Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 193

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Restitusi Pajak » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

Peraturan Menteri Keuangan No 193/PMK.03/2007 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 193/PMK.03/2007

						TENTANG 

	         BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH
		BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG
		     DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
		
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Jumlah 
Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Dapat Diberikan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN 
JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN 
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK


						Pasal 1

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak adalah :
a.	Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
b.	Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran
	usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
c.	Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah
	tertentu;atau
d.	Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
	dengan Jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.


						Pasal 2

Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang dapat diberikan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan 
pembukuan dengan :
a.	jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling
	banyak sama dengan batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan 
	menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
b.	jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dari 
	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);atau
c.	jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak 0,5% 
	(setengah persen) dari jumlah peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.


						Pasal 3

Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c yang dapat diberikan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengan :
a.	jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling
	banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dan
b.	jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dari 
	Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


						Pasal 4

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d yang dapat diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan :
a.	jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk suatu Masa
	Pajak paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);dan
b.	jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling banyak
	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).


						Pasal 5

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi 
persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penelitian atas :
a.	kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
b.	kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
c.	kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;dan
d.	kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dalam surat pemberitahuan
	perubahan alamat.


						Pasal 6

(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan
	pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat 
	Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan
	diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan
	diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai
(2)	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	tidak diterbitkan apabila hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran Surat Pemberitahuan
	tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam
	Surat Pemberitahuan atau dengan surat pemberitahuan perubahan alamat.
(3)	Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis.
	

						Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1181 kali - Dicetak 0 kali ›