Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 80

Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Pemerintah » 2007 Topik: KUP Umum » Peraturan Pemerintah » 2007 Topik: Subjek Pajak » Peraturan Pemerintah » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Pemerintah » 2007

 			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 80 TAHUN 2007

						TENTANG

		TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN 
			UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
	        UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
			TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
	2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
	dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA 
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007.


						BAB I
					  KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
	pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan perpajakan.
2.	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak 
	atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil 
	Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui 
	maupun yang tidak disetujui.
3.	Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
	2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
	dan Tata Cara Perpajakan.


						BAB II
			   NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WANITA KAWIN
		     SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN

					      Bagian Kesatu
			        Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wanita Kawin

						Pasal 2

(1)	Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal
	Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajajk dan 
	kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2)	Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap wanita kawin
	yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau 
	dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
(3)	Wajita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 
	peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan
	penghasilan dan harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan
	kewajiban perpajakan suaminya.
(4)	Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi
	kewajiban perpajakan suaminya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi
	wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


					       Bagian Kedua
					 Surat Pemberitahuan

						Pasal 3

(1)	Wajib Pajak dengan kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan 
	tindakan pemeriksaan, dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 
	menyampaikan pernyataan tertulis.
(2)	Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan
	yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan.
(3)	Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi
	atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 
	sebelum daluwarsa penetapan.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan diatur dengan Peraturan
	Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 4

(1)	Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan. dalam hal 
	Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
	Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun
	Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah 
	dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)
	Undang-Undang, dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
(2)	Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan rugi fiskal
	berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah
	disediakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang 
	bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
(3)	Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah
	menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
	Banding, atau Putusan Peninjauan kembali.
(4)	Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak tanggal stempel pos pengiriman, atau dalam hal diterima secara
	langsung, jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, Surat
	Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
	kembali oleh Wajib Pajak.
(5)	Dalam hal Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memperhitungkan rugi fiskal menurut surat ketetapan pajak, surat
	Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
	Kembali dalam penerbitan surat ketetapan pajak.
(6)	Apabila Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga)
	bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali kompensasi
	kerugian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan secara jabatan berdasarkan rugi fiskal sesuai dengan
	surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, 
	atau Putusan Peninjauan Kembali.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan diatur dengan
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


					       Bagian Ketiga
				      Pengungkapan Ketidakbenaran

						Pasal 5

(1)	Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai
	ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang sepanjang
	mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi 
	Negara Republik Indonesia.
(2)	Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani  oleh Wajib Pajak dan
	dilampiri dengan :
	a.	penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format
		Surat Pemberitahuan;
	b.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; dan
	c.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%
		(seratus lima puluh persen).
(3)	Terhadap Wajib Pajak yang telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dan sekaligus 
	melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dilakukan penyidikan, sepanjang tidak ditemukan
	data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh Wajib Pajak
	diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 6

(1)	Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran 
	pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang, sepanjang pemeriksa pajak belum
	menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
(2)	Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib
	Pajak dan dilampiri dengan :
	a.	penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam 
		format Surat Pemberitahuan;
	b.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
	c.	Surat Storan Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
		50% (lima puluh persen).
(3)	Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan 
	tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut
	beserta pelunasan pajak yang telah dibayar.
(4)	Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuktikan bahwa pengungkapan
	ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ternyata tidak 
	mencerminkan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan
	yang sebenarnya tersebut.
(5)	Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penerbitan
	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
	b dan huruf c tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.
(6)	Pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan sanksi
	administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diperhitungkan 
	sebagai pembayaran atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan 
	permohonan Wajib Pajak.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidak
	benaran pengisian Surat Pemberitahuan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						BAB III
				        PENETAPAN DAN KETETAPAN

						Pasal 7

(1)	Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
	Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
	Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :
	a.	hasil Penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
		Undang-Undang;
	b.	hasil Pemeriksaan terhadap :
		1)	Surat Pemberitahuan; atau
		2)	Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat
			Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
			Undang-Undang, dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak 
			disampaikan  pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
	c.	hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap :
		1)	Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Undang-
			Undang;
		2)	Wajib Pajak badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan karena tidak
			memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang, tetapi tidak 
			ditemukan bukti permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
			perpajakan.
(2)	Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :
	a.	risalah mengenai data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat
		Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-
		Undang dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada 
		waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
	b.	risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporan
		sumir dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya 
		indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
	c.	risalah mengenai temuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal penyidikan
		dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang;
	d.	Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang 
		dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang
		dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
(3)	Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan
	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan yang 
	telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan
	tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada
	pendapatan negara.


						Pasal 8

(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
	berdasarkan :
	a.	hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mngakibatkan 
		penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap; atau
	b.	hasil Penelitian atasan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
		terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
		atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
(2)	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan
	ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
	setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
(3)	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan
	Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
	setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
(4)	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan 
	Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga diterbitkan setelah jangka waktu 5
	(lima) tahun terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun 
	Pajak, atau Tahun Pajak.


