Rabu, 3 September 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 41

Undang-Undang Nomor 41 TAHUN 2008

Ditetapkan tanggal 10 November 2008

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Undang-Undang » 2008

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

				        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a. 	bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 
	Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 
	Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ; 
b.	bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan 
	Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
	kemakmuran rakyat; 
c.	bahwa APBN Tahun Anggaran 2009 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 
	negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung 
	terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
	kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
	dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 
d.	bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 
	2009 dan memperhatikan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan 
	damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
e.	bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, Pemerintah harus 
	menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk 
	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 
f.	bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2009 antara Dewan Perwakilan
 	Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 
	sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 33/DPD/2008 tanggal 2 Juli 2008; 
g.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu 
	membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. 

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (4), dan 
	Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313); 
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
	tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3687); 
5.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3986); 
6.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 
	tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3988); 
7.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 
8.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
9.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 
10.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
 	Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
11.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
12.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
	tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 
13.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 4389); 
14.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
	Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
15.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 4421); 
16. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
17. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
	Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
18.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 
19.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
20.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
	tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.); 
21.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
	1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 
22.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
	tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 
23.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	4852);
24. 	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
	menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 
25.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 
	Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 133, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indsnesia Nomor 4893). 


				        Dengan Persetujuan Bersama
			    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
						  dan 
				   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


					       MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :
 
UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009. 


						Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 
1. 	Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan 
	perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar 
	negeri. 
2. 	Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan 
	pajak perdagangan internasional. 
3. 	Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak 
	pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan 
	bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4.	Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan 
	bea keluar. 
5.	Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk 
	penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), 
	penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU). 
6.	Cost recovery adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan (recoverable cost) oleh 
	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak bumi dan gas 
	bumi (migas) sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku. 
7.	Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan oleh pihak swasta 
	dalam negeri dan pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihak swasta dan pemerintah luar negeri, 
	yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 
	menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu. 
8.	Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja 
	pemerintah pusat dan transfer ke daerah. 
9.	Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan 
	kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah 
	yang akan dijalankan. 
10.	Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk 
	menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi 
	ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi 
	pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. 
11.	Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk 
	membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja
 	hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 
12. 	Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam
 	bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota 
	Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang 
	bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 
	dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 
13.	Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang 
	dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang 
	tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 
	masyarakat serta belanja perjalanan. 
14.	Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal 
	dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik 
	lainnya. 
15.	Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar 
	kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun luar 
	negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan untuk utang outstanding dan tambahan 
	utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. 
16.	Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, 
	menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak 
	sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. 
17.	Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada bahan bakar minyak dan tenaga listrik, 
	sehingga harga jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan. 
18.	Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah 
	kepada Badan usaha Milik Negara, Badan usah Milik Daerah, Pemerintah Negara lain, atau lembaga/
	organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
	tidak secara terus menerus. 
19.	Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan 
	kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai 
	risiko sosial. 
20.	Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat 
	diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) sampai
 	dengan angka 19 (sembilan belas), dan dana cadangan umum. 
21.	Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa 
	dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta hibah ke daerah. 
22.	Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
	daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas 
	dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
	Pemerintahan Daerah. 
23.	Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
	dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah
 	dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 
	Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
24.	Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
	yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk
 	mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
	Pemerintahan Daerah. 
25.	Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
	yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
	yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
	Pemerintahan Daerah. 
26.	Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus 
	suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
	Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
	tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang- Undang Nomor 11 
	Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
27.	Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka 
	melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di 
	daerah. 
28.	Hibah ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk rupiah, serta pinjaman dan 
	hibah luar negeri (PHLN) yang diterushibahkan ke daerah, yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat 
	tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, dan dialokasikan untuk mendanai 
	kegiatan tertentu. 
29.	Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan 
	atas realisasi defisit anggaran yang terjadi. 
30. 	Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup 
	anggaran negara dalam APBN. 
31. 	Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan , dan 
	nonperbankan dalam negeri yang terdiri dari hasil privatisasi, hasil pengelolaan aset, surat berharga 
	negara, dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari dana investasi pemerintah, dan dana bergulir. 
32.	Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain 
	dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan 
	masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 
33.	Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga 
	syariah negara.
34.	Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang 
	dalam matauang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh 
	Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 
35.	Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah 
	surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian 
	penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam matauang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana 
	dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 
36.	Dana Investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau 
	kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha. 
37.	Restrukturisasi BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN, yang merupakan 
	salah satu langkah strategis untuk rnemperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja 
	dan meningkatkan nilai perusahaan. 
38.	Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar 
	negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan 
	pokok pinjaman luar negeri. 
39.	Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (cash financing) yang 
	pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti 
	matriks kebijakan (policy matrix) atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
40. 	Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang
	telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
	Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan berdasarkan Undang-Undang ini.
41.	Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui 
	kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk
	gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai 
	penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.
42.	Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total 
	anggaran belanja negara.
43. 	Tahun anggaran 2009 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
 	tanggal 31 Desember 2009 


						Pasal 2 

(1)	Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 diperoleh dari sumber-sumber: 
	a. 	Penerimaan perpajakan; 
	b. 	Penerimaan negara bukan pajak; dan  
	c. 	Penerimaan hibah. 
(2) 	Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar 
	Rp725.842.970.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar 
	sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah). 
(3) 	penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
	Rp258.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar 
	lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). 
(4) 	Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
	Rp938.800.000.00,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
(5) 	Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp985.725.328.522.000,00 (sembilan ratus 
	delapan puluh lima triliun tuiuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus 
	dua puluh dua ribu rupiah). 


						Pasal 3 

(1)	Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari: 
	a. 	Pajak dalam negeri; dan 
	b. 	Pajak perdagangan internasional. 
(2)	Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
	Rp697.346.970.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh enam 
	miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari: 
	a. 	Pajak Penghasilan sebesar Rp357.400.470.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh triliun empat 
		ratus miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), termasuk PPh ditanggung Pemerintah atas: 
	 	(i)komoditi panas bumi sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah); (ii) bunga 
		atas surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional sebesar 
		Rp1.200.000.000,000,00 (satu triliun dua ratus miliar nipiah); dan (iii) terminasi dini hak 
		eksklusif PT Telkom (Pasal 25/29 badan) sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
		miliar rupiah), yanq pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
	b. 	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 
		Rp249.508.700.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan triliun lima ratus delapan miliar 
		tujuh ratus juta rupiah), termasuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP) atas: (i) sektor-sektor 
		tertentu dalam rangka penanggulangan dampak perlambatan ekonomi global dan pemulihan  
		sektor riil (counter cyclical) sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); dan (ii) 
		BBM bersubsidi (PT Pertamina/Persero) sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun
		rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
	c. 	Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp28.916.300.000.000,00 (dua puluh delapan triliun 
		sembilan ratus enam belas miliar tiga ratus juta rupiah). 
	d. 	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.753.600.000.000,00 (tujuh triliun 
		tujuh ratus lima puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah), termasuk BPHTB ditanggung 
		pemerintah atas kekurangan DTP BPHTB PT Pertamina (Persero) tahun 2007 sebesar 
		Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan 
		Peraturan Menteri Keuangan. 
	e. 	Cukai sebesar Rp49.494.700.000.000,00 (empat puluh sembilan triliun empat ratus sembilan 
		puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah). 
	f. 	Pajak lainnya sebesar Rp4.273.200.000.000,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar 
		dua ratus juta rupiah). 
(3)	Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
	direncanakan sebesar Rp28.496.000.000.0O0,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus sembilan puluh 
	enam miliar rupiah), yang terdiri dari: 
	a. 	Bea masuk sebesar Rp19.160.400.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus enam puluh 
		miliar empat ratus juta rupiah), termasuk bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor 
		(PDRI) ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 
		(dua triliun lima ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri 
		Keuangan. 	
	b. 	Bea keluar sebesar Rp9.335.600.000.000,00 (sembilan triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar 
		enam ratus juta rupiah). 
(4)	Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
	(3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini. 


