Sabtu, 27 Mei 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 14

Undang-Undang Nomor 14 TAHUN 2002

Ditetapkan tanggal 12 April 2002

PENGADILAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Undang-Undang » 2002

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 14 TAHUN 2002

					           TENTANG

					    PENGADILAN PAJAK

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
	Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil 
	dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi 
	warga masyarakat;

b.	bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan 
	berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari 
	sumber perpajakan;

c.	bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya 
	dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya 
	Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, 
	murah, dan sederhana;

d.	bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di 
	Mahkamah Agung;

e.	bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan 
	kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam 
	penyelesaian Sengketa Pajak;

f.	bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, tersebut di atas perlu 
	dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Pajak;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 
	sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

3.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
	2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 3984);

4.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

5.	Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
	128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

6.	Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1994 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

7.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

8.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

9.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

10.	Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 

	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

11.	Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

12.	Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);


				   Dengan Persetujuan Bersama:
			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
					            DAN
				    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

					      MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN PAJAK.


					  	BAB I
					  KETENTUAN UMUM

					     Bagian Pertama
					         Pengertian

						Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.	Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 
	Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan.

2.	Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan 
	Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan 
	perundang-undangan yang berlaku.

3.	Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang perpajakan.

4.	Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat 
	yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka 
	pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

5.	Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau 
	penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang 
	dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan 
	Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

6.	Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak 
	terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7.	Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak 
	terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan 
	berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

8.	Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas 
	alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.

9.	Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas 
	Gugatan yang diajukan oleh penggugat.

10.	Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang 
	berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.

11.	Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal 
	disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan 
	disampaikan secara langsung.

12.	Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal 
	diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima 
	secara langsung.

13.	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak.

14.	Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa 
	Pajak dengan acara cepat.

15.	Hakim Anggota adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota 
	dalam Majelis.

16.	Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.

17.	Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan 
	Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak.

18.	Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan 
	Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

19.	Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.


					      Bagian Kedua
					        Kedudukan

						Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau 
penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.


					       Bagian Ketiga
					   Tempat Kedudukan

						Pasal 3

Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota Negara.


						Pasal 4

(1)	Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat 
	dilakukan di tempat lain.

(2)	Tempat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.


					      Bagian Keempat
					          Pembinaan

						Pasal 5

(1)	Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2)	Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh 
	Departemen Keuangan.

(3)	Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan 
	Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.


						BAB II
				        SUSUNAN PENGADILAN PAJAK

					      Bagian Pertama
						Umum

						Pasal 6

Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera.


						Pasal 7

Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua.


					       Bagian Kedua
				       Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

						Pasal 8

(1)	Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat 
	persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2)	Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah 
	mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3)	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat 
	diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4)	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan 
	kehakiman dibidang Sengketa Pajak.


						Pasal 9

(1)	Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
	a.	warga negara Indonesia;
	b.	berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun
	c.	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
	d.	setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
	e.	tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia 
		yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi 
		terlarang;
	f.	mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
	g.	berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
	h.	tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
	i.	sehat jasmani dan rohani.

(2)	Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian 
	khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.

(3)	Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf b dan huruf f.

(4)	Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.

(5)	Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
	diatur dengan Keputusan Menteri.


						Pasal 10

(1)	Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim harus bersumpah atau berjanji 
	menurut agamanya atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut:

	"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya 
	ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak 
	memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."

	"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
	jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga 
	suatu janji atau pemberian."

	"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
	mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi negara, 
	Undang-undang Dasar 1945, dan segala undang-undang yang berlaku bagi Negara Republik 
	Indonesia."

	"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, 
	saksama, dan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan 
	berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim 
	Pengadilan Pajak yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."

(2)	Ketua dan Wakil Ketua mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

(3)	Hakim mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua.


						Pasal 11

(1)	Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2)	Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil 
	Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera.

(3)	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh 
	mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.


						Pasal 12

(1)	Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
	a.	pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
	b.	wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan 
		atau sedang diperiksa olehnya;
	c.	penasehat hukum;
	d.	konsultan Pajak;
	e.	akuntan publik; dan/atau
	f.	pengusaha.

