Selasa, 25 April 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 25

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ./2009

Ditetapkan tanggal 16 Maret 2009

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua PBB » Peraturan Dirjen Pajak » 2009 Topik: Pajak Bumi dan Bangunan » Peraturan Dirjen Pajak » 2009

Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ./2009 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-25/PJ./2009
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
			DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan
	kepada Wajib Pajak, perlu mengatur kembali tata cara pengajuan dan penyelesaian
	keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
	menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan
	Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan:

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sabagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569):

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
			DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

			Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1.	Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan UU PBB
	adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1935 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1994.

2.	Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Keberatan
	adalah keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 15 UU PBB.

3.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah
	surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya
	PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

4.	Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB
	adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB.

5.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut dengan KPP Pratama
	adalah KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak.

6.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan Kanwil DP
	adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan KPP Pratama,

			Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:

a.	SPPT; atau

b.	SKP PBB.

			Pasal 3

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal:

	a.	Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan
		atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana
		mestinya; dan/atau

	b.	terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.

(2)	Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

	a.	perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau

	b.	perseorangan untuk SKP PBB.

			Pasal 4

(1)	Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

	a.	satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;

	b.	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

	c.	diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama:

	d.	dilampiri asli SPPT atau SKP PBB yang diajukan Keberatan;

	e.	dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak
		disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya,

	f.	diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
		atau SKP PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan
		bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
		kekuasaannya; dan

	g.	surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
		Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:

		1.	harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang
			pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00
			(dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau

		2.	harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi
			dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta
			rupiah).

(2)	Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
	huruf a harus memenuhi persyaratan:

	a.	satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;

	b.	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

	c.	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus
		ribu rupiah);

	d.	diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama.

	e,	diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat,

	f,	dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan:

 	g.	mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak
		disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan

	h.	diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT,
		kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat
		menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
		luar kekuasaannya.

(3)	Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat
	Keberatan adalah:

	a.	tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh
		Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
		atau petugas yang ditunjuk; atau

	b.	tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos
		dengan bukti pengiriman surat.

(4)	Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan:

	a.	fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
		hal dikuasakan;

	b.	fotokopi bukti kepemilikan tanah;

	c.	fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau

	d.	fotokopi bukti pendukung lainnya.

			Pasal 5

(1)	Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) dianggap bukan sebagai surat Keberatan
	sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2)	Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1), Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
	kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	4 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
	kepada:

	a.	Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara
		perseorangan; atau

	b.	Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

(3)	Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang
	memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan
	ayat (2) huruf h.

			Pasal 6

(1)	Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara
	tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang
	kepada Kepala KPP Pratama.

(2)	Kepala KPP Pratama harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
	hari kerja sejak Surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3)	Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala KPP Pratama atas permintaan Wajib
	Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan
	Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

			Pasal 7

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan
pelaksanaan penagihannya.

			Pasal 8

(1)	Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan
	keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal PBB yang terutang paling banyak
	Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(2)	Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan
	dalam hal PBB yang terutang lebih banyak dari Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima
	ratus juta rupiah).

			Pasal 9

(1)	Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
	berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan
	dengan penelitian di lapangan.

(2)	Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas
	dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3)	Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat
	Eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan
	penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

(4)	Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Kanwil DJP
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penelitian sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

	a.	Kanwil DJP dalam hal letak objek pajak berada dalam satu Kabupaten/Kota
		dengan tempat kedudukan Kanwil DJP:

	b.	Kanwil DJP atau KPP Pratama dalam hal letak objek pajak berada tidak dalam
		satu Kabupaten/Kota dengan tempat kedudukan Kanwil DJP dan Keberatan
		diajukan secara perseorangan; atau

	c.	KPP Pratama dalam hal letak objek pajak berada tidak dalam satu
		Kabupaten/Kota dengan tempat kedudukan Kanwil DJP dan Keberatan
		diajukan secara kolektif.

(5)	Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian oleh Kanwil atau KPP Pratama
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala
	Kanwil DJP.

			Pasal 10

(1)	Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Kanwil DJP
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala KPP Pratama meneruskan
	berkas pengajuan Keberatan kepada Kepala Kanwil DJP dalam jangka waktu paling
	lama:

	a.	10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal penelitian
		dilaksanakan oleh Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
		huruf a dan huruf b; atau

	b.	2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh KPP
		Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c,
		disertai laporan hasil penelitian Keberatan.

(2)	Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Direktur Jenderal Pajak
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala KPP Pratama meneruskan
	berkas pengajuan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu
	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

			Pasal 11

(1)	Kepala Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12
	(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan
	Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

(2)	Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima
	seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang
	terutang,

(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
	keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan
	diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu
	paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4)	Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKP
	PBB, KPP Pratama menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan keputusan
	Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5)	SPPT atau SKP PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan
	Keberatan.

			Pasal 12

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat
keputusan Keberatan belum diterbitkan,

			Pasal 13

Bentuk formulir:

a.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
	berdasarkan pengajuan secara perseorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada
	Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

b.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
	berdasarkan pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran
	II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan

c.	Keputusan Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) adalah
	sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

			Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP - 59/PJ./2000 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak
Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk Keberatan yang
diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

			Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	16 Maret 2009

Direktur Jenderal Pajak,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098
Peraturan Terkait


Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1004 kali - Dicetak 0 kali ›