Sabtu, 30 Agustus 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 38

Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003

Ditetapkan tanggal 14 Juli 2003

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Peraturan Pemerintah » 2003 Topik: Semua PPN » Peraturan Pemerintah » 2003 Topik: Semua PPN » Peraturan Pemerintah » 2003

			       PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 38 TAHUN 2003
 
						TENTANG
 
	 	     PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 
        TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN 
          JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 
				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian pembebasan Pajak 
Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak Tertentu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau 
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat 
	Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3984);

3.	Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak 
	Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak 
	Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 4064);

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 
TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA 
KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah, sehingga 
	keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 1

	Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
	adalah:

	1.	Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat 
		angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus 
		lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional 
		Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang 
		ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan 
		komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) 
		PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen 
		Pertahanan, TNI atau POLRI;

	2.	Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

	3.	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

	4.	Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, 
		kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat 
		keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh 
		Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan 
		Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan 
		Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

	5.	Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan 
		manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh 
		Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan 
		atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan 
		Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau 
		reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

	6.	Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta 
		prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan 
		komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api 
		Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk 
		perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) 
		Kereta Api Indonesia; dan

	7.	Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI 
		untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang 
		dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, 
		TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI."


2.	Ketentuan Pasal 2 angka 2, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga keseluruhan 
	Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 2

	Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
	Nilai adalah:

	1.	Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama 
		mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri 
		Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

	2.	Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat 
		angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus 
		lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau 
		POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi 
		oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

	3.	Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

	4.	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

	5.	Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, 
		kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat 
		keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan 
		oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, 	
		Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa 
		Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

	6.	Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan 
		manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan 
		digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan 
		untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk 
		oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian 
		jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga 
		Nasional;

	7.	Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta 
		prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia 
		dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) 
		Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan 
		untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) 
		Kereta Api Indonesia;

	8.	Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo 
		udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang 
		diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI."


3.	Ketentuan Pasal 3 angka 1 dan angka 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai 
	berikut:

						"Pasal 3

	Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
	Nilai adalah:

	1.	Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan 
		Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan 
		Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
		a.	Jasa persewaan kapal;
		b.	Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
		c.	Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;

	2.	Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
		a.	Jasa persewaan pesawat udara;
		b.	Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;

	3.	Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api 
		Indonesia;

	4.	Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

	5.	Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; 
		dan

	6.	Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka 
		penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung 
		pertahanan nasional."


3.	Menambah satu Pasal baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 4A

	(1)	Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, angka 
		5, dan angka 6 dan Pasal 2 angka 5, angka 6, dan angka 7 yang dibebaskan dari pengenaan 
		Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau 
		dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka 5 (lima) 
		tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan 
		wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan 
		penggunaannya atau dipindahtangankan.

	(2)	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pajak 
		Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

	(3)	Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 
		dapat dikreditkan."


						Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




								Ditetapkan di Jakarta
								pada tanggal 14 Juli 2003
								PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

									ttd

								MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

	ttd

BAMBANG KESOWO




	  	      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 79











					        PENJELASAN
						  ATAS

			       PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 38 TAHUN 2003
 
						TENTANG
 
	 	     PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 
        TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN 
          JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

UMUM

Pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan atau penyerahan Barang Kena 
Pajak Tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu diatur dalam Pasal 16B Undang-undang Nomor 
8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, yang diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak 
dan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dalam 
pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, dalam rangka memberikan keadilan dan 
kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tersebut yang 
meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.	Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu untuk keperluan TNI atau POLRI yang atas impor dan 
	penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu alat angkutan di darat, kendaraan patroli dan 
	suku cadang dari senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di 
	udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan 
	khusus lainnya, serta memberikan kemudahan kepada Departemen Pertahanan seperti yang diberikan 
	kepada TNI atau POLRI karena Departemen Pertahanan juga melakukan impor dan pembelian Barang 
	Kena Pajak Tertentu yang serupa. Di samping itu, juga memberikan kemudahan kepada pihak lain 
	yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan pengadaan Barang 
	Kena Pajak Tertentu yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
	angka 1 dan Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah ini.

2.	Memberikan perlakuan yang sama kepada Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional dan 
	Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional untuk 
	melakukan impor atau pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
	angka 4 dan Pasal 2 angka 5 Peraturan Pemerintah ini dan perlakuan yang sama terhadap 
	pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah ini.

3.	Memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan Udara Niaga 
	Nasional untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu berupa suku cadang serta 
	peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang digunakan dalam rangka pemberian 
	jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.

4.	Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan, yaitu 
	komponen atau bahan yang diimpor atau diserahkan kepada pihak yang telah ditunjuk oleh 
	PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, 
	peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh 
	PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 angka 
	7 Peraturan Pemerintah ini.

5.	Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan, yaitu 
	suku cadang dari peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah 
	Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, dan memberi 
	kemudahan kepada Departemen Pertahanan seperti yang diberikan kepada TNI, serta memberikan 
	kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk melakukan 
	pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 angka 8 Peraturan Pemerintah ini.

6.	Perubahan terhadap pihak yang menyerahkan jasa dalam rangka tersedianya data batas dan photo 
	udara wilayah Negara Republik Indonesia, yang semula dilaksanakan hanya oleh TNI, diubah sehingga 
	menjadi dapat dilaksanakan oleh siapapun sepanjang diserahkan kepada Departemen Pertahanan 
	atau TNI.

7.	Perubahan redaksi pada Pasal 1 angka 7, Pasal 2 angka 8 dan Pasal 3 angka 8, yaitu dengan 
	menambahkan kalimat "untuk mendukung pertahanan nasional" hal ini sesuai yang tercantum dalam 
	Penjelasan Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
	dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, pada ketentuan mengenai impor dan atau penyerahan 
	peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik 
	Indonesia, dan jasa penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia.

8.	Menambahkan ketentuan baru, yaitu mengenai sanksi atas Barang Kena Pajak Tertentu yang 
	dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ternyata digunakan tidak sesuai dengan 
	tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.


PASAL DEMI PASAL

Pasal I

	Yang dimaksud dengan alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air termasuk didalamnya 
	adalah kapal perang dan yang dimaksud dengan alat angkutan di udara termasuk didalamnya adalah 
	Pesawat Tempur. Sedangkan yang dimaksud dengan alat angkutan di darat adalah kendaraan 
	angkutan pasukan.

	Yang dimaksud pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI adalah perusahaan 
	berbadan hukum Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan 
	pengadaan senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, 
	alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus 
	lainnya untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.

Pasal II

	Cukup jelas




			TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4302
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 286 kali - Dicetak 0 kali ›