Rabu, 22 Oktober 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 13

Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 1985

Ditetapkan tanggal 27 Desember 1985

BEA METERAI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Bea Meterai » Undang-Undang » 1985

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 13 TAHUN 1985

					           TENTANG

					        BEA METERAI

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa Pembangunan Nasional menuntut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan 
	menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan 
	dalam negeri, hal mana merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai 
	tujuan Pembangunan Nasional;

b.	bahwa Bea Meterai yang selama ini dipungut berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 
	(Zegelverordening 1921) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan 
	di Indonesia;

c.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diadakan pengaturan kembali tentang Bea 
	Meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat;

d.	bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu dikeluarkan undang-undang baru 
	mengenai Bea Meterai yang menggantikan Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921);

Menimbang	:

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

					Dengan persetujuan
			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

					   MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).

Menetapkan	:

UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI


						BAB I
					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

(1)	Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang
	ini.

(2)	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

	a.	Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud 
		tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang 
		berkepentingan;

	b.	Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh 
		Pemerintah Republik Indonesia;

	c.	Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula 
		parap, teraan atau cap tandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tanda 
		lainnya sebagai pengganti tandatangan;

	d.	Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh 
		Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterai-nya belum dilunasi 
		sebagaimana mestinya;

	e. 	Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas 
		melayani permintaan pemeteraian kemudian.


						BAB II
			   OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI

						Pasal 2

(1)	Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

	a.	Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan 
		sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat 
		perdata;

	b.	akta-akta notaris termasuk salinannya;

	c.	akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;

	d.	surat yang yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) :
		1)	yang menyebutkan penerimaan uang;
		2)	yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening 
			di bank;
		3)	yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
		4)	yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah 
			dilunasi atau diperhitungkan;

	e.	surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih 
		dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

	f.	efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari 
		Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2)	Terhadap dokumen sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan 
	huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

(3)	Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan 
	digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan:
	a.	surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
	b.	surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika 
		digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;

(4)	Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, yang 
	mempunyai harga nominal lebih dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari 
	Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp.500,- (lima ratus rupiah) 
	dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terhutang 
	Bea Meterai.


						Pasal 3

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan 
harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya 
enam kali atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.


						Pasal 4

Tidak dikenakan Bea Meterai atas :

a.	dokumen yang berupa :
	1)	surat penyimpanan barang;
	2)	konosemen;
	3)	surat angkutan penumpang dan barang;
	4)	keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
		angka 1), angka 2), dan angka 3);
	5)	bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
	6)	surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
	7)	surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud 
		dalam angka 1) sampai angka 6).

b.	segala bentuk Ijazah;

c.	tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada 
	kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan 
	pembayaran itu;

d.	tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;

e.	kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan 
	itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;

f.	tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

g.	dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh 
	bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;

h.	surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;

i.	tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.


						Pasal 5

Saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal :
a.	dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan;
b.	dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen 
	itu dibuat;
c.	dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.


						Pasal 6

Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, 
kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.


						BAB III
			BENDA METERAI, PENGGUNAAN, DAN CARA PELUNASANNYA
						
						Pasal 7

(1)	Bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, 
	pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2)	Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara :
	a.	menggunakan benda meterai;
	b.	menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3)	Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang 
	dikenakan Bea Meterai.

(4)	Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.

(5)	Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan 
	dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas 
	dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

(6)	Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas 
	semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

(7)	Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.

(8)	Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas 
	meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas 
	tidak bermeterai.

(9)	Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak 
	dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.


						Pasal 8

(1)	Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang 
	dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) 
	dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.

(2)	pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melunasi Bea 
	Meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian-kemudian.


						Pasal 9

Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea Meterai 
yang terhutang dengan cara pemeteraian-kemudian.


						Pasal 10

Pemeteraian-kemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 8, dan
Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang tetapkan oleh Menteri Keuangan.


						BAB IV
					KETENTUAN KHUSUS
						
						Pasal 11

(1)	Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, 
	masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :
	a.	menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya atau 
		kurang dibayar;
	b.	meletakan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan 
		tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
	c.	membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea 
		Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
	d.	memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar 
		sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya 

(2)	Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan 
	sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


						Pasal 12

Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut Undang-undang ini 
daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.


						BAB V
					  KETENTUAN PIDANA

						Pasal 13

Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

a.	barangsiapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan 
	memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai;

b.	barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukan 
	ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

c.	barangsiapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan 
	untuk dijual atau dimasukan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, 
	tanda-tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan 
	seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan 
	melawan hak;

d.	barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan 
	untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai.


