Selasa, 11 Desember 2018  

Peraturan Perpajakan

  • 150

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 150/PJ/1999

Ditetapkan tanggal 23 Juni 1999

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./1995 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Subjek Pajak » Keputusan Dirjen Pajak » 1999 Topik: Semua KUP » Keputusan Dirjen Pajak » 1999

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 150/PJ/1999 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 150/PJ/1999

					          TENTANG

	            PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./1995 
          TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA TATA CARA 
		    PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan terhadap Wajib Pajak 
	Penanaman Modal Asing dan Wajib Pajak Orang Asing maka pelayanan terhadap Wajib Pajak 
	Penanaman Modal Asing telah dibagi kepada Kantor Pelayanan Pajak PMA I, Kantor Pelayanan Pajak 
	PMA II dan Kantor Pelayanan Pajak PMA III, serta pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Asing yang 
	bertempat tinggal di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diserahkan kepada Kantor Pelayanan 
	pajak setempat;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur 
	Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995, dengan Keputusan Direktur Jenderal 
	Pajak;

Mengingat :

1.	Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
	Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3262), 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 
	1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3566);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 
	1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Jangka 
	Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan 
	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR KEP-27/PJ./1995 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA 
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.


						Pasal I

Mengubah Pasal 3 sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 3

	Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak 
	tertentu adalah sebagai berikut :

	a.	Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah 
		yang berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak Badan 
		Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induk atau 
		Pemerintah minimal 51%, kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan 
		Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan diperkenankan memilih untuk tetap terdaftar di KPP 
		setempat.

	b.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman 
		Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri non 
		logam, kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat 
		Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat 
		kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau 
		Karimun, atas permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan 
		melaporkan usahanya pada KPP setempat.

	c.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman 
		Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam 
		dan mesin, kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat 
		Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat 
		kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau 
		Karimun, atas permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan 
		melaporkan usahanya pada KPP setempat.

	d.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman 
		Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang non-industri, 
		kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
		berkedudukan dan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat kedudukan di 
		Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau Karimun, atas 
		permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya 
		pada KPP setempat.

	e.	Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing untuk Wajib Pajak Orang Asing yang 
		bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak Badan 
		Asing.

	f.	Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa untuk seluruh Wajib Pajak yang telah 
		mendapat izin emisi saham dari Badan Pengawas Pasar Modal kecuali Wajib Pajak Badan 
		Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Wajib Pajak Penanaman Modal Asing 
		yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan 
		Kawasan Pulau Karimun, atas permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan 
		diri dan melaporkan usahanya pada KPP setempat.

	g.	Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah yang 
		berkedudukan di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Wajib Pajak Orang Asing yang 
		bertempat tinggal di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

	h.	Kantor Pelayanan Pajak tempat cabang atau kegiatan usaha dilakukan untuk Wajib Pajak 
		Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal Asing, Badan dan 
		Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa, terbatas pada pajak penghasilan Pemotongan, 
		Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
		Mewah."


						Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali untuk Pasal 3 huruf b, c dan huruf d mulai berlaku 
pada tanggal 1 April 1998.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1999
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. ANSHARI RITONGA



Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1440 kali - Dicetak 0 kali ›