Minggu, 20 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 184

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 184/PMK.03/2007
    
						TENTANG

		PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK,
		  PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN,
		 PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN
				   DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
                       
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10 
ayat (1), ayat (1a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan 
Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan 
Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
	Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah berakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3986);
3. 	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN 
PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN 
DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. 	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 
	KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. 	Undang-undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Unda-Undang PPh adalah Undang-undang 
	Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
3. 	Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-
	undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
	Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
	18 Tahun 2000.
4. 	Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 
	dalam Undang-Undang PPh.
5. 	Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
	dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
6. 	Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas 
	Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.


						Pasal 2

(1) 	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 
	10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri 
	Keuangan.
(2) 	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 
	(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
(3) 	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 
	berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(4) 	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan 
	berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(5) 	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 
	berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
(6) 	PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 
	(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(7) 	PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 
	berakhir.
(8) 	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran 
	Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM 
	atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
(9) 	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
	Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
(10) 	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan 
	pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan 
	menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
(11) 	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau 
	industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar 
	minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 
	Masa Pajak berakhir.
(12) 	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak 
	harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(13) 	PPn atau PPn dan PPnBM yng terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 
	(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(14) 	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi 
	Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa 
	Pajak berakhir.
(15) 	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara 
	Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) 
	bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(16) 	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) 
	Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, 
	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
(17) 	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam 
	satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-
	masing jenis pajak.


						Pasal 3

(1) 	Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur 
	termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada 
	hari kerja berikutnya.
(2) 	Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk 
	penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional 
	yang ditetapkan oleh Pemerintah.


						Pasal 4

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 5

(1) 	Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau 
	sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
(2) 	Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
	sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran 
	yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
(3) 	Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah 
	apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).


						Pasal 6

(1) 	Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan 
	kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau 
	pemungutan.
(2) 	Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan atau pegawai tetap, memberikan tanda bukti 
	pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.


						Pasal 7

(1) 	Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak tersendiri maupun yang 
	ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh atau Pemungut PPN, sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), 
	dan ayat (15) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 
	Masa Pajak berakhir.
(2) 	Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pemungutannya 
	secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
(3) 	Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) dan ayat (14) wajib melaporkan hasil 
	pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
(4) 	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) 
	yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan 
	Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.


						Pasal 8

(1) 	Surat Pemberitahuan Masa atau laporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
	disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak 
	terdaftar dan/atau dikukuhkan.
(2) 	Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur 
	termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(3) 	Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk 
	penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional 
	yang ditetapkan oleh Pemerintah.


						Pasal 9

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang 
bertambah, serta Pajak Penghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 10

(1) 	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja 
	sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran 
	pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
(2) 	Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
	dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih 
	dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan 
	kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.


						Pasal 11

(1) 	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 9 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari 
	kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
(2) 	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak 
	memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
(3) 	Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, 
	dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan 
	mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak.
(4) 	Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.


						Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara 
pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 
tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata 
Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan 
Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KMK.03/2003, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2273 kali - Dicetak 0 kali ›