Jumat, 20 September 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 82

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011

Ditetapkan tanggal 3 Mei 2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2011 Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Peraturan Menteri Keuangan » 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
MENTERI KEUANGAN, 
 
Menimbang
a.	bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberikan 
	rasa keadilan kepada Wajib Pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak, perlu 
	dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan 
	pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
	199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
	menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 
	Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
	Pajak;

Mengingat	:
1.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
	Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
	dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 
	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa 
	Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4797);
3.	Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
	Pemeriksaan Pajak;
 
 
                                                      MEMUTUSKAN :
Menetapkan
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007 TENTANG 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK.
 
							    Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak diubah sebagai berikut: 
 
1.	Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 11, angka 12, angka 13, angka 17, dan angka 19 
	diubah, dan ketentuan angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
	berikut:

							    Pasal 1
  
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1.	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 
	selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 
	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
	2009.
2.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
	data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
	profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
	kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 
	dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan 
	perpajakan.
3.	Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
	kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal 
	Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4.	Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat 
	Jenderal Pajak.
5.	Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat 
	Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, 
	yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
	Pemeriksaan. 
6.	Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan 
	oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang 
	namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa 
	Pajak.
7.	Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan 
	Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
	perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
	ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8.	Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
	untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
	kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan 
	penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
	keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
9.	Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, 
	yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya 
	dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau 
	media penyimpanan elektronik lainnya.
10.	Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka 
	Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak 
	dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan 
	sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen 
	termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang 
	dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau 
	sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
11.	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) yang untuk 
	selanjutnya disebut Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah 
	pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan 
	Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan 
	Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 
	berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
12.	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang 
	hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar 
	koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak 
	kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil 
	Pemeriksaan.
13.	Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur 
	Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang belum 
	disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir 
	Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
14.	Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat 
	oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, 
	keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan 
	dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
15.	Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Dapat Dihitung adalah Pemeriksa Pajak 
	tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghitungan besarnya 
	penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan 
	Pemeriksaan.
16.	Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan 
	dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan 
	jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
17.	Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 
	Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan 
	sebelumnya untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak.
18.	Dihapus.
19.	Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan 
	dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan 
	Pemeriksaan.
20.	Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk 
	mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak 
	pidana di bidang perpajakan.
 
 
2.	Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 5
 
(1)	Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
	perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, yang 
	dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
	keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat 
	panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal 
	Laporan Hasil Pemeriksaan. 
(2)	Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 
	3 (tiga) bulan.
(3)	Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
	perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, yang 
	dihitung sejak tanggal surat pembe ritahuan pemeriksaan disampaikan 
	kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang 
	telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil 
	Pemeriksaan.
(4)	Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 
	4 (empat) bulan.
(5)	Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
	kewajiban perpajakan ditemukan indikasi terjadinya transaksi yang terkait 
	dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi 
	adanya rekayasa transaksi keuangan, yang memerlukan pengujian lebih 
	mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, perpanjangan jangka 
	waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
	diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali sesuai dengan kebutuhan waktu 
	untuk melakukan pengujian.
(6)	Apabila perpanjangan jangka waktu untuk Pemeriksaan Kantor sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (2) atau perpanjangan jangka waktu untuk Pemeriksaan 
	Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berakhir, 
	Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan.
(7)	Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan 
	permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, jangka waktu Pemeriksaan 
	Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perpanjangan jangka 
	waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau jangka 
	waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
	dan/atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), harus memperhatikan jangka waktu 
	penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pajak tersebut. 
(8)	Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor atau 
	Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak harus menyampaikan 
	pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 
3.	Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang 
	berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 5A

