Rabu, 3 September 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 6

Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983

Ditetapkan tanggal 31 Desember 1983

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Undang-Undang » 1983 Topik: Semua KUP » Undang-Undang » 1983

Undang-Undang No 6 TAHUN 1983 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					   NOMOR 6 TAHUN 1983

					           TENTANG

			       KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
	Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan 
	perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang 
	merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

b.	bahwa sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang 
	selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia 
	baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah 
	dicapai;

c.	bahwa sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku 
	selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak yang besar 
	peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan 
	kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional;

d.	bahwa oleh karena itu, sesuai pula dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan 
	Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983), perlu 
	diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan 
	kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang 
	perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan 
	serta meratakan pendapatan masyarakat;

e.	bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas, perlu diadakan pembaharuan dan penggantian 
	peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-
	garis Besar Haluan Negara;

3.	Regeling van het Beroep in Belastingszaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 
	1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748);

4.	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 
	(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

5.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
	Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.


						BAB I
					  KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

a.	Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;

b.	Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah 
	dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, 
	kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;

c.	Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah 
	pajak yang terhutang;

d.	Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku;

e.	Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;

f.	Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
	dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

g.	Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan 
	pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat;

h.	Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan 
	pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak;

i.	Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 
	pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri 
	Keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal pajak;

j.	Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga 
	dan denda administrasi;

k.	Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
	terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
	besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

l.	Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah 
	ditetapkan;

m.	Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan 
	pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau 
	dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar 
	dari pajak yang terhutang;

n.	Surat Pemberitaan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada Wajib Pajak, bahwa jumlah pajak 
	yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dan/atau dipotong, dan/atau 
	dipungut;

o.	Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam 
	tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan;

p.	Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai 
	dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 
	(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

q.	Kredit Pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri, setelah ditambah 
	dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang 
	terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri;

r.	Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus 
	sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja;

s.	Tindakan Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka 
	melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan guna penghitungan 
	jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.


						BAB II 

		          NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN,
				DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

						Pasal 2

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak.


						Pasal 3

(1)	Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke 
	Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di 
	tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(3)	Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
	a.	Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa 
		Pajak;
	b.	Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun 
		Pajak.

(4)	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 
	penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b.

(5)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis, disertai surat pernyataan 
	mengenai penghitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan 
	kekurangan pembayaran pajak yang terhutang.

(6)	Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan lampiran-
	lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.


						Pasal 4

(1)	Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan 
	menandatanganinya.

(2)	Dalam hal wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditanda tangani oleh pengurus atau 
	direksi.

(3)	Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus 
	dilampiri surat kuasa khusus.

(4)	Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan 
	pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta 
	keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.


						Pasal 5

Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat menentukan 
tempat lain bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).


						Pasal 6

(1)	Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak harus 
	diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan 
	Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

(2)	Pengiriman Surat Pemberitahuan melalui Kantor Pos dan Giro harus dilakukan secara tercatat, dan 
	tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.


						Pasal 7

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).


						Pasal 8

(1)	Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan 
	tertulis, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(2)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan hutang pajak 
	menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
	sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung mulai saat penyampaian Surat Pemberitahuan 
	berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

(3)	Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan 
	penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan 
	penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran 
	perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
	sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.


						Pasal 9

(1)	Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang 
	untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, selambat-lambatnya lima belas hari 
	setelah saat terhutangnya pajak atau masa pajak berakhir.

(2)	Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus 
	dibayar lunas dalam jangka waktu tiga bulan setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, 
	sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.

(3)	Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan harus dilunasi 
	dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4)	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 
	Pajak untuk mengangsur atau memberikan penundaan pembayaran pajak.


						Pasal 10

(1)	Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat 
	pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(2)	Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda 
	pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 11

(1)	Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
	ayat (1) huruf a dikembalikan, atau apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, 
	langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi dahulu pajak yang terhutang.

(2)	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 
	jangka waktu satu bulan setelah Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan.

(3)	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, 
	Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran 
	kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

(4)	Tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri 
	Keuangan.


						BAB III
				PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

						Pasal 12

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.


						Pasal 13

(1)	Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, 
	Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan 
	Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

	a.	apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang 
		terhutang kurang atau tidak dibayar;

  	b.	apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
		sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;

  	c.	apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
		dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih 
		lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen), atau tidak seharusnya diberikan 
		pengembalian pajak;

  	d.	apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, 
		sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
	untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau 
	berakhirnya Masa Pajak; Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
	Ketetapan Pajak.

(3)	Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, 
	dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

  	a.	50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam satu 
		Tahun Pajak;

 	b.	100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau 
		kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau 
		kurang disetorkan;

  	c.	100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
		atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

(4)	Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga untuk satu Tahun Pajak, 
	jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri, pajak yang ditagih dalam Surat Tagihan Pajak untuk 
	Tahun Pajak tersebut, serta pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri untuk 
	Tahun Pajak yang bersangkutan, dikreditkan dari jumlah Pajak Penghasilan yang terhutang dalam 
	Surat Ketetapan Pajak.

(5)	Sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan, tidak dapat dikreditkan dari 
	jumlah pajak yang terhutang.

(6)	Besarnya pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam 
	Surat Pemberitahuan Tahunan, menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterbitkan Surat 
	Ketetapan Pajak.

(7)	Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan 
	Pajak tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana, 
	karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang 
	penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
	hukum tetap.


						Pasal 14

(1)	Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :
   	a.	pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   	b.	Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;
  	c.	dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 
		akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

(2)	Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama 
	dengan Surat Ketetapan Pajak.


						Pasal 15

(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu 
	lima tahun sesudah saat Pajak terhutang, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
	Pajak, apabila diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang 
	menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan 
	sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
	tersebut.

(3)	Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan Pajak 
	Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wajib Pajak atas kehendak sendiri, 
	sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(4)	Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan 
	Pajak Tambahan tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun 
	tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai 
	pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
	kekuatan hukum tetap.


						Pasal 16

Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena 
jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.


						Pasal 17

(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan, menerbitkan :

	a.	Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas 
		bulan sejak diterima surat permohonan, apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pajak 
		Penghasilan yang dipotong atau dipungut ternyata lebih besar dari jumlah pajak yang 
		terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang;

	b.	Surat Pemberitaan, apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pajak Penghasilan yang 
		dipotong atau dipungut sama dengan jumlah pajak yang terhutang.

(2)	Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Direktur Jenderal 
	Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak tersebut dianggap 
	dikabulkan.


						BAB IV
					   PENAGIHAN PAJAK

						Pasal 18

(1)	Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan dasar 
	penagihan pajak.

(2)	Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 19

(1)	Apabila atas pajak yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang 
	dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan bunga 
	sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan 
	hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

(2)	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan 
	bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(3)	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata 
	penghitungan sementara pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang 
	dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, 
	dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban 
	menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai 
	dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.