(2)	Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh 
	Hakim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


						Pasal 13

(1)	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas 
	usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena:
	a.	permintaan sendiri;
	b.	sakit jasmani dan rohani terus menerus;
	c.	telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
	d.	ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.

(2)	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas 
	usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena tenaganya dibutuhkan 
	oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya.

(3)	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia, dengan sendirinya diberhentikan dengan 
	hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden.


						Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul 
Menteri, setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:
a.	dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b.	melakukan perbuatan tercela;
c.	terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
d.	melanggar sumpah/janji jabatan; atau
e.	melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.


						Pasal 15

Usul pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan usul 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e diajukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan 
Majelis Kehormatan Hakim.


					        Bagian Ketiga
					Majelis Kehormatan Hakim

						Pasal 16

(1)	Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri 
	Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.

(2)	Majelis Kehormatan Hakim bertugas:
	1.	meneliti dan meminta keterangan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang diusulkan untuk:
		a.	diberhentikan dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
			Pasal 13;
		b.	diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 14.

	2.	mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim 
		karena diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat.


					       Bagian Keempat
			  Pemberhentian Sementara Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

						Pasal 17

(1)	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan 
	sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2)	Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan dari 
	statusnya sebagai pegawai negeri.


						Pasal 18

(1)	Apabila terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dikeluarkan surat perintah penangkapan yang 
	diikuti dengan penahanan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara 
	terlebih dahulu dari jabatannya.

(2)	Apabila Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa 
	ditahan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara dari jabatannya.


						Pasal 19

(1)	Apabila dalam pemeriksaan terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang telah ditangkap dan 
	ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ternyata tidak terbukti melakukan tindak 
	pidana, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.

(2)	Apabila tuntutan pidana terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 18 ayat (2) tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
	hukum tetap, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.


						Pasal 20

(1)	Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dapat ditangkap dan/atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung 
	setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:
	a.	tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
	b.	disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau 
		tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(2)	Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 
	dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus sudah dilaporkan kepada Ketua 
	Mahkamah Agung.


						Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan 
pemberhentian tidak dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim serta hak-haknya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.


					        Bagian Kelima
					Protokoler dan Tunjangan

						Pasal 22

(1)	Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2)	Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan 
	Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri.


					        Bagian Keenam
			   Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti

						Pasal 23

Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum, dibantu 
oleh seorang Wakil Sekretaris.


						Pasal 24

Sebelum memangku jabatan, Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti wajib diambil sumpah atau 
janjinya oleh Ketua menurut agama atau kepercayaannya yang berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

"bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti akan setia dan taat 
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, negara, dan Pemerintah";

"bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas 
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab";

"bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat 
Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan 
negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan";

"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya 
rahasiakan";

"bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".


						Pasal 25

(1)	Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah 
	pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.

(2)	Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti dapat merangkap tugas-tugas kepaniteraan.


						Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti, seorang calon harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.	Warga Negara Indonesia;
b.	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.	setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
d.	sehat jasmani dan rohani; dan
e.	berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan.


						Pasal 27

Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri.


						Pasal 28

(1)	Tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan 
	dengan Keputusan Presiden.

(2)	Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3)	Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua.


					       Bagian Ketujuh
						Panitera

						Pasal 29

(1)	Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

(2)	Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 
	beberapa orang Panitera Pengganti.

(3)	Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang, Panitera, Wakil Panitera, dan 
	Panitera Pengganti tidak boleh merangkap menjadi:
	a.	pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
	b.	wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan atau 
		sedang diperiksa olehnya;
	c.	penasehat hukum;
	d.	konsultan pajak;
	e.	akuntan publik; dan/atau
	f.	pengusaha.

(4)	Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh 
	Menteri.

(5)	Pembinaan teknis Panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.


						Pasal 30

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti harus bersumpah atau 
berjanji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, 
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan atau 
menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau 
pemberian";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan 
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 
1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, 
saksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban 
saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, dan 
Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".


						BAB III
				       KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK

						Pasal 31

(1)	Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

(2)	Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan 
	keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)	Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan 
	penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
	Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


						Pasal 32

(1)	Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi 
	kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam 
	sidang-sidang Pengadilan Pajak.

(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.


