Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 197

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Pembukuan » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 197/PMK.03/2007
    
						TENTANG

		BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara 
Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
	Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG 
PRIBADI.


						Pasal 1

(1) 	Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib 
	menyelenggarakan pencatatan adalah :
   	a. 	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai 
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung 
		penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
   	b. 	Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
(2) 	Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan 
	menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
(3) 	Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis.
(4) 	Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak 
	atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun.


						Pasal 2

(1) 	pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dapat menggambarkan antara lain:
   	a. 	Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau 
		diperoleh;
   	b. 	Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat 
		final.
(2) 	Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus 
	dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang 
	bersangkutan.
(3) 	Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib 
	Pajak Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus menyelenggarakan 
	pencatatan atas harta dan kewajiban.


						Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI 
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1452 kali - Dicetak 0 kali ›