
		kelebihan.
	(4)    	Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau 
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
12.    	Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 12
 
	(1)  	Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 
		ketetapan pajak.
	(2)  	Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib 
		Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan.
	(3)   	Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut 
		Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal 
		Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
 
13.     	Ketentuan Pasal 13 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 13 berbunyi 
	sebagai berikut:
 

						Pasal 13
 
	(1)   	Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 	
		Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan 
		Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
		a.   	apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang 
			tidak atau kurang dibayar;
		b.       	apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
			disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
		c.       	apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak 
			Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak 
			seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai 
			tarif 0% (nol persen);
		d.       	apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak 
			dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
		e.       	apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
			dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 2 ayat (4a).
	(2)     	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi 
		administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh 
		empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 
		Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang 
		Bayar.
	(3)     	Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 
		(1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 
		sebesar 
		a.       	50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar 
			dalam satu Tahun Pajak;
		b.       	100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, 
			tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut 
			tetapi tidak atau kurang disetor; atau
		c.       	100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
			Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
	(4)    	Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat 
		Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
		perpajakan apabila dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 
		(1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
		Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.
	(5)     	Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, 
		Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi 
		berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau 
		kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena 
		melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat 
		menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
		mempunyai kekuatan hukum tetap.
	(6)      	Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
		(5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
14.      	Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai 
	berikut:
 

						Pasal 13A
 
	Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau 
	menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan 
	keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 
	tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan 
	Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumtah pajak yang terutang beserta 
	sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang
	dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
 
15.     	Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 14
 
	(1)    	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 
		a.    	Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
		b.        	dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah 
			tulis dan/atau salah hitung;
		c.    	Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
		d.       	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak 
			membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
		e.        	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak 
			mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
			Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
			1.    	identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b 
				Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;atau
 			2.    	identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam
				Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan 
				Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hat penyerahan dilakukan oleh 
				Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
		f.     	Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 
			penerbitan faktur pajak; atau
		g.   	Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian 
			Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang 
			Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
 	(2)     	Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang
		sama dengan surat ketetapan pajak.
	(3)   	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
		sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung 
		sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
		Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
	(4)  	Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
		huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, 
		dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan 
		Pajak.
	(5)    	Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi
		administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih
		kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan 
		Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari 
		bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
	(6)      	Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
		Keuangan.
 
16.  	Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 15
 
	(1)     	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
		dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 
		Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang 
		mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan 
		pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
	(2)    	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
		persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
	(3)    	Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan 
		Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib 
		Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan 
		tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		Tambahan.
	(4)     	Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat 
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi 
		administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak 
		yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah Jangka waktu 5 (lima) tahun 
		tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana 
		lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan 
		pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	(5)      	Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud
		pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
17.    	Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 16
 
	(1)  	Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat 
		membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, 
		Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
		Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
		Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
		Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya
		terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
		dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
	(2)   	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
		permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan 
		yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 	(3)       	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur 
		Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan 
		tersebut dianggap dikabulkan.
	(4)      	Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan 
		secara tertulis mengenai hat-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan 
		sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 
18.       	Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 17
 
	(1)     	Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan 
		Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar 
		daripada jumlah pajak yang terutang.
	(2)     	Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran 	
		pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat 
		pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau 
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(3)      	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil 
		pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang Iebih dibayar jumlahnya lebih besar 
		daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
 
19.    	Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 17A
 
	(1)      	Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
		Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak 
		yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada 
		pembayaran pajak.
	(2)       	Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
		Menteri Keuangan.
 
20.      	Ketentuan Pasal 17B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 17B
 
	(1)    	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian 
		kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
		dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua 			
		belas ) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
	(1a)  	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang 
		sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang 
		ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(2)       	Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur 
		Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan 
		pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus 
		diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
	(3)      	Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada 
		ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 
		dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 
		saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
	(4)      	Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, 
		tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 
		dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi 
		diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang 
		telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat 
		Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% 
		(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak 
		berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
		dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung 
		penuh 1 (satu) bulan.
 
21.     	Ketentuan Pasal 17C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 17C
 
	(1)     	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian 
		kelebihan 
		pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan 
		Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan 
		diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak 
		permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
	(2)    	Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
		a.     	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
		b.    	tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak 
			yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
		c.     	Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan 
			pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun 
			berturut-turut; dan
		d.    	tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
			berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 
			jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
	(3)     	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
		Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
	(4)     	Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan 
		pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
	(5)   	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur 
		Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak 
		ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
		jumlah kekurangan pembayaran pajak.
	(6)     	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pengembalian 
		pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:
		a.    	terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang 
			perpajakan;
		b.    	terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2
			(dua) Masa Pajak berturut-turut;
		c.     	terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3
			(tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
		d.   	terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
 	(7)    	Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan 
		Peraturan Menteri Keuangan,
 
22.    	Di antara Pasal 17C dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17D dan Pasal 17E yang 
	berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 17 D
 
	(1)      	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian 
		kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan  tertentu,  
		menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 
		(tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling 
		lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan 
		Nilai.
	(2)    	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan pengembalian 
		pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:
		a.  	Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
		b.     	Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan 
			jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
		c.     	Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai 
			dengan jumlah tertentu; atau
		d.     	Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
			Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan 
			jumlah tertentu.
	(3)      	Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(4)    	Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan 
		pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
	(5)   	Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal 
		Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar 
		ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

 
						Pasal 17 E
 
	Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak 
	di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak 
	Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
	Menteri Keuangan.
 
23.     	Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 18
 
	(1)    	Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak 
		Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
		Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang 
		masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
	(2)     	Dihapus.
 
24.      	Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 19
 
	(1)       	Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding 
		atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 
		dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah 
		pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
		2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 
		sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan 
		bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
	(2)     	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga 
		dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah 
		pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
	(3)      	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
		dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan 
		pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung 
		dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya 
		kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 
25. 	Ketentuan Pasai 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 20
 
	(1)     	Atas Jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat  
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
		Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan 
		Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, 
		yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat 
		Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
	(2)       	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan seketika dan 
		sekaligus dilakukan apabila:
		a.     	Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat 
			untuk itu;
		b.        	Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai 
			dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan 
			yang dilakukannya di Indonesia;
		c.     	Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha  
			atau menggabungkan  atau  memekarkan  usaha,  atau memindahtangankan 
			perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk 
			lainnya;
		d.   	Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
		e.      	Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat 
			tanda-tanda kepailitan.
	(3)    	Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan.
 
26.  	Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 21
 
	(1)     	Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung 
		Pajak.
	(2)     	Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, 
		sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
 	(3)     	Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
		a.      	biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu 
			barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
		b.      	biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
		c.         	biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu 
			warisan.
	(3a)    	Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau 
		orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta 
		Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur 
		lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk memnbayar utang pajak Wajib Pajak 
		tersebut.
	(4)    	Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat 
		Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau 
		Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
	(5)    	Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
		a.   	dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka 
			waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak 
			pemberitahuan Surat Paksa; atau 
		b.         dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran 
			maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan 
			diberikan.
 
27.  	Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 22
 
	(1)      	Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya 
		penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 
		penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan 
		Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan
		, Putusan Banding, serta Putusan 
		Peninjauan Kembali.
	(2)        Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
		a.    	diterbitkan Surat Paksa;
		b.        	ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
		c.        	diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
			13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
		d.      	dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
 
28.	Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 23
 
	(1)    	Dihapus.
 	(2)    	Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
		a.    	pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman 
			Lelang;
		b.        	keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
		c.       	keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang 
			ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau 
		d.   	penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam 
			penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam 
			ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada 
			badan peradilan pajak.
	(3)    	Dihapus.
 
29.  	Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 						
						Pasal 24
 
	Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau 
	berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 
30.  	Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 25
 
	(1)     	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
		a.         	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
		b.        	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 		c.        	Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 		d.         	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 		e.         Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 
			peraturan perundang-undangan perpajakan.
	(2)   	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 
		pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut 
		penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
	(3)   	Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat 
		ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
		tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
	(3a)    	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib 
		melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 
		Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
 	(4)      	Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
		ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
	(5)    	Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak 
		yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan 
		melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau 
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 	(6)      	Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal 
		Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan 
		pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
	(7)      	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada 
		saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
		Surat Keputusan Keberatan.
	(8)     	Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
	(9)     	Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai 
		sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
		berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
		mengajukan keberatan.
	(10)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda 
		sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.
 
31.  	Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 26
 
	(1)       	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
		surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan,
	(2)       	Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan 
		atau penjelasan tertulis.
	(3)       	Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya 
		atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
	(4)    	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus 
		dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
	(5)        Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur 
		Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
		dikabulkan.
 
32.   	Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai 
	berikut:

 
						Pasal 26A
 
	(1)      	Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
		Menteri Keuangan.
	(2)    	Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
		antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan 
		keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
	(3)     	Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses 
		keberatan tetap dapat diselesaikan.
	(4)    	Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain 
		dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi 
		yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, 
		catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam 
		penyelesaian keberatannya.
 
33.   	Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 27
 
	(1)     	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak 
		atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
	(2)       	Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata 
		usaha negara.
	(3)       	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa 
		Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan 
		Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
	(4)       	Dihapus.
	(4a)     	Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur 
		Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
		Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.
	(5)        Dihapus.
	(5a)     	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang 
		belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan 
		sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
	(5b)      Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
 	(5c)      	Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum 
		merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
	(5d)    	Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
		administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
		Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 
		mengajukan keberatan.
 	(6)    	Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) 
		diatur dengan undang-undang.
 
