Selasa, 21 Oktober 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 32

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2010

Ditetapkan tanggal 12 Juli 2010

PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua KUP » Peraturan Dirjen Pajak » 2010 Topik: Semua PPh » Peraturan Dirjen Pajak » 2010 Topik: PPh Pasal 25 » Peraturan Dirjen Pajak » 2010

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2010
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang 
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, perlu 
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko 
Rendah;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
	Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
	dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
	Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah 
	yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

					       MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO 
RENDAH.


						Pasal 1

Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak.


						Pasal 2

(1) 	Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah 
	yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada 
	Direktur Jenderal Pajak untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dengan 
	menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
	terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) 	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
	a. 	keterangan dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Laporan Bulanan Kepemilikan 
		Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi, bagi Perusahaan Terbuka yang paling 
		sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa
 		efek di Indonesia;
	b. 	keterangan dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Akta Pendirian dan perubahannya, 
		bagi perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat 
		dan/atau Pemerintah Daerah; atau
	c. 	Surat Pernyataan bahwa nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling 
		sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri dan Laporan Keuangan untuk 2 
		(dua) tahun pajak sebelumnya yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa 
		Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian, bagi produsen selain Perusahaan Terbuka dan 
		BUMN/BUMD.
(3) 	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilampiri dengan lampiran sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
	dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum dimulainya 
	Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.


						Pasal 3

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Direktur Jenderal Pajak akan melakukan 
penelitian atas :
a. 	Kelengkapan permohonan; dan
b. 	Pemenuhan kriteria.


						Pasal 4

(1) 	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 
	rendah atau surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses paling lambat 15 (lima belas) 
	hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
(2) 	Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi persyaratan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan 
	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dengan menggunakan formulir sebagaimana 
	dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal 
	Pajak ini.
(3) 	Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan Bahwa 
	Permohonan Tidak Dapat Diproses dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada 
	Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4) 	Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak 
	tidak menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah atau surat 
	pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses, maka permohonan Pengusaha Kena Pajak 
	dianggap dikabulkan.
(5) 	Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
	berisiko rendah paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1).
(6) 	Keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (5) berlaku sejak setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7) 	Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 24 (dua puluh empat) Masa 
	Pajak sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 
	rendah.


						Pasal 5

(1) 	Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dinyatakan tidak berlaku lagi 
	apabila dalam masa berlakunya jangka waktu sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terhadap Pengusaha Kena Pajak dilakukan :
	a. 	pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;atau
	b. 	pemeriksaan dan ternyata dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak 
		lagi memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
(2) 	Penetapan Pengusaha Kena Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dinyatakan tidak 
	berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak :
	a. 	diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal dilakukan pemeriksaan 
		bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
	b. 	ditandatanganinya Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dalam hal terhadap 
		Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3) 	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Penetapan Pengusaha 
	Kena Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dengan menggunakan formulir sebagaimana 
	dimaksud pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal 
	Pajak ini.


						Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 2010
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002
Historis Peraturan

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1290 kali - Dicetak 0 kali ›