						Pasal 9

(1)	Jumlah pajak yang tidak kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau ayat (3) ditambah sanksi administrasi berupa
	kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.
(2)	Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% 
	(empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.


						Pasal 10

Direktur Jenderal Pajak tersebut menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan hasil Pemeriksaan 
terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah
pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.


						Pasal 11

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berdasarkan :
a.	hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang terdapat kelebihan pembayaran pajak yang 
	seharusnya tidak terutang;
b.	hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang 
	dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
	(1) Undang-Undang; atau
c.	hasil Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang 
	dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.


						Pasal 12

(1)	hasil Penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
	7, Pasal 8, Pasal 10. dan Pasal 11, dituangkan dalam Laporan Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan,
	atau Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(2)	Berdasarkan Laporan Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan. atau Laporan Pemeriksaan Bukti 
	Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat nota penghitungan.
(3)	NOta penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
	tanggal Laporan Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(4)	Berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dengan 
	penerbitan surat Ketetapan pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembuatan nota
	penghitungan.


						Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.


						Pasal 14

(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk
	Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan
	Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data
	dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
(2)	Direktu Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk
	Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor 
	Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, apabila setelah penghapusan
	Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/
	atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
(3)	Surat Ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
	ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau 
	berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana
	karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat
	mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
	memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan
	Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan 
	Peraturan Menteri Keuangan.


						Pasal 15

(1)	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding setelah menerima 
	Putusan Banding.
(2)	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali setelah
	menerima Putusan Peninjauan Kembali.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding 
	atau Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali diatur dengan Peraturan Direktur 
	Jenderal Pajak.


						BAB IV
				     PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

						Pasal 16

(1)	Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain 
	termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program
	aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau 
	tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa
	dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan
	dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan 
	kelaziman usaha.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
	Keuangan.


						Pasal 17

(1)	Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
	a.	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan
		dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
		pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
	b.	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan 
		memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
	c.	memberikan keterangan lain yang diperlukan.
(2)	Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
(3)	Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang diperiksa
	tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat dihitung 
	besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(4)	Dalam hal Wajib Pajak badan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (2) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, terhadap Wajib Pajak 
	diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.


						Pasal 18

(1)	Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang pemeriksaannya dilaksanakan tanpa melalui 
	prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang dapat dibatalkan
	oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2)	Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
	proses pemeriksaannya dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan
	Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.


						 BAB V
				KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN,
				      PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN

					        Bagian Kesatu
					           Keberatan

						Pasal 19

(1)	Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan
	Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang
	isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi
	pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak.
(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah
	pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) 
	dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak
	kurang Bayar.
(3)	Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak tidak 
	dapat mengajukan :
	a.	keberatan;
	b.	pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
	c.	pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.


						Pasal 20

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
	a.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
	b.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
	c.	Surat Ketetapan Pajak Nihil;
	d.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
	e.	Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan.
(2)	Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
	mengajukan permohonan :
	a.	pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang
		terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi
		tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
	b.	pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
	c.	pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :
		1.	penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;atau
		2.	pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
(3)	Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal
	Pajak sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
(4)	Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal
	Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
	pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


						Pasal 21

(1)	Dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
	sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
	keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(2)	Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) juga dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan
	Wajib Pajak menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.


					        Bagian Kedua
					          Pembetulan

						Pasal 22

(1)	Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan
	surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
	Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,
	Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
	Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
	tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
	undangan perpajakan.
(2)	Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
	a.	kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau
		pembagian suatu bilangan;atau
	b.	kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat 
		Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan.
(3)	Terhadap Pajak Pertambahan Nilai, pembetulan kekeliruan dalam pengkreditan pajak hanya dapat
	dilakukan apabila terdapat perbedaan Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak dan Pajak Masukan
	tersebut tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara pembetulan diatur dengan atau berdasarkan 
	Peraturan Menteri Keuangan.


					        Bagian Ketiga
			        Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

						Pasal 23

(1)	Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
	a.	mengurangkan atau mengapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 
		yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal 
		sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahnnya:
	b.	mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
	c.	mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
		Undang-Undang, yang tidak benar;atau
	d.	membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang 
		dilaksanakan tanpa :
		1.	penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
		2.	Pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
(2)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
	apabila :
	a.	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak;atau
	b.	Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur
		Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)	Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan
	keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 20 ayat (3)
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, penghapusan, dan pembatalan diatur dengan
	atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