						Pasal 20

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jumlah pajak yang terhutang berdasarkan
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan ditagih seketika, dalam 
hal :

a.	Wajib Pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) akan meninggalkan 
	Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu;

b.	Wajib Pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menghentikan atau secara 
	nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun 
	memindahtangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya;

c.	Pembubaran Badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi 
	penyitaan atas barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau wakilnya 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).


						Pasal 21

(1)	Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak begitu pula 
	atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pasal 32 ayat (2) dan 
	ketentuan undang-undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
	renteng.

(2)	Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, 
	bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.

(3)	Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hak 
	mendahulu dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 dan angka 4, Pasal 
	1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang 
	Hukum Dagang.

(4)	Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan 
	Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, kecuali apabila dalam jangka 
	waktu Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan 
	pembayaran.

(5)	Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu dua tahun 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam 
	hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu 
	penundaan pembayaran.  


						Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan pajak; termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan 
gugur setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (4).


						Pasal 23

Jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.


						Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Menteri Keuangan.


						BAB V
				       KEBERATAN DAN BANDING

						Pasal 25

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
	a.	Surat Pemberitaan;
	b.	Surat ketetapan Pajak;
	c.	Surat Ketetapan Pajak Tambahan;
	d.	Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran;
	e.	Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan.

(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-alasan secara 
	jelas.

(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan 
	atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
	menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)	Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang 
	ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti 
	penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

(5)	Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib 
	memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan 
	pajak.

(6)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.


						Pasal 26

(1)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan 
	diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)	Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 
	penjelasan tertulis.

(3)	Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
	menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

(4)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 
	ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
	ketetapan pajak tersebut.

(5)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak 
	tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.


						Pasal 27

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang 
	ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak 
	tanggal keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan Surat Keputusan tersebut.

(2)	Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(3)	Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.


						BAB VI
				     PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

						Pasal 28

(1)	Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus 
	mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk 
	menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna 
	penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan.

(2)	Bagi Wajib Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan 
	dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-
	kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang 
	terhutang.

(3)	Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan 
	mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(4)	Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang 
	dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang-piutang dan daftar persediaan 
	barang, dan pada setiap Tahun Pajak berakhir Wajib Pajak harus menutup pembukuannya dengan 
	membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) 
	dengan tahun sebelumnya. 

(5)	Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, 
	angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing 
	yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

(6)	Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang 
	berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama 
	sepuluh tahun.


						Pasal 29

(1)	Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak 
	yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
	undangan perpajakan.

(2)	Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan 
	dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3)	Wajib Pajak yang diperiksa harus :
	a.	memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi 
		dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
		Wajib Pajak;
	b.	memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan 
		memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
	c.	memberikan keterangan yang diperlukan.

(4)	Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, 
	Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 
	merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


						Pasal 30

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.


						Pasal 31

Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


						BAB VII
					  KETENTUAN KHUSUS

						Pasal 32

(1)	Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
  	a.	Badan oleh pengurus;
  	b.	Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan 
		pemberesan;
  	c.	Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau 
		yang mengurus harta peninggalannya;
  	d.	anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau 
		pengampunya.

(2)	Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
	renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan 
	Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk 
	dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.

(3)	Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak 
	dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


						Pasal 33

Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, 
sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak.


						Pasal 34

(1)	Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 
	diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
	untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2)	Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh Direktur 
	Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan.

(3)	Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1) dan ahli-ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, 
	memperlihatkan  bukti tertulis dari Wajib Pajak kepada Pejabat Pemeriksa untuk keperluan 
	pemeriksaan Keuangan Negara. Surat Perintah tersebut di atas menyebutkan nama Wajib Pajak yang 
	dikehendaki keterangannya dan nama pemeriksa.

(4)	Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana; atas permintaan Hakim 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
	Pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis 
	dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5)	Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka, 
	keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan 
	keterangan yang diminta tersebut.


						Pasal 35

(1)	Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan 
	keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 
	diperiksa, atas permintaan Direktur Jenderal Pajak pihak ketiga tersebut harus memberikan 
	keterangan atau bukti yang diminta.

(2)	Dalam hal pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, 
	kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai 
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


						Pasal 36

(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat :
	a.	mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 
		yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal 
		sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
	b.	mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2)	Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (1), diatur oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 37

Perubahan besarnya sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.


						BAB VIII
					   KETENTUAN PIDANA

						Pasal 38

Barang siapa karena kealpaannya :
a.	tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b.	menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 
	melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu 
tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.


						Pasal 39

(1)	Barang siapa dengan sengaja :
	a.	tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok 
		Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
	b.	tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
	c.	menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak 
		lengkap; dan/atau
	d.	memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan 
		seolah-olah benar; dan/atau
	e.	tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
		lainnya; dan/atau
	f.	tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

	sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
	tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang 
	kurang atau yang tidak dibayar.

(2)	Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan 
	lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya 
	menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.


						Pasal 40

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat 
terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak 
yang bersangkutan;


						Pasal 41

(1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau 
	denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak 
	dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana 
	penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta 
	rupiah).

(3)	Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya 
	dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.


						Pasal 42

(1)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pasal 41 ayat (1) adalah pelanggaran.

(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan.


						Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai 
dari wajib Pajak.

						BAB IX
					        PENYIDIKAN

						Pasal 44

(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus 
	sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana 
	dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
	a.	melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak 
		pidana di bidang perpajakan;
	b.	melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang 
		perpajakan;
	c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan peristiwa 
		tindak pidana di bidang perpajakan;
	d.	melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
		dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
	e.	melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, 
		pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang 
		dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan;
	f.	meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
		perpajakan.

(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
	menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
	dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


						BAB IX
				           KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 45 

Terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 Desember 1988.


						Pasal 46

Dengan berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.


						Pasal 47

Terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas 
bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, 
yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-
ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 
1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya.


						BAB XI
					  KETENTUAN PENUTUP
			
						Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


						Pasal 49 

Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila 
ditentukan lain.


						Pasal 50

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




								Disahkan di Jakarta
								Pada tanggal 31 Desember 1983
								PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

									ttd

								SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

	ttd

SUDHARMONO, S.H.




		        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 49






					   PENJELASAN
					         ATAS

			         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
				           NOMOR 6 TAHUN 1983

					        TENTANG

			    KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN



UMUM

1.	Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang 
	berlaku 	selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu dibuat semata-
	mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan 
	dan memperbesar kekuasaannya di tanah air kita.

	Oleh karenanya pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, sebab 
	baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa 
	keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban penderitaan dan jauh dari 
	pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat.

	Pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh.

	Peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman pemerintahan penjajahan 
	Belanda adalah antara lain : Aturan Bea Meterai tahun 1921, Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, 
	Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944.