(1)	Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan diselesaikan dengan cara:
	a.	menghentikan Pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan 
		sumir; 
	b.	membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan surat 
		ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
		perpajakan; atau
	c.	mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan 
		peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)	Penghentian Pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
	a.	Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
		dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka 
		waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
		atau jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 5 ayat (3);
	b.	Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap 
		surat pemberitahuan yang bukan merupakan permohonan pengembalian 
		kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B 
		Undang-Undang KUP, disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk 
		dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
	c.	Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan atas permohonan 	
		pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 17B Undang Undang KUP ditangguhkan karena:
		1)	Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak 
			dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan 
			surat ketetapan pajak;
		2)	Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak 
			dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan 
			ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
			(3) Undang-Undang KUP;
		3)	Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan 
			dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak 
			dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-
			Undang KUP; atau
		4)	Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dilanjutkan 
			dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan 
			pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib 
			Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
(3)	Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	huruf b dilakukan dalam hal:
	a.	Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
		dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor atau 
		Pemeriksaan Lapangan sehubungan dengan permohonan pengembalian 
		kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B 
		Undang-Undang KUP, tidak ditemukan dalam jangka waktu Pemeriksaan 
		Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau jangka waktu 
		Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
	b.	Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
		dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor atau 
		Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan Pemeriksaan dapat diselesaikan 
		dalam jangka waktu Pemeriksaan dan perpanjangan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 5; atau
	c.	Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
		dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor atau 
		Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan Surat Pemberitahuan Hasil 
		Pemeriksaan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya 
		perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan 
		Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
(4)	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(3) huruf c, harus diselesaikan dan disampaikan terlebih dahulu dalam 
	jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perpanjangan 
	jangka waktu Pemeriksaan Kantor atau perpanjangan jangka waktu 
	Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), guna 
	pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(3).
(5)	Apabila Pemeriksa Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil 
	Pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum 
	berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Pemeriksa Pajak harus melanjutkan tahapan 
	Pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.
 
4.	Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 11
	
(1)	Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
	perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa 
	Pajak wajib:
	a.	menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan tentang akan dilakukan 
		Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	b.	 memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 
		Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
	c.	melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan 
		penjelasan mengenai:
		1)	alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
		2)	hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 
			Pemeriksaan;
		3)	hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan 
			dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil 
			Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan 
			Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
	d.	menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada huruf c dalam bentuk berita acara hasil pertemuan;
	e.	menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	f.	memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 
		Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
	g.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib 
		Pajak;
	h.	memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan 
		Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
	i.	memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
		perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun 
		selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan;
	j.	mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
		pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari 
		Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil 
		Pemeriksaan; dan
	k.	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu 
		yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 
		rangka Pemeriksaan.
(2)	Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
	perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak 
	wajib:
	a.	menyampaikan surat panggilan mengenai akan dilakukan Pemeriksaan 
		kepada Wajib Pajak;
	b.	memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 
		Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
	c.	melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan 
		penjelasan mengenai:
		1)	alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
		2)	hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 
			Pemeriksaan;
		3)	hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan 
			dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil 
			Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan 
			Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
	d.	menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada huruf c dalam bentuk berita acara hasil pertemuan;
	e.	menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	f.	memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 
		Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
	g.	memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	h.	memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan 
		Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
	i.	memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
		perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun 
		selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan;
	j.	mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
		pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari 
		Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil 
		Pemeriksaan; dan
	k.	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu 
		yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 
		rangka Pemeriksaan.

5.	Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A yang 
	berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 11A
 
(1)	Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam 
	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan 
	permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk 
	untuk melakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.
(2)	Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	bertugas untuk:
	a.	membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa 
		Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
	b.	memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara 
		Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak; dan
	c.	membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan 
		dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
		yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan Tim 
		Pemeriksa, dan/atau dengan Wajib Pajak.
 