						BAB VI
					    IMBALAN BUNGA

						Pasal 24

(1)	Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan
	sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak 
	Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan 
	kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan 
	pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per 
	bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2)	Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sehubungan
	dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar dikabulkan sebagian atau
	seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A
	Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
	sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(3)	Apabila terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau
	Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga 
	menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-
	Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
	(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(4)	Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 14 aya (4) Undang-Undang dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
	19 ayat (1) Undang-Undang berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat
	Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, 
	Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh 
	permohonan Wajib Pajak.
(5)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap :
	a.	kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
		Peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak
		Kurang Bayar Tambahan yang seluruhnya disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil 
		Pemeriksaan dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
	b.	kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
		Peninjauan Kembali atas sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak
		Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam
		Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, 
		permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat
		Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
(6)	Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 
	ketentuan sebagai berikut :
	a.	dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Surat 
		Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;
	b.	dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila
		terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah 
		Agung;
	c.	dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan
		apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah
		Agung.


						BAB VII
					         PENAGIHAN

						Pasal 25

(1)	Ketentuan mengenai jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 9 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal
	26 ayat (3) Undang-Undang termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
(2)	Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan
	Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2) juga diterbitkan akibat Putusan
	Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan pembayaran atas pajak yang seharusnya
	tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


						Pasal 26

Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, jangka waktu hak 
mendahulu selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b Undang-Undang,
dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir.


						Pasal 27

(1)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak nengajukan permohonan banding, pelunasan 
	atas jumlah pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a)
	Undang-Undang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
	Keberetan.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum 
	dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) Undang-Undang dilakukan paling
	lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
(3)	Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan
	Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama
	1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
	ayat (3) Undang-Undang.
(4)	Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu menyetujui seluruh jumlah pajak
	yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak
	yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan
	pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3a) Undang-Undang.
(5)	dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pajak yang masih harus dibayar
	tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
(6)	Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
	tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(7)	Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar
	dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat 
	Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 
	tempo pengajuan keberatan.
(8)	Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar
	dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding
	atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah
	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan permohonan banding.
(9)	Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar
	dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas
	keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 
	(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan
	Banding.
(10)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih 
	harus dibayar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


						BAB VIII
				KUASA WAJIB PAJAK DAN RAHASIA JABATAN

						Pasal 28

(1)	Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan 
	memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)	Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan
	pajak.
(3)	Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
	a.	menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
	b.	memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
	c.	memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
	d.	telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
		dan
	e.	tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
(4)	Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedik memuat :
	a.	nama, alamat, dan tandatangan diatas materai serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib 
		Pajak pemberi kuasa;
	b.	nama, alamat, dan tandatangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa;dan
	c.	hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.


						Pasal 29

(1)	Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima
	dari Wajib Oajak kepada orang lain.
(2)	Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, dengan 
	surat penunjukan, seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk 
	menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau
	dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
(3)	Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
	harus menyerahkan surat penunjukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada saat 
	melaksanakan tugasnya.


						Pasal 30

(1)	Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib 
	Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b.
(2)	Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang kuasa wajib
	mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3)	Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan
	kepadanya apabila dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya :
	a.	melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
	b.	menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;atau
	c.	dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.


						Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang dapat ditunjuk sebagai 
kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.


						Pasal 32

(1)	Setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
	diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya.
(2)	Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau 
	tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supaya memberikan keterangan dan/atau 
	memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk dalam
	izin tertulis Menteri Keuangan tersebut.
(3)	Pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
	a.	hanya dapat meminta keterangan dan/atau bukti tertulis mengenai keterangan dan/atau bukti 
		tertulis yang tercantum dalam izin tertulis Menteri Keuangan;
	b.	wajib merahasiakan segala keterangan dan/atau bukti tertulis yang diketahui atau diperoleh
		dari Pejabat dan/atau Tenaga Ahli;dan
	c.	hanya dapat memanfaatkan keterangan dan/atau bukti tertulis sesuai dengan tujuan 
		diajukannya permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.
(4)	Apabila pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar ketentuan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak tertentu tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan.
(5)	Pejabat dan/atau tenaga ahli yang memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari 
	atau tentang Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan perpajakan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dan ayat (2).
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli
	diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.


						BAB IX
					KETENTUAN LAIN-LAIN
	
						Pasal 33

(1)	Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
	Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi
	lebih besar diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan
	kekurangan pembayaran pajak.
(2)	Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok
	Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak
	2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak
	atau kurang dibayar.
(3)	Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan Pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang
	menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau 
	menyatakan lebih bayar.
(4)	Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
	ayat (2) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2009.
(5)	Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
	diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau 
	berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


						BAB X
					       PENYIDIKAN

						Pasal 34

(1)	Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat 
	menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
	bulan sejak tanggal surat permintaan.
(2)	Permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Wajib 
	Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan,
	ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak 
	atau kurang dibayar, atau yang seharusnya tidak dikembalikan.
(3)	Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kerugian negara yang tercantum dalam berkas perkara atau
	jumlah kerugian negara yang dihitung oleh Penyidik sebelum dilakukan pelunasan dalam rangka 
	pengajuan permintaan penghentian penyidikan oleh Menteri Keuangan


						Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.