						Pasal 14

(1)	Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
	ayat (2) huruf b tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
	7 (tujuh) tahun.

(2)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.


						BAB VI
					KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 15

(1)	Atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bea Meterainya yang dibuat sebelum 
	Undang-undang ini berlaku, bea meterainya tetap terhutang berdasarkan aturan Bea 
	Meterai 1921 (Zegelverordening 1921).

(2)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 16

Selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan 
berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) yang tidak bertentangan dengan 
Undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 
tanggal 31 Desember 1988.


						BAB VII
					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 17

Pelaksanaan Undang-undang ini selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.


						Pasal 18

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia




							Disahkan di Jakarta 
							pada tanggal 27 Desember 1985
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

								     ttd

								SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

	ttd

SUDHARMONO, S.H.




		       LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 69






					      PENJELASAN
						ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 13 TAHUN 1985

					           TENTANG

					        BEA METERAI

UMUM

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua Warga Negara untuk 
berperan serta dalam pembangunan Nasional.

Salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi 
kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang 
digunakan.

Pengaturan pengenaan bea Meterai selama ini yang terdapat dalam Aturan Bea Meterai 1921 
(Zegelverordening 1921) (staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), 
yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No 7 Tahun 1969 (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 38) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan 
di Indonesia sehingga perlu disederhanakan.

Untuk itu Undang-undang ini tidak lagi mencantumkan Bea Meterai menurut luas kertas dan Bea Meterai
sebanding melainkan hanya Bea Meterai tetap yang besarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 
Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Selanjutnya untuk kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan Bea Meterai maka pelunasannya cukup 
dilakukan dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai, sehingga masyarakat tidak perlu 
lagi datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Menyetor 
(SKUM).

Yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini, 
yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

Untuk melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar beserta dendanya (jika ada) dilakukan 
dengan cara pemeteraian kemudian (nexegeling).


PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

	ayat (1)

		Cukup jelas.

	Ayat (2)

		Cukup jelas.

Pasal 2

	Ayat (1)

		Huruf a

			Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, 
			dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau 
			surat-surat yang dipegangnya.

			Yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, 
			surat hibah, surat pernyataan.

		Huruf b

			Cukup jelas.

		Huruf c

			Cukup jelas.

		Huruf d, huruf e, dan huruf f

			Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut dalam huruf d, huruf e, dan 
			huruf f ini juga dimaksudkan jumlah uang ataupun harga nominal yang 
			dinyatakan dalam mata uang asing.

			Untuk menentukan nilai rupiahnya maka jumlah uang atau harga nominal 
			tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
			yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah 
			dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan Bea Meterai.

	Ayat (2)

		Cukup jelas.

	Ayat (3)

		Ayat ini dimaksudkan untuk mengenakan Bea Meterai atas surat-surat yang semula 
		tidak kena Bea Meterai, tetapi karena kemudian digunakan sebagai alat pembuktian 
		di muka pengadilan maka lebih dahulu harus dilakukan pemeteraian-kemudian.

		Huruf a

			Surat-surat biasa yang dimaksud dalam huruf a ayat ini dibuat tidak untuk tujuan 
			sesuatu pembuktian misalnya seseorang mengirim surat biasa kepada orang 
			lain untuk menjualkan sebuah barang.
			
			Surat semacam ini pada saat dibuat tidak kena Bea Meterai, tetapi apabila 
			kemudian dipakai sebagai alat pembuktian dimuka Pengadilan, maka terlebih 
			dahulu dilakukan pemeteraian-kemudian.

			Surat-surat kerumahtanggaan misalnya daftar barang. 
			Daftar ini dibuat tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, 
			oleh karena itu tidak dikenakan Bea Meterai.

			Apabila kemudian ada sengketa dan daftar harga barang ini digunakan sebagai 
			alat pembuktian, maka daftar harga barang ini terlebih dahulu dilakukan 
			pemeteraian-kemudian.

		Huruf b

			Surat-surat yang dimaksud dalam huruf b ayat ini ialah surat-surat yang karena 
			tujuannya tidak dikenakan Bea Meterai, tetapi apabila tujuannya kemudian 
			diubah maka surat yang demikian itu dikenakan Bea Meterai.

			Misalnya tanda penerimaan tidak dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian 
			tanda penerimaan uang tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka 
			Pengadilan, maka tanda penerimaan uang tersebut harus dilakukan 
			pemeteraian-kemudian terlebih dahulu.