	Meskipun terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan sisa-sisa kolonial tersebut 
	telah beberapa kali dilakukan upaya perubahan dan penyesuaian, namun karena berbeda falsafah  
	yang melatar belakanginya, serta sistem yang melekat kepada undang-undang tersebut, maka 
	sepanjang perpajakan dilandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut, belumlah bisa 
	memenuhi fungsinya sebagai sarana yang dapat menunjang cita-cita Bangsa dan Pembangunan  
	Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini.

2.	Memasuki alam kemerdekaan, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai peraturan 
	perundang-undangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan dan penyesuaian 
	sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat dari suatu negara yang 
	telah memperoleh kemerdekaannya. Namun perubahan-perubahan tersebut di masa lalu lebih bersifat 
	parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar baru dilakukan melalui Undang-undang Nomor 8 
	Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan, 
	yang kemudian pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1967 yang 
	selanjutnya terkenal dengan "sistem MPS dan MPO". Sistem tersebut merupakan penyempurnaan 
	sistem pajak sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia.

	Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan untuk merubah berbagai peraturan perundang-
	undangan perpajakan tersebut, belumlah menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan 
	rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara 
	mendasar.

	Peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang 
	Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warganegara dan 
	menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran  
	serta rakyat dalam bidang kenegaraan.

	Petunjuk akan perlunya perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebagai amanat 
	rakyat, seperti tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain berbunyi : 
	"Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan 
	harus makin mampu dan bersih".

3.	Oleh karena itu undang-undang ini sebagai suatu undang-undang di bidang perpajakan yang dilandasi 
	falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya berbeda dengan undang-undang 
	perpajakan yang dibuat di zaman kolonial.

	Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap 
	Wajib Pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan 
	diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban 
	kenegaraan.

	Di segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya "aparatur perpajakan yang makin mampu dan 
	bersih", dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini.

	Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukan undang-
	undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan 
	pajak. 

	Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem 
	perpajakan Indonesia, karena kedudukan undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" 
	bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain.

	Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

	a.	bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta 
		Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 
		yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

	b.	tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang 
		perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.

		Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
		melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 
		perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-
		undangan perpajakan;

	c.	anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
		kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar 
		sendiri pajak yang terhutang ( self assesment ), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan 
		administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, 
		sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

	Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, 
	memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan 
	ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak 
	yang terhutang berada pada  Wajib Pajak sendiri. Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula 
	melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan 
	dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan 
	administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan. 

	Ciri dan corak sistem pemungutan pajak tersebut sangat berbeda dengan sistem lama warisan zaman 
	kolonial/ yang antara lain :

	a.	tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan seperti 
		yang tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi wewenang 
		administrasi perpajakan;

	b.	pelaksanaan kewajiban perpajakan, dalam banyak hal sangat tergantung dari pelaksanaan 
		administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, hal mana mengakibatkan 
		anggota masyarakat Wajib Pajak kurang mendapat pembinaan dan bimbingan terhadap 
		kewajiban perpajakannya dan kurang ikut berperan serta dalam memikul beban negara dalam 
		mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional.

	Jelaslah bahwa sistem pemungutan pajak yang ditentukan menurut undang-undang ini, memberi 
	kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban 
	perpajakannya.

	Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak 
	lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab 
	perpajakan di masyarakat. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu 
	yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/
	menetapkan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah 
	pajak yang seharusnya dibayar, tetapi menurut ketentuan undang-undang ini administrasi perpajakan, 
	berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-
	tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.

	Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian 
	penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media masa maupun penerangan langsung dalam 
	masyarakat.

4.	Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka sebagai suatu uraian yang utuh dan 
	menyeluruh, serta sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar Haluan 
	negara, maka diadakan pembaharuan sistem dan hukum perpajakan di Indonesia, yang dituangkan 
	dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

	Perubahan tersebut diharapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan mempercepat 
	terwujudnya perataan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan tingkat kesadaran 
	kewajiban perpajakan, perataan dan perluasan tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan dan 
	perluasan obyek kena pajak dan peningkatan penerimaan negara sejalan dengan perkembangan 
	Pembangunan Nasional sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
	Dalam pasal ini memuat perumusan mengenai pengertian istilah perpajakan yang dipergunakan dalam 
	undang-undang ini.

	Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau 
	salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat mencapai 
	kelancaran dan kemudahan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi aparatur dalam melaksanakan 
	kewajibannya dan pada akhirnya dicapai tertibnya administrasi perpajakan.

	Pengertian ini diperlukan, karena mengandung hal yang bersifat teknis dan baku, khususnya dalam 
	bidang perpajakan.

Pasal 2
	Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assesment harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat 
	Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok 
	Wajib Pajak (NPWP). 

	Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang 
	dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor 
	Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

	Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib 
	Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 
	pengawasan administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan dengan 
	dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 
	Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
	(NPWP) akan dikenakan sanksi pidana.

Pasal 3
	Ayat (1)
		Fungsi Surat Pemberitahuan ( untuk selanjutnya disebut SPT ) adalah sebagai sarana Wajib 
		Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 
		sebenarnya terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah 
		dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dan laporan 
		pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang 
		atau badan lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib mengambil sendiri SPT yang telah disediakan 
		oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengisi, menghitung, dan memperhitungkan sendiri pajak 
		yang terhutang untuk satu Masa Pajak dalam SPT, dan menyampaikan SPT yang telah diisi 
		dan ditandatanganinya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu yang ditentukan. Yang 
		dimaksud dengan mengisi SPT adalah, mengisi formulir SPT secara benar, jelas, lengkap 
		sesuai dengan petunjuk yang diberikan mengenai penghitungan jumlah pajak yang terhutang 
		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian SPT yang tidak 
		benar yang berakibat timbulnya kerugian bagi negara akan dikenakan sanksi pidana 
		berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 dalam undang-undang ini. Demikian pula keterlambatan 
		atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

	Ayat (2)
		Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak formulir SPT disediakan pada 
		Kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos 
		Pembantu, dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan yang 
		diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. 

	Ayat (3)
		Ayat ini mengatur tentang batas waktu pemasukan SPT. SPT dapat dibedakan menjadi dua, 
		yaitu SPT Masa untuk melaporkan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak , dan 
		SPT Tahunan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang dari penghasilan yang 
		diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak.

		Batas waktu tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b adalah batas waktu terakhir. Batas 
		waktu tersebut dianggap cukup memadai bagi wajib Pajak untuk mempersiapkan segala 
		sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun penyelesaian pembukuannya.

