Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 194

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Keberatan dan Banding » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 194/PMK.03/2007

						TENTANG 

	       		  TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
		
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1.	Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang
	memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman surat keberatan ke Direktorat
	Jenderal Pajak.
2.	Penyampaian surat keberatan secara elektronik yang selanjutnya disebut e-filing adalah suatu cara
	penyampaian surat keberatan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa 
	Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
3.	Penyedia Jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan Penyedia Jasa 
	Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang
	dapat menyalurkan penyampaian surat keberatan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
4.	Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal,
	jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama
	Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan surat keberatan.
5.	Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi
	mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri pertemuan dengan pegawai
	pajak dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan
	mengenai hasil penelitian keberatan.	


						Pasal 2

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
	a.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
	b.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
	c.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
	d.	Surat Ketetapan Pajak Nihil;atau
	e.	Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan.
(2)	Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan
	surat keberatan.


						Pasal 3

(1)	Surat keberatan disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
	dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui;
	a.	penyampaian secara langsung;
	b.	pos dengan bukti pengiriman surat; atau
	c.	cara lain.
(2)	Termasuk dalam pengertian penyampaian surat keberatan secara langsung sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) huruf a adalah penyampaian surat keberatan melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan
	Potensi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dalam wilayah kerja 
	Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak 
	dikukuhkan.
(3)	Penyampaian surat keberatan melalui cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
	a.	melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;atau
	b.	e-filing melalui ASP.
(4)	Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda 
	penerimaan surat dan penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
	diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
(5)	Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a atau tanda
	penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi
	bukti penerimaan surat keberatan.


						Pasal 4

(1)	Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut :
	a.	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
	b.	mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut
		atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang
		menjadi dasar penghitungan;
	c.	1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu)
		pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak.
	d.	Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah
		disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
	e.	diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau
		sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat
		menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
		kekuasaan wajib Pajak (force majeur);dan
	f.	surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan 
		ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat 
		kuasa khusus.
(2)	Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak belum memenuhi persyaratan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat
	menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi 
	sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terlampaui.
(3)	Dalam hal wajib Pajak menyampaikan perbaikan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
	tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima.
		

						Pasal 5

(1)	Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pajak
	untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau 
	penghitungan rugi.
(2)	Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat 
	permintaan Wajib Pajak di terima.
(3)	Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Pajak 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.


						Pasal 6

(1)	Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
	bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat 
	Keputusan Keberatan.
(2)	Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan 
	Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak.


						Pasal 7

(1)	Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal 
	Pajak sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
	Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang
	tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun
	1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007


						Pasal 8

Sebelum Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, hal-hal yang dapat 
dilakukan dalam proses penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut :
a.	Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari Wajib Pajak;
b.	Wajib Pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau
	memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang 
	bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 
	dimaksud pada huruf a;
c.	Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk
	mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam 
	mempertimbangkan keputusan keberatan.


						Pasal 9

(1)	Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak harus menyampaikan Surat
	Pemberitahuan Untuk Hadir kepada Wajib Pajak guna memberi keterangan atau memperoleh 
	penjelasan mengenai keberatannya.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran
	Wajib Pajak.


						Pasal 10

Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak
dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan
lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.


						Pasal 11

(1)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat 
	keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)	Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau 
	sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal
	Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap
	dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan
	keberatan Wajib Pajak.


						Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan dan tata cara penyelesaian keberatan diatur 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1070 kali - Dicetak 0 kali ›