Selasa, 29 Juli 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 16

Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 2 Agustus 2000

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Undang-Undang » 2000 Topik: Semua KUP » Undang-Undang » 2000

Undang-Undang No 16 TAHUN 2000 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 16 TAHUN 2000

					           TENTANG

		      PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
			TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta
agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 TAHUN 1994;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

					  Dengan Persetujuan
			  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 1

	Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

	1.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 
		pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

	2.	Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
		melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
		perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan 
		nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
		perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 
		sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

	3.	Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha 
		atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan 
		usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, 
		melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

	4.	Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang 
		melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
		dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
		perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan 
		Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan 
		menjadi Pengusaha Kena Pajak.

	5.	Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
		dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
		Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

	6.	Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau 
		jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) 
		bulan takwim.

	7.	Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 
		tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

	8.	Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

	9.	Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, 
		dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan.

	10.	Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
		penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau 
		harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

	11.	Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

	12.	Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 
		Bagian Tahun Pajak.

	13.	Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
		pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau 
		bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran 
		lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

	14. 	Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang 
		Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih 
		Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

	15.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
		besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
		pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

	16.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang 
		menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

	17.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
		kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
		terutang atau tidak seharusnya terutang.

	18.	Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
		pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
		kredit pajak.

	19.	Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi 
		berupa bunga dan atau denda.

	20.	Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

	21.	Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
		setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi 
		dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

	22.	Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
		ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak 
		Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang 
		dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang 
		di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang 
		dikurangkan dari pajak yang terutang.

	23.	Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai 
		keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu 
		hubungan kerja.

	24.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan 
		atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 
		untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
		perpajakan.

	25.	Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas 
		pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib 
		Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

	26.	Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
		mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
		penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
		ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap 
		Tahun Pajak berakhir.

	27.	Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian 
		Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
		penulisan dan penghitungannya.

	28.	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
		oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
		tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

	29.	Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
		kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
		perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan 
		Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
		Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak 
		benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

	30.	Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan 
		pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
		Pajak.

	31.	Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
		Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

	32.	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang 
		menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu."


2.	Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"BAB II
				         NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
			             PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
			            SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA
					   PEMBAYARAN PAJAK"


3.	Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 
	berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 2

	(1)	Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
		wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 
		diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

	(2)	Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang 
		Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor 
		Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
		kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi 
		Pengusaha Kena Pajak.

	(3)	Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan :
		a.	tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam 
			ayat (1) dan ayat (2);
		b.	tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
			meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, di samping tempat mendaftarkan diri 
			sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha 
			tertentu.

	(4)	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan 
		Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak 
		melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2).

	(5)	Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk 
		penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 
		Pajak diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."


4.	Ketentuan Pasal 3 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), 
	serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga keseluruhan 
	Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 3

	(1)	Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 
		menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 
		menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau 
		dikukuhkan.

	(1a)	Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan 
		pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib 
		menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah 
		yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri 
		Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

	(3)	Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
		a.	untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir 
			Masa Pajak;
		b.	untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun 
			Pajak.

	(4)	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 
		penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b 
		untuk paling lama 6 (enam) bulan.

	(5)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis disertai Surat 
		Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak 
		dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

	(5a)	Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diterbitkan Surat Teguran.

	(6)	Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus 
		dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(7)	Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (1) atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

	(8)	Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak 
		Penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."


5.	Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan 
	Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 4

	(1)	Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, 
		jelas, dan menandatanganinya.

	(2)	Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh 
		pengurus atau direksi.

	(3)	Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, 
		harus dilampiri surat kuasa khusus.

	(4) 	Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib 
		melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
		laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 
		Penghasilan Kena Pajak.

	(5)	Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan Keputusan Menteri 
		Keuangan."


6.	Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai 
	berikut :

						"Pasal 6

	(1)	Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat 
		Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, 
		sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

	(2)	Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau 
		dengan cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

	(3)	Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (2) sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap dianggap 
		sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan."


7.	Ketentuan Pasal 7 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga 
	keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 7

	(1)	Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda 
		sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar 
		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

	(2)	Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
		dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
		Keuangan."


8.	Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu 
	ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 8

	(1) 	Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah 
		disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 
		sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat 
		Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

	(2)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang 
		pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
		sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat 
		penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena 
		pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

	(3)	Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan 
		penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak 
		akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan 
		ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran 
		jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 
		2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

	(4)	Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
		(1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan 
		pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri 
		tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang 
		mengakibatkan :
		a.	pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
		b.	rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
		c.	jumlah harta menjadi lebih besar; atau
		d.	jumlah modal menjadi lebih besar.

	(5)	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran 
		pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi 
		administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang 
		dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud 
		disampaikan.

	6)	Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
		(1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
		pemeriksaan, Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
		Penghasilan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan Keberatan 
		atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya, yang 
		menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau 
		Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah 
		menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding tersebut."


9.	Ketentuan Pasal 9 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), 
	sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 9

	(1)	Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 
		terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 
		15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

	(2)	Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan 
		harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak 
		atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.

	(2a)	Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat 
		(2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan 
		sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh 
		tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 
		penuh 1 (satu) bulan.

	(3)	Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
		Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
		Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi 
		dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

	(4)	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk 
		mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang 
		pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."


10.	Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 10

	(1)	Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui 
		Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah 
		atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

	(2)	Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan 
		menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."


11.	Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 11

	(1)	Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib Pajak 
		mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
		tersebut.