						Pasal 4
 
(1) 	Penerirnaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari: 
	a. 	Penerimaan sumber daya alam; 
	b. 	Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara; 
	c. 	Penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan 
	d. 	Pendapatan BLU. 
(2) 	Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
	Rp173.496.521.477.000,00 (seratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar 
	lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari: 
	a. 	Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA Migas) sebesar 
		Rp162. 123.070.000.000,00 (seratus enam puluh dua triliun seratus dua puluh tiga miliar tujuh 
		puluh juta rupiah), dengan ketentuan: 
		(i) 	Penerimaan SDA Migas tersebut memperhitungkan cost recovery sebesar 
			US$ 11.050.750.000,00 (sebelas miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu dolar
 			Amerika Serikat), naik dari besaran tahun 2008 sebesar US$10.473.000.000,00 
			(sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dolar Amerika Serikat), yang 
			disebabkan oleh kenaikan lifting gas on stream Exxon dan Tangguh, serta swap 
			Conoco dan Chevron. 
		(ii) 	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untuk melakukan audit atas kewajaran 
			unsur biaya dalam cost recovery sejak tahun 1997, dan apabila terdapat temuan 
			ketidakwajaran, maka BPK wajib melaporkan estimasi besaran kerugian negara yang 
			timbul, termasuk kerugian daerah dalam kerangka bagi hasil, dan disampaikan dalam 
			Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran 2009 
			untuk dapat ditindaklanjuti 
		(iii) 	Pemerintah ditugaskan untuk rnenerbitkan Peraturan Pemerintah tentang cost recovery
 			yang antara lain memuat: 
			1. 	Unsur biaya yang dapat dikategorikan dan diperhitungkan sebagai unsur cost 
				recovery. 
			2. 	Standar atau norma universal yang diberlakukan terhadap kewajaran unsur 
				biaya dalam perhitungan beban pajak dan cost recovery. 
			3. 	Standar tersebut tidak hanya berpedoman pada Exhibit Contract, namun juga 
				disesuaikan dengan standar pembebanan yang berlaku umum sebagaimana 
				dimaksud pada butir (2). 
			4. 	Cost recovery senantiasa harus mengikuti peraturan perundang-undangan 
				yang berlaku di Indonesia, sehingga acuan cost recovery dalam Exhibit 
				Contract perlu ditinjau kembali. 
			5. 	Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan efektif mulai 1 
				Januari 2009. 
		(iv) 	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) ditugaskan 
			untuk memperkuat pengawasan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara 
			dari sektor migas. 
	b. 	Penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi (SDA Nonmigas) sebesar 
		Rp11.373.451.477 .00,00 (sebelas triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima 
		puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 
(3)	Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
	direncanakan sebesar Rp30.794.000.000.000,00 (tiga puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh empat 
	miliar rupiah). 
(4)	Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
	sebesar Rp49.210.801.248.000,00 (empat puluh sembilari triliun dua ratus sepuluh miliar delapan ratus
	satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah). 
(5)	Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
	Rp5.442.235.797.000,00 (lima triliun empat ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta 
	tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).  
(6) 	Penunjukan Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum dalam 
	rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
	dapat ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terhadap sebagian aset 
	yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Gelora Bung Karno dan sebagian atau seluruh aset yang 
	dikelola Badan Layanan Umum Kompleks Kemayoran akan ditetapkan sebagai Penyertaan Modal 
	Negara dalam suatu Badan Usaha Milik Negara. 
(7)	Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
	ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini. 


						Pasal 5 

(1)	Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 terdiri dari:
	a. 	Anggaran belanja pemerintah pusat; dan 
	b. 	Anggaran transfer ke daerah. 
(2)	Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
	sebesar Rp716.376.346.122.000,00 (tujuh ratus enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar 
	tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). 
(3)	Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
	Rp320.690.992.000.000,00 (tiga ratus dua puluh triliun enam ratus sembilan puluh miliar sembilan 
	ratus sembilan puluh dua juta rupiah). 
(4)	Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
	ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.037.067.338.122.000,00 (seribu tiga puluh tujuh triliun enam puluh 
	tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). 


						Pasal 6 

(1) 	Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
	dikelompokkan atas: 
	a. 	Belanja pemerintah pusat menurut organisasi; 
	b. 	Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan 
	c. 	Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja. 
(2)	Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
	direncanakan sebesar Rp716.376.346.122.000,00 (tujuh ratus enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh 
	enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). 
(3)	Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
	sebesar Rp716.376.946.122.000,00 (tujuh ratus enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar 
	tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). 
(4)	Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
	direncanakan sebesar Rp716.376.346.122.000,00 (tujuh ratus enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh 
	enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). 
(5)	Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat menurut unit organisasi/bagian anggaran, 
	fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan 
	Pemerintah. 
(6)	Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2009 menurut organisasi sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan 
	menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam 
	Peraturan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang 
	ditetapkan paling lambat tanggal 30 Nopember 2008. 


						Pasal 7 

Pengendalian anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam tahun anggaran 2009 ditempuh dengan 
kebijakan penetapan besaran subsidi BBM sesuai dengan Undang-Undang APBN dengan toleransi alokasi 
maksimum dari realokasi cadangan risiko fiskal. 


						Pasal 8 

Pengendalian anggaran subsidi listrik dalam tahun anggaran 2009 dilakukan melalui: 
a. 	Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pelanggan dengan 
	daya 6.600 VA (volt ampere)ke atas. 
b.	Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif untuk pelanggan dengan daya di bawah 
	6.600 VA. 
c.	Penerapan diversifikasi tarif regional seperti Batam dan Tarakan pada daerah-daerah lain. 
d.	Penyediaan kebutuhan pasokan gas untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dari PT Perusahaan 
	Gas Negara (PT PGN) dan KKKS berkoordinasi dengan BP MIGAS. 
e.	Penyediaan Domestic Market Obligation (DMO) batubara yang berasal dari kebutuhan ketersediaan 
	inkind batubara. 


						Pasal 9 

(1)	Pemerintah menjamin kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam 
	negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan. 
(2) 	Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pangan terutama pupuk pada masa yang akan datang, 
	pemerintah menjarnin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam 
	negeri dengan harga domestik. 
(3) 	Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme 
	rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). 


						Pasal 10 

(1) 	Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan 
	kemiskinan, maka bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam program/kegiatan nasional 
	pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang terdiri dari program pengembangan kecamatan (PPK), 
	program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program pengembangan infrastruktur 
	perdesaan (PPIP), dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) dalam Daftar 
	Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009, dapat diluncurkan sampai dengan akhir 
	April 2010 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2010.
(2) 	Pengajuan usulan luncuran program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
	kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA Luncuran (DIPA-L) paling lambat pada tanggal 
	16 Januari 2010; 
(3)	Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
	ditetapkan oleh Pemerintah. 
(4)	Pemerintah dapat melakukan kontrak dan pembiayaan tahun jamak terbatas sampai dengan tahun 
	2010 untuk mengatasi keperluan rnendesak dan belum terprogram yang pada tahap awal sumber 
	dananya antara lain berasal dari bantuan sosial penanggulangan bencana. 


						Pasal 11 

(1)	Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009, maka 
	program/kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009 yang dilakukan dalam tahun 2008 
	namun belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2008 dapat dilanjutkan 
	penyelesaiannya ke tahun 2009. 
(2)	Pendanaan untuk program/kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari bagian 
	anggaran 069 (belanja lain-lain) dalam tahun 2009
(3)	Penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa publik 
	mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.
(4)	Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
	ditetapkan oleh Pemerintah.

 
						Pasal 12
	
(1)	Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam tahun 2008 namun
	belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2008 dapat dilanjutkan penyelesaiannya
	ke tahun 2009.
(2)	Pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari pagu kementerian
	negara/lembaga masing-masing dalam tahun anggaran 2009.
(3) 	Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan
 	oleh Pemerintah. 


						Pasal 13 

(1)	Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, maka alokasi dana pada Badan 
	Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran 
	pembelian tanah, bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup dan biaya evakuasi di luar peta terdampak 
	pada tiga desa (desa Besuki, Kedung Cangkring dan Penjarakan), serta untuk bantuan kontrak rumah, 
	tunjangan hidup, biaya evakuasi dan relokasi pada sembilan rukun tetangga di tiga desa (Siring Barat, 
	Jatirejo, dan Mindi). 
(2)	Kekurangan pembayaran pembelian tanah di luar peta area terdampak pada tiga desa (desa Besuki, 
	Kedung Cangkring, dan Penjarakan) dilakukan setelah pembayaran pembelian tanah di dalam peta 
	area terdampak selesai dilakukan. 


						Pasal 14 

Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengeluaran dalam rangka memenuhi setiap kewajiban yang 
timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 


						Pasal 15 

(1) 	Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat berupa: 
	a. 	pergeseran anggaran belanja: 
		(i) 	antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran; 
		(ii) 	antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil 
			optimalisasi; dan/atau 
		(iii) 	antarjenis belanja dalam satu kegiatan. 
	b. 	perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan peiak (PNBP); 
		dan  
	c. 	perubahan pinjaman , dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan 
		percepatan penarikan PHLN; 
	ditetapkan oleh Pemerintah. 
(2) 	Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di atas 
	pagu APBN untuk perguruan tinggi non-Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan BLU ditetapkan oleh 
	Pemerintah. 
(3) 	Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
	sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 
	tugas pembantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 
	dekonsentrasi. 
(4) 	Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
	antarprovinsi/ kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di 
	tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah. 
(5) 	Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dilaporkan Pemerintah kepada DPR 
	dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 


						Pasal 16 

(1)	Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari: 
	a. 	Dana perimbangan; 
	b. 	Dana otonomi khusus dan penyesuaian; dan 
	c. 	Hibah ke daerah. 
(2)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
	Rp296.952.413.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar 
	empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). 
(3)	Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
	sebesar Rp23.738.578.200.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima 
	ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). 
(4)	Hibah ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c nihil. 