34.   	Ketentuan Pasal 27A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 
						Pasal 27A
 
	(1)     	Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali 
		dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana 
		dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah 
		dibayar 	menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud 
		dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk 
		paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 		a.      	untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
			Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 
			pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, 
			Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaii; atau
		b.    	untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung 
			sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
			Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaii.
 	(1a)    	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan 
		Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan 
		Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan 
		kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
		a.        	untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
			Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 
			pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat
			Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan 
			Ketetapan Pajak;
		b.	untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung 
			sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
			Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat 
			Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
		c.	untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan 
			kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan 
			Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan 
			Pembatalan Ketetapan Pajak.
	(2)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih 
		sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau 
		bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan 
		Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
		sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
		Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
	(3)	Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan 
		bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

35.	Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 28

	(1)	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib 
		Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
	(2)	Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi
		yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan 
		peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto 
		dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi 
		yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
	(3)	Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad 
		baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
	(4)	Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf 
		latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam 
		bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
	(5)	Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel 
		kas.
	(6)	Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan 
		dari Direktur Jenderal Pajak.
	(7)	Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, 
		penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya 
		pajak yang terutang.
	(8)	Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat 
		diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
	(9)	Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara 
		teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar 
		untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek 
		pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
	(10)	Dihapus.
	(11)	Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen 
		lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 
		secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu 
		tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan 
		Wajib Pajak badan.
	(12)	Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau 
		berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

36.	Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 29

	(1)	Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
		pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka 
		melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
	(2)	Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa 
		dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib 
		Pajak yang diperiksa.
	(3)	Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
		a.	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
			dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
			kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
		b.	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu 
			dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau
		c.	memberikan keterangan lain yang diperlukan.
	(3a)	Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak 
		permintaan disampaikan.
	(3b)	Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
		tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat 
		dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung 
		secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
	(4)	Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan 
		yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka 
		kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 
		pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37.	Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai 
	berikut :


						Pasal 29 A

	Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif 
	oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan
	Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang :
	a.	Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 17B;atau
	b.	terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui 
		Pemeriksaan Kantor.

38.	Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 30

	(1)	Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu 
		serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi 
		kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b.
	(2)	Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
		Peraturan Menteri keuangan.

39.	ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

	
						Pasal 31
		
	(1)	Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(2)	Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang 
		pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat 
		pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir 
		dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
	(3)	Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena 
		pajak dilakukan 	secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat 
		pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada 
		Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang
		ditentukan.

40.	Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 32

	(1)	Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
		a.	badan oleh pengurus;
		b.	badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
		c.	badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan 
			pemberesan;
		d.	badan dalam likuidasi oleh likuidator;
		e.	suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana 
			wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
		f.	anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau 
			pengampunya.
	(2)	Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau 
		secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan 
		dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar 
		tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
	(3)	Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 
		menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan.
	(3a)	Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
		(3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(4)	Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
		orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau 
		mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

41.	Ketentuan Pasal 33 dihapus.


						Pasal 33

	Dihapus.

42.	Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 34

	(1)	Setiap pejabat dilarang memberitahukan 	kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui 
		atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
		untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
	(2)	Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang 
		ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
		peraturan perundang-undangan perpajakan.
	(2a)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
		a.	Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang 
			pengadilan;atau
		b.	pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan 
			keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang 
			berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
	(3)	Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
		supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib 
		Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
	(4)	Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas 
		permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri 
		Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
		dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan 
		memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
	(5)	Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka 
		atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau 
		perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

43.	Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

	
						Pasal 35

	(1)	Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan 
		keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi
		, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 
		dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang 
		perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib 
		memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
	(2)	Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban 
		merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana
		dibidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, 
		kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
	(3)	Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban 
		merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan 
		Peraturan Menteri Keuangan.

44.	Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai 
	berikut :


						Pasal 35A

	(1)	Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan 
		informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang 
		ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
	(2)	Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur 
		Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan 
		negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah dengan memperhatikan 
		ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

45.	Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 36

	(1)	Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
		a.	mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 
			kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
			perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
			bukan karena kesalahannya;
		b.	mengurangkan atau membatalkan suart ketetapan pajak yang tidak benar;
		c.	mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
			Pasal 14 yang tidak benar;atau
		d.	membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil 
			pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :
			1.	penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau
			2.	pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
	(1a)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat 
		diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
	(1b)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib 
		Pajak 1 (satu) kali.
	(1c)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
		permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas 
		permohonan yang diajukan.
	(1d)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur 
		Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
	(1e)	Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan 
		secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian 
		permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1c).
	(2)	Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e) diatur 
		dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

46.	Ketentuan Pasal 36A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

	
						Pasal 36A

	(1)	Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan 
		pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai 
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2)	Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar 
		kewenangannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat 
		diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan 
		dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
		peraturan perundang-undangan.
	(3)	pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan 
		pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum 
		diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 Kitab undang-Undang 
		Hukum Pidana.
	(4)	Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum 
		dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, 
		untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 
		sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang 
		Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.
	(5)	Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam 
		melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundng-undangan perpajakan.

47.	Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D 
	yang berbunyi sebagai berikut :


						pasal 36B

	(1)	Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
	(2)	Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal 
		Pajak.
	(3)	Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai 
		Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh komite Kode Etik yang ketentuannya diatur 
		dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


						Pasal 36C

	Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan 
	Peraturan Menteri Keuangan.


						Pasal 36D

	(1)	Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
	(2)	Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 
		Pendapatan dan Belanja Negara.
	(3)	Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
		dengan Peraturan Menteri Keuangan.

48.	Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai 
	berikut :


						Pasal 37A
	
	(1)	Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
		Penghasilan sebelum Tahun  Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus 
		dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
		setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan 
		sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran 
		pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
	(2)	Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
		Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setalah berlakunya Undang-Undang ini 
		diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk 
		Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan 
		pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan 
		yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

49.	Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 38

	Setiap orang yang karena kealpaannya :
	a.	tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
	b.	menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap , atau 
		melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
		pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang 
		pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali 
		jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah 
		pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga)
		bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

50.	Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 39

	(1)	Setiap orang yang dengan sengaja :
		a.	tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak 
			melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
		b.	menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau 
			Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
		c.	tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
		d.	menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar 
			atau tidak lengkap;
		e.	menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
		f.	memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen  lain yang palsu atau 
			dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
		g.	tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak 
			memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
		h.	tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
			pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 
			dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di 
			Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);atau
		i.	tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat 
			menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara 
			paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 
			sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling 
			banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
	(2)	Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali 
		sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum 
		lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
	(3)	Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan 
		atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena 
		Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat 
		Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana
		dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau 
		melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara 
		paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) 
		kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang 
		dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau 
		kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

51.	Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai 
	berikut :


						Pasal 39A
	
	Setiap orang yang dengan sengaja :
	a.	menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti 
		pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang 
		sebenarnya;atau
	b.	menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

	dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta 
	denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti 
	pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam
	faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

52	Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 41

	(1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
		denda paling banyak Rp.25.000.000.00 ( dua puluh lima juta rupiah).
	(2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 
		menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
		dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
		Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
	(3)	Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 
		dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

53.	Ketentuan Pasal 41A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 41A

	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi 
	keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
	dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

54.	Ketentuan Pasal 41B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 41B

	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang 
	perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
	Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

55.	Diantara Pasal 41B dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41C yang berbunyi sebagai 
	berikut :


						Pasal 41C

	(1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
		paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	(2)	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan 
		pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan
		paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus 
		juta rupiah).
	(3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh 
		Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan 
		pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
		(delapan ratus juta rupiah).
	(4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga 
		menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
		tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

56.	Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 43

	(1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, 
		kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta
		melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang 
		perpajakan.
	(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B belaku juga bagi yang 
		menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana 
		di bidang perpajakan.

57.	Sebelum Pasal 44 dalam BAB IX disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai 
	berikut :

	
						Pasal 43A

	(1)	Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang 
		melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di 
		bidang perpajakan.
	(2)	Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas 
		Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di 
		lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
	(3)	Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat 
		Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana 
		Korupsi.
	(4)	Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana 
		dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan 
		Peraturan Menteri Keuangan.

58.	Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 44

	(1)	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat pegawai 
		Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus 
		sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
	(2)	Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
		a.	menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
			berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan 
			tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
		b.	meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
			badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
			pidana di bidang perpajakan;
		c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
			dengan 	tindak pidana dibidang perpajakan;
		d.	memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
			bidang perpajakan;
		e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, 
			dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
		f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
			pidana di bidang perpajakan;
		g.	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
			pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
			dan/atau dokumen yang dibawa;
		h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
		i.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
			atau saksi;
		j.	menghentikan penyidikan;dan/atau
		k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
			bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeberitahukan dimulainya penyidikan dan 
		menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi 
		Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang 
		Hukum Acara Pidana.
	(4)	Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
		penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

59.	Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


						Pasal 44B

	(1)	Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung 
		dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka
		waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
	(2)	Penghentian penyidik tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
		(1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar
		atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
		denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak 
		seharusnya dikembalikan.