6.	Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 13
 
(1)	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
	kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak 
	berhak:
	a.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal 
		Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
	b.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan 
		pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
	c.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang 
		alasan dan tujuan Pemeriksaan;
	d.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas 
		apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
	e.	menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
	f.	menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 
		yang telah ditentukan;
	g.	mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim 
		Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil 
		Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib 
		Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
	h.	memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 
		Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
(2)	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
	kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:
	a.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal 
		Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
	b.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang 
		alasan dan tujuan Pemeriksaan;
	c.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas 
		apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
	d.	menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
	e.	menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 
		yang telah ditentukan;
	f.	mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim 
		Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil 
		Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib 
		Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
	g.	memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 
		Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

7.	Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

							    Pasal 22
	
(1)	Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
	perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian 
	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya dan kepada 
	Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil 
	Pemeriksaan.
(2)	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung 
	atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
(3)	Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan 
	Hasil Pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan 
	Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.
(4)	Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian 
	tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu paling 
	lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (3).
(5)	Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak harus menyampaikan 
	pemberitahuan secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)	Dalam rangka melaksanakan pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (1), kepada Wajib Pajak harus diberikan undangan secara tertulis yang 
	mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya pembahasan akhir.
(7)	Undangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus 
	disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 
	hari kerja terhitung sejak:
	a.	diterimanya tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil 
		Pemeriksaan dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud 
		pada ayat (3) dan/atau ayat (4);
	b.	berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat pada (3) dan/atau 
		ayat (4), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis 
		atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

8.	Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 23 
 
(1)	Apabila Wajib Pajak:
	a.	menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil Pemeriksaan yang 
		berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dalam jangka 
		waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau ayat (4); dan 
	b.	hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan 
		tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 22 ayat (6),Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan dengan 
		mendasarkan pada tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada huruf a dan membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, 
		yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
(2)	Apabila Wajib Pajak:
	a.	menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil Pemeriksaan yang 
		berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dalam jangka 
		waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau ayat (4); dan 
	b.	tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan 
		hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6),Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan 
		dengan mendasarkan pada tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud pada huruf a, dan membuat berita acara yang menjelaskan ketidakhadiran 
		Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang ditandatangani oleh tim 
		Pemeriksa Pajak.
(3)	Apabila Wajib Pajak:
	a.	menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil Pemeriksaan yang 
		berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil 
		Pemeriksaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
		ayat (3) atau ayat (4); dan 
	b.	hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan 
		tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 22 ayat (6),Pemeriksa Pajak melakukan Pembahasan Akhir Hasil 
		Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada tanggapan yang 
		disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil 
		pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh 
		tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
(4)	Apabila Wajib Pajak:
	a.	menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil Pemeriksaan yang 
		berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil 
		Pemeriksaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
		ayat (3) atau ayat (4); dan 
	b.	tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan 
		hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6),Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan 
		yang mendasarkan pada tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud pada huruf a dan membuat berita acara yang menjelaskan ketidakhadiran 
		Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang ditandatangani oleh tim 
		Pemeriksa Pajak.
(5)	Apabila Wajib Pajak:
	a.	tidak menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil Pemeriksaan 
		dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
		dan/atau ayat (4); dan 
	b.	hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan 
		tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 22 ayat (6),Pemeriksa Pajak tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil 
		Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah 
		pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
(6)	Apabila Wajib Pajak:
	a.	tidak menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil Pemeriksaan 
		dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
		dan/atau ayat (4); dan 
	b.	tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan 
		hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6),Pemeriksa Pajak membuat berita acara yang 
		menjelaskan tidak adanya tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
		huruf a dan menjelaskan ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf 
		b, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
(7)	Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil 
	Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak telah membuat dan menandatangani 
	berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil 
	Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6), 
	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.
(8)	Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara tim 
	Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil 
	Pemeriksaan, berdasarkan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (3) atau ayat (5), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar hasil 
	Pemeriksaan yang belum disepakati tersebut dibahas terlebih dahulu dengan 
	Tim Quality Assurance Pemeriksaan.
(9)	Hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dituangkan 
	dalam risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan. 
(10)Berdasarkan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
	(3), ayat (4), atau ayat (5) dan/atau risalah Tim Quality Assurance 
	Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tim Pemeriksa Pajak 
	membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang 
	ditandatangani tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. 
(11)Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan 
	Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (10), 
	tim Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam 
	berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
(12)Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji 
	kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik dalam Pemeriksaan 
	Kantor maupun Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 3 
	(tiga) minggu yang dihitung sejak Wajib Pajak harus hadir sesuai dengan hari 
	dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 22 ayat (6).
 