						Pasal 17 

(1)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri dari: 
	a. 	Dana bagi hasil; 
	b. 	Dana alokasi umum; dan 
	c. 	Dana alokasi khusus. 
(2)	Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
	Rp85.718.725.000.000,00 (delapan puluh lima triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua 
	puluh lima juta rupiah). 
(3)	Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
	Rp186.414.100.000.000,00 (seratus delapan puluh enam triliun empat ratus empat belas miliar seratus 
	juta rupiah). 
(4)	Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
	Rp24.819.588.800.000,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus 
	delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). 
(5)	Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
	Pemerintahan Daerah. 
(6)	Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 
	ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini. 


						Pasal 18 

(1) 	Dana otonorni khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri 
	dari: 
	a. 	Dana otonomi khusus; dan 
	b. 	Dana penyesuaian. 
(2) 	Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
	Rp8.856.564.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh 
	empat juta rupiah). 
(3) 	Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
	Rp14.882.014.200.000,00 (empat belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar empat belas juta 
	dua ratus ribu rupiah). 


						Pasal 19 

(1) 	Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 sebesar 
	Rp985.725.328.522.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar 
	tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar 
	Rp1.037.067.338.122.000,00 (seribu tiga puluh tujuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh
 	delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), 
	sehingga dalam Tahun Anggaran 2009 terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp51.342.009.600.000,00 
	(lima puluh satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 
	yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran. 
(2) 	Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 
	dari sumber: 
	a. 	Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp60.790.250.000.000,00 (enam puluh triliun tujuh ratus 
		sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); 
	b. 	Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp9.448.240.400.000,00 (sembilan triliun empat 
		ratus empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah). 
(3) 	Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
	adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini. 


						Pasal 20 

(1) 	Pada pertengahan Tahun Anggaran 2009, Pemerintah menyusun Laporan tentang Realisasi 
	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2009 
	mengenai: 
	a. 	Realisasi pendapatan negara dan hibah; 
	b. 	Realisasi belanja negara; dan 
	c. 	Realisasi pembiayaan defisit anggaran.
(2) 	Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosa untuk 6 
	(enam) bulan berikutnya. 
(3) 	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan 
	Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2009, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan 
	Rakyat dengan Pemerintah. 


						Pasal 21 

(1) 	Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp207.413.531.763.000,00 (dua ratus tujuh triliun empat ratus 
	tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(2)	Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang 
	merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap 
	total anggaran belanja negara sebesar Rp1.037.067.338.122.00,00 (seribu tiga puluh tujuh triliun enam 
	puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). 


						Pasal 22 

Anggaran belanja bunga utang yang merupakan bagian dari Belanja Pemerintah Pusat telah memperhitungkan 
hasil restrukturisasi tingkat bunga surat utang (SU) 002 dan SU-004 yang mengacu pada besaran tingkat bunga 
special rate Bank Indonesia (SRBI) 01 sebesar 0,1% (nol koma satu persen). 


						Pasal 23 

(1) 	Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 
	a. 	penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya 
		yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara 
		secara signifikan; 
	b. 	kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil Surat Berharga Negara, secara signifikan; 
		dan/atau 
	c. 	krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan 
		dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), 
	Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah: 
	1. 	pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
		ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2009; 
	2. 	pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam 
		satu kementerian negara/lembaga dan/atau antar kementerian negara/lembaga; 
	3. 	penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan elisiensi, dengan tetap menjaga 
		sasaran program/ kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai; 
	4. 	penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateral maupun multilateral; 
	5. 	penerbitan Surat Berharga Negara melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun yang 
		bersangkutan. 
(2) 	Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
	Laporan semester I Pelaksanaan APBN dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.


						Pasal 24 

(1)	Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara 
	pada saat tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana saldo anggaran lebih (SAL). 
(2)	Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas 
	bagi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neqara (APBN), apabila dana tunai pengelolaan 
	kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaran berikutnya. 
(3)	Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar, dengan tetap
 	memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang 
	ditetapkan. 


						Pasal 25 

(1) 	Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dengan perkembangan 
	dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam 
	rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
	Anggaran 2009, apabila terjadi: 
	a. 	Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam 
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009; 
	b. 	Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; 
	c. 	Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, 
		antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; 
	d. 	Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus 
		digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2009. 
(2) 	Saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk saldo anggaran 
	lebih yang merupakan saldo kas di Badan Layanan umum (BLU), yang penggunaannya ditetapkan oleh 
	Menteri Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungiawaban 
	pelaksanaan APBN. 
(3) 	Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
 	Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2009 berakhir. 


						Pasal 26 

(1) 	Setelah Tahun Anggaran 2009 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 berupa Laporan Keuangan Pemerintah
 	Pusat. 
(2) 	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Realisasi 
	Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 
(3) 	Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan informasi 
	pendapatan dan belanja secara akrual. 
(4) 	Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan aset dan kewajiban berdasarkan basis 
	akrual. 
(5) 	Penerapan pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2009 dilaksanakan 
	secara bertahap pada badan layanan umum. 
(6) 	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan 
	Standar Akuntansi Pemerintahan. 
(7) 	Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan 
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, setelah Laporan Keuangan 
	Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 
	paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2009 berakhir untuk mendapatkan persetujuan 
	Dewan Perwakilan Rakyat. 


						Pasal 27 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 



						Disahkan di Jakarta 
						pada tanggal 10 Nopember 2008 
						PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

						ttd. 

						DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Nopember 2008 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ANDI MATTALATTA 





		      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 171





 
					         PENJELASAN 
					               ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
					   NOMOR 41 TAHUN 2008 

						TENTANG 

			         ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
					  TAHUN ANGGARAN 2009 

	
I. 	UMUM 

	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 disusun dengan berpedoman 
	pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok 
	Kebijakan Fiskal Tahun 2009 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam 
	Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2009 
	antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan 
	ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
	Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2009 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan 
	politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang 
	diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2009. 

	Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan 
	ekonomi Indonesia dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai sekitar 6,0% (enam koma nol persen). 
	Meskipun perlambatan perekonomian global akan menyebabkan menurunnya kinerja ekspor nasional,
	pemerintah akan berupaya agar realisasi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan asumsi tersebut. 
	Melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, dan iklim investasi 
	yang semakin kondusif diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para investor dalam negeri dan luar 
	negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih
	difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam 
	negeri. 

	Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan 
	akan berada pada kisaran Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika 
	Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran 
	inflasi tahun 2009, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun tahun 2009, dengan 
	terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi 
	kebutuhan bahan pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada tingkat 6,2% (enam koma 
	dua persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 
	7,5% (tujuh koma lima persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan 
	minyak dunia yang sedikit melambat seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, serta ketatnya 
	spare capacity di negara-negara produsen minyak karena investasi di sektor perminyakan yang relatif 
	lambat, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di pasar 
	internasional dalam tahun 2009 diperkirakan akan berada pada kisaran US$80,0 (delapan puluh koma 
	nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat lifting minyak mentah diperkirakan sekitar 960 
	(sembilan ratus enam puluh) ribu barel per hari. 

	Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di tahun 2009, terdapat beberapa
 	tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, sasaran program kerja pemerintah dalam tahun 2009 
	diharapkan dapat memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan tiga agenda pembangunan 
	sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, 
	yaitu: (a) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (b) mewujudkan Indonesia yang adil dan 
	demokratis; dan (c) mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Sementara itu, tema pembangunan tahun 
	2009 adalah "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan." 

	Dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tersebut, Pemerintah menghadapi berbagai masalah 
	dan tantangan, antara lain: (i) masih relatif tingginya jumlah penduduk miskin; (ii) terbatasnya akses 
	dan dana dalam sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; (iii) relatif rendahnya kualitas 
	pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan (iv) masih lemahnya daya tarik investasi dan daya saing 
	sektor riil. 

	Untuk menghadapi masalah dan tantangan tersebut guna mewujudkan tema pembangunan dalam 
	tahun 2009, telah ditetapkan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
	Tahun 2009 sebagai berikut: Pertama, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan. 
	Kedua, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang 
	didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Ketiga, peningkatan upaya anti 
	korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, serta pertahanan dan keamanan dalam negeri. 
	
	Prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalarn pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2009 
	sebagai berikut: (i) pelaksanaan amandemen Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
	saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR; (ii) peningkatan pembangunan infrastruktur, 
	terutama bandara dan pelabuhan; (iii) pelaksanaan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) 
	melalui pendistribusian BBM bersubsidi dengan sistem tertutup dan kebijakan lain yang dianggap perlu 
	agar subsidi lebih tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan daya
 	beli masyarakat; (iv) perhitungan pendapatan dalam negeri neto sebagai basis penetapan pagu DAU 
	nasional memperhitungkan antara lain beban subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, dan subsidi 
	benih; dan (v) pelaksanaan amandemen Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 
	Di samping itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Pemerintah perlu 
	melakukan perbaikan quality of spending dan penajaman prioritas terhadap belanjanya. 

	Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2009 diarahkan 
	terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan 
	memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan 
	mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan 
	penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
	Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat 
	dalam tahun 2009 akan difokuskan pada: (i) kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dasar 
	operasional di setiap kementerian negara/lembaga; (ii) melanjutkan program pengentasan kemiskinan 
	melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 
	Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jamkesmas; (iii) meningkatkan alokasi program kementerian 
	negara/lembaga untuk peningkatan produksi pangan, infrastruktur dan energi alternatif; 
	(iv)pengurangan subsidi BBM melalui efisiensi di PT Pertamina dan PT PLN; (v) melanjutkan rehabilitasi 
	dan rekonstruksi daerah-daerah pasca bencana aLam; serta (vi)mengamankan pelaksanaan Pemilu 
	2009. 

	Selanjutnya, APBN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam rangka memenuhi 
	hak warga negara atas: (i) pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (ii) hidup 
	sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
	serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan (iii) jaminan sosial yang memungkinkan 
	pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang 
	layak. Di samping itu, keseimbangan pembangunan, termasuk di dalamnya penganggaran, perlu tetap 
	harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan kesejahteraan masyarakat secara 
	keseluruhan dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
	1945 (UUD 1945). 

	Selanjutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945, negara memprioritaskan APBN dan APBD untuk 
	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan 
	sekurang-kurangnya 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari APBN dan APBD untuk pendidikan 
	nasional. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen) tersebut 
	disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi 
	Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI/2008. Menurut putusan 
	Mahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR
 	harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 
	20,0% (dua puluh koma nol persen) untuk pendidikan. Selain itu, Pemerintah dan DPR memprioritaskan
 	pengalokasian anggaran pendidikan 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari APBN Tahun Anggaran 
	2009 agar UU APBN Tahun Anggaran 2009 yang memuat anggaran pendidikan tersebut mempunyai 
	kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan amanat UUD 1945. Hal tersebut harus diwujudkan 
	dengan sungguh-sungguh, agar Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa keseluruhan APBN yang
 	tercantum dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang 
	disebabkan oleh adanya bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yang 
	bertentangan dengan UUD 1945. 

	Dalam kaitannya dengan penanganan bencana alam, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti 
	Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 10 
	Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 
	Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi 
	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah dibentuk BRR 
	NAD-Nias dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan 
	Kepulauan Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah tersebut pada akhir 
	tahun 2004. Selain tugas melaksanakan kegiatan pemulihan, BRR NAD-Nias juga mengemban 2 (dua) 
	tugas pokok, yaitu: (i) mengelola proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang berdasarkan dokumen 
	pelaksanaan anggaran (didanai oleh APBN), dan (ii) mengkoordinasikan proyek-proyek rehabilitasi dan
 	rekonstruksi yang dibiayai oleh lembaga/negara donor atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing.

 	Perpu Nomor 2 Tahun 2005, Pasal 26 menyebutkan bahwa: (i) masa tugas BRR akan berakhir setelah 
	4 (empat) tahun; (ii) setetah berakhirnya masa tugas BRR, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
	menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan 
	perundang-undangan; (iii) setelah berakhirnya masa tugas BRR, segala kekayaannya menjadi 
	kekayaan milik negara yang selanjutnya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah; dan 
	(iv) pengakhiran masa tugas BRR beserta akibat hukumnya ditetapkan dengan Perpres. 

	Dengan demikian, tahun 2008 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan proyek-proyek fisik oleh 
	BRR NAD-Nias. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan proses administrasi penuntasan tugas, 
	BRR NAD-Nias masih dapat beroperasi hingga April 2009. Oleh karena itu, mulai tahun 2008 sudah 
	mulai dilakukan persiapan penuntasan masa tugas BRR NAD-Nias. Berkaitan dengan berakhirnya masa 
	tugas BRR NAD-Nias, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (i) pengelolaan 
	pendanaan pasca BRR NAD-Nias; (ii) pengalihan peralatan dan perangkat (aset) melalui identifikasi 
	terhadap: tahap pengalihan aset, jenis-jenis pengalihan aset, aset-aset BRR NAD-Nias, dan aset-aset 
	lembaga/negara donor/NGO; (iii) pengalihan personel (SDM); serta (iv) pengalihan dokumen. 

	Dalam kerangka tersebut, pada tahun 2009, pelaksanaan lanjutan program rehabilitasi dan 
	rekonstruksi NAD-Nias akan diserahkan kewenangannya kepada kementerian negara/lembaga (K/L) 
	dan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, 
	pembiayaan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi dialokasikan pada bagian anggaran 094 
	(BRR NAD-Nias), tetapi langsung dialokasikan kepada masing-masing K/L yang bersangkutan. 
	Sementara itu, biaya operasional BRR NAD-Nias akan dialokasikan pada bagian anggaran 069 
	(anggaran pembiayaan dan perhitungan). Kementerian negara/lembaga yang akan melanjutkan 
	kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen 
	Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan 
	Bappenas. 

	Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan 
	urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab, juga diikuti dengan 
	pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis, adil 
	dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah melalui reformulasi 
	kebijakan dana perimbangan dan kebijakan lain terkait dengan transfer ke daerah. Sejalan dengan hal 
	tersebut, penerapan kebijakan transfer ke daerah dalam tahun 2009 ditujukan untuk: (i) terus 
	melaksanakan desentralisasi fiskal untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara konsisten; 
	(ii) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah; 
	(iii) mengurangi kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik di daerah; dan (iv) mengalihkan secara 
	bertahap sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan 
	yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK. 

	Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah tersebut, 
	diperlukan sumber-sumber pendapatan negara dan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang 
	mempengaruhi besaran pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2009, baik penerimaan 
	perpajakan maupun PNBP, yaitu: kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun 
	sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan, serta 
	perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan. 

	Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya pada perhitungan target pendapatan tahun 
	2009, yaitu adanya perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah selesai pada tahun 
	2007 dan 2008. Undang-undang dimaksud antara lain: paket UU Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai,
 	serta berbagai UU sektoral. Perubahan UU perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara dan 
	perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, 
	perubahan UU perpajakan yang terdiri dari perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak 
	Penghasilan diperkirakan akan memberikan dampak pada penurunan penerimaan perpajakan (tax 
	potential loss). 

	Langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam tahun 2009 antara lain: (i) menyediakan 
	fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi penanaman modal dengan memperluas cakupan sektor dan wilayah 
	dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk 
	Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; (ii) 
	memperluas kantor pelayanan pajak yang berbasis sistem administrasi modern di Jawa dan Bali; 
	(iii) menyempurnakan manajemen risiko kepabeanan; (iv) melanjutkan harmonisasi tarif bea masuk 
	impor; dan (v) mengimplementasikan ASEAN Single Window. 

	Sementara itu, kebijakan di bidang PNBP dalam tahun 2009 akan tetap ditujukan untuk 
	mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), bagian laba 
	BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU). Sasaran tersebut dilakukan 
	dengan melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan PNBP melalui: 
	(i) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada kementerian negara/lembaga; (ii) monitoring,
 	evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP pada kementerian negara/lembaga; 
	(iii) penyusunan rencana dan pagu penggunaan PNBP yang lebih realistis pada kementerian negara/
	lembaga; (iv) pemantauan, penelaahan, evaluasi, dan verifikasi laporan PNBP pada kementerian 
	negara/lembaga dan SDA nonmigas; (v)peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP pada 
	kementerian negara/lembaga; (vi) percepatan penyelesaian kewajiban Pertamina/KKKS kepada 
	Pemerintah terkait dengan kegiatan migas; (vii) peningkatan koordinasi terkait dengan pencapaian 
	target produksi /lifting minyak mentah dan volume gas bumi; dan (viii) perbaikan terhadap kebijakan 
	cost recovery pada Kontrak Production Sharing (KPS). Di samping itu, untuk meningkatkan kinerja 
	BUMN antara lain akan dilakukan pengalokasian anggaran yang bersumber dari laba BUMN untuk 
	pengembangan sektor-sektor strategis dan penguatan sektor manufaktur (barang modal) dalam rangka
 	memperbaiki peran BUMN dalam perekonomian nasional. Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah 
	akan dilakukan antara lain melalui monitoring pencairan atas komitmen para donor dalam rangka 
	hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena musibah bencana 
	serta re-evaluasi peraturan-peraturan tentang tata cara pengadaan/pengelolaan hibah sehingga seluruh
 	pengelolaan hibah memiliki arah yang lebih jelas, dan tercatat dalam perhitungan APBN. 

	Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain dititikberatkan pada penetapan 
	sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi 
	belanja negara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN Tahun 
	Anggaran 2009 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran. Sebagian besar defisit tersebut akan 
	dibiayai dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Untuk menutupi defisit tersebut, 
	dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam pembiayaan anggaran, dengan 
	lebih memprioritaskan pendanaan yang tersedia, murah dan berisiko rendah yang bersumber dari 
	dalam negeri. 
	