						Pasal 33

(1)	Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan 
	memutus Sengketa Pajak.

(2)	Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta 
	data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan 
	peraturan perundang-undangan yang berlaku.


						BAB IV
					      HUKUM ACARA

					     Bagian Pertama
					       Kuasa Hukum

						Pasal 34

(1)	Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih 
	kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

(2)	Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
	a.	Warga Negara Indonesia;
	b.	mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan 
		perpajakan;
	c.	persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3)	Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat 
	adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, 
	persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.


					        Bagian Kedua
					         	Banding

						Pasal 35

(1)	Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(2)	Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang 
	dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3)	Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu 
	dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.


						Pasal 36

(1)	Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

(2)	Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat 
	keputusan yang dibanding.

(3)	Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.

(4)	Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 
	35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya 
	dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% 
	(lima puluh persen).


						Pasal 37

(1)	Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

(2)	Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh 
	ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding 
	pailit.

(3)	Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, 
	pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak 
	yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran 
	usaha, atau likuidasi dimaksud.


						Pasal 38

Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang 
masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).


						Pasal 39

(1)	Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(2)	Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
	a.	penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang 
		dilaksanakan;
	b.	putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan 
		pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

(3)	Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
	tidak dapat diajukan kembali.


					         Bagian Ketiga
						Gugatan

						Pasal 40

(1)	Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(2)	Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 
	(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

(3)	Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

(4)	Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka 
	waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

(5)	Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari 
	terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

(6)	Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.


						Pasal 41

(1)	Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, sorang pengurus, atau kuasa hukumnya 
	dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, 
	atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

(2)	Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli 
	warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.

(3)	Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, 
	pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak 
	yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran 
	usaha, atau likuidasi dimaksud.


						Pasal 42

(1)	Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat diajukan surat 
	pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(2)	Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
	a.	penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang;
	b.	putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan 
		pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.

(3)	Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
	tidak dapat diajukan kembali.


						Pasal 43

(1)	Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban 
	perpajakan.

(2)	Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang 
	berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.

(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan 
	dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4)	Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila 
	terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat 
	dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan.


					      Bagian Keempat
					 Persiapan Persidangan

						Pasal 44

(1)	Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau 
	Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak 
	tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.

(2)	Dalam hal pemohon Banding mengirimkan Surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.


						Pasal 45

(1)	Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu:
	a.	3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian banding; atau
	b.	1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.

(2)	Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh 
	Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 
	(empat belas) hari sejak tanggal diterima.

(3)	Pemohonan Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak 
	dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau 
	Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4)	Salinan Surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikirimkan kepada terbanding atau 
	tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.

(5)	Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau penggugat tidak memenuhi 
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap 
	melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.


						Pasal 46

Pemohon Banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan 
guna memberikan keterangan lisan.


						Pasal 47

(1)	Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim atau Hakim Tunggal untuk 
	memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

(2)	Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Hakim sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan Sengketa Pajak.

(3)	Majelis atau Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersidang pada hari yang 
	ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.


						Pasal 48

(1)	Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam 
	jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding.

(2)	Dalam hal Gugatan, Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) 
	bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.


					        Bagian Kelima
				        Pemeriksaan dengan Acara Biasa

						Pasal 49

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.


						Pasal 50

(1)	Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

(2)	Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai 
	kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.

(3)	Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), 
	Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau 
	kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.


						Pasal 51

(1)	Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan 
	apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan 
	suami istri meskipun telah bercerai dengan seorang Hakim atau Panitera pada Majelis yang sama.

(2)	Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan 
	apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan 
	suami istri meskipun telah bercerai dengan pemohon Banding atau penggugat atau kuasa hukum.

(3)	Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
	harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan 
	dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali 
	dengan susunan Majelis dan/atau Panitera yang berbeda.

(4)	Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami istri sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun 
	setelah sengketa diputus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sengketa dimaksud disidangkan 
	kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.


						Pasal 52

(1)	Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera atau Panitera Pengganti wajib 
	mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung 
	atas satu sengketa yang ditanganinya.

(2)	Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan salah 
	satu atau pihak-pihak yang bersengketa.

(3)	Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat 
	(2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.