						BAB XI
					KETENTUAN PERALIHAN
	
						Pasal 36

(1)	Terhadap semua hak dan kewajiab perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 
	yang belum diselesaikan, berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
	Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
	Undang Nomor 16 Tahun 2000.
(2)	Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan :
	a.	penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
		dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang dan/atau penyelesaian permohonan pencabutan
		pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-
		Undang untuk permohonan yang diterima secara lengkap setelah tanggal 31 Desember 2007;
	b.	penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya
		tidak terutang melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-
		Undang untuk permohonan yang diterima secara lengkap setelah tanggal 31 Desember 2007;
	c.	pembetulan terhadap Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud
		dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan
		Bunga setelah tanggal 31 Desember 2007;
	d.	batas waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang untuk pengajuan permohonan
		yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;
	e.	permohonan pembatalan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d 
		Undang-Undang untuk pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007;
	f.	proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-
		Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;
	g.	pengajuan gugatan terhadap penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan yang
		dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007 yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
		prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
		perpajakan;atau
	h.	pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya
		tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan
		perundang-undangan perpajakan, untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 
		31 Desember 2007,
	berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang.


						BAB XII
					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




						Ditetapkan di Jakarta
						Pada tanggal 28 Desember 2007
						PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

						ttd.

						DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA





		        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 169






					          PENJELASAN
						   ATAS

			          PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 80 TAHUN 2007

						TENTANG

		TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN 
			UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
	        UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
			TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007


I. 	UMUM

	Sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
	dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
	Nomor 28 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar 
	kepada masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah, dalam 
	hal ini aparat perpajakan, berkewajiban memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan serta 
	melakukan pengawasan dan penegakan hukum, agar masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak 
	dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

	Dalam rangka memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat untuk memahami dan 
	memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, perlu diberikan suatu kepastian hukum dalam 
	melaksanakan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan mengatur ketentuan umum tersebut 
	dalam suatu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan administrasi 
	perpajakan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


II. 	PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1

		Cukup Jelas

	Pasal 2

		Ayat (1)

			Cukup jelas.

		Ayat (2)

			Cukup jelas.

		Ayat (3)

			Pada dasarnya kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak melekat pada 
			setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang 
			dimasud dengan persyaratan subjektif pada ayat ini adalah persyaratan yang sesuai 
			dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 
			1984 dan perubahannya. Adapun yang dimaksud dengan persyaratan objektif adalah 
			persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau 
			diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan 
			Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

		Ayat (4)

			Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan 
			pemisahan penghasilan dan harta, dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya 
			dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suaminya. Dalam hal wanita kawin 
			tersebut bermaksud melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya atas 
			namanya sendiri, wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh 
			Nomor Pokok Wajib Pajak. Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum 
			bagi wanita kawin yng tidak hidup terpisah atau tidak pisah penghasilan dan harta 
			dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari 
			suaminya.

		Ayat (5)

			Cukup jelas.

	Pasal 3

		Cukup jelas.

	Pasal 4

		Cukup jelas.

	Pasal 5

		Ayat (1)

			Untuk memberikan kepastian hukum, yang dimaksud dengan "mulainya penyidikan" 
			sebagaimana diatur pada ayat ini adalah saat surat pemberitahuan dimulainya 
			penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi 
			Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberitahuan dimulainya 
			penyidikan telah dilakukan, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran 
			perbuatan sudah tertutup bagi Wajib Pajak.

		Ayat (2)

			Cukup jelas.

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

	Pasal 6

		Ayat (1)

			Pada prinsipnya Wajib Pajak memiliki hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan 
			sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Namun demikian, dalam 
			hal Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak tetap diberi 
			kesempatan untuk mengungkapkan dengan kesadaran sendiri tentang ketidakbenaran 
			pengisian Surat Pemberitahuan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan 
			surat ketetapan pajak. Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari 
			kemungkinan tidak dipertimbangkannya pengungkapan ketidakbenaran pengisian 
			Surat Pemberitahuan oleh pemeriksa pajak, maka pengungkapan tersebut harus 
			dilakukan sebelum pemeriksa pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil 
			Pemeriksaan. Hal ini disebabkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus 
			mencerminkan seluruh temuan-temuan yang dihasilkan selama pelaksanaan 
			pemeriksaan. Dengan demikian pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
			Pemberitahuan oleh Wajib Pajak yang dilakukan setelah Surat Pemberitahuan Hasil 
			Pemeriksaan akan menyebabkan pengungkapan tersebut tidak tercermin dalam Surat 
			Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Disamping itu, pengungkapan ketidakbenaran 
			pengisian Surat Pemberitahuan yang disampaikan setelah Surat Pemberitahuan Hasil 
			Pemeriksaan tidak mencerminkan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
			Pemberitahuan yang dilandasi oleh kesadaran Wajib Pajak.