9.	Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang 
	berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 23A
 
Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 tidak berlaku. 
 
10.	Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 24
  
(1)	Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, 
	dan/atau risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan merupakan bagian 
	yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
(2)	Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak 
	dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
	a.	dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi 
		menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
		ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil 
		Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan 
		memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;
	b.	dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak 
		menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
		ayat (6), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang 
		telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak dianggap 
		menyetujui hasil Pemeriksaan. 

11.	Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan menambah 3 (tiga) ayat yakni 
	ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

							    Pasal 27

(1)	Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti 
	Permulaan apabila:
	a.	pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak 
		pidana di bidang perpajakan;
	b.	pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); atau
	c.	Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi 
		panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran 
		Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan terhadap Wajib 
		Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.
(2)	Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas 
	permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan dan persetujuan 
	Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu 
	penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
	tersebut.
(3)	Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud 
	pada ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan yang 
	disetujui tersebut bukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan 
	pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 17B Undang-Undang KUP, pelaksanaan Pemeriksaan dihentikan 
	dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir.
(4)	Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud 
	pada ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Pemeriksaan 
	tersebut terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
	pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, 
	penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan 
	Pemeriksaan sampai dengan:
	a.	Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan 
		penyidikan;
	b.	Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan karena Wajib Pajak 
		mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;
	c.	Penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP;
	d.	penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau
	e.	diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
		tetap.
(5)	Penghentian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau 
	penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
	sebelum penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan 
	diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
(6)	Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling 
	lambat bersamaan dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan 
	Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 
12.	Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 28
 
(1)	Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
	(4) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:
	a.	Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan dan 
		tidak ada penerbitan surat ketetapan pajak;
	b.	penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
	c.	diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
		tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf e yang 
		menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
(2)	Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
	(4) dihentikan dan dibuat laporan hasil pemeriksaan sumir apabila:
	a.	Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan namun 
		diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak;
	b.	Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena 
		Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;
	c.	penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana 	
		dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau
	d.	diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
		tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf e yang 
		menyatakan Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang 
		perpajakan.
(3)	Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
	jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 
	ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 
	3 (tiga) bulan.
 
13.	Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) 
	disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai 
	berikut:

							    Pasal 31
(1)	Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 30 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan 
	Lapangan.
(2)	Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan 
	lain adalah paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal 
	Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
	dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka 
	Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(3)	Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk 
	tujuan lain adalah paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal 
	surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
	wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
	Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
	(3a)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
	terlampaui, Pemeriksaan harus diselesaikan.
(4)	Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan 
	penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
	30 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, jangka 
	waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) harus 
	memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan 
	Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) 
	Undang-Undang KUP.
(5)	Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pencabutan 
	pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
	ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, 
	jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) 
	harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan 
	pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
	ayat (9) Undang-Undang KUP.

14.	Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 45
 
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri 
Keuangan ini berupa: 
a.	Petunjuk pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
	kewajiban perpajakan dan tata kerja Tim Quality Assurance Pemeriksaan 
	sebagaimana dimaksud dalam BAB III;
b.	Petunjuk pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
	dalam BAB IV; dan
c.	Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan sebagaimana 
	dimaksud dalam BAB III Bagian Kedua dan standar Pemeriksaan untuk tujuan lain 
	sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Bagian Kedua,diatur dengan Peraturan Direktur 
	Jenderal Pajak.
 
 
15.	Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A yang 
	berbunyi sebagai berikut:
 
							    Pasal 46A
 
Terhadap Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan 
yang diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Menteri Keuangan ini dan 
belum selesai, tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
 
							    Pasal II
 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  3 Mei 2011
MENTERI KEUANGAN,



AGUS D.W. MARTOWARDOJO


Diundangkan di Jakarta
 
pada tanggal 3 Mei 2011
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
PATRIALIS AKBAR
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR  256
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1698 kali - Dicetak 0 kali ›