	Ayat (4)
		Apabila Wajib Pajak baik orang atau Badan ternyata tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan 
		laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka 
		waktu tiga bulan benar-benar mengalami kesulitan, karena luasnya kegiatan usaha dan 
		masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan keuangan sulit untuk memenuhi 
		batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah 
		ditentukan, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan agar memperoleh 
		perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

	Ayat (5)
		Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak 
		yang terhutang dalam satu Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan 
		SPT Tahunan, perlu kiranya ditetapkan persyaratan khusus dan menetapkan sanksi 
		administrasi berupa pungutan bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu 
		penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

		Persyaratan khusus tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang 
		besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara dalam satu Tahun 
		Pajak, sebagai lampiran Surat Permohonan penundaan kewajiban penyampaian SPT Tahunan 
		Pajak Penghasilan.

	Ayat (6)
		Karena SPT itu merupakan alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak terhutang yang 
		diberitahukan oleh Wajib Pajak, maka lampiran tersebut merupakan bagian dari SPT dan 
		merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Pasal 4
	Ayat (1)
		Cukup jelas.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

	Ayat (4)
		Cukup jelas.

Pasal 5
	Cukup jelas. 

Pasal 6
	Ayat (1)
		Cukup jelas.

	Ayat (2)
		Cukup jelas. 

Pasal 7
	Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib 
	Pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang 
	ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda administrasi yang ditetapkan sebesar Rp 10.000,- 
	(sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8
	Ayat (1)
		Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka 
		baginya hak untuk melakukan pembetulan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 
		belum mengetahui tentang adanya ketidakbenaran dalam SPT yang telah disampaikan atau 
		belum menugaskan petugasnya untuk memulai tindakan pemeriksaan.

	Ayat (2)
		Dengan adanya pembetulan sendiri SPT tersebut membawa akibat penghitungan jumlah pajak 
		yang terhutang dan jumlah perhitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah 
		semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenakan 
		sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

		Bunga yang terhutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari 
		berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran karena 
		adanya pembetulan SPT tersebut. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam 
		melakukan pembetulan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
		kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

	Ayat (3)
		Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sepanjang 
		belum dilakukan tindakan penyidikan oleh petugas perpajakan, sekalipun telah dilakukan 
		pemeriksaan terhadapnya dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus 
		melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua 
		kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan dilakukan 
		penyidikan. Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan 
		tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk membetulkan sendiri 
		sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 9
	Ayat (1)
		Batas waktu Pembayaran Masa ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak 
		boleh melebihi lima belas hari setelah saat terhutangnya atau berakhirnya Masa Pajak. 
		Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi 
		berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

	Ayat (2)
		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT 
		Tahunan dalam waktu tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Jika pada waktu pengisian SPT 
		tersebut ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terhutang, maka 
		kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan itu 
		disampaikan, misalnya SPT harus disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan 
		pembayaran pajak yang terhutang atau setoran terakhir harus sudah dilunasi sebelum SPT 
		disampaikan.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

	Ayat (4)
		Direktur Jenderal Pajak dapat memperkenankan penundaan pembayaran pajak yang 
		terhutang, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut 
		diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang 
		mengalami kesulitan likuiditas. Dipersyaratkan untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, 
		Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis disertai alasan-alasan yang dapat 
		dipertanggungjawabkan dan meyakinkan.

Pasal 10
	Ayat (1)
		Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak. 
		Semua penyetoran pajak-pajak negara, harus disetorkan di Kas negara atau tempat-tempat 
		pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, seperti yang selama ini telah 
		ditetapkan yakni di Kantor Pos dan Giro di beberapa Bank Pemerintah. Dengan usaha 
		memperluas tempat-tempat pembayaran pajak yang mudah dijangkau oleh Wajib Pajak, 
		dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus 
		menghindarkan adanya rasa keengganan dalam melaksanakan pembayaran pajak.

	Ayat (2)
		Dengan adanya penentuan tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak dan pelaporannya 
		yang akan ditentukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, demikian juga mengenai tata cara 
		mengangsur dan menunda pembayaran pajak, diharapkan akan dapat mempermudah 
		pelaksanaan pembayaran pajak dan mempermudah penampungan administrasinya.

Pasal 11
	Ayat (1)
		Jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dengan jumlah 
		pajak yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah pajak yang telah dibayar 
		lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang), Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali 
		kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai hutang 
		pajak lain.

		Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai hutang pajak lainnya yang belum dilunasi, kelebihan 
		pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan hutang pajak tersebut dan 
		bilamana masih terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak. Untuk 
		memperoleh kembali kelebihan pembayaran tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan 
		permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya.

	Ayat (2)
		Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan menjamin ketertiban 
		administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dalam jangka 
		waktu selama-lamanya satu bulan setelah Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak 
		ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

	Ayat (3)
		Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan kecepatan 
		pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan, bahwa atas setiap kelambatan 
		dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu tersebut pada ayat (2), 
		kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga 
		sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat berlakunya batas waktu satu bulan 
		sampai saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran 
		kelebihan pembayaran pajak adalah saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
		(SPMKP) diterbitkan.

	Ayat (4)
		Cukup jelas.

Pasal 12
	Pada prinsipnya pajak terhutang pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenakan pajak. Saat 
	terhutangnya pajak tersebut adalah :

	a.	Pada Suatu Saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;

	b.	Pada Akhir Masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau 
		oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha atas pemungutan Pajak 
		Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

	c.	Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. Jumlah pajak terhutang yang telah 
		dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat 
		atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 
		ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke Kas Negara atau tempat lain yang telah 
		ditentukan.

	Berdasarkan undang-undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi berkewajiban untuk menerbitkan 
	Surat Ketetapan Pajak atas keseluruhan SPT Wajib Pajak. Penerbitan sesuatu Surat Ketetapan Pajak 
	hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT 
	atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Pasal 13
	Ayat (1)
		Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat 
		menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus 
		tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, atau tegasnya hanya terhadap Wajib Pajak tertentu 
		yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tidak memenuhi 
		kewajiban formal dan kewajiban material.

		Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada 
		Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut, dibatasi sampai dengan 
		kurun waktu lima tahun saja.

		Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak baru diterbitkan bilamana Wajib 
		Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak, 
		adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil 
		pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak kurang membayar dari jumlah yang seharusnya 
		terhutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan sifat pemeriksaan 
		buku lengkap atau melalui penelitian administrasi perpajakan.

		Surat ketetapan Pajak dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data 
		lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data mana dapat dipastikan 
		( bukan dugaan ), bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana 
		mestinya.

		Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.

		SPT yang tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah ditegor secara tertulis dan tidak 
		juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran itu, menurut 
		ketentuan ayat (1) huruf b membawa akibat, bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat 
		menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenakan 
		sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam ayat (3).

		Tegoran itu antara lain dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak 
		yang beritikad baik, untuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapatnya SPT 
		disampaikan apabila karena terjadinya sesuatu hal di luar kemampuan (force mayeur).

