Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 190

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Restitusi Pajak » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 190/PMK.03/2007

						TENTANG 

		            TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 
				   YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
		
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan, tentang Tata Cara 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan pajak yang seharusnya tidak terutang adalah
pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan
pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pada
pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.


						Pasal 2

(1)	Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas pajak yang seharusnya tidak
	terutang, pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
	surat permohonan.
(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang 
	pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.


						Pasal 3

(1)	Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yakni :
	a.	pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau
		dipungut;atau
	b.	pajak yang dipotong atau dipungut seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut,
	dan pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, Wajb Pajak yang
	melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan
	tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut.
(2)	Dalam hal kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
	terhadap Pajak Penghasilan, pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali
	oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan.
(3)	Dalam hal kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pajak
	Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kesalahan pemungutan tersebut 
	dapat diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dengan surat permohonan, sepanjang
	belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.


						Pasal 4

Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) atau ayat (3) dapat dilakukan melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau
pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan, dalam hal :
a.	pihak yang dipotong, atau dipungut orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b.	pihak yang dipotong atau dipungut subjek pajak luar negeri; atau
c.	terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungut.
kecuali Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan
antara lain karena pembubaran usaha.


						Pasal 5

(1)	Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang 
	diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
	permohonan tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
	atau berdomisili.
(2)	Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang
	diajukan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
	permohonan tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang 
	dipotong atau dipungut terdaftar.
(3)	Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang 
	diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
	permohonan tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak
	yang dipungut dikukuhkan.
(4)	Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
	diajukan oleh Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemotongan atau Pemungutan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan tersebut disampaikan ke kantor Direktorat 
	Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau
	Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan.
	

						Pasal 6

(1)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan
	oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilampiri,
	antara lain :
	a.	asli bukti pembayaran pajak;
	b.	perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;dan
	c.	alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(2)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan
	oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut atau Pengusaha Kena Pajak yang dipungut sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 3 harus dilampiri, antara lain :
	a.	asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
	b.	perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;dan
	c.	alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(3)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan
	oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang 
	melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilampiri, antara lain :
	a.	asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
	b.	perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
	c.	surat permohonan dan surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak
		yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
		pemungutan;dan
	d.	alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.


						Pasal 7

(1)	Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak
	yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
	Wajib Pajak diterima secara lengkap.
(2)	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila berdasarkan laporan
	hasil penelitian terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(3)	Apabila berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa
	tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan 
	secara tertulis.


						Pasal 8

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak setelah terlebih 
dahulu memperhitungkan dengan utang pajak.


						Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 732 kali - Dicetak 0 kali ›