Rabu, 23 Juli 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 10

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2005

Ditetapkan tanggal 31 Januari 2005

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2005 Topik: PPh Pasal 21 » Peraturan Menteri Keuangan » 2005 Topik: Semua PPh » Peraturan Menteri Keuangan » 2005

Peraturan Menteri Keuangan No 10/PMK.03/2005 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			   PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					 NOMOR 10/PMK.03/2005

						TENTANG

		  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002
TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN
     SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 
				  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
	Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
	2000, penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap 
	lainnya yang tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan
	besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
b.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian 
	Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
	Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 
	tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta 
	Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3985);
3.	Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan 
	dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak
	Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan
	Tidak Kena Pajak;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI 
HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN 
PAJAK PENGHASILAN.


						Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002, sebagai 
berikut :

1.	Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

						" Pasal 1

	Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai
	tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
	1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
	Undang Nomor 17 TAHUN 2000 sampai dengan jumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari tidak
	dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan."


2.	Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

						" Pasal 2

	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud
	jumlahnya melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud
	dibayar secara bulanan."


						Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung 
sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2097 kali - Dicetak 0 kali ›