Minggu, 20 April 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 146

Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 22 Desember 2000

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Peraturan Pajak Atas Impor » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPN » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPN » Peraturan Pemerintah » 2000

Peraturan Pemerintah No 146 TAHUN 2000 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 146 TAHUN 2000

						TENTANG

	  IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN 
         JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 B Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 dan untuk lebih menunjang keberhasilan 
sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan
dunia usaha, dan meningkatkan daya saing, mendukung ketahanan nasional serta memperlancar 
pembangunan nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan atau Penyerahan Barang 
Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1.	Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua 
	Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3984);
3.	Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN 
ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI.


						Pasal 1

Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
1.	Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan 
	lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam 
	pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat 
	di dalam negeri;    
2.	Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
3.	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
4.	Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal 
	pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan 
	pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran 
	Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
5.	Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, 
	peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan
	Udara Niaga Nasional;
6.	Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang 
	diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; dan
7.	Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik 
	Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.


						Pasal 2

Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
1.	Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama 
	mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
	setelah mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2.	Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan 
	lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam 
	pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI;
3.	Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
4.	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
5.	Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal 
	pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan 
	pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan 
	Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
6.	Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, 
	peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan 
	Angkutan Udara Niaga Nasional;
7.	Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang 
	diserahkan kepada dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
8.	Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik 
	Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.


						Pasal 3

Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
adalah :
1.	Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan 
	nasional yang meliputi :
	a.	Jasa persewaan kapal;
	b.	Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
	c.	Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
2.	Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
	a.	Jasa persewaan pesawat udara;
	b.	Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
3.	Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia;
4.	Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
5.	Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
6.	Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo 
	udara wilayah Negara Republik Indonesia.


						Pasal 4

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang 
atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.


						Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan.


						Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :
1.	Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor 
	dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 TAHUN 1998; 
	dan
2.	Keputusan Presiden Nomor 2 TAHUN 1990 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas 
	Impor dan Penyerahan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama;

dinyatakan tidak berlaku.

						Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaI 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




								Ditetapkan di Jakarta
								pada tanggal 22 Desember 2000
								PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

								ttd.

								ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI





		       LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 262











					         PENJELASAN
						  ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 146 TAHUN 2000

						TENTANG

	  IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN 
         JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
			    

UMUM

Dalam rangka untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk lebih meningkatkan 
program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, mencerdaskan masyarakat, kesehatan dan pertahanan 
keamanan, maka perlu dilakukan pengaturan pemberian fasilitas dalam suatu Peraturan Pemerintah.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Fasilitas yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 dan 5, dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan 
	perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab 
	itu impor yang mendapat fasilitas ini hanyalah dibatasi untuk impor Barang Kena Pajak yang dilakukan 
	oleh perusahaan nasional.

Pasal 2

	Fasilitas yang diatur dalam Pasal 2 butir 5 dan 6, dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan 
	perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab 
	itu penyerahan yang mendapat fasilitas ini hanyalah dibatasi untuk penyerahan Barang Kena Pajak 
	kepada perusahaan nasional.

Pasal 3

	Fasilitas yang diatur dalam Pasal 3 butir 1 dan 2, dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan 
	perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab 
	itu penyerahan yang mendapat fasilitas ini hanyalah dibatasi untuk penyerahan Jasa Kena Pajak 
	kepada perusahaan nasional.

Pasal 4

	Cukup jelas

Pasal 5

	Cukup jelas

Pasal 6

	Cukup jelas

Pasal 7

	Cukup jelas




		        TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4064


Historis Peraturan

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 850 kali - Dicetak 0 kali ›