						Pasal II
	
1.	Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 
	yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang 
	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000.
2.	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa 
	Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun 
	Pajak 2013.
3.	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Disahkan di Jakarta 
							pada tanggal 17 Juli 2007
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							ttd.

							DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA






		      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85




					         PENJELASAN
					      	  ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 28 TAHUN 2007

						TENTANG

		     PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
			TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
 

I.	UMUM
 
	1.	Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah 
		Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang 
		menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai 
		kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara 
		perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali 
		dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan 
		umum dan tata cara perpajakannya.

	2.	Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari 
		bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
		Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan 
		pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta 
		mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material 
		di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan 
		profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, 
		dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

	3.	Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang 
		sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap 
		menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan 
		peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga 
		masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan 
		lebih baik.

	4.	Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah 
		dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
		ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:
		a.	meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan 
			negara;
		b.	meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna 
			meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung 
			pengembangan usaha kecil dan menengah;
		c.	menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta 
			perkembangan di bidang teknologi informasi; 
		d. 	meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; 
		e.	menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
		f.	meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;dan
		g.	mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

	Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 
	negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan 
	membaiknya iklim usaha.
 
II.	PASAL DEMI PASAL
 
	Pasal I
 
		Angka 1

			Pasal 1

				Cukup jelas.
 
		Angka 2

			Pasal 2

				Ayat (1) 
 
					Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
					objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan 
					diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai 
					Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 
					Pajak. 
 
					Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan 
					ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak 
					Penghasilan 1984 dan perubahannya.
 
					Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang 
					menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk 
					melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan 
					Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
 
					Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita 
					kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah 
					berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 
					berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
 
					Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk 
					memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar 
					wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi 
					kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban 
					perpajakan suaminya.
 
					Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam 
					administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
					diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib 
					Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, 
					Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga 
					ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 
					administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen 
					perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok 
					Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak 
					mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
					dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
					undangan perpajakan.
 
				Ayat (2)
 
					Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak 
					Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan 
					Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk 
					dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 
					Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada 
					kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
					tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, 
					sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan 
					usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
					wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat 
					kegiatan usaha dilakukan.

					Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang 
					mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor 
					Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk 
					dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat 
					Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
					tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal 
					Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 
					dilakukan. 

					Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk
					mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga 
					berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak 
					Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta 
					untuk pengawasan administrasi perpajakan. 

					Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai 
					Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk 
					dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai 
					dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
				Ayat (3)
                
					Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, 
					Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat 
					Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), 
					sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
					Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 
					Seiain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu 
					Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar 
					di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai 
					toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan 
					diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
					meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan 
					diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
					meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.
 
				Ayat (4)
                                
					Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak 
					memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan 
					usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
					pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat 
					dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiiiki oleh 
					Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau 
					Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh 
					Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 
					Kena Pajak.
 
				Ayat (4a)
 
					Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak
					dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
 					harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan 
					objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap 
					Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban 
					perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian 
					hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan 
					kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk 
					memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai
 					Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan 
					Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan 
					ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
					objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya 
					timbul terhitung sejak tahun 2005.
 
				Ayat (5)
 
					Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
					Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh 
					pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya karena 
					hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban 
					mengenakan pajak terutang. Pengaturan tentang jangka waktu 
					pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan 
					penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan 
					pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau 
					berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
				Ayat (6)
                
					Cukup jelas.
 
				Ayat (7)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (8)
 
					Cukup jelas.
                                
				Ayat (9)
                
					Cukup Jelas.
 
		Angka 3

			Pasal 2A
 
				Cukup jelas.
 
		Angka 4
	
			Pasal 3

				Ayat (1)
 
					Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan 
					adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung
					jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan 
					untuk melaporkan tentang:
					a.	pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
						sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak
 						lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
					b.	penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan 
						objek pajak;
					c.	harta dan kewajiban; dan/atau
					d.	pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 
						pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau 
						badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan 
						ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
                                
					Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 
					sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
					penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
					Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk 
					melaporkan tentang:
					a.	pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
					b.	pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
						sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak 
						lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan 
						peraturan perundang-undangan perpajakan.

					Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 
					adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung
					jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 

					Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi 
					formulir Surat  Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam 
					bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan 
					petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
					perundang-undangan perpajakan.

					Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas 
					dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
					a.	benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar 
						dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
						perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan 
						yang sebenarnya; 
					b.	lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan 
						dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus 
						dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
					c.	jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek 
						pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam 
						Surat Pemberitahuan.
                
					Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan 
					jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 
					tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 
					ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 
					Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau 
					pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.
 
				Ayat (1a)
                
					Cukup jelas.
 
				Ayat (1b)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib 
					Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor 
					Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan 
					oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau 
					oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil 
					Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses 
					situs Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  memperoleh  formulir  Surat 
					Pemberitahuan tersebut. 
 
					Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur 
					Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada 
					Wajib Pajak.
 
				Ayat (3) 
 
					Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat 
					Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak 
					untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
					pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya.
 
				Ayat (3a)
 
					Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha 
					kecil, dapat:
 
					a.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
						Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus 
						dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib 
						dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut 
						dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang 
						terakhir; dan/atau
					b.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang 
						disebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus 
						dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa 
						Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang 
						bersangkutan.

				Ayat (3b)

					Cukup Jelas.
 
				Ayat (3c)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak 
					dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang 
					te!ah ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya 
					kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan 
					keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas 
					waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu 
					yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang 
					penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
 					dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau 
					dengan cara lain misalnya dengan Pemberitahuan secara elektronik 
					kepada Direktur Jenderal PaJak.
 
				Ayat (5)
 
					Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu 
					pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang 
					harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat 
					Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang 
					berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib 
					Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat 
					Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

					Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan 
					pemberitahuan sementara denganmenyebutkan besarnya pajak yang 
					harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang 
					terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak 
					sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan 
					perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
					Tahunan Pajak Penghasilan.
 
				Ayat (5a)
 
					Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan 
					batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan 
					Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan 
					dapat diberikan Surat Teguran.
 
				Ayat (6)
                
					Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib 
					Pajak, antara lain untuk  melaporkan dan mempertanggung
					jawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam 
					rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta 
					pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, 
					keterangan dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang 
					digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan 
					atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
					Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-
					kurangnya memuat jumlah peredaran, Jumlah penghasilan, jumlah 
					Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit 
					pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan 
					kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib 
					Pajak orang pribadi. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan 
					harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan 
					laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk 
					menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Surat Pemberitahuan 
					Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah 
					Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak 
					Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau 
					kelebihan pajak.
 
				Ayat (7)
 
					Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya 
					adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat 
					Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib 
					Pajak yang disampaikan,  tetapi  tidak  dilengkapi  dengan  lampiran 
 					yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan 
					dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, 
					Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.
 
					Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang 
					menyatakan lebin bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah 
					berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan 
					Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat 
					Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak 
					melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak,  
					Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.
 
				Ayat (7a)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (8)
 
					Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan 
					menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi 
					atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan 
					Wajib Pajak  Pajak  Penghasilan  yang  dikecualikan  dari  kewajiban 
					menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang 
					pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah 
					Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu 
					diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 
		Angka 5

			Pasal 4

				Ayat (1)	

					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4a)
 
					Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib 
					Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing 
					Wajib Pajak.
 
					Contoh:
 
					PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contoh tersebut, 
					PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan 
					konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan 
					keuangan atas usaha PT A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan PT B 
					dan PT C wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing,
					bukan laporan keuangan konsolidasi.
 
				Ayat (4b)
 
					Cukup Jelas.
 
				Ayat (5)
 
					Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat 
					hal-hal mengenai, antara lain, penelitian kelengkapan, pemberian 
					tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, 
					Kurang Bayar, dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut 
					pengelolaannya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
					Menteri Keuangan.
 
		Angka 6

			Pasal 6

				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan 
					sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain 
					bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat 
					Pemberitahuannya, misalnya disampaikan secara elektronik.
 
				Ayat (3)
 
					Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat 
					Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti 
					penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, 
					yaitu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
					ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). 
 
		Angka 7

			Pasal 7

				Ayat (1)
 
					Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
					diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi 
					perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
					memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 
				Ayat (2)
 
					Bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh 
					Menteri Keuangan.
 
		Angka 8

			Pasal 8

				Ayat (1)
 
					Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang 
					dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan 
					pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal 
					Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud 
					dengan "mulai melakukan tindakan pemeriksaan" adalah pada saat 
					Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib 
					Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
					dewasa dari Wajib Pajak.
 
				Ayat (1a)

					Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah Jangka waktu 5 
					(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 
					Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana 
					dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1).
 
				Ayat (2) 

					Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas 
					kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang 
					terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi 
					berubah dari jumlah semula.
 
					Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan 
					tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
					(dua persen) per bulan.
 
					Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, 
					dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
					Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan 
					bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud 
					dengan "1 (satu) bulan" adalah Jumlah hari dalam bulan kalender 
					yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai 
					dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan "bagian dari bulan"
					adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, 
					misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.
 
				Ayat (2a)

					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
					dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah 
					dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan 
					kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya 
					terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% 
					(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, 
					terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.
 
					Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya 
					penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, 
					kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya
					sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
 
				Ayat (4) 
 
					Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan 
					tetapi belum  menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib 
					Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat 
					Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan 
					ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah 
					disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau 
					Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. 
					Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
					tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan 
					keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak 
					yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran 
					laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan 
					sampai selesai.
 