	Dalam kondisi pasar keuangan yang tidak stabil akibat ketatnya likuiditas global, untuk mengurangi 
	tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2009, penerbitan SBN akan dilakukan secara 
	berhati-hati dan menjaga pada risiko sekecil mungkin. Untuk mengantisipasi kondisi pasar keuangan 
	yang memburuk yang dapat berdampak pada perekonomian nasional, dipandang perlu dipersiapkan 
	langkah-langkah di bidang kebijakan fiskal. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009 telah dipersiapkan 
	payung hukum apabila terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan deviasi asumsi makro secara 
	signifikan, kenaikan biaya penerbitan SBN dan masalah sistemik di sektor keuangan. 
	Langkah-langkah penanggulangan berupa pembiayaan siaga yang berasal dari pemberi pinjaman 
	lembaga keuangan multilateral dan bilateral. Dalam keadaan tersebut, Pemerintah bertekad untuk 
	tidak mengurangi belanja prioritas, bahkan akan menambah, jika diperlukan, sehingga dapat dijadikan 
	cadangan terhadap rumahtangga dan sektor yang terkena dampaknya. 

	Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar 
	sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut dapat digunakan seoptimal rnungkin guna menghindari 
	terjadinya beban fiskal di masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal (fiscal 
	sustainability). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harus diimplementasikan secara terkoordinasi 
	agar dapat tercapai pengelolaan fiskal secara prudent, kebijakan moneter yang kredibel, dan 
	pengelolaan utang yang sehat serta pengelolaan kas yang efisien. 

II. 	PASAL DEMI PASAL 

	Pasal 1 
		Cukup jelas. 

	Pasal 2 
		Cukup jelas. 

	Pasal 3 
		Ayat (1) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (2) 

			Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan 
			pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana
			dimaksud pada huruf a dan b tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran penerimaan
			dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang 
			sama.

			Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b 
			antara lain adalah sektor migas, energi, pangan, industri terpilih, dan sektor-sektor
			publik.

		Ayat (3)

			Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang ditanggung
			pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut tidak diperhitungkan
			dalam besaran penerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja 
			subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

			Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a
			antara lain adalah sektor migas, panas bumi, listrik, penerbangan, pelayaran, industri
			terpilih, dan transportasi publik.

		Ayat (4)

			Penerimaan perpajakan sebesar Rp725.842.970.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh 
			lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta 
			rupiah) terdiri dari :
											(dalam rupiah)
			
			411 	Pendapatan pajak dalam negeri 			697.346.970.000.000,00
				4111 	Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 	357.400.470.000.000,00
					41111 	Pendapatan PPh migas 		56.723.470.000.000,00		  
						411111	Pendapatan PPh		24.196.640.000.000,00
							minyak bumi	
						411112	Pendapatan PPh		32.526.830.000.000,00
							gas alam	  

		  			411112 	Pendapatan PPh non migas   	296.938.510.000.000,00
						411121 	Pendapatan PPh 
							Pasal 21 		  46.935.110.000.000,00
						411122 	Pendapatan PPh 
							Pasal 22 		    6.160.500.000.000,00
						411123 	Pendapatan PPh 
							Pasal 22 impor 		  25.755.360.000.000,00
						411124 	Pendapatan PPh 
							Pasal 23 		  24.556.560.000.000,00
						411125	Pendapatan PPh 
							Pasal 25/29 
							orang pribadi 		    3.510.910.000.000,00
						411126 Pendapatan PPh 
							Pasal 25/29 badan 	 136.978.000.000.000,00
						411127 	Pendapatan PPh 
							Pasal 26 		  22.794.370.000.000,00
						411128 Pendapatan PPh 
							final 			  30.247.700.000.000,00	
					41113	Pendapatan PPh fiskal 		    3.738.490.000.000,00
						411131 	Pendapatan PPh fiskal 
							luar negeri 		    3.738.490.000.000,00
				4112 	Pendapatan pajak pertambahan nilai 
					dan pajak penjualan atas barang		 249.508.700.000.000,00 
					mewah 
				4113 	Pendapatan pajak bumi dan bangunan	  28.916.300.000.000,00 
				4114 	Pendapatan BPHTB			    7.753.600.000.000,00 
				4115 	Pendapatan Cukai 			  49.494.700.000.000,00	
					41151 	Pendapatan Cukai		  49.494.700.000.000,00
						411511	Pendapatan Cukai 
							Hasil Tembakau 		  48.240.100.000.000,00
						411512 	Pendapatan Cukai 
							Ethyl Alkohol		       479.000.000.000,00
						411513 	Pendapatan Cukai 
							Minuman mengandung 
							Ethyl Alkohol	       	       775.600.000.000,00	
 					4116 	Pendapatan pajak lainnya	     4.273.200.000.000,00
			412 	Pendapatan pajak perdagangan internasional 	   28.496.000.000.000,00
				4121 	Pendapatan bea masuk			   19.160.400.000.000,00 
				4L22 	Pendapatan bea keluar 			     9.335.600.000.000,00


	Pasal 4 

		Ayat (1) 

			Cukup jelas. 
		
		Ayat (2)
 
			Cukup jelas. 
		
		Ayat (3)
 
			Cukup jelas. 

		Ayat (4)
 
			Cukup jelas. 

		Ayat (5)
 
			Cukup jelas. 

		Ayat (6) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (7) 

			Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp258.943.558.522.000,00 (dua ratus lima 
			puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh 
			delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdiri dari :