		Ayat (2)

			Cukup jelas.

		Ayat (3)

			Dalam hal Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan mengungkapkan ketidakbenaran 
			pengisian Surat Pemberitahuan dalam laporan tersendiri, pemeriksa pajak harus 
			menyelesaikan pemeriksaannya untuk membuktikan kebenaran laporan tersendiri 
			tersebut.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

		Ayat (5)

			Cukup jelas.

		Ayat (6)

			Cukup jelas.

		Ayat (7)

			Cukup jelas.

	Pasal 7

		Cukup jelas.

	Pasal 8

		Cukup jelas.

	Pasal 9

		Cukup jelas.

	Pasal 10

		Cukup jelas.

	Pasal 11

		Cukup jelas.

	Pasal 12

		Cukup jelas.

	Pasal 13

		Cukup jelas.

	Pasal 14

		Ayat (1)

			Berdasarkan sistem self assessment, kewajiban perpajakan Wajib pajak ditentukan 
			oleh terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Dengan demikian, surat 
			ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, 
			atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak tersebut diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
			atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat diterbitkan apabila diperoleh 
			data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum 
			dipenuhi Wajib Pajak.

			Contoh:
			Terhadap Wajib Pajak orang pribadi diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada tanggal 
			6 Januari 2009. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 Wajib Pajak hanya 
			menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2008. Dalam tahun 
			2010, Direktur Jenderal Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak 
			dalam Tahun Pajak 2007 memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
			Berdasarkan data tersebut Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan 
			pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2007.

		Ayat (2)

			Penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dapat juga dilakukan 
			apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan pengukuhan 
			Pengusaha Kena Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya 
			kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak untuk Masa Pajak, Bagian 
			Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib 
			Pajak atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
	
			Contoh:
			Terhadap Wajib Pajak orang pribadi diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada 
			tanggal 6 Januari 2009. Pada tanggal 28 Desember 2011, Nomor Pokok Wajib Pajak 
			tersebut dihapus. Dalam tahun 2013, Direktur Jenderal Pajak memperoleh data yang 
			menunjukkan bahwa dalam Tahun Pajak 2008, Wajib Pajak memperoleh penghasilan 
			di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, dalam Tahun Pajak 2010, Wajib Pajak 
			memperoleh penghasilan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan sebesar 
			Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dalam Tahun Pajak 2012, Wajib pajak 
			memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan data 
			tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat 
			Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2008, 2010 dan 2012.

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

	Pasal 15

		Ayat (1)

			Dalam rangka melaksanakan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak, Direktur 
			Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding, yaitu 
			keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan Putusan Banding dari 
			Pengadilan Pajak dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan Putusan Banding 
			dari Pengadilan Pajak agar Putusan Banding tersebut dapat dicatat ke dalam sistem 
			administrasi perpajakan.

		Ayat (2)

			Dalam rangka melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. 
			Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan 
			Kembali, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan 
			Putusan peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dan digunakan sebagai dasar untuk 
			melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung agar Putusan 
			Peninjauan Kembali tersebut dapat dicatat ke dalam sistem adminstarsi perpajakan.
		
		Ayat (3)

			Cukup jelas.

	Pasal 16

		Ayat (1)

			Cukup jelas.

		Ayat (2)

			Yang dimaksud dengan "hubungan istimewa" adalah hubungan istimewa sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Tahun 
			1984.

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

	Pasal 17

		Cukup jelas.

	Pasal 18

		Ayat (1)

			Cukup jelas.

		Ayat (2)	

			Untuk memberikan pedoman dalam membatalkan hasil pemeriksaan atau surat 
			ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu 
			ditegaskan bahwa pembatalan tersebut tidak membatalkan seluruh kegiatan 
			pemeriksaan yang pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, agar hasil pemeriksaan atau 
			surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan merupakan suatu produk hukum yang 
			diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
			maka Direktur Jenderal Pajak melanjutkan pemeriksaan yang telah dibatalkan dengan 
			melaksanakan prosedur pemeriksaan yang belum dilakukan berupa penyampaian 
			Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil 
			Pemeriksaan.

	Pasal 19

		Ayat (1)

			Cukup jelas.

		Ayat (2)

			Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan 
			Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi terhadap 
			Wajib Pajak diterbitkan surat ketetapan pajak Kurang Bayar. Oleh karena itu, Wajib 
			Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau 
			menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau 
			melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan 
			kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan 
			tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib pajak tersebut wajib 
			melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi 
			administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang 
			kurang dibayar.