				Ayat (5)
 
					Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan 
					sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi 
					berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang 
					kurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan 
					pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap 
					dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan 
					pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang 
					sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat 
					diterbitkan surat ketetapan pajak.
 
				Ayat (6) 
 
					Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat 
					Keputusan  Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
					Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak 
					yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang 
					telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 
					berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan 
					penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat 
					Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, 
					atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan Pajak 
					Penghasilan tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka waktu 3 
					(tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa 
					menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian.
 
					Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat 
					Jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan 
					pembetulan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat 
					Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,
 					atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau 
					beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal 
					yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam 
					Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal 
					Pajak akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban 
					perpajakan Wajib Pajak. Untuk Jeiasnya diberikan contoh sebagai 
					berikut:
 
					Contoh 1:
 
					PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan: 
 
					Penghasilan Neto sebesar		Rp 200.000.000,00
 
					Kompensasi kerugian berdasarkan 
					Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan tahun 2007 sebesar		Rp 150.000.000,00 (-)
										__________________
 
					Penghasilan Kena Pajak sebesar              Rp   50.000.000,00
 
					Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
					2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 
					diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal 
					sebesar Rp 70.000.000,00.
					Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak 
					akan  mengubah perhitungan Penghasilan Kena PaJak tahun 2008 
					menjadi sebagai berikut:
 
					Penghasilan Neto			Rp 200.000.000,00
	
					Rugi menurut ketetapan pajak 
					tahun 2007        		     	Rp   70.000.000.00 (-)
										__________________

					Penghasilan Kena Pajak			Rp 130.000.000,00

					Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan 
					yang semula 
					Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp150.000.000,00) setelah 
					pembetulan menjadi 
					Rp130.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00)
 
					Contoh 2:
 
					PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:
 
					Penghasilan Neto sebesar		Rp 300.000.000,00

					Kompensasi kerugian berdasarkan 
					Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan Tahun 2007 sebesar		Rp 200.000.000.00 (-)
										__________________

					Penghasilan Kena Pajak sebesar		Rp 100.000.000,00

					Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
					2007 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 
					diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal 
					sebesar Rp 250.000.000,00.
 
					Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak 
					akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 
					menjadi sebagai berikut:
 
					Penghasilan Neto			Rp 300.000.000,00
					Rugi menurut ketetapan pajak 
					tahun 2007				Rp 250.000.000.00 (-)
										__________________

					Penghasilan Kena Pajak			Rp   50.000.000,00
 
					Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan 
					yang semula 
					Rp 100.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 - Rp 200.000.000,00) setelah 
					pembetulan menjadi 
					Rp 50.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 - Rp 250.000.000,00).
 
		Angka 9

			Pasal 9

				Ayat (1)
 
					Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk 
					suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
					dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah 
					saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan 
					dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi 
					administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
					undangan perpajakan.
 
				Ayat (2)

					Cukup jelas.
 
				Ayat (2a)
 
					Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran 
					atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga 
					tersebut diberikan contoh sebagai berikut:
 
					Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008 
					sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 
					dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggai 19 Juni 2008. 
					Apabiia pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, 
					sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan 
					sebagai berikut:
 
					1 x2% x Rp 10.000.000,00 = Rp 200.000.00.
 
				Ayat (2b)

					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)

					Cukup jelas.
 
				Ayat (3a)

					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
					memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
					pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran 
					Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat 
					PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan meskipun tanggal Jatuh 
					tempo pembayaran telah ditentukan.
 
					Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 
					12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-
					benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.
 
		Angka 10

			Pasal 10 

				Ayat (1)

					Cukup jelas.
 
				Ayat (1a)

					Cukup jelas.
 
				Ayat (2) 
 
					Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan 
					pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda 
					pembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
					Menteri Keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan 
					pembayaran pajak dan administrasinya.
 
		Angka 11

			Pasal 11 
				Ayat (1)
 
					Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 
					terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih 
					lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang 
					terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya 
					tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali 
					kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut 
					tidak mempunyai utang pajak.
 
					Dalam hal Wajib PaJak masih mempunyai utang pajak yang meliputi 
					semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, 
					kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu 
					dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, 
					dikembalikan kepada Wajib Pajak.
 
				Ayat (1a)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban 
					administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
					ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan: 
					a.	untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
						dimaksud dalam Pasai 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal 
						diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian 
						kelebihan pembayaran pajak;
					b.	untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
						dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung 
						sejak tanggal penerbitan;
					c.	untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
						Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 
						17D, dihitung sejak tanggal penerbitan; 
					d.	untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
						Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
						Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
						Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
 						Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat 
						Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal 
						penerbitan;
					e.	untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan 
						Banding oleh Kantor Direktorat Jenderai Pajak yang 
						berwenang melaksanakan putusan pengadilan; atau 
					f.	untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak 
						diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor 
						Direktorat Jenderai Pajak yang berwenang melaksanakan 
						putusan pengadilan 
					sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
					Kelebihan Pembayaran Pajak.
 
				Ayat (3)
 
					Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib 
					Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap 
					keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
					dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada 
					Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% 
					(dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 
					(satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan 
					Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
 
				Ayat (4)

					Cukup jelas.
 
		Angka 12

			Pasal 12
 
				Ayat (1)
 
					Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak 
					yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi 
					perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:
					a.	pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
						pihak ketiga;
					b.	pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong 
						oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas 
						kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas 
						pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
						Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
					c.	pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. 

					Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun 
					yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa 
					pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 
					Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara 
					melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan 
					Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
					ayat (1).
 
					Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak 
					berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua 
					Surat Pembehtahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan 
					suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak 
					tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat 
					Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak 
					dilaporkan oleh Wajib Pajak.
 
				Ayat (2)
 
					Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah 
					menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara 
					benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak 
					perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak. 
 
				Ayat (3)
 
					Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 
					yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang 
					bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata 
					melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan 
					besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan 
					ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
		Angka 13

			Pasal 13

				Ayat (1)
 
					Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal 
					Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
					yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu 
					sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya 
					terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
					keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau 
					kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret 
					yang diperoieh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain 
					berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak 
					Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan 
					perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak 
					untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan 
					kurun waktu 5 (lima) tahun.
 
					Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
					Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib 
					Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan 
					ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
					Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena 
					dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan 
					dari hasil  pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau 
					kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
 
					Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, 
					dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal 
					Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib 
					Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak 
					tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk 
					memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat 
					dilakukan pemeriksaan. 
 
					Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya 
					walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan 
					dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran 
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat 
					Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar secara Jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini 
					dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud 
					pada ayat (3).
 
					Teguran, antara lain, dimaksudkan untuk memberi kesempatan 
					kepada Wajib Pajak yang beritikad baik untuk menyampaikan 
					alasan atau sebab-sebab tidak dapat disampaikannya Surat 
					Pemberitahuan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (force 
					majeur).
 
					Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan 
					di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
					Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang 
					dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi 
					administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus person).
 
					Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa 
					tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
					sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah 
					pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
					(1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, 
					yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya 
					diperoleh dari Wajib Pajak saja.
 
					Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar 
					penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak 
					dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh: 
 
					1.	pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak 
						lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran 
						tidak jelas;
 
					2. 	dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga 
						angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau
 
					3.	dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang 
						diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau 
						data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari 
						sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan 
						iktikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya 
						pemeriksaan.
 
					Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang 
					diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 
				Ayat (2)
 
					Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan 
					kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan 
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e. Sanksi 
					administrasi perpajakan tersebut berupa bunga sebesar 2% 
					(dua persen) per bulan yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan 
					Pajak Kurang Bayar.
 
					Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang 
					tidak atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) 
					bulan. 
 
					Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan 
					lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga 
					dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 (dua) 
					tahun. 
 
					Contoh: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan. 
	
					Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun 
					Pajak 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat 
					Pemberitahuan tepat waktu.
 
					Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan 
					Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung 
					sebagai berikut:
					1.	Penghasilan Kena Pajak		Rp 100.000.000,00
					2. 	Pajak yang terutang 
						(30% x Rp100.000.000,00) 	Rp   30.000.000,00
					3. 	Kredit pajak			Rp   10.000.000.00 (-)
										___________________

					4. 	Pajak yang kurang dibayar	Rp   20.000.000,00
					5. 	Bunga 24 bulan 
						(24 x 2% x Rp 20.000.000,00)	Rp     9.600.000,00 (+)
										___________________

					6. 	Jumlah pajak yang masih 
						harus dibayar        		Rp    29.600.000,00
 
					Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk 
					dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor 
					pajak yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi 
					administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari 
					pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya Masa 
					Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 
				Ayat (3)
 
					Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak 
					karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud 
					pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi 
					berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus 
					ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar. 
 
					Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda 
					menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang 
					dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan 
					sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan 
					yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa 
					kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis 
					Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
					sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).
 
				Ayat (4)
 
					Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan 
					dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self 
					assessment, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat terutangnya pajak, 
					berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya 
					Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat 
					ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan  
					dalam  Surat  Pemberitahuan  Masa  atau  Surat Pemberitahuan 
					Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya 
					atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan 
					peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
				Ayat (5)
 
					Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana 
					di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan 
					negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat 
					ketetapan pajak.
 
					Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar 
					melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan 
					melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 
					5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang 
					disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum 
					tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib 
					Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan 
					penyelundupan yang dalam putusan pengadiian tersebut 
					menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai 
					pajak.
 
					Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang 
					terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan 
					tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang 
					dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan 
					putusan Pengadiian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
					Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk 
					diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga  sebesar 48% 
					(empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau 
					kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana 
					dimaksud pada ayat (1) dilampaui.
 
				Ayat (6)
 
					Cukup jelas.
                
		Angka 14

			Pasal 13A
 
				Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan 
				kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama 
				kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi 
				pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.
 
				Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 
				Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya 
				tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
				tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara 
				tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan 
				Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan 
				pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa 
				kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang 
				dibayar.
 
		Angka 15

			Pasal 14
 
				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
                
				Ayat (2)
 
					Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya
					dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya 
					dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. 

				Ayat (3) 
 
					Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas 
					Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:
					a.	Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
						dibayar; atau
					b.	penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak 
						kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah 
						hitung.
 
					Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:
 
					1.	Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
						dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan 
						sebesar Rp 100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap 
						tanggal 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 
						dibayar tepat waktu sebesar Rp 40.000.000,00.
 
						Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut 
						diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 
						2008 dengan penghitungan sebagai berikut :
 
						-	Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan
							Juni 2008 
							(Rp100.000.000,00-Rp 40.000.000,00)   

										          = Rp 60.000.000,00

						- 	Bunga = 3 x 2% x Rp 60.000.000,00
      
										         = Rp    3.600.000,00
											_______________
 
						-	Jumlah yang harus dibayar      = Rp  63.600.000,00
 
					2.	Hasil penelitian Surat Pemberitahuan
						Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak Penghasilan tahun 
						2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah 
						dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang 
						menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar 
						Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan 
						tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 
						12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:
 
						-	Kekurangan bayar 
							Pajak Penghasilan  	 = Rp1.000.000,00         
						-	Bunga = 
							3 x 2%x Rp1.000.000,00 = Rp     60.000.00 (+)
 										   _______________

						-	Jumlah yang harus 
							dibayar			= Rp 1.060.000,00
 
				Ayat (4)
 
					Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun 
					Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak 
					tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai 
					sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari 
					Dasar Pengenaan Pajak.
 
					Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur 
					pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang 
					sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) 
					dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, 
					sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 
				Ayat (5)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (6)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 16

			Pasal 15

				Ayat (1)
 
					Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan 
					Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah 
					atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil 
					ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak 
					yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat 
					Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
					untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
					dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak 
					atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
 
					Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi 
					atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah 
					diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk 
					menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu 
					dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya 
					diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan 
					ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
					Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan 
					berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
					ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
					juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan 
					pemeriksaan ulang. 
 
					Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
					tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan 
					surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru 
					termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
					penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak 
					sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah Surat Ketetapan Pajak 
					Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 
					(dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam 
					hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum 
					terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data 
					yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru 
					termasuk data yang semula belum terungkap yang diketahui 
					kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.
 
					Yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau keterangan 
					mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung 
					besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum 
					diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat 
					Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam 
					pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. 
 
					Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula 
					belum terungkap, yaitu data yang: 
					a.	tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat 
						Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan 
						keuangan); dan/atau 
					b.	pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib 
						Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan 
						keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga 
						tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan 
						peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar 
						dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.
 
					Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat 
					Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, 
					tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan 
					cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin 
					menghitung besarnya Jumlah pajak yang terutang secara benar 
					sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang 
					seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang 
					semula belum terungkap. 
 
					Contoh:
 
					1.	Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan 
						tertulis adanya biaya ikian Rp 10.000.000,00, sedangkan 
						sesungguhnya biaya tersebut terdiri atas Rp5.000.000.00 
						biaya iklan di media massa dan Rp5.000.000.00 sisanya 
						adalah sumbangan atau hadiah yang tidak boleh dibebankan 
						sebagai biaya. 
 
						Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak 
						mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak 
						melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan 
						atau hadiah sehingga pajak yang terutang tidak dapat 
						dihitung secara benar, data mengenai pengeluaran berupa 
						sumbangan atau hadiah tersebut tergolong data yang 
						semula belum terungkap.
 
					2. 	Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan 
						disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan 
						tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok 
						yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk
 						penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan 
						perincian tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti 
						kebenaran pengelompokan dimaksud, misalnya harta yang 
						seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud 
						bukan bangunan kelompok 3, tetapi dikelompokkan 
						ke dalam kelompok 2. Akibatnya, atas kesalahan 
						pengelompokan harta tersebut tidak dilakukan koreksi, 
						sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara 
						benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data yang 
						menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak 
						benar, maka data tersebut termasuk data yang semula 
						belum terungkap.
 
					3.	Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah 
						barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian 
						tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan 
						faktur pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan 
						untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan
						kegiatan usahanya, seperti pengeluaran untuk kegiatan 
						produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan 
						sebagian lainnya tidak mempunyai hubungan langsung. 
						Seluruh faktur pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak 
						Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.
 
						Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak 
						tidak mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut 
						dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas 
						pengkreditan Pajak Masukan tersebut oleh fiskus, sebagai 
						akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak 
						dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui  
						adanya data atau keterangan tentang kesalahan 
						mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai 
						hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data 
						atau keterangan tersebut merupakan data yang semula 
						belum terungkap.
 
					Ayat (2)
 
						Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata
 						masih ditemukan data baru termasuk data yang belum 
						terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar 
						penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih 
						dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
						ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
						(seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.
 
					Ayat (3)
 
						Cukup jelas.
 
					Ayat (4)
 
						Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak 
						pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
						negara berupa pajak berdasarkan putusan pengadilan yang 
						telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan 
						Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, 
						ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% 
						(empat puluh delapan persen) dari Jumlah pajak yang tidak 
						atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun 
						sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.
 
					Ayat (5)
 
						Cukup jelas.

		Angka 17

			Pasal 16

                                		Ayat (1)
 
					Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka 
					menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila 
					terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu 
					dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan 
					tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib
 					Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus 
					maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau 
					kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena 
					kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:
					a.	surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak 
						Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
						Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan 
						Pajak Lebih Bayar;
					b.	Surat Tagihan Pajak;
					c.	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
					d.	Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
					e.	Surat Keputusan Pembetulan;
					f.	Surat Keputusan Keberatan;
					g.	Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
					h.	Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
					i.	Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
					J.	Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
 
					Ruang Lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada 
					kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:
					a.	kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa 
						nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat 
						ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, 
						dan tanggal jatuh tempo;
					b.	kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari 
						penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/
						atau pembagian suatu bilangan; atau
					c.	kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
						peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan 
						dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase 
						Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan 
						penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak 
						Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan 
						dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan 
						pajak.
 
					Pengertian "membetulkan" pada ayat ini, antara lain, menambahkan, 
					mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung pada sifat 
					kesalahan dan kekeliruannya.
 
					Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
					kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
					perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan 
					lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau 
					Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena 
					jabatan.
 
				Ayat (2)
 
					Untuk memberikan kepastian hukum, permohonan pembetulan yang 
					diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam batas waktu 
					paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
 
				Ayat (3)
 
					Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, tetapi Direktur 
					Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib 
					Pajak dianggap dikabulkan.
                
					Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur 
					Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai 
					dengan permohonan Wajib Pajak.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 18

			Pasal 17

				Ayat (1)

					Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
					diterbitkan untuk:
					a.	Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar 
						daripada jumlah pajak yang terutang;
					b.	Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih 
						besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat 
						pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan 
						Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara 
						jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang 
						dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; 
						atau
 					c.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak 
						yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang 
						terutang.
 
					Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah 
					dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan 
					Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar 
					yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan 
					pembayaran pajak.
 
					Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih 
					Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 
					wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
					Pasal 11 ayat (2).
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 19

			Pasal 17A

				Ayat (1)
 
					Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan 
					untuk:  
					a. 	Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan 
						pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan 
						tidak ada kredit pajak;
					b.	Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama 
						dengan jumlah paJak yang terutang, atau pajak tidak 
						terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak 
						yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, 
						jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah 
						Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh 
						Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
					c.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak 
						yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau 
						pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 20

			Pasal 17B

				Ayat (1) 

					Yang dimaksud dengan "surat permohonan telah diterima secara 
					lengkap" adalah Surat Pemberitahuan yang telah diisi lengkap 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 
					Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil 
					pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
					pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
					Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
 
				Ayat (1a)
 
					Yang dimaksud dengan "sedang dilakukan pemeriksaan bukti 
					permulaan" adalah dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan 
					bukti permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 
					pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
 
				Ayat (2)
 
					Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 
					untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib 
					Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga bila batas waktu tersebut 
					dilampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu 
					keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan. 
					Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan 
					tertib administrasi perpajakan.
 
				Ayat (3)
 
					Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat Ketetapan 
					Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 
					sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak berakhirnya 
					jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 
					saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, dan bagian dari 
					bulan dihitung 1 (satu) bulan.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 21

			Pasal 17C
 
				Ayat (1)

					Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
					untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan 
					penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
					Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:
					a.	3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
					b.	1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai 

					sejak permohonan di terima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat 
					Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam 
					Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). 
					Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam 
					Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian 
					pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah 
					Direktur Jenderal Pajak mefakukan konfirmasi kebenaran kredit 
					pajak.
 