(4)	Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri 
	sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa 
	dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan Panitera, Wakil Panitera, atau 
	Panitera Pengganti yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) 
	tahun.

(5)	Dalam hal kepentingan langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
	diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (4), sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) 
	bulan terhitung sejak diketahuinya kepentingan dimaksud.


						Pasal 53

(1)	Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon Banding atau 
	penggugat untuk memberikan keterangan lisan.

(2)	Dalam hal pemohon Banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang 
	kepada pemohon Banding atau penggugat.


						Pasal 54

(1)	Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

(2)	Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan 
	pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat 
	Bantahan.

(3)	Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam 
	persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan 
	keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.


						Pasal 55

(1)	Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat 
	memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.

(2)	Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di 
	persidangan dan tidak diwakilkan.

(3)	Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil 
	putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.

(4)	Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah 
	dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi 
	sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi 
	dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan.

(5)	Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan 
	menjadi beban dari pihak yang meminta.


						Pasal 56

(1)	Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.

(2)	Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
	kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan 
	hubungan kerja dengan pemohon Banding/penggugat atau dengan terbanding/tergugat.

(3)	Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau 
	kepercayaannya.


						Pasal 57

(1)	Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
	adalah:
	a.	Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah 
		sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
	b.	Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
	c.	Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
	d	Orang sakit ingatan.

(2)	Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
	huruf a, huruf b, dan huruf c untuk didengar keterangannya.


						Pasal 58

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat menolak permintaan Hakim Ketua untuk 
memberikan keterangan.


						Pasal 59

Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan 
dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud 
ditiadakan.


						Pasal 60

(1)	Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.

(2)	Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan 
	sengketa, pertanyaan itu ditolak.


						Pasal 61

(1)	Apabila pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua 
	menunjuk ahli alih bahasa.

(2)	Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh pemohon Banding atau 
	penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan 
	sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji menurut agama atau 
	kepercayaannya.

(3)	Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam 
	sengketa dimaksud.


						Pasal 62

(1)	Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak 
	dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau 
	penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa.

(2)	Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil 
	sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

(3)	Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat 
	menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada 
	pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu 
	kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, 
	kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.


						Pasal 63

(1)	Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri 
	oleh terbanding atau tergugat.

(2)	Apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa 
	alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar 
	keterangannya tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

(3)	Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat 
	dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk mengambil sumpah 
	atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.


						Pasal 64

(1)	Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan 
	dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.

(2)	Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat 
	diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat.

(3)	Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat 
	dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan 
	tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.


					      Bagian Keenam
				    Pemeriksaan dengan Acara Cepat

						Pasal 65

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.


						Pasal 66

(1)	Pemeriksanaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
	a.	Sengketa Pajak tertentu;
	b.	Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
		ayat (2).
	c.	tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) 
		atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
	d.	sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan 
		Pajak.

(2)	Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak 
	yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
	ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau 
	ayat (6).


						Pasal 67

Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) 
dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.


						Pasal 68

Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan 
acara cepat.


					       Bagian Ketujuh
					         Pembuktian

						Pasal 69

(1)	Alat bukti dapat berupa:
	a.	surat atau tulisan;
	b.	keterangan ahli;
	c.	keterangan para saksi;
	d.	pengakuan para pihak; dan/atau
	e.	pengetahuan Hakim

(2)	Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.


						Pasal 70

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

a.	akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut 
	peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan 
	sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;

b.	akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang 
	bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau 
	peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;

c.	surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

d.	surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya 
	dengan banding atau Gugatan.


						Pasal 71

(1)	Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan 
	tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

(2)	Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) 
	tidak boleh memberikan keterangan ahli.


						Pasal 72

(1)	Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua 
	atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.

(2)	Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang 
	dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan 
	pengetahuannya.


						Pasal 73

Keterangan saksi dianggap sebagai alat atau bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang 
dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.


						Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima 
oleh Majelis atau Hakim Tunggal.


						Pasal 75

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan dinyakini kebenarannya.


						Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk 
sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
ayat (1).


					     Bagian Kedelapan
						Putusan

						Pasal 77

(1)	Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2)	Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

(3)	Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan 
	Pajak kepada Mahkamah Agung.


						Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.


						Pasal 79

(1)	Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila 
	dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.