		Ayat (3)

			Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang merupakan 
			ketetapan yang diterbitkan karena kealpaan yang pertama kali dilakukan Wajib Pajak 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang. Ketetapan pajak tersebut 
			bukan merupakan ketetapan pajak hasil pemeriksaan berdasarkan Pembahasan Akhir 
			Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ketetapan pajak dalam Pasal 13 dan Pasal 
			15 Undang-Undang. Terhadap ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak diwajibkan untuk 
			melunasinya. Oleh karena itu, ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A 
			Undang-Undang tidak dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
			25 Undang-Undang ataupun diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
			administrasi Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang serta pengurangan atau 
			pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam 
			Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

	Pasal 20

		Ayat (1)

			Cukup jelas.

		Ayat (2)

			Cukup jelas.

		Ayat (3)

			Dalam penyelesaian proses keberatan, Wajib Pajak memiliki hak untuk hadir dan 
			memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Wajib 
			Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan, sebelum Direktur 
			Jenderal Pajak menyampaikan Surat Permintaan Untuk Hadir. Surat Pemberitahuan 
			Untuk Hadir merupakan surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi 
			mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri pertemuan 
			dengan pegawai pajak dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan 
			keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan.

		Ayat (4)

			Ketentuan pada ayat ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa sanksi administrasi yang 
			terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak 
			Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat 
			diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang apabila Keberatan atas Surat 
			Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
			dicabut oleh Wajib Pajak.

		Ayat (5)

			Cukup jelas.

	Pasal 21

		Ayat (1)

			Cukup jelas.

		Ayat (2)

			Untuk memberikan kepastian hukum tentang penambahan jumlah pajak yang masih 
			harus dibayar akibat keputusan keberatan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa 
			penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar juga dikenai sanksi administrasi 
			berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) seperti halnya jumlah pajak yang tidak 
			disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

	Pasal 22

		Ayat (1)

			Dalam rangka memberikan kepastian hukum agar Direktur Jenderal Pajak dapat 
			membetulkan surat ketetapan atau surat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan 
			Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-Undang Bea Perolehan Hak 
			atas Tanah dan Bangunan, pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, 
			Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
			Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, 
			Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan 
			Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau 
			Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. Yang dalam penerbitannya terdapat 
			kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
			dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
			ini meliputi juga pembetulan terhadap :

   			a. 	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
   			b. 	Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   			c. 	Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   			d. 	Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
   			e. 	Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan bangunan;
   			f. 	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   			g. 	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 
				tambahan;
   			h. 	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
   			i. 	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan Nihil;
  			j. 	Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; atau
  			k. 	Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
				Bangunan.

		Ayat (2)

			Pada prinsipnya kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan surat 
			ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain dimaksudkan untuk 
			menjalankan tugas pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan 
			perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "surat keputusan lain" antara lain Surat 
			Keputusan Keberatan.
			Dalam melaksanakan tugas menghitung dan menetapkan pajak, baik dalam 
			menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan yang 
			berkaitan dengan perpajakan dapat terjadi adanya kesalahan atau kekeliruan yang 
			bersifat manusiawi. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung 
			persengketan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak. Selain itu, kewajiban 
			perpajakan berkesinambungan dan saling mempengaruhi dari Masa Pajak ke Masa 
			Pajak yang lain atau dari Tahun Pajak ke Tahun Pajak yang lain. Dengan demikian, 
			dapat terjadi suatu kesalahan yang ditimbulkan karena penerbitan suatu surat 
			ketetapan pajak atau surat keputusan atas Masa Pajak atau Tahun Pajak, misalnya 
			terdapat koreksi biaya penyusutan, amortisasi, kompensasi kerugian, dan sebagainya.

			Contoh:
			PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2008 dengan rugi yang 
			dikompensasikan ke tahun berikutnya Rp 200.000.000,00 dan lebih bayar 
			Rp 50.000.000,00.
			PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2009 dengan penghasilan neto 
			sebesar Rp 180.000.000,00. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sampai 
			dengan tahun pajak 2008 sebesar Rp 200.000.000,00 dan terdapat kredit pajak 
			sebesar Rp 35.000.000,00. Dengan demikian Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2009 
			menyatakan lebih bayar sebesar Rp 35.000.000,00 dan masih terdapat sisa kerugian 
			yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sebesar Rp 20.000.000,00.

			Terhadap Wajib Pajak PT A telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 
			2008 dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp 15.000.000,00 dan 
			dengan rugi Rp 200.000.000,00, dan Tahun Pajak 2009 dengan Surat Ketetapan Pajak 
			Nihil dan dengan rugi Rp 20.000.000,00.