				Ayat (2)
	
					Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat 
					Pemberitahuan adalah:
					a.	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 
						Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
					b.	dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat 
						Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai 
						dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) 
						Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 
						dan
					c.	Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana 
						dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari 
						batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa 
						Pajak berikutnya. 
					Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah 
					keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum 
					melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian 
					tunggakan pajak.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak 
					dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan 
					terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian 
					pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan 
					pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
					atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih 
					Bayar.
 
				Ayat (5)
 
					Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang 
					terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan 
					sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan 
					Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi 
					berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
					kekurangan pembayaran pajak.
 
					Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut 
					diberikan contoh sebagai berikut:
 
					1)	Pajak Penghasilan
 
						-	Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian 
							pendahuluan kelebihan pajak sebesar 
							Rp 80.000.000,00.

						-	Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
							a.	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 
								Rp100.000.000,00
							b.	Kredit pajak, yaitu:
								-	Pajak Penghasilan Pasal 22          
									Rp20.000.000,00
								-	Pajak Penghasilan Pasal 23          
									Rp40.000.000,00
								-	Pajak Penghasilan Pasal 25           
									Rp90.000.000,00

							Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan 
							Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan 
							penghitungan sebagai berikut:
 
							-	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar  
											Rp 100.000.000,00
							-	Kredit Pajak:

								- Pajak Penghasilan 
								  Pasal 22 		Rp   20.000.000,00

								- Pajak Penghasilan
								  Pasal 23  		Rp   40.000.000,00

								- Pajak Penghasilan 
								  Pasal 25            	Rp   90.000.000.00
											________________
											Rp 150.000.000,00
 
								- Jumlah Pengembalian 
								  Pendahuluan Kelebihan 
								  Pajak			Rp   80.000.000.00
											________________

								- Jumlah pajak yang
								  dapat dikreditkan	Rp   70.000.000.00
											________________

								  Pajak yang tidak/
								  kurang dibayar      	Rp   30.000.000,00
								
								  Sanksi administrasi 
								  berupa kenaikan 
								  sebesar 100%		Rp   30.000.000.00
											________________
								  Jumlah yang masih 
								  harus dibayar  		Rp   60.000.000,00
 
					2)	Pajak Pertambahan Nilai
 
						-	Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh 
							pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar
 							Rp 60.000.000,00.

						-	Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
							a.	Pajak Keluaran		Rp 100.000.000,00
							b.	Kredit pajak, yaitu Pajak 
								Masukan 		Rp 150.000.000,00

						Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
						Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan 
						sebagai berikut:
						-	Pajak Keluaran			Rp 100.000.000,00

						-	Kredit Pajak:
							- Pajak Masukan                    	Rp 150.000.000,00

							- Jumlah Pengembalian 
							  Pendahuluan Kelebihan Pajak    Rp   60.000.000.00
											________________

							- Jumlah pajak yang dapat 
							  dikreditkan  			Rp   90.000.000.00
											________________

							   Pajak yang kurang dibayar	Rp   10.000.000,00

							   Sanksi administrasi kenaikan 
							   100%  		  	Rp   10.000.000.00 
											________________

							   Jumlah yang masih harus 
							   dibayar        			Rp   20.000.000,00
 
				Ayat (6)

 					Cukup jelas.
 
				Ayat (7)
 
					Cukup jelas
 
		Angka 22

			Pasal 17D

				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan 
					percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur 
					Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan 
					pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 
				Ayat (5)
 
					Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang 
					terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan, apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
					pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
					jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi 
					administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
					jumlah kekurangan pembayaran pajak.
 
			Pasal 17E

				Cukup jelas.
 
		Angka 23

			Pasal 18 

				Ayat (1)
 
					Cukup Jelas.
 
				Ayat (2)

					Dihapus.
 
		Angka 24

			Pasal 19

				Ayat (1)
 
					Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
					berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak 
					atau kurang dibayar pada saatjatuh tempo pelunasan atau 
					terlambat dibayar. 
 
					Contoh:
 
					a.	Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat 
						Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 10.000.000,00 
						yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas 
						akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah 
						pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 
						Rp 6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 
						diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai 
						berikut:
 
						Pajak yang masih harus dibayar	= Rp 10.000.000,00
 
						Dibayar sampai dengan jatuh 
						tempo pelunasan 		= Rp   6.000.000.00 (-)
										   __________________

						Kurang dibayar 			= Rp    4.000.000,00
			
						Bunga 1 (satu) bulan 
						(1 x 2% x Rp4.000.000,00) 	= Rp         80.000,00
 
					b.	Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
						sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar 
						Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada 
						tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, 
						sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:
 
						Pajak yang masih harus dibayar	= Rp	10.000.000.00

						Dibayar setelah jatuh tempo 
						pelunasan       			= Rp	10.000.000.00
										    _________________

						Kurang dibayar			= Rp        	   0,00

						Bunga 1 (satu) bulan
						(1 x 2% x Rp10.000.000,00) 	= Rp  	     200.000,00
 
				Ayat (2)
 
					Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
					dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda 
					pembayaran pajak.
 
					Contoh: 
 
					a.	Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
						sebesar Rp 1.120.000.00 yang diterbitkan pada tanggal 
						2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 
						1 Februari 2009. Wajib  Pajak tersebut diperbolehkan  untuk  
						mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 
						(lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar 
						Rp 224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk 
						setiap angsuran dihitung sebagai berikut: 
 
						angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000.00 = Rp 22.400,00.
						angsuran ke-2 : 2% x Rp   896.000.00 = Rp 17.920,00.
						angsuran ke-3 : 2% x Rp   672.000,00 = Rp 13.440,00.
						angsuran ke-4 : 2% x Rp   448.000.00 = Rp   8.960.00.
						angsuran ke-5 : 2% x Rp   224.000,00 = Rp   4.480,00.
 
					b.	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
						diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai 
						dengan tanggal 30 Juni 2009.
						Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan 
						pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut 
						sebesar 5 x 2% x Rp1.120.000,00= Rp112.000.00.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 25

			Pasat 20

				Ayat (1)
 
					Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai 
					dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan 
					tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak 
					memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan 
					dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
					undangan perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa 
					tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.
 
				Ayat (2) 

					Yang dimaksud dengan "penagihan seketika dan sekaligus" adalah 
					tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
					kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
					pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis 
					pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 26

			Pasal 21
 
				Ayat (1)
 
					Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen 
					yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang 
					milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. 
					Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak 
					dilunasi.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.

				Ayat (3a)

					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jeias.
 
				Ayat (5)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 27
	
			Pasal 22 

				Ayat (1)
 
					Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi 
					kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

			 		Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat 
					Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal 
					Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, 
					banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 
					(lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
					Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau 
					Putusan Peninjauan Kembali.
 
				Ayat (2)
 
					Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun 
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: 
					a.	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan 
						Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak 
						melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan 
						tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, 
						daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal 
						pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
					b.	Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan 
						cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan 
						pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo 
						pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan 
						pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran 
						atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh 
						Direktur Jenderal Pajak.
					c.	Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
						Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan 
						terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak 
						pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang 
						dapat merugikan pendapatan Negara berdasarkan putusan 
						pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
						Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung 
						sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. 
					d. 	Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana 
						di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung 
						sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak 
						pidana di bidang perpajakan.
 
		Angka 28

			Pasal 23
 
				Ayat (1)
		
					Dihapus.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)

					Dihapus.
 
		Angka 29
 
			Pasal 24
 
				Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan 
				besarnya jumlah  piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain 
				karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta 
				warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses 
				pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek 
				pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui 
				cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang 
				akan dapat ditagih atau dicairkan.
 
		Angka 30
 
			Pasal 25
 
				Ayat (1)
 
					Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
					dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana 
					mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
					Direktur Jenderal Pajak.
 
					Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari 
					ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan 
					perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau 
					pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan 
					"suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan 
					terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun 
					Pajak. 
 
					Contoh:
 
					Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dan 
					Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) 
					surat keberatan tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut 
					harus diajukan 2 (dua) buah surat keberatan. 
 
				Ayat (2)
 
					Yang  dimaksud  dengan  "alasan-alasan  yang  menjadi  dasar 
					penghitungan" adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri 
					dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau
					bukti pemotongan.
 
 				Ayat (3)
 
					Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 
					3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau 
					sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana 
					dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak 
					mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan 
					surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas 
					waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak 
					karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), 
					tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat 
					dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.
 
				Ayat (3a)
 
					Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan 
					bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah 
					kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada 
					saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus 
					dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 
				Ayat (4)
 
					Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat 
					sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat 
					keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak 
					diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
 
				Ayat (5) 
 
					Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai 
					Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda 
					terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat 
					sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu 
					penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat 
					dimaksud. Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat 
					sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam 
					batas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu 
					penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya 
					yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.
 
				Ayat (6)
 
					Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang 
					kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak,
					penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang 
					telah ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak 
					berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.
 