	Ayat (4)

		Lihat penjelasan ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 3

	Cukup jelas

Pasal 4

	Huruf a

		Angka 1

			Cukup jelas.

		Angka 2

			Cukup jelas

		Angka 3

			Cukup jelas

		Angka 4

			Cukup jelas

		Angka 5

			Cukup jelas

		Angka 6

			Cukup jelas

		Sebagai contoh surat perjanjian jual beli.
		Bea Meterai terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut.

	Huruf c

		Cukup jelas


Pasal 5

	Huruf a

		Saat terhutang Bea Meterai atas dokumen yang termasuk pada huruf a, adalah pada 
		saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, 
		bukan pada saat ditandatangani, misalnya kuintansi, cek, dan sebagainya.

	Huruf b

		Saat terhutang Bea Meterai atas dokumen yang termasuk pada huruf b, adalah pada saat 
		dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari 
		yang bersangkutan. Sebagai contoh surat perjanjian jual beli. Bea Meterai terhutang pada 
		saat ditandatanganinya perjanjian tersebut. 

	Huruf c

		Cukup jelas

Pasal 6

	Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terhutang oleh penerima 
	kuitansi.

	Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah 
	tangan, maka masing-masing pihak terhutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya.

	Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terhutang baik atas asli 
	sahih yang disimpan oleh Notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang 
	bersangkutan terhutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang 
	dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
	
	Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terhutang 
	oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut.

Pasal 7

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Pada umumnya Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan benda meterai menurut 
		tarif yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

		Disamping itu dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat ditetapkan cara lain bagi 
		pelunasan Bea Meterai, misalnya membubuhkan tanda-tera sebagai pengganti benda 
		meterai di atas dokumen dengan mesin-teraan, sesuai dengan peraturan 
		perundang-undangan yang ditentukan untuk itu.

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Cukup jelas

	Ayat (5)

		Yang sejenis dengan tinta misalnya pensil tinta, ballpoint dan sebagainya.

	Ayat (6)

		Cukup jelas

	Ayat (7)

		Ayat ini menegaskan bahwa sehelai kertas meterai hanya dapat digunakan untuk sekali 
		pemakaian, sekalipun dapat saja terjadi tulisan atau keterangan yang dimuat dalam 
		kertas meterai tersebut hanya menggunakan sebagian saja dari kertas meterai.

		Andaikata bagian yang masih kosong atau tidak terisi tulisan atau keterangan, akan 
		dimuat tulisan atau keterangan lain, maka atas pemuatan tulisan atau keterangan lain 
		tersebut terhutang Bea Meterai tersendiri yang besarnya disesuaikan dengan besarnya 
		tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

		Jika sehelai kertas meterai karena sesuatu hal tidak jadi digunakan dan dalam hal ini 
		belum ditandatangani oleh pembuat atau yang berkepentingan, sedangkan dalam kertas 
		meterai telah terlanjur ditulis dengan beberapa kata atau kalimat yang belum merupakan 
		suatu dokumen yang selesai dan kemudian tulisan yang ada pada kertas meterai 
		tersebut dicoret dan dimuat tulisan atau keterangan baru maka kertas meterai yang 
		demikian dapat digunakan dan tidak perlu dibubuhi meterai lagi.

	Ayat (8)

		Cukup jelas

	Ayat (9)

		Cukup jelas

Pasal 8

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 9

	Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan Bea Meterai sepanjang tidak digunakan di 
	Indonesia.

	Jika dokumen tersebut hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi meterai terlebih dahulu 
	yang besarnya sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan cara 
	pemeteraian-kemudian tanpa denda.
	
	Namun apabila dokumen tersebut baru dilunasi Bea Meterainya sesudah digunakan, maka 
	pemeteraian-kemudian dilakukan berikut dendanya sebesar 200% (dua ratus persen).

Pasal 10

	Cukup jelas

Pasal 11

	Cukup jelas

Pasal 12

Ditinjau dari segi kepastian hukum daluwarsa 5  lima) tahun dihitung sejak tanggal dokumen 
dibuat, berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kuitansi.

Pasal 13

	Cukup jelas

Pasal 14

	Ayat (1)
	
		Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tanpa 
		izin Menteri Keuangan, akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang 
		menggunakannya, dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi Negara.

		Oleh karena itu harus dikenakan sanksi pidana berupa hukuman setimpal dengan 
		kejahatan yang diperbuatnya.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 15

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 16

	Cukup jelas

Pasal 17

	Cukup jelas

Pasal 18

	Cukup jelas




		      TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3313
Peraturan Terkait

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1277 kali - Dicetak 0 kali ›