			Atas surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2008, PT A memperoleh Putusan Banding yang 
			menyatakan bahwa permohonan banding Wajib Pajak diterima sebagian, sehingga 
			mengakibatkan rugi yang dapat dikompensasi menjadi lebih kecil dibanding dengan 
			Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang pernah diterbitkan yaitu Rp 150.000.000,00 
			dan lebih bayar menjadi sebesar Rp 40.000.000,00. Kerugian yang dapat 
			dikompensasikan dalam penghitungan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 2009 
			menjadi semakin kecil yakni dari Rp 200.000.000,00 menjadi Rp 150.000.000,00. Oleh 
			karena itu, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
			membetulkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 2009 yang diakibatkan karena 
			perbedaan kompensasi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
			undangan perpajakan dari rugi sebesar Rp 20.000.000,00 menjadi laba sebesar 
			Rp 30.000.000,00 (Rugi Rp 20.000.000,00 dikurangi dengan pengurangan kompensasi 
			kerugian sebesar Rp 50.000.000,00). Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Nihil 
			Tahun 2009 yang pernah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak harus dibetulkan 
			secara jabatan menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

	Pasal 23

		Ayat (1)

			Dalam rangka memberi keadilan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-
			undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk :
   			a. 	mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
				dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan 
				karena kesalahan Wajib Pajak.
   			b. 	mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan 
				Pajak yang tidak benar.
   			c. 	membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil 
				pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa melakukan prosedur pemeriksaan :
      				1)  	penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan/atau
      				2)  	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

			Surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi 
			suatu surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak sepenuhnya sesuai dengan 
			ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengurangan atau pembatalan 
			surat ketetapan pajak yang tidak benar dapat juga diberikan terhadap surat ketetapan 
			pajak yang sudah diajukan keberatan namun ditolak dengan alasan tidak memenuhi 
			persyaratan formal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
			(4) Undang-Undang.

			Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi 
			suatu Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 
			peraturan perundang-undangan perpajakan.

			Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
			hurf a ayat ini berlaku juga untuk denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan 
			sanksi administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

			Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang 
			tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini berlaku juga 
			untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
			Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang 
			Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 
			Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, 
			Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, Surat Tagihan 
			Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
			Bangunan.

		Ayat (2)

			Cukup jelas.

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

	Pasal 24

		Ayat (1)

			Cukup jelas.

		Ayat (2)

			Cukup jelas.

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

		Ayat (5)

			Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan Wajib Pajak 
			memperoleh imbalan bunga yang seharusnya tidak diterima sehubungan dengan 
			pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali.

			Oleh karena itu, terhadap sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam surat 
			ketetapan pajak yang tidak disepakati dalam pembahasan akhir pemeriksaan dan 
			dibayar oleh wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan, namun dalam surat 
			keputusan keberatan, pengajuan keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau 
			seluruhnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak terhadap kelebihan 
			pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula, dalam hal 
			kelebihan pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya Putusan banding atau 
			Putusan Peninjauan Kembali, kelebihan pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan 
			bunga.

			Contoh 1:
			Untuk tahun pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
			Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 
			Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya 
			menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000,00, akan tetapi 
			Wajib Pajak telah melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan 
			kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak 
			menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus 
			dibayar menjadi sebesar Rp 600.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh 
			kelebihan pembayaran pajak sebesar 
			Rp 400.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00-Rp600.000.000,00). Berdasarkan ketentuan 
			pada ayat ini atas kelebihan pembayaran pajak Rp 400.000.000,00 tidak diberikan 
			imbalan bunga.

			Demikian halnya, bagi Wajib Pajak yang menyetujui seluruh temuan pemeriksaan 
			dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang mengakibatkan diterbitkannya Surat 
			Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
			dan Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar tetapi mengajukan 
			keberatan, dan dalam hal keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga 
			mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, terhadap kelebihan pembayaran pajak 
			tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula dalam hal kelebihan 
			pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya Putusan banding atau Putusan 
			Peninjauan Kembali, kelebihan pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan bunga.

			Contoh 2:
			Untuk tahun pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
			Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 
			Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak 
			menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00, dan telah 
			melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00. Namun Wajib Pajak 

			kemudian mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut. Atas keberatan 
			Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan 
			menolak permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar 
			tetap sebesar Rp 1.000.000.000,00. Wajib Pajak kemudian mengajukan banding atas 
			Keputusan Keberatan tersebut. Atas banding Wajib Pajak, Pengadilan Pajak 
			mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih 
			harus dibayar menjadi sebesar Rp 700.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak 
			memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar 
			Rp 300.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00-Rp 700.000.000,00). Berdasarkan ketentuan 
			pada ayat ini, atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 tidak 
			diberikan imbalan bunga.

		Ayat (6)

			Cukup jelas.