										        (dalam rupiah)
			421 	Penerimaan sumber daya alam			173.496.521.477.000,00 
				4211 	Pendapatan minyak bumi		123.029.740.000.000,00
				 	421111	Pendapatan minyak bumi 	123.029.740.000.000,00		
				4212 	Pendapatan gas bumi			  39.039.330.000.000,00 
					421211 	Pendapatan gas bumi		  39.093.330.000.000,00 
				4213 	Pendapatan pertambangan umum	    8.723.451.477.000,00 
					421311 	Pendapatan iuran tetap		         84.432.994.000,00 
					421312 	Pendapatan royalti		     8.693.018.483.000,00 
				4214 	Pendapatan kehutanan 			     2.500.000.000.000,00
					42141 	Pendapatan dana reboisasi 	     1.235.600.000.000,00
					42142 	Pendapatan provisi sumber 
						daya hutan			     1.249.211.400.000,00 
					42143 	Pendapatan IIUPH (IHPH)	          15.188.600.000,00 
				4215 	Pendapatan perikanan			         150.000.000.000,00 
					421511 	Pendapatan perikanan		         150.000.000.000,00 
			422 	Peradapatan bagian laba BUMN			    30.794.000.000.000,00 
				4221 	Pendapatan bagian pemerintah 
					atas laba BUMN 				    30.794.000.000.000,00
			423 	Pendapatan PNBP lainnya			    49.210.801.248.000,00 
				4231 	Pendapatan penjualan dan 
					sewa					    14.758.133.834.000,00
					 42311	Pendapatan penjualan 
						hasil produksi/ sitaan lainnya	      6.677.938.625.000,00	 
						423111	Pendapatan penjualan
							hasil pertanian, 
							kehutanan, dan		
							perkebunan		            3.520.794.000,00
						423112	Pendapatan penjualan
							hasil peternakan dan
							perikanan		          11.505.412.000,00
						423113	Pendapatan penjualan
							hasil tambang		       6.527.056.277.000,00
						423114	pendapatan penjualan
							hasil sitaan/rampasan
							dan harta peninggalan	           15.866.577.000,00
						423115	Pendapatan penjualan
							obat-obatan dan hasil
							farmasi lainnya			    219.500.000,00
						4213116Pendapatan penjualan
							informasi, penerbitan,
							film, survey, 
							pemetaan dan hasil	
							cetakan lainnya		      	41.168.401.000,00
						423117	Pendapatan penjualan
							dokumen-dokumen
							pelelangan		                 220.390.000,00
						423119	Pendapatan penjualan 
							lainnya			            78.381.274.000,00
					42312	Pendapatan penjualan aset	            33.147.260.000,00
			 			423121	Pendapatan 
							penjualan rumah,
							gedung, bangunan,
							dan tanah		                  41.000.000,00
						423122	Pendapatan
							penjualan kendaraan
							bermotor		             1.511.037.000,00
						423123	Pendapatan 
							penjualan sewa beli	            30.533.997.000,00
						423129	Pendapatan 
							penjualan aset 
							lainnya yang berlebih/
							rusak/dihapuskan	   	 1.061.226.000,00
					42313	Pendapatan penjualan dari
						kegiatan hulu migas		       7.944.490.000.000,00
						423132	Pendapatan minyak
							mentah (DMO)		       7.944.490.000.000,00
					42314	Pendapatan sewa		          102.557.949.000,00
						423141	Pendapatan sewa
							rumah dinas/
							rumah negeri		            20.241.365.000,00
						423142	Pendapatan sewa
							gedung, bangunan,
							dan gudang		            70.991.502.000,00
						423143	Pendapatan sewa
							benda-benda 
							bergerak			 6.270.268.000,00
						423149	Pendapatan sewa
							benda-benda
							tak bergerak lainnya	             5.054.814.000,00
				4232	Pendapatan jasa			     	     16.332.891.374.000,00
 					42321	Pendapatan jasa I	     	     11.649.193.285.000,00
						423211 	Pendapatan 
							rumah sakit dan
							instansi kesehatan 
							lainnya 	                                    38.612.097.000,00
						423212 	Pendapatan tempat 
							hiburan/taman/museum 
							dan pungutan usaha 	             
							pariwisata alam (PUPA)		14.355.393.000,00
 						423213	Pendapatan surat
							keterangan, visa, paspor,
							SIM, STNK, dan BPKB	       2.964.659.160.000,00
						423214	Pendapatan hak dan
							perijinan		       5.991.429.217.000,00
						423215	Pendapatan sensor/
							karantina, pengawasan/
							pemeriksaan		           58.906.261.000,00
						423216	Penpapatan jasa
							tenaga, pekerjaan,
							informasi, pelatihan,
							teknologi, pendapatan
							BPN, pendapatan DJBC	       2.190.947.932.000,00
						423217	Pendapatan jasa Kantor
							Urusan Agama		           73.218.000.000,00
						423218	Pendapatan jasa bandar
							udara, kepelabuhan, dan
							kenavigasian		          317.065.225.000,00
					42322	Pendapatan jasa II		       1.274.489.052.000,00
						423221	Pendapatan jasa 
							lembaga keuangan
							(jasa giro)		           42.157.432.000,00
						423222	Pendapatan jasa
							penyelenggaraan 
							telekomunikasi		       1.122.807.075.000,00
						423225	Pendapatan biaya 
							penagihan pajak negara 
							dengan surat paksa 	             3.660.932.000,00
						423226	Pendapatan uang     
							pewarganegaraan                       3.500.000.000,00
						423227	Pendapatan bea lelang	           38.307.983.000,00 
						423228	Pendapatan biaya 
							pengurusan piutang 
							dan lelang negara 	           61.556.630.000,00
						423229 	Pendapatan registrasi
							dokter dan dokter gigi 		 2.500.000.000,00 
					42323 	Pendapatan jasa luar negeri 	          380.007.249.000,00 
						423231	Pendapatan dari 
							pemberian surat 
							perjalanan Republik 
							Indonesia 		          285.081.659.000,00
						423232	Pendapatan dari jasa
							pengurusan dokumen
							konsuler			85.662.391.000,00
						423239	Pendapatan rutin lainnya
							dari luar negeri			  9.263.199.000,00
					42324	Pendapatan layanan jasa 
						perbankan				  8.903.458.000,00
						423241	Pendapatan layanan
							jasa perbankan			  8.903.458.000,00
					42325	Pendapatan atas pengelolaan
						rekening tunggal Perbendaharaan
						(treasury single account) dan/atau
						atas penempatan uang negara	        3.000.000.000.000,00
					42329	Pendapatan jasa lainnya			20.298.330.000,00
						423291	Pendapatan jasa lainnya		20.298.330.000,00	
				4233	Pendapatan bunga			       1.844.450.000.000,00
					42331	Pendapatan bunga 		       1.844.450.000.000,00
			        			423313	Pendapatan bunga dari
							piutang dan penerusan
							pinjamanan		       1.494.450.000.000,00
			 			423319 Pendapatan bunga lainnya        350.000.000.000,00
				4234 	Pendapatan kejaksaan dan peradilan 	           33.122.633.000,00 
					42341 	Pendapatan kejaksaan 
						dan peradilan 			           33.122.633.000,00 
						423411 	pendapatan 
							legalisasi tanda 
							tangan 			             1.163.642.000,00 
						423412	Pendapatan pengesahan 
							surat di bawah tangan 		    290.505.000,00 
						423413 Pendapatan uang meja 
							(leges) dan upah pada 
							panitera badan 
							pengadilan (peradilan) 	                721.830.000,00
						423414 pendapatan hasil denda/
							tilang dan sebagainya 		18.935.000.000,00
						423415	Pendapatan ongkos perkara        10.073.862.000,00 
						423419 	Pendapatan kejaksaan dan 
							peradilan lainnya		  1.937.794.000,00  
				4235 	Pendapatan pendidikan			        5.508.385.809.000,00 
	 				42351 	Pendapatan pendidikan 		        5.508.385.809.000,00	
						423511	Pendapatan uang 
							pendidikan 		        3.560.224.943.000,00 
						423512	Pendapatan uang ujian 
							masuk, kenaikan tingkat, 
							dan akhir pendidikan	           174.311.917.000,00 
						423513 	Pendapatan uang ujian 
							untuk menjalankan praktik        111.785.555.000,00
						423519 	Pendapatan pendidikan 
							lainnya			        1.662.063.394.000,00
	  			4236 	Pendapatan gratifikasi, uang sitaan 
					hasil korupsi 					 38.700.000.000,00
 					42361 	Pendapatan gratifikasi, uang
						sitaan hasil korupsi 			 38.700.000.000,00
						423611	Pendapatan uang
							sitaan hasil korupsi
							yang telah ditetapkan
							pengadilan			  6.104.000.000,00
						423612 Pendapatan gratifikasi 
							yang ditetapkan KPK 
							menjadi milik negara		  2.600.000.000,00 
						423614 	Pendapatan uang pengganti 
							tindak pidana korupsi yang 
							ditetapkan di pengadilan		29.996.000.000,00 
				4237 	Pendapatan iuran dan denda 		          687.879.588.000,00
					42371 	Pendapatan iuran badan usaha	          469.900.830.000,00 
						423711	Pendapatan iuran badan
							usaha dari kegiatan
							penyediaan dan
							pendistribusian BBM	          355.939.267.000,00
						423712	Pendapatan iuran badan 
							usaha dari kegiatan usaha 
							pengangkutan gas bumi 
							melalui pipa 		            73.961.563.000,00
						423713 	Iuran badan usaha di bidang 
							pasar modal dan lembaga 
							keuangan			40.000.000.000,00 
					42372 	Pendapatan dan pengamanan hutan       199.494.336.000,00
						429721 	Pendapatan dana pengarnanan 
							hutan			           199.494.336.000,00
					42373 	Pendapatan dari perlindungan hutan 	 		
						dan konservasi alam			 14.000.000.000,00
		 				423731	Pendapatan iuran 
							menangkap/ mengambil/ 
							mengangkut satwa liar/ 
							mengambil/ mengangkut 
							tumbuhan alam hidup atau 
							mati 				  7.000.000.000,00 
						423735 	Pungutan masuk obyek 
							wisata alam 			  7.000.000.000,00
 					42375 	Pendapatan denda 			  4.484.422.000,00
						4237352 Pendapatan denda 
							 keterlambatan 
							 penyelesaian pekerjaan 
							 pemerintah 			  4.454.591.000,00
 						423753	Pendapatan denda 
							administrasi BPHTB		      29.831.000,00                
				4239 	Pendapatan lain-lain			      10.007.238.010.000,00 	
					42391 	Pendapatan dari penerimaan 
						kembali belanja tahun anggaran 
						yang lalu 			        9.982.832.071.000,00
						423911	Penerimaan kembali 
							belanja pegawai pusat 
							TAYL 				  4.375.334.000,00
						423912 	Penerimaan kembali belanja 			
							pensiun TAYL 			       76.167.000,00
						423913 	Penerimaan kembali belanja 
							lainnya rupiah murni TAYL       9.975.528.043.000,00 
						423914 	Penerimaan kembali belanja 
							lain pinjaman luar negeri TAYL             1.000.000,00 
						423919 Peneririaan kembali belanja 
							lainnya TAYL 		               2.851.527.000,00 
					42392 	Pendapatan pelunasan piutang 		   1.482.654.000,00
						423921 	Pendapatan pelunasan 
							piutang nonbendahara 		         9.500.000,00 
						423922 	Pendapatan pelunasan 
							ganti rugi atas 
							kerugian yang diderita 
							oleh negara (masuk TP/TGR) 
							bendahara 			   1.473.154.000,00
 					42399 	Pendapatan lain-lain 			 22.923.285.000,00
 						42399I 	Penerimaan kembali 
							persekot/uang muka 
							gaji 				 16.575.392.000,00
						423999 	Pendapatan anggaran 
							lain-lain				   6.347.893.000,00 
			424 	Pendapatan badan layanan umum 		         5.442.235.797.000,00 
				4241 	Pendapatan jasa layanan umum 		         5.420.617.531.000,00 	
					42411 	Pendapatan penyediaan 
						barang dan jasa kepada  
						masyarakat			         5.235.509.086.000,00 
						424111	Pendapatan jasa 
							pelayanan rumah 
							sakit 			         3.251.950.871.000,00
						424112	Pendapatan jasa 
							pelayanan pendidikan 	            124.821.750.000,00 
						424113	Pendapatan jasa pelayanan 
							tenaga, pekerjaan, informasi, 
							pelatihan dan teknologi		 34.309.527.000,00 
						424115 	Pendapatan jasa bandar 
							udara, kepelabuhan, 
							dan kenavigasian		933.412.653.000,00 
						424116 	Pendapatan jasa 
							penyelenggaraan 
							telekomunikasi			842.105.307.000,00 
						424117 	Pendapatan jasa pelayanan 
							pemasaran			 21.287.437.000,00 
						424119 	Pendapatan jasa penyediaan 
							barang dan jasa lainnya 		 27.62I.541.000,00 
					42413 	Pengelolaan dana khusus untuk 
						masyarakat			           185.108.445.000,00 
						424133 	Pendapatan program modal 
							ventura				  5.131.437.000,00
						424134 	Pendapatan program dana 
							bergulir sektoral 		  3.392.800.000,00 
						424135 	Pendapatan program dana 
							bergulir syariah 			     305.106.000,00 
						424136 	Pendapatan investasi 		121.367.625.000,00 
						424139	Pendapatan pengelolaan dana 
							khusus lainnya 			 54.911.477.000,00 
				4243 	Pendapatan hasil kerja sama BLU 		 21.618.266.000,00 
					42431 	Pendapatan hasil kerja sama BLU	 21.618.266.000,00	 
						424312 	Pendapatan hasil 
							kerjasama lembaga/ 
							badan usaha 			 2I.618.266.000,00 
	Pasal 5 
		