				Ayat (7)
 
					Ayat ini mengatur bahwa Jatuh tempo pembayaran yang tertera 
					dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) 
					bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 
					Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi 
					administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana 
					diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang 
					belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
 
				Ayat (8)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (9)
 
					Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian 
					dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah 
					pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
					yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi 
					paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
					Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan 
					apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping 
					itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 
					50% (lima puluh persen). 
 
					Contoh:
 
					Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
					(SKPKB) dengan  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar  
					sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam 
					pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya 
					menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 
					Rp 200.000.000.00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB 
					tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan 
					keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak 
					mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak 
					yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. 
					Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi 
					sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai 
					dengan ayat ini, yaitu sebesar 
					50% x (Rp750.000.000.00-Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00.
 
				Ayat (10)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 31

			Pasal 26
 
				Ayat (1)
 
					Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, 
					kewenangan  penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada 
					Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu 
					penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan 
					paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan 
					diterima.
 
					Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas 
					keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum 
					bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran 
					ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan 
					terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat 
					ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib 
					Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun 
					telah ditegur secara tertulis,  tidak  memenuhi  kewajiban  
					menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan 
					kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu 
					yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan 
					besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak
 					dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara 
					jabatan, pengajuan keberatannya ditolak.
				
				Ayat (5)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 32

			Pasal 26A
 
				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib 
					Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian 
					keberatannya, dalam tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 
					ini diatur, antara lain, Wajib Pajak dapat hadir untuk memberikan 
					keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup Jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 33

			Pasal 27
 
				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
					
					Dihapus.
 
				Ayat (4a)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (5)
					
					Dihapus.
 
				Ayat (5a)
 
					Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan 
					banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding 
					tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
					Putusan Banding. Penangguhan Jangka waktu pelunasan pajak 
					menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
					(dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak 
					diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat 
					pengajuan keberatan.
 
				Ayat (5b)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (5c)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (5d)
 
					Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
					sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi 
					dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan 
					harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
					Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan 
					dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak 
					tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
					berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana 
					dimaksud pada ayat ini.
 
					Contoh:
 
					Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
					(SKPKB) dengan  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar  
					sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam 
					pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya 
					menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 
					Rp 200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB 
					tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan 
					keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak 
					mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak 
					yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. 
 
					Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh 
					Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus 
					dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00. Dalam hal ini baik 
					sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
					bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi 
					administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 
					(9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
					berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 
					100% x (Rp450.000.000,00 - Rp200.000.000.00)=Rp250.000.000,00.
 
				Ayat (6)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 34

			Pasal 27A

 				Ayat (1)
 
					Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat Keputusan 
					Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali 
					dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat 
					Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan 
					kelebihan pembayaran pajak.
 
				Ayat (1a)
 
					Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, 
					pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau 
					Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian 
					atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar 
					sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat 
					Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran 
					pajak,  kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan 
					ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk 
					paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 
				Ayat (2)
 
					Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat 
					Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) 
					dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau 
					penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
 
					Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat 
					dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau 
					Putusan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut,
 					yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 35

			Pasal 28
				
				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup Jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup Jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jetas.
 
				Ayat (5)
 
					Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode 
					pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah 
					penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode 
					pembukuan misalnya dalam penerapan: 
					a.	stelsel pengakuan penghasilan;
					b.	tahun buku;
					c.	metode penilaian persediaan; atau
					d.	metode penyusutan dan amortisasi.

					Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan 
					biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya 
					diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan 
					penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. 

					Termasuk dalam pengertian stetsel akrual adalah pengakuan 
					penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian 
					pekerjaan yang umumnya dipakai daiam bidang konstruksi dan 
					metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build 
					operate and transfer (BOT) dan real estat.
 
					Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan 
					atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.
 
					Menurut stelsei kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan 
					apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu 
					periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila 
					benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

	 				Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi 
					atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran 
					yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan 
					pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stetsel kas murni, 
					penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat 
					pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan 
					pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.
                
					Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan 
					penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu 
					besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan 
					mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, 
					untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas 
					harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut.
					1)	Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus 
						meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang 
						bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus 
						diperhitungkan seluruh pembeiian dan persediaan.
 					2)	Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-
						hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan 
						dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan 
						dan amortisasi.
 					3)	Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas 
						(konsisten). 
 
					Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan 
					dapat juga dinamakan stelsel campuran.
 
				Ayat (6)
 
					Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, 
					yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam 
					hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode 
					kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode 
					penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih 
					dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari 
					Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus 
					diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimuiainya tahun 
					buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis 
					dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan 
					tersebut. 
 
					Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan 
					dalam prinsip  taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari 
					kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode 
					pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya 
					dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan 
					aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. 
 
					Contoh:
 
					Wajib Pajak da!am tahun 2008 menggunakan metode penyusutan 
					"garis lurus atau straight line method. Jika da!am tahun 2009 Wajib 
					Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan 
					menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining 
					balance method, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih 
					dahulu kepada Direktur jenderai Pajak yang diajukan sebelum 
					dimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan 
					dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari 
					perubahan tersebut.
 
					Selain itu, perubahan periode tahun buku Juga berakibat berubahnya 
					jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, 
					perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur 
					Jenderal Pajak.
 
					Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib 
					Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
					kalender. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
					sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang 
					bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 
					(enam) bulan pertama atau lebih.
 
					Contoh:
 
					a.	Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah 
						Tahun Pajak 2008.
					b.	Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 
						2009 adalah Tahun Pajak 2009.
 
				Ayat (7)
 
					Pengertian pembukuan teiah diatur dalam Pasai 1 angka 29. 
					Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan 
					pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 
					Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya 
					juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak 
					Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat 
					dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah 
					harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, 
					jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas 
					Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena 
					Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah 
					pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah 
					pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang 
					dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. 
					
					Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara 
					atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan 
					Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang 
					perpajakan menentukan lain.
 
				Ayat (8)
 
					Cukup jeias.
 
				Ayat (9)
 
					Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
	 				usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan 
					bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka 
					yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan 
					pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasitan bruto,
 					pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak 
					Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan 
					yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat 
					final.
 
				Ayat (10)
			
					Dihapus.
 
				Ayat (11)
 
					Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara 
					program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang 
					menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 
					10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu diimaksudkan agar apabila 
					Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, 
					bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap 
					ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun 
					penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 
					pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang 
					mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana 
					di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, Catatan, dan dokumen 
					yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain 
					termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line 
					harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, 
					kelayakan, dan kewajaran penyimpanan. 
 
				Ayat (12)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 36
 
			Pasal 29
 
				Ayat (1)
 
					Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan 
					pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan 
					pemeriksaan untuk: 
					a.	menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
						Wajib Pajak; dan/atau 
					b.	tujuan lain dalam rangka mslaksanakan ketentuan 
						peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
					Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau 
					di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup 
					pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis 
					pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu 
					maupun untuk tahun berjalan. 
                
					Pemeriksaan dapat dilakukan torhadap Wajib Pajak, termasuk 
					terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut 
					pajak atau pemotong pajak.

					Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan 
					kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri 
					kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan 
					pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan 
					keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. 
 
					Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, 
					di antaranya:
					a.	pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
					b.	penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
					c.	pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena 
						Pajak;
					d.	Wajib Pajak mengajukan keberatan;
					e.	pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 
						Penghasilan Neto;
					f.	pencocokan data dan/atau alat keterangan;
					g.	penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
					h.	penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak 
						Pertambahan Nilai;
					J.	pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
					j.	penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan 
						fasilitas perpajakan; dan/atau
					k.	pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra 
						Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
 
				Ayat (2)
 
					Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas 
					identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki 
					tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah 
					Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang 
					diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan 
					dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 
					Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang 
					cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam 
					menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan 
					jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif 
					serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 
					Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada 
					bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan 
					peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
					Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak 
					dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
					ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
				Ayat (3)
 
					Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa 
					sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan 
					dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan 
					pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam 
					rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan.
 
					Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan 
					dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik 
					(electronic data processing/EDP), baik yang diselenggarakan sendiri 
					maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus 
					memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses 
					dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain 
					yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 
					usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang 
					pajak. 

					Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki 
					kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk 
					memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat 
					penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi 
					petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan 
					peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
 
					Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain 
					buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan 
					keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau 
					keterangan lisan. 

					Keterangan tertulis misalnya:
 
					a.	surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
					b.	keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan 
						sesuai dengan aslinya;
					c.	surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau 
					d.	surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. 
				
					Keterangan lisan misalnya:
 
					a.	wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
					b.	wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
					c.	wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi 
			 			yang bersifat khusus.
 
				Ayat (3a)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3b)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang 
					diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, 
					dokumen serta keterangan-keterangan iain yang diperlukan tidak 
					dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa 
					kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

		Angka 37

			Pasal 29A
 
				Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak
				yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib Pajak
				dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui Pemeriksaan Kantor.
				Dengan  Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana
				dan cepat penyelesaiannya sehingga Wajib Pajak semakin cepat 
				mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan
	 			Lapangan.
 
				Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor dan
				jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal Pajak
				melalui Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat
				oleh Akuntan Publik.
 