(2)	Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai 
	kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang 
	tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.


						Pasal 80

(1)	Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
	a.	menolak;
	b.	mengabulkan sebagaian atau seluruhnya;
	c.	menambah Pajak yang harus dibayar;
	d.	tidak dapat diterima;
	e.	membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
	f.	membatalkan.

(2)	Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, 
	Banding, atau kasasi.


						Pasal 81

(1)	Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
	bulan sejak Surat Banding diterima.

(2)	Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) 
	bulan sejak Surat Gugatan diterima.

(3)	Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling 
	lama 3 (tiga) bulan.

(4)	Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling 
	lama 3 (tiga) bulan.

(5)	Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak 
	diputus dalam jangka waku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib 
	mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
	sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.


						Pasal 82

(1)	Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 
	sebagai berikut:
	a.	30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;
	b.	30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah 
		batas waktu pengajuan dilampaui.

(2)	Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
	66 ayat (1) huruf c berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam 
	jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan 
	salah satu pihak diterima.

(3)	Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan 
	merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, 
	berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding 
	atau Surat Gugatan diterima.

(4)	Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (3), pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan 
	yang berwenang.


						Pasal 83

(1)	Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2)	Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), putusan Pengadilan Pajak 
	tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan 
	kembali dalam sidang terbuka untuk umum.


						Pasal 84

(1)	Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:
	a.	kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
		YANG MAHA ESA";
	b.	nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon 
		Banding atau penggugat;
	c.	nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
	d.	hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
	e.	ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat 
		Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
	f.	pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam 
		persidangan selama sengketa itu diperiksa;
	g.	pokok sengketa;
	h.	alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
	i.	amar putusan tentang sengketa; dan
	j.	hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan 
		tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

(2)	Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan 
	putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan 
	kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) 
	tahun.

(3)	Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e tidak diperlukan dalam hal putusan 
	Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 
	(1) huruf c, huruf d, dan Pasal 66 ayat (2).

(4)	Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera.

(5)	Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan menandatangani, 
	putusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau 
	Hakim Tunggal.

(6)	Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua 
	dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.


						Pasal 85

(1)	Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala 
	sesuatu yang terjadi dalam persidangan.

(2)	Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera dan apabila 
	salah seorang dari mereka berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita Acara 
	Sidang.

(3)	Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan menandatangani, Berita Acara 
	Sidang ditandatangani oleh Ketua bersama salah seorang Panitera dengan menyatakan alasan 
	berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera.


					      Bagian Kesembilan
					     Pelaksanaan Putusan

						Pasal 86

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat 
yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.


						Pasal 87

Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran 
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


						Pasal 88

(1)	Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat 
	oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak 
	diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.

(2)	Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 
	(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

(3)	Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.


					       Bagian Kesepuluh
				        Pemeriksaan Peninjauan Kembali

						Pasal 89

(1)	Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat 
	diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

(2)	Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan 
	Pengadilan Pajak.

(3)	Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut 
	permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.


						Pasal 90

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan 
peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.


						Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a.	Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak 
	lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian 
	oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b.	Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui 
	pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

c.	Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali 
	yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

d.	Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 
	sebab-sebabnya; atau

e.	Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
	perundang-undangan yang berlaku.


						Pasal 92

(1)	Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
	diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana 
	memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)	Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
	ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah 
	sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3)	Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan 
	sejak putusan dikirim.


						Pasal 93

(1)	Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:
	a.	dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh 
		Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil 
		putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
	b.	dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh 
		Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil 
		putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

(2)	Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
	diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.


						BAB V
					KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 94

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

1.	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 
	Tahun 1997, menjadi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini.

2.	Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian 
	Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

3.	Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 
	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan 
	Pajak.

4.	Sekretaris Sidang pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Panitera pada Pengadilan 
	Pajak.

5.	Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat menyelesaikan 
	tugas sampai akhir masa jabatannya.

6.	Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, 
	tugas, dan wewenangnya disesuaikan dengan Undang-undang ini.


