Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 188

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Restitusi Pajak » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 188/PMK.03/2007
    
						TENTANG

			TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak.

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
	Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. 	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 
	KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. 	Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, 
	denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
	ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. 	Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
	Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
4. 	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor Pelayanan 
	Perbendaharaan Negara mitra kerja KPP.
5. 	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah 
	surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
6. 	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disebut SPMKP adalah surat perintah 
	kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank 
	Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak 
	kepada Wajib Pajak.
7. 	Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala 
	KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran 
	Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga 
	(SPMIB).


						Pasal 2

Kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian dalam hal terdapat :
a. 	Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17  ayat (1) Undang-Undang KUP;
b. 	Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih 
	Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP;
c. 	Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
d. 	Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
	Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;
e. 	Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
	Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP;
f. 	Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau 
	Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung;
g. 	Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 16 Undang-Undang KUP;
h. 	Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau 
	Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-
	Undang KUP;
i. 	Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat 
	Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP;
j. 	Jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.


						Pasal 3

(1) 	Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diperhitungkan terlebih 
	dahulu dengan utang pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau di KPP lokasi, sebagaimana 
	tercantum dalam :
   	a. 	Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang 
		masih harus dibayar bertambah;
   	b. 	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
		Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
		untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 
		Januari 2008;
   	c. 	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
		yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan 
		Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
		bertambah, atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimulai setelah 
		tanggal 31 Desember 2007;
   	d. 	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas 
		jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, 
		atau Tahun Pajaka yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007 yang :
      		1) 	tidak diajukan keberatan;
      		2) 	diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian atau 
			menolak dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
      		3) 	diajukan keberatan dan atas surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding 
			tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian atau menolak;
   	e. 	Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
		bertambah tetapi tidak diajukan banding;
   	f. 	Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang 
		masih harus dibayar bertambah;
   	g. 	Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan 
		Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; dan/atau
   	h. 	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Bea 
		Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.
(2) 	Apabila berdasarkan hasil perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(1) masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk 
	memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan pajak yang akan terutng atau dengan 
	utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.


						Pasal 4

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara lain.


						Pasal 5

Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak :
a. 	permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
	diterima;
b. 	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b atau huruf c 
	diterbitkan;
c. 	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
	huruf d atau huruf e diterbitkan;
d. 	Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diterbitkan;
e. 	Putusan banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f 
	diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau 
	Putusan Peninjauan Kembali;
f. 	Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diterbitkan;
g. 	Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Asministrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
	administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  huruf h diterbitkan;
h. 	Surat Keputusan Pengurangan ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diterbitkan.


						Pasal 6

(1) 	Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan 
	oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan SKPKPP per jenis pajak, dan 
	per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri 
	Keuangan ini.
(2) 	Atas dasar SKPKPP, Kepala KKP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan 
	per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri 
	Keuangan ini.
(3) 	SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
   	a. 	Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
   	b. 	Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
   	c. 	Lembar ke-4 untuk KPP yang menerbitkan SPMKP.
(4) 	Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala KPPN atas nama Menteri 
	Keuangan menerbitkan SP2D.
(5) 	Kepala KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai dengan lembar ke-2 SP2D kepada penerbit 
	SPMKP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D
(6) 	SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, 
	yaitu pada masa anggaran yang sama dengan masa anggaran pemerintah semula.
(7) 	Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan 
	oleh KPP ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 5 terlampaui
(8) 	SPMKP disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk


						Pasal 7

Kepala KPPN wajib menerbitkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling lama 2 (dua) hari 
kerja sejak SPMKP diterima.


						Pasal 8

Kepala KPP menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 
SKPKPP dan SPMKP kepada Kepala  KPPN.


						Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh 
Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama maupun secara sendiri-
sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.


						Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang 
Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1190 kali - Dicetak 0 kali ›