Minggu, 20 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 182

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 182/PMK.03/2007

						TENTANG 

		  TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK
	          DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK
			          DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA
		
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan 
Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa
Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG
DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA


						Pasal 1

(1)	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa yang
	meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus.
(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
	a.	Wajib Pajak usaha kecil;atau
	b.	Wajib Pajak di daerah tertentu.


						Pasal 2

(1)	Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari :
	a.	Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas;
		atau
	b.	Wajib Pajak Badan
(2)	Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria 
	sebagai berikut :
	a.	Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;dan
	b.	menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari
		pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam 
		ratus juta rupiah).
(3)	Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai
	berikut :
	a.	modal Wajib Pajak 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
	b.	menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari
		Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).


						Pasal 3

Wajib Pajak di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak yang
tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 4

(1)	Wajib Pajak yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a atau 
	huruf b yang bermaksud melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa 
	harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2)	Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Wajib 
	Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama yang oleh Wajib Pajak akan
	disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
(3)	Terhadap pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas
	pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)	Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak tidak memenuhi
	kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis
	kepada Wajib Pajak.


						Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1062 kali - Dicetak 0 kali ›