						Pasal 95

(1)	Banding atau Gugatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan belum 
	diputus, dalam hal:
	a.	tenggang waktu pengajuan Banding/Gugatannya telah berakhir sebelum berlakunya 
		Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak berdasarkan 
		Undang-undang Nomor 17 TAHUN 1997;
	b.	tenggang waktu pengajuan Banding/Gugatannya belum berakhir pada saat mulai 
		berlakunya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang ini;

(2)	Perkara Sengketa Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat 
	diajukan peninjauan kembali berdasarkan Undang-undang ini.


						BAB VI

					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 96

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 17 TAHUN 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2684) dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 97

Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Pengadilan Pajak.


						Pasal 98

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Disahkan di Jakarta
							pada tanggal 12 April 2002
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

								ttd

							MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

	ttd

BAMBANG KESOWO



		        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 27





					        PENJELASAN
						  ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
				   	  NOMOR 14 TAHUN 2002

						TENTANG

					     PENGADILAN PAJAK

UMUM

Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan 
ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak 
antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam 
penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan 
ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan 
potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh 
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 1997 tentang 
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui 
BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, 
dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa 
putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun 
demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan 
Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang 
pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek 
penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan 
sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh 
karena itu dalam Undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan 
Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung.

Selain itu, proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran 
terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon Banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas 
kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam hal 
Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan 
melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50% (lima puluh persen) kewajiban 
perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses peyelesaian sengketa perpajakan melalui 
Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan pajak. Pengadilan Pajak yang diatur dalam 
Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan 
yaitu:

1.	Sidang peradilan Pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu 
	dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon Banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan 
	tertutup, sedangkan pembacaan putusan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang 
	terbuka untuk umum.

2.	Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai 
	keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.

3.	Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.

4.	Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa 
	hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum 
	tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan 
	Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, 
	juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang 
	masih harus dibayar.

Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara 
tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Cukup jelas

Pasal 2

	Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
	Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, dan merupakan 
	Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
	Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan 
	Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 3

	Cukup jelas

Pasal 4

	Ayat (1)

		Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. 
		Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan 
		Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan 
		prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 5

	Cukup jelas

Pasal 6

	Cukup jelas

Pasal 7

	Wakil Ketua dapat lebih dari 1 (satu) didasarkan pada jumlah Sengketa Pajak yang harus 
	diselesaikan. Apabila jumlah Sengketa Pajak sudah tidak dapat ditangani oleh seorang Wakil Ketua, 
	diperlukan lebih dari 1 (satu) Wakil Ketua. Dalam hal Wakil Ketua lebih dari 1 (satu), tugas 
	tiap-tiap Wakil Ketua dapat disesuaikan dengan jenis Pajak, wilayah kantor perpajakan, dan/atau 
	jumlah Sengketa Pajak.

Pasal 8

	Cukup jelas

Pasal 9

	Cukup jelas

Pasal 10

	Cukup jelas

Pasal 11

	Cukup jelas

Pasal 12

	Cukup jelas

Pasal 13

	Ayat (1)

		Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus-menerus adalah sakit yang 
		menyebabkan penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugasnya dengan baik.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

Pasal 14

	Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan.
	Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila Hakim yang bersangkutan 
	karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan Pajak 
	merendahkan martabat Hakim.

	Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang 
	bersangkutan.

Pasal 15

	Cukup jelas

Pasal 16

	Cukup jelas

Pasal 17

	Cukup jelas

Pasal 18

	Cukup jelas

Pasal 19

	Cukup jelas

Pasal 20

	Cukup jelas

Pasal 21

	Cukup jelas

Pasal 22

	Cukup jelas

Pasal 23

	Yang dimaksud dengan "administrasi umum" adalah administrasi berkenaan dengan 
	penyelenggaraan sehari-hari perkantoran seperti kepegawaian, keuangan, peralatan, 
	atau perlengkapan.

Pasal 24

	Cukup jelas

Pasal 25

	Cukup jelas

Pasal 26

	Cukup jelas

Pasal 27

	Cukup jelas

Pasal 28

	Cukup jelas

Pasal 29

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Karena Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti merangkap tugas sebagai 
		Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti, pengangkatan dan pemberhentian 
		Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti sekaligus merupakan pengangkatan 
		dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti.