		Dalam hal SPT disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran dan 
		pajak yang terhutang dilunasi sebagaimana mestinya, Surat Ketetapan Pajak tidak akan 
		diterbitkan dengan anggapan bahwa SPT tersebut telah diisi dengan benar sesuai dengan 
		ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

		Bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam kewajiban perpajakan 
		di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
		berupa pelaksanaan kompensasi selisih lebih pembayaran pajak, tarip 0% (nol persen) yang 
		semestinya bukan 0% ( nol persen ), pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak 
		perlu terjadi seperti tersebut dalam ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi dengan 
		menerbitkan Surat Ketetapan pajak ditambah kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

		Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 
		undang-undang ini atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29 
		ayat (2), sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat mengetahui keadaan usaha Wajib 
		Pajak yang sebenarnya dan berakibat tidak dapat dihitung jumlah pajak yang seharusnya 
		terhutang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
		dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak yang didasarkan pada data 
		yang tidak hanya diperoleh Wajib Pajak saja. Sebagai konsekwensinya beban pembuktian 
		atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur 
		Jenderal Pajak, diletakkan pada Wajib Pajak.

		Sebagai contoh diberikan antara lain :

		1)	pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) tidak lengkap, sehingga 
			penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;

		2)	dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam 
			pembukuan tidak dapat diuji;

		3)	dari rangkaian penelitian dan fakta-fakta yang diketahui besar dugaan 
			disembunyikannya dokumen atau barang bukti lain di suatu tempat tertentu, sehingga 
			dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk 
			membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.

	Ayat (2) 
		Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak, 
		karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. 
		Sanksi administrasi perpajakan dalam ayat ini berupa sanksi bunga yang dituangkan dalam 
		Surat Ketetapan Pajak.

		Contoh :
		Seorang Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang mempunyai tahun buku sama dengan tahun 
		takwim memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 1984 tepat pada waktunya yang disertai 
		dengan setoran akhir. Pada bulan April 1987 dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang 
		menunjukkan kekurangan pajak yang terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).  

		Berdasarkan ketentuan ayat ini maka atas kekurangan tersebut dikenakan bunga 2% ( dua 
		persen ) sebulan. Walaupun Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan lebih dari dua tahun 
		sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 
		dua tahun dengan perhitungan sebagai berikut :
	
		-	Kekurangan pajak yang terhutang				= Rp 1.000.000,-
		-	Bunga 2 tahun =		2% x 2 x 12 x Rp. 1.000.000	= Rp   480.000,-
											______________+
								Masih harus dibayar	= Rp 1.480.000,-

		Seandainya Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan bulan Mei 1986 maka perhitungannya 
		adalah sebagai berikut :

		-	Kekurangan pajak yang terhutang				= Rp 1.000.000,-
		-	Bunga 17 bulan = 2% x 17 x Rp 1.000.000			= Rp    340.000,-
											______________+
								Masih harus dibayar 	=Rp 1.340.000,-

	Ayat (3)
		Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu Ketetapan Pajak, karena melanggar 
		kewajiban perpajakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. 
		Sanksi administrasi demikian berupa "kenaikan", yaitu suatu jumlah proporsional yang harus 
		ditambahkan pada jumlah pajak yang harus ditagih.

		Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya yaitu 
		untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sanksi kenaikan 
		sebesar 50 % ( lima puluh persen ), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang/
		badan lain sanksi kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ), sedangkan untuk jenis Pajak 
		Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sanksi kenaikan 
		sebesar 100% ( seratus persen ).

	Ayat (4)
		Yang dimaksud dengan pajak yang "dikreditkan" ialah jumlah pengurangan pajak yang terdiri 
		dari :	
		1.	pajak yang dipotong oleh pihak ketiga,
		2.	pajak yang dipungut oleh pihak ketiga,
		3.	pajak yang dibayar sendiri,
		4.	pajak yang ditagih dalam Surat Tagihan Pajak (STP),
		5.	pajak yang terhutang di luar negeri.
	
		Jumlah pengurangan tersebut dikurangkan dari pajak yang terhutang.

		Contoh :
		Surat Ketetapan Pajak Penghasilan (SKP PPh).

		1.	Pajak yang terhutang:						Rp 1.000.000,-
		2.	Pengurangan-pengurangan  :

			a.	Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja 	  Rp    150.000,-
			b.	Pajak yang dibayar sendiri (setoran masa) Rp    400.000,-
			c.	Pajak yang ditagih dalam STP
				(tidak termasuk bunga dan denda)	  Rp      75.000,-
			d.	Pajak yang ditagih di luar negeri		  Rp    100.000,-
			Jumlah pajak yang dikreditkan					Rp    725.000,-
											____________
		3.	Pajak yang masih harus ditagih					Rp    275.000,-

	Ayat (5)
		Sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan, tidak dapat 
		diperhitungkan atau dikreditkan terhadap jumlah pajak terhutang. Dengan demikian, dalam 
		hal akan dilakukan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jumlah 
		sanksi administrasi perpajakan yang telah dibayar harus dikeluarkan lebih dahulu dari jumlah  
		kelebihan pembayaran yang akan diterima oleh Wajib Pajak.

	Ayat (6)
		Untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak, berkenaan dengan 
		pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem "self assessment", maka apabila dalam waktu 
		lima tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau 
		berakhirnya Tahun Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan Surat Ketetapan 
		Pajak, maka jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT Masa atau SPT 
		Tahunan pada hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti 
		karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan 
		demikian, SPT Wajib Pajak yang bersangkutan telah merupakan ketetapan yang tetap dan 
		tidak akan diubah (rampung).

	Ayat (7)
		Dalam hal Wajib Pajak, dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
		mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan Pengadilan yang 
		telah memperoleh kekuatan hukum tetap Surat Ketetapan Pajak masih dibenarkan untuk 
		diterbitkan, meskipun jangka waktu lima tahun sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) telah 
		dilampaui. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
		tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak dilaporkan oleh Wajib 
		Pajak.

Pasal 14
	Ayat (1)
		Cukup jelas.

	Ayat (2)
		Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan hukumnya dengan Surat 
		Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 15
	Ayat (1)
		Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak yang ternyata telah 
		ditetapkan lebih rendah, atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya, 
		atau pada waktu dilakukan penetapan dalam bentuk Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, 
		atau penerbitan Surat Pemberitaan, undang-undang ini masih memberikan wewenang kepada 
		Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu 
		lima tahun sesudah saat terhutang pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau 
		Tahun Pajak. Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan koreksi atas Surat Ketetapan 
		Pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Tambahan baru diterbitkan apabila sebelumnya 
		telah pernah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan Pajak 
		Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan Surat 
		Ketetapan Pajak.

		Ayat ini tidak hanya mensyaratkan harus adanya data baru ( novum ) dalam penerbitan Surat 
		Ketetapan Pajak Tambahan. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang belum terungkap pada 
		saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Tambahan, atau baru diketahui, kemudian oleh 
		Direktur Jenderal Pajak Surat Ketetapan Pajak Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

	Ayat (4)
		Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
		mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu berdasarkan putusan Pengadilan yang 
		telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Tambahan masih dibenarkan 
		untuk diterbitkan, meskipun jangka waktu lima tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 
		ayat (1) telah dilampaui. Dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
		kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak 
		dilaporkan Wajib Pajak.