		Cukup jelas. 

	Pasal 6 

		Cukup jelas. 

	Pasal 7 

		Realokasi cadangan risiko fiskal adalah realokasi dana cadangan risiko perubahan parameter
		harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) setahun dan lifting minyak sebesar 
		Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah). 

	Pasal 8 

		Cukup jelas. 

	Pasal 9 

		Cukup jelas. 

	Pasal 10 

		Cukup jelas. 

	Pasal 11 

		Cukup jelas. 

	Pasal 12 

		Cukup jelas. 
	
	Pasal 13 

		Cukup jelas. 

	Pasal 14 

		Cukup jelas. 

	Pasal 15 
	
		Ayat (1) 

			Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang 
			diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan 
			yang target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya 
			dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam 
			program yang sama. 

			Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan 
			Negara Bukan pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang 
			direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat 
			digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan ijin 
			penggunaan yang berlaku. 

			Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) 
			adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan 
			hibah luar negeri yang bersifat multi years dan/atau percepatan penarikan pinjaman 
			yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar 
			negeri termasuk hibah luar negeri yang diterima setelah APBN ditetapkan. 
			Tidak termasuk dalam luncuran tersebut adalah PHLN yang belum disetujui 
			dalam APBN Tahun Anggaran 2009 dan pinjaman yang bersumber dari pinjaman 
			komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan dari 
			multiyears project.

		Ayat (2) 

			Cukup jelas.  
			
		Ayat (3) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (4) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (5) 

			Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan adalah 
			melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang 
			dilakukan sebelum APBN Perubahan 2009 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud 
			dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan pemerintah pusat adalah 	
			melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang 
			dilakukan sepanjang tahun 2009 setelah APBN Perubahan 2009 kepada DPR. 

	Pasal 16 
	
		Cukup jelas. 

	Pasal 17
 
		Ayat (1) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (2) 

			Cukup jelas.

		Ayat (3) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (4) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (5) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (6) 

			Dana perimbangan sebesar Rp296.952.413.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh 
			enam triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta delapan 
			ratus ribu rupiah), terdiri dari:
									        		(dalam rupiah)
 			1. 	Dana Bagi Hasil (DBH) 				85.718.725.000.000,00
				a. 	DBH Pajak 				45.754.404.000.000,00
					i. 	DBH Pajak Penghasilan		10.089.204.000.000,00 
						- 	Pajak penghasilan 
							Pasal 21		  9.387.022.000.000,00 
						- 	Pajak penghasilan 
							Pasal 25/29 orang 
							pribadi			     702.182.000.000,00 
					ii. 	DBH Pajak Bumi dan 
						Bangunan			 27.446.798.000.000,00 
					iii. 	DBH Bea Perolehan 
						Hak atas Tanah dan 
						Bangunan			  7.253.600.000.000,00 
					iv. 	DBH Cukai			     964.802.000.000,00 
				b. 	DBH Sumber Daya Alam	   	             39.964.321.000.000,00
					i. 	DBH SDA Minyak Bumi 		 19.152.500.000.000,00
					ii. 	DBH SDA Gas Bumi		 12.207.300.000.000,00	 
					iii. 	DBH SDA Pertambangan Umum 	   6.978.761.000.000,00
						- 	Iuran Tetap		        67.546.000.000,00	 
						- 	Royalti			   6.911.215.000.000,00 
					iv. 	DBH SDA Kehutanan 		   1.505.760.000.000,00
						- 	Provisi Sumber 
							Daya Hutan 		     999.369.000.000,00
						- 	Iuran Hak Pengusahaan 
							Hutan 			       12.151.000.000,00
						- 	Dana Reboisasi 		     494.240.000.000,00
					v. 	DBH SDA Perikanan		     120.000.000.000,00 
		2. 	Dana Alokasl Umum (DAU)				86.414.100.000.000,00 
		3. 	Dana Alokasi Khusus (DAK)				24.819.588.800.000,00 

	Pasal 18 

		Ayat (1) 

			Cukup jelas 

		Ayat (2) 

			Dana otonomi khusus sebesar Rp8.856.564.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus 
			lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) terdiri dari: 
			1. 	Alokasi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar 
				Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua 
				ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disepakati untukdibagi 
				masing-masing. dengan proporsi 70 persen untuk Papua dan 30 persen untuk 
				Papua Barat dengan rincian sebagai berikut: 
				a. 	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar 
					Rp2.609.797.400.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan miliar tujuh 
					ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). 
				b. 	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar 
					Rp1.118.484.600.000,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar 
					empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). 
				Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat diutamakan untuk 
				pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 
				3521 Tahun 20081 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
				Perubahan atas Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
				bagi Provinsi Papua. Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua tersebut dibagikan 
				kepada Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara 
				dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional 
				dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan Dana Otonomi 
				Khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan
				perundangan yang berlaku.

			2.	Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar  Rp3.728.282.000.000,00 (tiga 
				triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta 
				rupiah). Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk 
				mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan 
				ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, 
				dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
				Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 
				tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima 
				belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum 
				(DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun 
				keduapuluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu Dana Alokasi 
				Umum (DAU) secara nasional. 

				Dana otonomi khusus NAD direncanakan, dilaksanakan, serta 
				dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian 
				yang utuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan 
				sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan 
				bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah 
				kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran 
				dari APBA. 

			3. 	Dana Tambahan Infrastruktur dalm rangka otonomi khusus Provinsi Papua 
				dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat 
				ratus miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan 
				infrastruktur sesuai dengan Undang-undang Nomor 3521 Tahun 20081 tentang
 				Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 
				Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
				Papua. 

				Dana Tambahan Infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua 
				sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi 
				Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah). 

				Pencairan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun 
				anggaran 2009 sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) 
				tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penyerapan 
				dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2008, 
				yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. 

				Terdapat kekurangan dana tambahan otonomi khusus infrastruktur Provinsi 
				Papua tahun anggaran 2008 sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh
 				puluh miliar rupiah) yang dapat diusulkan untuk dialokasikan dalam APBN-P 
				tahun 2009. 

			Ayat (3) 

				Dana penyesuaian sebesar Rp14.882.014.200.000,00 (empat belas triliun 
				delapan ratus delapan puluh dua miliar empat belas juta dua ratus ribu rupiah)
 				terdiri dari: 
				1. 	Dana tambahan DAU untuk guru pegawai negeri sipil daerah sebesar 
					Rp7.490.000.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus sembilan puluh 
					miliar rupiah). 
				2. 	Dana tambahan DAU sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun 
					rupiah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penguatan 
					desentralisasi fiskal dan untuk mendukung percepatan pembangunan 
					daerah. 
				3. 	Kurang bayar dana prasarana infrastruktur lainnya tahun 2007 
					sebesar Rp96.747.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh 
					ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). 
				4. 	Kurang bayar DAK tahun 2007 sebesar Rp295.267.100.000,00 (dua 
					ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta 
					seratus ribu rupiah). 