			Pasal 30

				Ayat (1)
 
					Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak 
					memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, 
					yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk 
					memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi 
					bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat 
					disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak berada 
					di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada 
					pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang 
					perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 
					Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi 
					kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan 
					barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data 
					yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna 
					kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan 
					pemeriksaan. Dalam hal demikian, untuk mernperoleh buku, catatan,
			 		dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-
					benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha 
					atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu 
					memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang 
					dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap 
					tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
 
					Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk 
					mernperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk 
					data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda iain yang 
					dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan 
					bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, 
					dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
 
					Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan 
					kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang 
					berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
Angka 39
                
			Pasal 31
		
				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak 
					dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara 
					pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban 
					menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada 
					Wajib Pajak dan memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam 
					pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang 
					ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas waktu 
					yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan 
					ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 40

			Pasal 32
 
				Ayat (1)
 
					Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil 
					untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
					terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam 
					pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan 
					anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
					pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang 
					menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak 
					mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.
 
				Ayat (2)
 
					Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam 
					Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara 
					renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat 
					dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib 
					Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam 
					kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin 
					dimintai pertanggungjawaban.
 
				Ayat (3)
 
					Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak 
					untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah 
					perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu 
					melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

 					Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan
					material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan daiam
					peraturan perundang-undangan perpajakan.

					Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima kuasa
					khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi
					kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan
					ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
					
 				Ayat (3a)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan 
					kebijaksanaan dan/atau  mengambil  keputusan dalam rangka 
					menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang 
					menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, 
					dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya 
					dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun 
					akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan 
					dalam ayat ini berlaku pula bagi kornisaris dan pernegang saham 
					mayoritas atau pengendali.
 
		Angka 41

			Pasal 33
 
				Dihapus.
 
		Angka 42

			Pasal 34
 
				Ayat (1)
 
					Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang 
					melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan 
					kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, 
					antara lain: 
					a.	Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang 
						dilaporkan oleh Wajib Pajak;
					b.	data yang diperoleh dalam rangka petaksanaan 
						pemeriksaan; 
					c.	dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga 
						yang bersifat rahasia;
					d.	dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan 
						ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
 
				Ayat (2)
 
					Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk 
					oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-
					undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang 
					dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak 
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 
				Ayat (2a)
 
					Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak 
					dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identiias 
					Wajib Pajak meiiputi:
					1.	nama Wajib Pajak;
					2.	Nomor Pokok Wajib Pajak;
					3.	alamat Wajib Pajak;
					4.	alamat kegiatan usaha;
					5.	merek usaha; dan/atau
					6.	kegiatan usaha Wajib Pajak. 
						
					Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meiiputi:
					a.	penerimaan pajak secara nasional;
					b.	penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
						Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
					c.	penerimaan pajak perjenis pajak;
					d.	penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
					e.	jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak 
						terdaftar;
					f.	register permohonan Wajib Pajak;
					g.	tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
					h.	tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
						Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.
 
				Ayat (3)
 
					Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, 
					penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan 
					instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau 
					tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak 
					tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 
					Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus 
					dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan 
					nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk 
					memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau 
					tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara 
					terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.
 
				Ayat (4)
 
					Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam 
					perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah 
					perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan 
					memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada 
					pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
					dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.
 
				Ayat (5)
 
					Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan 
					perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau 
					perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang 
					perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan. 
 
		Angka 43

			Pasal 35

				Ayat (1)
 
					Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak 
					ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor 
					administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan 
					dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan 
					pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang 
					perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang 
					diminta.
 
					Yang dimaksud dengan "konsultan pajak" adalah setiap orang yang 
					dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa 
					konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
					memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
					peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
				Ayat (2)
 
					Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas 
					permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah 
					tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 
					memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai 
					keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat 
					pajak.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 44

			Pasal 35A
 
				Ayat (1)
 
					Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban 
					perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, 
					data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang 





					bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 
					lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan 
					informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau 
					badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran 
					usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, 
					termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi 
					keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan 
					keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang  disampaikan 
					kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.
 
					Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata 
					cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal 
					Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
				Ayat (2)
 
					Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang 
					diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain 
					belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur 
					Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang 
					berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu 
					peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban 
					perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang 
					kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.
 
		Angka 45

			Pasal 36
 
				Ayat (1)
 
					Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan 
					kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak 
					yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak 
					memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi 
					administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah 
					ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur 
					Jenderal Pajak.
 
					Setain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas 
					permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat 
					mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak 
					benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya 
					karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat 
					keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material 
					terpenuhi.
 
					Demikian juga, atas Surat Tagihain Pajak yang tidak benar dapat 
					dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal 
					Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

					Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, 
					Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan 
					Wajib Pajak dapat mernbatalkan hasil pemeriksaan pajak yang 
					dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil 
					pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil 
					pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak 
					tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai 
					dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak 
					dapat dipertimbangkan.
 
				Ayat (1a)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (1b)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (1c)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (1d)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (1e)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup Jelas.
 
		Angka 46

			Pasal 36A
 
				Ayat (1)
 
					Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan
	 				profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan 
					undang-undang perpajakan, terhadap pegawai pajak yang dengan 
					sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai 
					dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada 
					pendapatan Negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
					peraturan perundang-undangan. 
 
				Ayat (2)
 
					Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, 
					misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang 
					kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah 
					melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 
					Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai 
					pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana- 
					Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana 
					korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak 
					pidana korupsi.
 
					Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan 
					pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit 
					internal Departemen Keuangan.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (5)
 
					Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan
 					iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan 
					tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, 
					kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, 
					dan/atau nepotisme.
 
		Angka 47

			Pasal 36B
 
				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
			Pasal 36C
 
				Cukup jelas.
 
			Pasal 36D             
 
				Ayat (1)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (2)
                
					Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang 
					dilakukan oleh Pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan 
					Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 48
 
			Pasal 37A
 
				Ayat (1)
 
					Cukup Jelas.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 49
 
			Pasal 38
 
				Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib 
				Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai 
				sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat 
				Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang 
				perpajakan dikenai sanksi pidana.
 
				Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan 
				merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana 
				di bidang perpajakan.
 
				Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran 
				Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan 
				dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang 
				dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau 
				kurang mengindahkan kewajibannya sehingga  perbuatan tersebut dapat 
				menimbuikan kerugian pada pendapatan negara, 
 
		Angka 50
 
			Pasal 39

				Ayat (1)
 
					Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang 
					dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat 
					pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. 

					Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang 
					dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau 
					menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau 
					menyalahgunakan atau  menggunakan tanpa hak  Pengukuhan 
					Pengusaha Kena Pajak. 
 
				Ayat (2)
 
					Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang 
					perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana 
					di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya 
					menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, 
					dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali 
					menjadi 2  (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1).
 
				Ayat (3)
 
					Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
					Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian 
					Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap 
					dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan/atau 
					kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat 
					merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindak 
					pidana tersebut merupakan delik tersendiri.
 
		Angka 51
 
			Pasal 39A
 
				Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi 
				yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. 
				Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak 
				merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang 
				sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti 
				pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan 
				dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
				dan Pajak Penghasilan. Oeh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa 
				penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti 
				pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan 
				transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.
 
		Angka 52

			Pasal 41
 
				Ayat (1)
 
					Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak 
					akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam 
					memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka 
					pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi 
					pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan 
					terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.
 
					Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
					dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau 
					kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan 
					keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang 
					dilindungi oleh Undang-undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan 
					tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpa).
 
				Ayat (2)
 
					Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang 
					dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat 
					dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan 
					karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati 
					untuk tidak meiakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak. 
 
				Ayat (3)
 
					Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana 
					dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
					menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib 
					Pajak.
 
		Angka 53
 
			Pasal 41A
 
				Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak 
				sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak 
				ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 
				dalam Pasal ini.
 
		Angka 54
 
			Pasal 41B
 
				Seseorang yang meiakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit 
				penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi 
				penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan 
				bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana.
 
		Angka 55

			Pasal 41C
 
				Ayat (1)
 
					Cukup Jeias.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas,
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jetas.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup Jelas.
 
		Angka 56

                		Pasal  43

				Ayat (1)
 
					Yang dipidana karena mefakukan perbuatan tindak pidana di bidang 
					perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, 
					kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan 
					Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh 
					melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau 
					yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 57

                		Pasal 43 A

				Ayat (1)
 
					Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh 
					Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui 
					kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat 
					ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, 
					atau tidak ditindaklanjuti.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jelas.

		Angka 58  
             
                		Pasal 44

				Ayat (1)
 
					Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat 
					Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana 
					di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik 
					tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana 
					di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur 
					dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
 
				Ayat (2) 
 
					Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
					di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak 
					pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. 
					Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak 
					maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat 
					berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain 
					yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
 
				Ayat (3)
 
					Cukup jelas.
 
				Ayat (4)
 
					Cukup jelas.
 
		Angka 59

			Pasal 44B
 
				Ayat (1)
 
					Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 
					Keuangan,  Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak 
					pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum 
					dilimpahkan ke pengadilan.
 
				Ayat (2)
 
					Cukup jelas.
 
	Pasal II
 
		Cukup jelas.



 
		          TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4740
Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 9574 kali - Dicetak 0 kali ›