Pasal 16
	Apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam surat ketetapan pajak seperti 
	salah ketik, salah dalam jumlah, salah penerapan tarip, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau 
	atas permintaan Wajib Pajak, dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak 
	Tambahan yang salah atau keliru tersebut.
	Pengertian membetulkan dalam ayat ini bisa berarti menambah, atau mengurangkan atau 
	menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan atau kekeliruannya.

Pasal 17
	Ayat (1) 
		huruf a.
			Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak ( SKKPP ) dapat diterbitkan, setelah 
			oleh Direktur Jenderal Pajak diadakan penelitian atau pemeriksaan dengan maksud 
			untuk memastikan dan memberikan keyakinan, bahwa memang benar-benar terdapat 
			kelebihan pembayaran atas jumlah pajak yang terhutang.

			Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak tersebut harus diterbitkan dalam 
			jangka waktu paling lama dua belas bulan setelah surat permohonan diterima.

			Dengan batas waktu tersebut, selain memperhatikan kepentingan kepastian hukum 
			bagi Wajib Pajak, juga dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib administrasi 
			perpajakan.
	Ayat (1) 
		huruf b.
			Surat Pemberitaan dapat diterbitkan setelah oleh Direktur Jenderal Pajak diadakan 
			penelitian atau pemeriksaan dengan maksud untuk memastikan dan memberikan 
			keyakinan bahwa memang benar-benar jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak 
			dan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga sama besarnya dengan jumlah 
			pajak yang terhutang.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

Pasal 18
	Ayat (1)
		Pada dasarnya besarnya hutang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Baru apabila 
		kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan Wajib Pajak dalam melakukan 
		penghitungan pajak yang terhutang atau Wajib Pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam 
		undang-undang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, 
		Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan. Ketiga surat ini merupakan 
		sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Dalam 
		hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, 
		penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

	Ayat (2)
		Untuk tertibnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, Menteri 
		Keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administrasi baik mengenai tindakan 
		penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas tagihan.

Pasal 19
	Ayat (1)
		Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar pada 
		saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan 
		bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut :

		1.	Atas jumlah pajak yang kurang dibayar.  
			Surat Ketetapan Pajak Penghasilan ( SKP PPh ) Pajak terhutang atau ditagih 
			( dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan ) : Rp 100.000,- SKP diterbitkan 
			tanggal 10 Oktober 1985.

			Harus dilunasi paling lambat tanggal 10 Nopember 1985, tetapi baru dibayar sejumlah 
			Rp 60.000,- pada tanggal 1 Nopember 1985. Sampai pada tanggal batas waktu 
			pembayaran ( 10 Nopember 1985 ) terakhir sisa tagihan tidak  dibayar lagi oleh Wajib 
			Pajak.

			Pada tanggal 18 Nopember 1985 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur 
			Jenderal Pajak dengan perhitungan sebagai berikut :
			Pajak terhutang				= Rp 100.000,-
			Dibayar pada waktunya			= Rp   60.000,-
			Kurang Dibayar				= Rp   40.000,-
			Bunga
			Dihitung satu bulan =
			1 x 2% x Rp 40.000,- = Rp 800,-
			Bunga tersebut ditagih dengan STP.

		2.	Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar.
			Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
			Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20 Nopember 1985. 
			Tanggal 24 Nopember 1985 diterbitkan SPT.
			Bunga terhutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan = 1 x 2% x 
			Rp 100.000,- = Rp  2.000,-

		3.	Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar.
			Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
			Dibayar sejumlah Rp 60.000,- pada tanggal 20 Nopember 1985.
			Tanggal 24 Nopember 1985 diterbitkan STP.
			Bunga terhutang dihitung satu bulan =
			1 x 2 % x Rp. 100.000,- = Rp 2.000,-

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

Pasal 20
	Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka untuk 
	menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terhutang tidak dapat 
	ditagih, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
	atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, penagihannya dapat dilakukan seketika dan sekaligus.

Pasal 21
	Ayat (1)
		Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan 
		mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Wajib Pajak, dan barang-barang milik 
		Wakilnya akan dilelang di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). 
		Dalam hal telah dilakukan tindakan penagihan sampai kepada tindakan penagihan aktif, 
		seterusnya pelelangan di muka umum atas barang-barang milik Wajib Pajak, tetapi hasil dari 
		pelelangan di muka umum barang-barang milik Wajib Pajak tersebut belum cukup untuk 
		melunasi hutang pajaknya, maka barang-barang milik wakilnya, sepanjang dalam 
		kedudukannya bertanggung jawab untuk itu, akan disita dan dilelang di muka umum untuk 
		melunasi hutang pajak Wajib Pajak.

		Setelah hutang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya. Maksud 
		dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan pada Pemerintah untuk mendapatkan 
		pembagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Wajib 
		Pajak atau Wakilnya di muka umum guna menutupi atau melunasi tunggakan pajaknya.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Pada ayat ini ditegaskan bahwa hak mendahulu ini melebihi segala hak lainnya, artinya lebih 
		kuat dari hak lainnya kecuali terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam :

		1.	Pasal 1139 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "biaya 
			perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang 
			suatu barang bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari hasil penjualan 
			benda-benda tersebut terlebih dahulu daripada semua piutang lainnya yang 
			diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotik".

		2.	Pasal 1139 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "biaya 
			yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang".

		3.	Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "biaya 
			perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu 
			warisan; biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik".

		4.	Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan 
			seorang komisioner.

	Ayat (4)
		Cukup jelas.

	Ayat (5)
		Cukup jelas.

Pasal 22
	Pada dasarnya pelaksanaan penagihan Pajak daluwarsa dalam waktu lima tahun, tetapi dapat saja 
	melebihi lima tahun apabila :

	1.	telah dikeluarkan Surat Tegoran dan Surat Paksa; 
	2.	adanya pengakuan Wajib Pajak secara langsung atau tidak langsung antara lain :
		a.	dilakukan pembayaran hutang pajak itu;
		b.	diajukan permohonan penundaan pembayaran; atau
		c.	diadakannya pengangsuran pembayaran.

	Dalam hal demikian kedaluwarsaan penagihan piutang pajak dihitung dari saat terjadinya peristiwa-
	peristiwa tersebut di atas.

Pasal 23
	Cukup jelas.

