Selasa, 23 September 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 1

Peraturan Pemerintah Nomor 1 TAHUN 2007

Ditetapkan tanggal 2 Januari 2007

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: EPTE/Kawasan Berikat/Bonded Area » Peraturan Pemerintah » 2007

Peraturan Pemerintah No 1 TAHUN 2007 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 1 TAHUN 2007

						TENTANG

		            FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
	        DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam
	negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan
	pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-
	daerah tertentu;
b.	bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000, 
	kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau 
	daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;
c.	bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 TAHUN 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 
	Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sudah tidak 
	sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu
	menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
	Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
	3984);
3.	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.	Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan
	untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang
	telah ada.
2.	Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
	tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam
	operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3.	Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/
	kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan
	kegiatan dan produksi perusahaan.
4.	Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat
	prioritas tinggi dalam skala nasional.
5.	Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak
	dikembangkan.


						Pasal 2

(1)	Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan
	penanaman modal pada :
	a.	bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan 
		Pemerintah ini; atau
	b.	bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
		Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,
	dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2)	Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
	a.	pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman 
		Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per 
		tahun;
	b.	penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :
		______________________________________________________________________________
									       Tarif Penyusutan dan
		Kelompok Aktiva Tetap		Masa Manfaat		Amortisasi Berdasarkan Metode
		       Berwujud			   Menjadi		_____________________________
									Garis Lurus	Saldo Menurun
		______________________________________________________________________________
		I.	Bukan Bangunan :
			Kelompok I		2 tahun			50%		100% (dibebankan
											sekaligus)
			Kelompok II		4 tahun			25%		50%
			Kelompok III		8 tahun			12,5%		25%
			Kelompok IV		10 tahun		10%		20%

		II.	Bangunan :
			Permanen		10 tahun		10%		-
			Tidak Permanen		 5 tahun			20%		-
		______________________________________________________________________________

	c.	Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar
		Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan
		Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;dan
	d.	Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
		tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
		1)	tambahan 1 tahun :	apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang 
						diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan
						industri dan kawasan berikat;
		2)	tambahan 1 tahun :	apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima 
						ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun
						berturut-turut;
		3)	tambahan 1 tahun :	apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/
						pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi
						usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
						miliar rupiah);
		4)	tambahan 1 tahun :	apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan
						di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau
						efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari 
						investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
		5)	tambahan 1 tahun :	apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil
						produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh
						persen) sejak tahun ke 4 (empat).

(3)	Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah 
	mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.


						Pasal 3

Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka
waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :
a.	menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas;
	atau
b.	mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang 
	dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.


						Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, maka :
a.	fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
b.	terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
	undangan perpajakan yang berlaku; dan
c.	tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.


						Pasal 5

(1)	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 
	sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
(2)	Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang
	dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.


						Pasal 6

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 2000 tentang Perlakuan
Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.


						Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


						Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 148 TAHUN 2000 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Di Daerah-
Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Ditetapkan di Jakarta 
							pada tanggal 2 Januari 2007
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

							ttd.

							DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,
AD INTERIM

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA







		      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 1







					         PENJELASAN
					              ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 1 TAHUN 2007

						TENTANG

		            FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
	        DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU


I.	UMUM

	Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan
	pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, mendorong penanaman modal asing
	dan penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu,
	kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan modal di bidang-bidang usaha
	tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

II.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1

		Cukup jelas.

	Pasal 2

		Ayat (1)

			Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini hanya
			dapat diberikan kepada Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi
			yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam
			Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

			Penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam 
			Lampiran I dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penanaman 
			modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II harus 
			dilakukan di daerah yang ditetapkan di Lampiran II tersebut.

		Ayat (2)

			Huruf a

				Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun 
				terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya
				sebesar 5% (lima persen) dari jumlah investasi berupa perolehan aktiva tetap
				berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.

				Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat 
				keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat
				kerugian usaha).

				Contoh :
				PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp. 100.000.000.000 berupa 
				pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC 
				dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (investment 
				allowance) sebesar 5% x Rp. 100.000.000.000 = Rp 5.000.000.000 setiap 
				tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang dimulai sejak tahun pemberian 
				fasilitas.

			Huruf b

				Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat diberikan untuk aktiva
				tetap yang diperoleh dan digunakan dalam rangka penanaman modal.

			Huruf c

				Misalnya investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan
				dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan
				Peraturan Pemerintah ini.

				Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum 
				memiliki Persetujuan Penghindar Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah 
				Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki
 				P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk
				Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen
				tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10%
				(sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan
				di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik 
				Indonesia dengan tarif pajak dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan
				di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.

			Huruf d

				Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5
				(lima) tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang
				Pajak Penghasilan, dalam rangka penanaman modal yang diberikan fasilitas
				kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama yakni dalam hal dipenuhinya
				persyaratan/kriteria sebagai berikut :
				1)	tambahan 1 tahun :	apabila penanaman modal baru pada bidang 
								usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 
								huruf a dilakukan di kawasan industri dan 
								kawasan berikat;
				2)	tambahan 1 tahun :	apabila mempekerjakan sekurang-
								kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga 
								kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun
								berturut-turut. Tenaga kerja Indonesia 
								adalah tenaga kerja pada semua tingkat;
				3)	tambahan 1 tahun :	apabila melakukan investasi/pengeluaran 
								untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di 
								lokasi usaha paling sedikit sebesar 
								Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
								rupiah);
				4)	tambahan 1 tahun :	apabila dalam rentang waktu 5 (lima) tahun
								pajak, mengeluarkan biaya penelitian dan
								pengembangan yang dilakukan di dalam 
								negeri dalam rangka pengembangan produk 
								atau efisiensi produksi paling sedikit 5% 
								(lima persen) dari jumlah investasi.
				5)	tambahan 1 tahun :	apabila menggunakan bahan baku dan atau
								komponen hasil produksi dalam negeri 
								paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
								sejak tahun ke 4 (empat)

		Ayat (3)

			Cukup Jelas.

	Pasal 3

		Cukup jelas.

	Pasal 4

		Cukup jelas.

	Pasal 5

		Cukup jelas.

	Pasal 6

		Cukup jelas.

	Pasal 7

		Cukup jelas.

	Pasal 8

		Cukup jelas.

	Pasal 9

		Cukup jelas.






		     TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4675
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 281 kali - Dicetak 0 kali ›