	Ayat (5)

		Cukup jelas

Pasal 30

	Cukup jelas

Pasal 31

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)	

		Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan 
		pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan 
		diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa 
		dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh 
		Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang 
		mengatur sedemikian.

	Ayat (3)	

		Cukup jelas

Pasal 32

	Cukup jelas

Pasal 33

	Ayat (1)

		Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya 
		dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat 
		diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan 
		lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut 
		kewenangan/kompetensi.
	
	Ayat (2)

		Biaya untuk mendatangkan pihak ketiga ditanggung oleh para pihak yang bersengketa yang 
		mengusulkan didatangkannya pihak ketiga tersebut.

Pasal 34

	Cukup jelas

Pasal 35

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan 
		diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding.

		Contoh:

		Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman 
		Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

	Ayat (3)

		Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), 
		dimaksudkan agar pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk 
		mempersiapkan Banding beserta alasan-alasannya.

		Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena 
		keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksud dapat 
		dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 36

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Dalam pengertian salinan termasuk fotokopi atau lembaran lainnya.

	Ayat (4)

		Cukup jelas

Pasal 37

	Cukup jelas

Pasal 38

	Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku 
	sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat 
	(1), yang kemudian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusul 
	dengan surat atau dokumen sehingga Banding dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
	maka tanggal penerimaan Surat Banding adalah tanggal diterima surat atau dokumen susulan 
	dimaksud.

Pasal 39

	Cukup jelas

Pasal 40

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)	

		Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luar 
		kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk 
		diperpanjang oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
		
		Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
		berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

	Ayat (5)

		Cukup jelas

	Ayat (6)

		Cukup jelas

Pasal 41

	Cukup jelas

Pasal 42

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Atas Gugatan yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak dan belum dilakukan 
		pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan dapat diajukan permohonan pencabutan.

	Ayat (3)

		Cukup jelas

Pasal 43

	Ayat (1)

		Selain tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan, Gugatan tidak menunda 
		atau menghalangi pelaksanaan kewajiban perpajakan penggugat.

	Ayat (2)

		Putusan sela dapat dikeluarkan atas pelaksanaan penagihan Pajak.

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Cukup jelas

Pasal 44

	Cukup jelas

Pasal 45

	Cukup jelas

Pasal 46

	Cukup jelas

Pasal 47

	Cukup jelas

Pasal 48

	Cukup jelas

Pasal 49

	Cukup jelas

Pasal 50

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Yang dimaksud dengan "kelengkapan" pada ayat ini, antara lain fotokopi putusan yang 
		dibanding atau digugat, sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan, antara lain, alasan 
		Banding atau Gugatan.

	Ayat (3)

		Cukup jelas

Pasal 51

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Jangka waktu 3 (tiga) bulan diperlukan untuk memberikan waktu yang memadai bagi 
		Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera untuk membela diri.

Pasal 52

	Ayat (1)

		Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung" adalah antara lain berkaitan dengan 
		hubungan kepemilikan secara langsung, misalnya seorang Hakim mempunyai saham 
		melebihi 25% (dua puluh persen) dari perusahaan yang mengajukan Banding atau 
		Gugatan.

		Yang dimaksud "kepentingan tidak langsung" adalah dengan mengikuti contoh di atas 
		apabila saham itu dimiliki oleh anak dari Hakim dimaksud.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Apabila kepentingan langsung atau kepentingan tidak langsung diketahui setelah 
		melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, putusan tetap sah.

	Ayat (5)

		Jangka waktu 3 (tiga) bulan diperlukan untuk memberikan waktu yang memadai bagi 
		Pengadilan Pajak untuk mengambil putusan.

Pasal 53

	Ayat (1)

		Terbanding atau tergugat yang dipanggil oleh Hakim Ketua wajib hadir dalam persidangan.

		Pemohon Banding atau penggugat dapat dipanggil oleh Hakim Ketua dan apabila dipanggil 
		yang bersangkutan wajib hadir dalam persidangan.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 54

	Cukup jelas

Pasal 55

	Cukup jelas

Pasal 56

	Ayat (1)

		Saksi dipanggil ke dalam sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang 
		sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua.