Pasal 24
	Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang 
	pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Melalui cara ini akan dapat diperkirakan secara efektif besarnya 
	saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Pasal 25
	Ayat (1)
		Perkataan "suatu" dalam ayat ini, dimaksudkan bahwa satu keberatan harus diajukan untuk 
		satu jenis pajak dan satu tahun pajak, misalnya : Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1985 dan 
		Tahun Pajak 1986. Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Tahun 1985 dan 
		Tahun 1986 tersebut, harus diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan tersendiri. 
		Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan dua buah Surat Keberatan.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Batas waktu pengajuan Surat Keberatan ditentukan dalam waktu tiga bulan sejak 
		diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau SKP sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), 
		dengan maksud agar supaya Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk 
		mempersiapkan Surat Keberatan beserta alasannya.

		Apabila ternyata bahwa batas waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak, 
		karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak ( force mayeur ), maka tenggang waktu 
		selama tiga bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur 
		Jenderal Pajak.

	Ayat (4)
		Tanda bukti/Resi penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan 
		formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung 
		dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang dihitung 
		mulai diterbitkannya sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut.

		Tanda bukti atau resi penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai 
		alat kontrol baginya, untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua belas bulan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) itu berakhir.

		Tanda bukti atau resi penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya 
		dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat balasan 
		dari Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukannya. Inilah yang dimaksud dengan 
		kata "kepentingan" dalam ayat ini.

	Ayat (5)
		Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, Wajib Pajak 
		diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang 
		telah ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi 
		permintaan tersebut di atas.

	Ayat (6)
		Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pajak melalui pengajuan Surat 
		Keberatan, maka pengajuan keberatan itu tidak menghalangi tindakan penagihan. Ketentuan 
		ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak dengan dalih mengajukan keberatan, 
		untuk tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga 
		dapat dicegah terganggunya penerimaan negara.

Pasal 26
	Ayat (1)
		Terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak kewenangan penyelesaian dalam 
		tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu 
		penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama dua belas bulan 
		sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian 
		keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib 
		Pajak di samping terlaksananya administrasi perpajakan.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

	Ayat (4)
		Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak, dalam 
		hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan, 
		Surat Ketetapan Pajak secara jabatan, tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak 
		menyampaikan SPT Tahunan, meskipun telah ditegor secara tertulis, atau tidak memenuhi 
		kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan 
		kepada pejabat pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam 
		rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Apabila Wajib 
		Pajak tidak membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka 
		surat keberatannya ditolak.

	Ayat (5)
		Cukup jelas.

Pasal 27
	Ayat (1)
		Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal 
		Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan 
		banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang Majelis 
		Pertimbangan Pajak, dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan keberatan 
		tersebut. Dengan demikian bagi Wajib Pajak telah diberikan cukup waktu untuk menyiapkan 
		Surat Banding beserta alasan-alasan dan bukti-bukti yang diperlukan bagi badan peradilan 
		pajak tersebut.

	Ayat (2)
		Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (2).

	Ayat (3)
		Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (6).

Pasal 28
	Ayat (1)
		Cukup jelas.

	Ayat (2)
		Pada dasarnya setiap orang/Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
		diharuskan mengadakan pembukuan. Tetapi bagi Wajib Pajak yang karena kemampuannya 
		belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan.

		Yang dimaksud dengan "dibebaskan" dari kewajiban mengadakan pembukuan dalam ayat ini, 
		tidak diartikan bahwa Wajib Pajak untuk seterusnya tidak berusaha untuk meningkatkan 
		kemampuannya menyelenggarakan pembukuan secara lengkap dan baik, sehingga sama 
		sekali tidak memiliki pembukuan dalam menyelenggarakan usahanya. Sepanjang kemampuan 
		tersebut belum dimiliki, Wajib Pajak dibenarkan untuk hanya membuat catatan-catatan yang 
		merupakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk 
		melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

	Ayat (4)
		Cukup jelas.

	Ayat (5)
		Cukup jelas.

	Ayat (6)
		Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau 
		perusahaan harus disimpan selama sepuluh tahun, supaya dalam batas waktu tersebut 
		apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, bahan 
		pembukuan yang diperlukan masih tetap tersedia. Kurun waktu sepuluh tahun harus 
		disimpannya pembukuan dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan adalah taat 
		asas (konsisten) dengan ketentuan Pasal 40 undang-undang ini mengenai gugurnya tuntutan 
		pidana perpajakan.

Pasal 29
	Ayat (1)
		Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pajak, diberikan 
		wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan, guna keperluan penetapan pajak yang terhutang 
		dan keperluan-keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan-perundang-
		undangan perpajakan.

		Tujuan pemeriksaan, terutama adalah untuk memperoleh/mengumpulkan bahan-bahan yang 
		dijadikan dasar untuk :
		a.	menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan;
		b.	menerbitkan Surat Pemberitaan;
		c.	menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak;
		d.	hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.

		Pengertian "tujuan lain" dalam ayat ini dimaksudkan adalah pemeriksaan dalam rangka yang 
		menyangkut hal-hal sebagai berikut :
		a.	menyusun Norma Penghitungan;
		b.	mencocokkan data dan alat keterangan;
		c.	menentukan besarnya pembayaran pajak dalam suatu masa Pajak bagi Wajib Pajak 
			baru;
		d.	hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
			undangan perpajakan.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Oleh karena pembukuan, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
		kegiatan usaha dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan demikian penting 
		peranannya dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang, maka apabila diminta oleh 
		petugas pemeriksa, Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkannya. Bilamana 
		pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan 
		oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas 
		pemeriksa dibolehkan memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas 
		pemeriksa digunakan sebagai tempat pemyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan 
		dokumen-dokumen tersebut.

	Ayat (4)

		Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan, sehingga pembukuan, catatan, 
		dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib 
		Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu dapat ditiadakan.

Pasal 30
	Terhadap orang atau badan yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bersedia memberi 
	kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat-tempat/ruangan-ruangan tertentu 
	yang diduga disimpan di dalamnya pembukuan, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan, sehingga 
	pembukuan, dokumen-dokumen, catatan-catatan yang diperlukan tidak dapat diperoleh, maka Wajib 
	Pajak dianggap menghalang-halangi pelaksanaan pemungutan pajak.

	Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyegelan 
	tempat atau ruangan-ruangan tertentu yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan pembukuan, 
	catatan-catatan, dan dokumen-dokumen guna mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, 
	catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 31
	Untuk terlaksananya keseragaman, ketertiban, dan kesatuan tindakan pelaksanaan pemeriksaan, 
	perlu diatur ketentuan dan tata caranya dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
	Ayat (1)
		Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan 
		kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap Badan, Badan dalam pembubaran, warisan yang 
		belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. 
		Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, guna 
		melakukan tindakan hukum, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, oleh karena 
		mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

	Ayat (2)
		Pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini harus dengan pembuktian bahwa dalam 
		kedudukannya sebagai wakil menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan 
		pertangungjawabannya secara pribadi dan/atau secara renteng.