	Pasal 25

		Ayat (1)

			Dalam pengertian jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sebagaimana 
			dimaksud pada ayat ini termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan oleh 
			negara kepada Wajib Pajak, atau jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
			atau kenaikan bertambah.

			Contoh 1:
			Terhadap Wajib Pajak diterbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan 
			nilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang 
			Bayar tersebut, bagian yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil 
			Pemeriksaan adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Wajib Pajak 
			mengajukan keberatan dengan keputusan yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan 
			Pajak Kurang Bayar menjadi Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Terhadap 
			keputusan keberatan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. Putusan Banding 
			menyatakan bahwa jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak 
			Kurang Bayar menjadi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Berdasarkan 
			Putusan Banding tersebut Direktur Jenderal pajak menerbitkan Surat Perintah 
			Membayar Kelebihan Pajak sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni 
			pembayaran sebelum mengajukan keberatan dikurangi dengan jumlah yang masih 
			harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. Terhadap Putusan Banding tersebut, 
			Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah 
			Agung. Putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Wajib Pajak harus membayar 
			sejumlah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Keberatan, yakni sebesar 
			Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali 
			terhadap Wajib Pajak ditagih berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
			Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari jumlah pajak yang masih 
			harus dibayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang 
			telah dilunasi sebelum mengajukan keberatan 
			(Rp 70.000.000,00-Rp50.000.000,00=Rp20.000.000,00) dan ditambah dengan pajak 
			yang seharusnya tidak dikembalikan berdasarkan Putusan Banding 
			(Rp 50.000.000,00-Rp 40.000.000,00=Rp 10.000.000,00).

			Contoh 2:
			Terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar sebesar 
			Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Atas Surat Pemberitahuan tersebut 
			diterbitkan sebuah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dengan nilai Rp 10.000.000,00 
			(sepuluh juta rupiah). Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Wajib Pajak 
			mengajukan keberatan dengan keputusan yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan 
			Pajak Lebih Bayar tetap sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Wajib Pajak 
			mengajukan permohonan banding, dengan Putusan Banding menyatakan bahwa Surat 
			Ketetapan Pajak Lebih Bayar menjadi Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). 
			Berdasarkan Putusan Banding, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah 
			Membayar Kelebihan Pajak sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). 
			Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali 
			ke Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terhadap Wajib 
			Pajak hanya dapat diberikan pengembalian lebih bayar sebesar Rp 10.000.000,00 
			(sepuluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali terhadap Wajib Pajak 
			ditagih berdasarkan jumlah pajak yang seharusnya tidak dikembalikan sebesar 
			Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

		Ayat (2)

			Cukup jelas.

	Pasal 26

		Cukup jelas.

	Pasal 27

		Cukup jelas.

	Pasal 28

		Ayat 1

			Cukup jelas.

		Ayat 2

			Cukup jelas.

		Ayat 3

			Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan 
			perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi surat izin 
			praktek konsultan pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai konsultan 
			pajak. Sedangkan seorang kuasa yang bukan konsultan pajak dianggap menguasai 
			ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan 
			fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang 
			diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, 
			sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.

			Seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat ini, 
			dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau 
			memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

		Ayat 4

			Cukup jelas.

	Pasal 29

		Cukup jelas.

	Pasal 30

		Cukup jelas.

	Pasal 31

		Cukup jelas.

	Pasal 32

		Ayat (1)

			Yang dimaksud dengan "pejabat" meliputi petugas pajak dan mereka yang melakukan 
			tugas dibidang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah 
			para ahli, antara lain ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk 
			oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang 
			perpajakan.

		Ayat (2)

			Yang dimaksud dengan "pihak tertentu yang ditunjuk" adalah pihak-pihak yang 
			membutuhkan data perpajakan untuk kepentingan negara misalnya dalam rangka 
			penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi 
			lain.

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

		Ayat (5)

			Pada prinsipnya, administrasi perpajakan hanya dipakai untuk tujuan pemungutan/
			pengumpulan pajak, bukan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, pemberian data dan 
			informasi perpajakan oleh pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur 
			Jenderal Pajak kepada para pihak dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang 
			perpajakan misalnya penagihan pajak, gugatan, banding, penyidikan dan penuntutan, 
			dan proses peradilan tindak pidana di bidang perpajakan yang proses penyidikannya 
			dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, 
			tidak memerlukan izin tertulis dari Menteri Keuangan.

		Ayat (6)

			Cukup jelas.

	Pasal 33

		Cukup jelas.

	Pasal 34

		Cukup jelas.

	Pasal 35

		Cukup jelas.

	Pasal 36

		Cukup jelas.

	Pasal 37

		Cukup jelas.

	


		        TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4797
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2393 kali - Dicetak 0 kali ›