Sabtu, 29 Nopember 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 61

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.016/1996

Ditetapkan tanggal 9 Februari 1996

BANTUAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Keputusan Menteri Keuangan » 1996 Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Keputusan Menteri Keuangan » 1996 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 1996

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 61/KMK.016/1996

						TENTANG 

	    BANTUAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRA SEJAHTERA 
				          DAN KELUARGA SEJAHTERA I

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa sehubungan dengan telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 90 TAHUN 1995 tentang 
	Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera 
	dan Keluarga Sejahtera I, maka dipandang perlu untuk mengatur Badan Usaha Milik Negara yang 
	mempunyai laba atau penghasilan setelah Pajak Penghasilan yang diperolehnya dalam 1 (satu) tahun 
	pajak berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas membantu Keluarga Prasejahtera dan 
	Keluarga Sejahtera I.
b.	bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan 
	Keputusan Menteri Keuangan tentang Bantuan Badan Usaha Milik Negara untuk pembinaan Keluarga 
	Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Mengingat :

1.	Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
	Nomor 388/M Tahun 1995;
2.	Keputusan Presiden Nomor 90 TAHUN 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang 
	Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I (Lembaran Negara Tahun 
	1995 Nomor 88);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.04/1996 tanggal 15 Januari 1996 tentang Penyetoran dan 
	Pemberitahuan Bantuan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

				      	     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANTUAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 
UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I.


						Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah :
a.	Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara;
b.	Badan Usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara tetapi statusnya disamakan dengan 
	BUMN yaitu :
	1).	BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
	2).	BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan BUMN lainnya;
	3).	BUMN yang merupakan patungan antara BUMN dengan BUMN lainnya.


						Pasal 2

(1)	Setiap Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai laba atau penghasilan setelah pajak sebesar 
	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas dalam 1 (satu) tahun pajak diwajibkan untuk 
	membantu pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

(2)	Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan sebesar 2% (dua persen) 
	dari laba atau penghasilan setelah pajak untuk setiap tahun buku.


						Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetorkan kepada rekening Yayasan Dana Sejahtera 
mandiri pada Bank BNI melalui bank persepsi dengan mempergunakan formulir yang biasa pada bank yang 
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.04/1996 tentang 
Penyetoran Dan Pemberitahuan Bantuan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.


						Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 97 kali - Dicetak 0 kali ›