	Ayat (3)
		Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan 
		orang lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya 
		membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut 
		meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang 
		ditentukan dalam undang-undang perpajakan.


Pasal 33
	Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
	Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa, 
	karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung 
	jawab renteng atas pembayaran pajak yang terhutang apabila ternyata bahwa pajak yang terhutang 
	tersebut tidak dibayarnya.

Pasal 34
	Ayat (1)
		Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang 
		perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah 
		perpajakan. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan, untuk mencegah 
		disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak, dalam usaha persaingan dagang atau 
		mengungkapkan keadaan asal usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada 
		hakekatnya merupakan rahasia pribadi, sesuai dengan asas hukum pajak.

	Ayat (2)
		Para ahli, seperti ahli/juru bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh 
		Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan, pada 
		hakekatnya adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan 
		kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

	Ayat (3)
		Untuk kepentingan pengamanan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa 
		yang ditugaskan untuk itu, baik oleh pejabat pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, Badan 
		Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada 
		Badan-badan tersebut, untuk melihat bukti-bukti perpajakan yang terikat dengan kerahasiaan 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dalam rangka melaksanakan tugas 
		pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang ada hubungannya dengan masalah 
		perpajakan.

	Ayat (4)
		Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana yang 
		berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan 
		dapat memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak 
		termasuk pejabat yang ditugaskan dalam badan peradilan perpajakan atau Majelis 
		Pertimbangan Pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), atas 
		permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.

	Ayat (5) 
		Maksud dari ayat ini adalah merupakan pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan 
		perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana tentang perbuatan 
		atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang 
		bersangkutan.

Pasal 35
	Ayat (1)
		Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pihak ketiga yang 
		mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, seperti Konsulen Pajak, Akuntan 
		Publik, Notaris dan pihak atau orang lainnya yang ada hubungannya dengan tindakan atau 
		kegiatan usaha Wajib Pajak harus memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diminta 
		petugas Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemeriksaan Wajib Pajak yang bersangkutan. 
		Bahan keterangan atau bukti yang diminta tersebut diperlukan untuk melengkapi bahan 
		keterangan perpajakan guna menghitung dan menentukan besarnya jumlah pajak yang 
		sebenarnya terhutang bagi Wajib Pajak yang diperiksa. Selain itu, ketentuan dalam ayat ini 
		dimaksudkan pula untuk mencegah adanya usaha menyembunyikan bahan keterangan atau 
		bukti-bukti mengenai perpajakan di tempat orang lain.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

Pasal 36
	Ayat (1)
		Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib 
		Pajak, karena ketidaktelitian petugas pajak dapat membebani Wajib Pajak yang tidak 
		bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi 
		administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau 
		dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

		Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan 
		dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib 
		Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal 
		(memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material 
		terpenuhi.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

Pasal 37
	Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat berubah-ubah. Karena itu undang-
	undang memberikan wewenang kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan 
	Pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya sanksi administrasi berupa bunga, denda 
	administrasi, dan kenaikan sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan.

Pasal 38
	Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut 
	tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak 
	pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.

	Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran bagi Wajib Pajak untuk 
	mematuhi atau melakukan kewajiban perpajakannya seperti yang ditentukan dalam undang-undang 
	perpajakan.

	Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati dan tidak 
	memperdulikan kewajibannya, sehingga perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.

Pasal 39
	Ayat (1)
		Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan 
		sengaja bukan lagi merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana 
		kejahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat daripada perbuatan karena 
		kealpaan yang sifatnya adalah pelanggaran.

	Ayat (2)
		Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bagi 
		mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun 
		sejak selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan 
		pidana lebih berat, ialah dua kali lipat dari ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1).

Pasal 40
	Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa sepuluh tahun, dari sejak saat terhutangnya pajak, 
	berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut 
	dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. 
	Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan 
	dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, 
	selama sepuluh tahun.

Pasal 41
	Ayat (1)
		Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan pada 
		pihak lain, dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data-data dan keterangan tidak ragu-
		ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Perpajakan, maka perlu adanya sanksi 
		pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 
		pengungkapan kerahasiaan tersebut.

		Pelanggaran kerahasiaan yang dilakukan menurut ayat ini, adalah dilakukan karena 
		kealpaannya dalam arti lalai, tidak hati-hati atau tidak memperdulikan sehingga kewajiban 
		untuk merahasiakan keadaan, keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang 
		dilindungi oleh undang-undang perpajakan, dilanggar. Atas pelanggaran karena kealpaannya 
		tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kealpaannya tersebut.

	Ayat (2)
		Ketentuan yang diatur dalam ayat ini adalah berunsur kesengajaan sehingga mengakibatkan 
		pembocoran kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Karena itu hukumannya 
		lebih berat dibanding dengan sanksi pidana yang ditentukan dalam ayat (1).

		Unsur kesengajaan tersebut menjurus pada kejahatan, karena itu hukumannya sesuai dengan 
		perbuatan kejahatan tersebut.

	Ayat (3)
		Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
		dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya, adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau 
		Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 42
	Ayat (1)
		Cukup jelas.
	Ayat (2)
		Cukup jelas.

Pasal 43
	Ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditujukan kepada diri Wajib Pajak, tetapi juga 
	kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang diberi 
	pelimpahan tanggung jawab atau tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban 
	perpajakan Wajib Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan padanya.

Pasal 44
	Ayat (1)
	Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta 
	mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang 
	perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang 
	yang diduga digelapkan. Penyidik di bidang perpajakan adalah  pejabat pegawai negeri tertentu di 
	lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan 
	peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Penyidikan tindak pidana dalam bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam 
	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

Pasal 45
	Meskipun undang-undang perpajakan yang lama telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang 
	ini, untuk menampung penyelesaian penetapan pajak-pajak terhutang pada masa atau tahun pajak 
	sebelum berlakunya Undang-undang ini, yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan 
	peraturan perundang-undangan perpajakan lama, maka Undang-undang ini menentukan jangka waktu 
	berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. 
	Penentuan jangka waktu lima tahun tersebut disesuaikan dengan daluwarsa penagihan pajak.

Pasal 46
	Cukup jelas.

Pasal 47
	Ordonansi pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 
	beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang 
	diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam bidang 
	penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, 
	sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut masih berlaku pada saat 
	berlakunya undang-undang ini.

	Ketentuan undang-undang ini baru berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau 
	diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk perjanjian 
	Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, apabila perjanjian Kontrak karya dan Kontrak Bagi Hasil 
	tersebut dibuat setelah berlakunya undang-undang ini.

Pasal 48
	Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang 
	materinya sudah dicantumkan dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
	Pemerintah. Dengan demikian akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan Undang-
	undang ini dan tata cara yang diperlukan.

Pasal 49
	Cukup jelas.

Pasal 50
	Cukup jelas.




		    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3262
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3238 kali - Dicetak 0 kali ›