		Saksi yang sudah diperiksa tetap di dalam ruang sidang, kecuali atas permintaan sendiri, 
		atau atas permintaan saksi lain, atau atas permintaan pihak yang bersengketa yang 
		bersangkutan dapat meninggalkan ruang sidang dengan seizin Hakim Ketua.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

Pasal 57

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		keterangan tersebut diperlukan untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim yang 
		bersangkutan, dan pihak-pihak yang diminta keterangannya tidak perlu diambil sumpah atau 
		janji.

Pasal 58

	Cukup jelas


Pasal 59

	Cukup jelas

Pasal 60

	Cukup jelas

Pasal 61

	Cukup jelas

Pasal 62

	Cukup jelas

Pasal 63

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Yang dimaksud dengan "halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum", misalnya saksi 
		yang sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak dimungkinkannya hadir 
		dipersidangan.

		Hakim Ketua dapat menugaskan salah seorang Hakim Anggota untuk mengambil sumpah 
		atau janji.

Pasal 64

	Cukup jelas

Pasal 65

	Cukup jelas

Pasal 66

	Ayat (1)

		Yang dimaksud dengan "sengketa yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak" 
		sebagaimana dimaksud dalam huruf c, misalnya Gugatan pihak ketiga terhadap 
		pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 67

	Cukup jelas

Pasal 68

	Ketentuan pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat, 
	yaitu ketentuan mengenai pembukaan sidang, pengunduran diri dan penggantian Hakim Anggota 
	dan Panitera, ketentuan yang berkaitan dengan saksi, kerahasiaan dan ahli bahasa sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, 
	Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.

Pasal 69

	Ayat (1)

		Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal 
		sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan 
		alat bukti lain.

	Ayat (2)

		Keadaan yang diketahui oleh umum, misalnya:
		a.	derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawah tangan;
		b.	Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakan salah 
			satu identitas diri.

Pasal 70

	Cukup jelas

Pasal 71

	Cukup jelas

Pasal 72

	Cukup jelas

Pasal 73

	Cukup jelas
	
Pasal 74

	Cukup jelas

Pasal 75

	Cukup jelas

Pasal 76

	Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas 
	yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.
	
	Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, 
	penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, 
	tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

	Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau 
	Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

	Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru 
	yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau 
	penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 77

	Cukup jelas

Pasal 78

	Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan.

Pasal 79

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)
		
		Pencantuman pendapat Hakim Anggota yang berbeda dalam putusan Pengadilan Pajak, 
		dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan 
		pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis.

Pasal 80

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan 
		Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau 
		Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut 
		kewenangan/kompetensi.

Pasal 81

	Ayat (1)

		Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat 
		diberikan contoh sebagai berikut:

		Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 
		April 2003.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, 
		pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama.

	Ayat (4)

		Cukup jelas

	Ayat (5)

		Cukup jelas

Pasal 82

	Cukup jelas

Pasal 83

	Cukup jelas

Pasal 84

	Ayat (1)

		Yang dimaksud dengan identitas lainnya, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor 
		Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Kartu tanda Penduduk, atau Paspor.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Cukup jelas

	Ayat (5)

		Cukup jelas

	Ayat (6)

		Cukup jelas

Pasal 85

	Cukup jelas

Pasal 86

	Pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali putusan dimaksud 
	menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, putusan Pengadilan Pajak menyebabkan 
	Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih 
	harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan pembayar Pajak 
	untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud.

Pasal 87

	Cukup jelas

Pasal 88

	Cukup jelas

Pasal 89

	Cukup jelas

Pasal 90

	Cukup jelas

Pasal 91

	Cukup jelas

Pasal 92

	Cukup jelas

Pasal 93

	Cukup jelas

Pasal 94

	Angka 1

		Cukup jelas

	Angka 2

		Cukup jelas

	Angka 3

		Cukup jelas

	Angka 4

		Cukup jelas

	Angka 5

		Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim harus dipilih kembali.

	Angka 6

		Cukup jelas

Pasal 95

	Cukup jelas

Pasal 96

	Cukup jelas

Pasal 97

	Cukup jelas

Pasal 98

	Cukup jelas




		         TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4189
Peraturan Terkait

Historis Peraturan

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2358 kali - Dicetak 0 kali ›