	Pasal 19 

		Ayat (1) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (2) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (3) 

			Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp51.342.009.600.000,00 (lima puluh satu triliun
 			tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari: 
			1. 	Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp60.790.250.000.000,00 (enam puluh 
				triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) 
				terdiri dari: 
										    (dalam rupiah)
				a.	Perbankan dalam negeri 		16.629.161.400.000,00
					i. 	Rekening dana 
						investasi 			  3.690.000.000.000,00
					ii. 	Pelunasan piutang 
						negara (PT Pertamina)		  9.136.361.945.966,00 
					iii. 	Rekening pembangunan 
						hutan				  1.696.549.455.000,00
					iv. 	Sisa Anggaran Lebih (SAL) 
						2008 				  2.106.250.000.000,00
				b.	Non-perbankan dalam negeri	            44.161.088.599.034,00
					i. 	Privatisasi 			     500.000.000.000,00
					ii.	Hasil pengelolaan
						aset				   2.565.000.000.000,00 
					iii.	Surat berharga
						negara (neto) 			 54.719.000.000.000,00
					iv. 	Dana Investasi Pemerintah 
						dan restrukturisasi BUMN            -13.622.911.400.966,00

				Hasil pengelolaan aset sebesar Rp2.565.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus 
				enam puluh lima miliar rupiah) terdiri dari : (i) penjualan aset 
				Rp3.565.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh lima miliar rupiah) 
				dan (ii) restrukturisasi BUMN negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun 
				rupiah). 

				Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara penerbitan 
				dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak 
				hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup 
				penerbitan SBN dalam  valuta asing di pasar internasional, baik SBN 
				konvensional maupun SBSN (Sukuk). 

				Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, 
				pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh 
				pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, 
				sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai. 
				
				Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 
				10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batubara oleh 
				PT Perusahaan Listrik Negara  (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan 
				penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada 
				kreditur perbankan. Jaminan pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/
				kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu  memenuhi kewajiban 
				pembayaran terhadap kreditur (payment default). Jaminan tersebut akan 
				diperhitungkan sebagai piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) apabila 
				terealisir. 

				Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) 
				tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan memperhatikan 
				peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
			
				Dalam rangka restrukturisasi utang PT Garuda dengan Export credit Agency 
				(ECA), Pemerintah melakukan penjaminan terhadap PT Garuda dalam bentuk 
				jaminan Standby Letter of Credit kepada bank-bank BUMN.
  
				Pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari rupiah murni dialokasikan 
				sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN. 

				Dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN sebesar negatif 
				Rp13.622.911.400.966,00 (tiga belas triliun enam ratus dua puluh dua miliar 
				sembilan ratus sebelas juta empat ratus ribu sembilan ratus enam puluh enam
 				rupiah) dialokasikan untuk: (i) investasi pemerintah sebesar negatif 
				Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), (ii) penyertaan modal negara
 				untuk PT Pertamina sebesar negatif Rp9.136.361.945.966,00 (sembilan triliun 
				seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus 
				empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), (iii) pendirian 
				lembaga penjaminan infrastruktur (guarantee fund) sebesar negatif 
				Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), (iv) dana kontinjensi untuk 
				PT PLN sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dan 
				(v) dana bergulir sebesar negatif Rp1.986.549.455.000,00 (satu triliun 
				sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan 
				juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). 

			2. 	Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp9.448.240.400.000,00 
				(sembilan triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus empat 
				puluh juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari: 
											(dalam rupiah)
				a. 	Penarikan pinjaman luar 
					negeri bruto 				52.160.957.600.000,00	
					-	Pinjaman program 		26.440.000.000.000,00
					-	Pinjaman proyek 		25.720.957.000.000,00
				b. 	Pembayaran cicilan pokok 
					utang luar negeri 		          -61.609.198.000.000,00
				Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri selain dari 
				surat berharga negara internasional. 

	Pasal 20 

		Cukup jelas.

 	Pasal 21  

		Ayat (1) 

			Anggaran pendidikan sebesar Rp207.413.531.763.000,00 (dua ratus tujuh triliun empat
 			ratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu 
			rupiah), terdiri dari: 
											(dalam rupiah)	
			1. 	Anggaran Pendidikan Melalui 
				Belanja Pemerintah Pusat			89.550.853.106.000,00 
				i. 	Departemen Pendidikan 
					Nasional 				61.525.476.815.000,00
				ii. 	Departernen Agama 			23.275.218.223.000,00
				iii. 	Kementerian Negara/
					Lembaga lainnya 			 3.045.158.068.000,00
					a. 	Departemen PU 			     42.377.950.000,00
					b. 	Departemen 
						Kebudayaan dan 
						Pariwisata 			     67.228.388.000,00
					c. 	Perpustakaan 
						Nasional 			   259.951.730.000,00
					d. 	Departemen 
						Keuangan			     64.700.000.000,00
					e. 	Departemen 
						Pertanian			     75.000.000.000,00
					f. 	Departemen 
						Perindustrian 			   100.000.000.000,00
					g. 	Departemen ESDM 		     23.100.000.000,00
					h. 	Departemen
						Perhubungan			   800.000.000.000,00 
					i. 	Departemen 
						Kesehatan 			1.300.000.000.000,00
					j. 	Departemen 
						Kehutanan 			    14.900.000.000,00
					k. 	Departemen Kelautan 
						dan Perikanan 			   250.000.000.000,00
					l. 	Badan Pertanahan 
						Nasional 		  	     24.500.000.000,00
					m. 	Badan Meteorologi 
						dan Geofisika 			      16.000.000.000,00
					n. 	Badan Tenaga Nuklir 
						Nasional 			        7.400.000.000,00 
				iv. 	Bagian Anggaran 69			  1.705.000.000.000,00
			2. 	Anggaran Pendidikan Melalui Transfer 
				ke daerah 				           117.862.678.657.000,00
				i. 	DBH Pendidikan				     817.941.597.000,00 
				ii. 	DAK Pendidikan 				  9.334.900.000.000,00
				iii. 	DAU Pendidikan 				97.982.837.060.000,00
				iv. 	Dana Tambahan DAU 			  7.490.000.000.000,00
				v. 	Dana Otonomi Khusus Pendidikan 	  2.237.000.000.000,00

		Ayat (2) 

			Cukup jelas. 

	Pasal 22 

		Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 dan SU-004 dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa 
		beban bunga SU-002 dan SU-004 pada tahun 2009 dan selanjutnya didasarkan pada tingkat 
		bunga hasil restrukturisasi yaitu sebesar 0,1% (nol koma satu persen). 

	Pasal 23 

		Ayat (1) 

			Keadaan darurat tersebut terjadi apabila: 
			1. 	Prognosa pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) dibawah 
				asumsi; sedangkan prognosa indikator ekonomi makro lainnya mengalami 
				deviasi paling rendah sebesar l0% (sepuluh persen) dari asumsinya. 
				Prognosa tersebut dihitung berdasarkan realisasi indikator ekonomi makro 
				tahun 2008. 
			2. 	Posisi nominal dana pihak ketiga di perbankan nasional menurun secara 
				drastis. 
			3. 	Kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara yang menyebabkan 
				tambahan biaya penerbitan SBN secara signifikan tercermin dalam: 
				a. 	tidak adanya yield penawaran yang dimenangkan dalam benchmark 
					pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturut-turut; dan/atau 
				b. 	terjadi kecenderungan peningkatan yield sekurang-kurangnya 
					sebesar 300 basis points (bps) dalam 1 (satu) bulan; 

			Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosa penurunan pendapatan negara yang
 			berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP, dan adanya perkiraan tambahan 
			beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, 
			subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya. 

			Yang dimaksud dengan persetujuan DPR adalah keputusan yang tertuang di dalam 
			kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah yang dilakukan 
			dalam waktu satu kali dua puluh empat jam sejak diterimanya usulan Pemerintah. 

		Ayat (2) 

			Cukup jelas. 

	Pasal 24

		Ayat (1) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (2)

			Penerbitan Surat Berharga Negara dapat dilakukan dengan metode lelang maupun 
			tanpa lelang (penempatan langsung atau private placement). 

			Untuk menutup kekurangan kas jangka pendek pada awal tahun anggaran, Pemerintah
 			dapat melakukan penempatan langsung atau private placement Surat Berharga 
			Negara pada Bank Indonesia. 

		Ayat (3) 

			Cukup jelas. 

	Pasal 25 

		Cukup jelas. 

	Pasal 26 

		Ayat (1) 

			Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 
			Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan 
			atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara 
			dan badan lainnya. 

		Ayat (2) 

			Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan 
			negara dan badan lainnya. 

		Ayat (3)

			Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap 
			menuju pada penerapan anggata! yang dilengkapi dengan informasi hak dan 
			kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih. 

		Ayat (4) 

			Cukup jelas. 

		Ayat (5) 

			Penerapan pendapatan dan belanja secara akrual pada Tahun Anggaran 2009 
			diterapkan pada satuan kerja berstatus Badan Layanan Umum yang secara sistem 
			telah mampu melaksanakannya. 

		Ayat (6) 

			Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adatah Standar Akuntansi 
			Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
			2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

		Ayat (7) 

			Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang
 			dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah 
			diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian (audited financial 
			statements) sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 
			15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
			Negara. 

	Pasal 27 

		Cukup jelas. 




			TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4920
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 194 kali - Dicetak 0 kali ›