Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 186

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Sanksi Administrasi » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 186/PMK.03/2007
    
						TENTANG

	  WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
	        BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM
				    JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN
                       
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Wajib Pajak 
Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan 
Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN 
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM 
JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN.


						Pasal 1

(1)  	Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan 
	Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
	Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau paling lama pada batas waktu perpanjangan penyampaian Surat 
	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
	tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
	dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan 
	Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
	28 Tahun 2007
(2)  	Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan 
	terhadap:
   	a. 	Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
   	b. 	Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
   	c. 	Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi 
		di Indonesia;
   	d. 	Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
   	e. 	Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai 
		dengan ketentuan yang berlaku;
   	f. 	Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
   	g. 	Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri 
		Keuangan; atau
   	h. 	Wajib Pajak lain.


						Pasal 2

(1)  	Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf h adalah Wajib Pajak yang tidak 
	dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan 
	antara lain:
   	a. 	kerusuhan massal;
   	b. 	kebakaran;
   	c. 	ledakan bom atau aksi terorisme;
   	d. 	perang antarsuku; atau
   	e. 	kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.
(2)  	Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direktur 
	Jenderal Pajak.


						Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 727 kali - Dicetak 0 kali ›