	(2)	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
		paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
		pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
		Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat 
		Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
		17C.

	(3)	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) 
		bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan 
		pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

	(4)	Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan 
		Keputusan Menteri Keuangan."


12.	Ketentuan Pasal 12 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat 
	(3), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 12

	(1)	Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 
		ketetapan pajak.

	(2)	Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib 
		Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
		perpajakan.

	(3)	Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang 
		menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka 
		Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."


13.	Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 14

	(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :
		a.	Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
		b.	Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak 
			sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
		c.	Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
		d.	Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan 
			Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk 
			dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
		e.	Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat 
			Faktur Pajak;
		f.	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat 
			atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya 
			Faktur Pajak.

	(2)	Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum 
		yang sama dengan surat ketetapan pajak.

	(3)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
		sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung 
		sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan 
		diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

	(4)	Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
		huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda 
		sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."


14.	Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi 
	sebagai berikut :

						"Pasal 15

	(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
		dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa 
		Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data 
		yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

	(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
		persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

	(3)	Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan 
		Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib 
		Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan 
		tindakan pemeriksaan.

	(4)	Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, 
		Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi 
		administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak 
		yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) 
		tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan 
		putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."


15.	Ketentuan Pasal 16 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat 
	(3) sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 16

	(1)	Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 
		membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, 
		Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
		Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan 
		Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan 
		tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
		perundang-undangan perpajakan.

	(2)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan 
		diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.

	(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal 
		Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut 
		dianggap diterima."


16.	Ketentuan Pasal 17B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 17B

	(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian 
		kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
		dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus 
		menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat 
		permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan 
		Direktur Jenderal Pajak.

	(2)	Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal 
		Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
		pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam 
		waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

	(3)	Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu 


		sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 
		sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."


17.	Di antara Pasal 17B dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17C, yang berbunyi sebagai 
	berikut :

						"Pasal 17C

	(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian 
		kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat 
		Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 
		permohonan diterima untuk Pajak Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
		permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai.

	(2)	Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
		Keuangan.

	(3)	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan 
		dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

	(4)	Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan 
		pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

	(5)	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur 
		Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak 
		ditambah dengan sanksi 	administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
		jumlah kekurangan pembayaran pajak."


18.	Ayat (2) Pasal 18 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 18

	(1)	Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
		Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
		Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar 
		penagihan pajak.

	(2)	dihapus."


19.	Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 19

	(1)	Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat 
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar 
		berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, 
		pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang 
		tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
		persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan 
		tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan 
		dihitung penuh 1 (satu) bulan.

	(2)	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga 
		dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 
		1 (satu) bulan.

	(3)	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan 
		ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
		ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan 
		pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung 
		dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran 
		tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan."


20.	Ketentuan Pasal 20 diubah dan dijadikan ayat (2), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat 
	(3), sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 20

	(1)	Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
		Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, 
		Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
		dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditagih dengan Surat Paksa.

	(2)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penagihan seketika dan 
		sekaligus dilakukan dalam hal :
		a.	Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat 
			untuk itu;
		b.	Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai 
			dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan 
			yang dilakukannya di Indonesia;
		c.	terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, 
			atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 
			memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau 
			melakukan perubahan bentuk lainnya;
		d.	badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
		e.	terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat 
			tanda-tanda kepailitan.

	(3)	Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
		perundang-undangan yang berlaku."


21.	Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 
	berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 21

	(1)	Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung 
		Pajak.

	(2)	Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok 
		pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

	(3)	Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :
		a.	biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang 
			suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
		b.	biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
		c.	biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu 
			warisan.

	(4)	Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat 
		Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
		yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam 
		jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara 
		resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.

	(5)	Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 (dua) 
		tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat 
		Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut 
		ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran."


22.	Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 22

	(1)	Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya 
		penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat 
		terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang 
		bersangkutan.

	(2)	Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
		a.	diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
		b.	ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
		c.	diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
			13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)."


23.	Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, dan ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 
	berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 23

	(1)	dihapus.

	(2)	Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :
		a.	Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman
			Lelang;            
		b.	Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang 
			ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
		c.	Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan 
			Surat Tagihan Pajak;
		d.	Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat 
			Tagihan Pajak;
		hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

	(3)	dihapus."


24.	Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 24

	Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Keputusan 
	Menteri Keuangan."


25.	Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi 
	sebagai berikut	:

						"Pasal 25

	(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
 		a.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
		b.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
		c.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
		d.	Surat Ketetapan Pajak Nihil;
		e.	Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 
			perundang-undangan perpajakan.

	(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 
		pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut 
		penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

	(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal 
		pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib 
		Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 
		luar kekuasaannya.

	(4)	Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 
		dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

	(5)	Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak 
		yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi 
		tanda bukti penerimaan surat keberatan.

	(6)	Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal 
		Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan 
		pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.

	(7)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan 
		pajak."


26.	Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan 
	Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 27

	(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak 
		terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

	(2)	Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

	(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa 
		Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, 
		dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

	(4)	dihapus.

	(5)	Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 
		penagihan pajak.

	(6)	Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur 
		dengan undang-undang."


27.	Ketentuan Pasal 27A diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat 
	(3), sehingga keseluruhan Pasal 27A berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 27A

	(1)	Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, 
		sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan 
		kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah 
		imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) 
		bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak 
		sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

	(2)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih 
		sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau 
		bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan 
		atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau 
		Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

	(3)	Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan bayar dan pemberian imbalan bunga diatur 
		dengan Keputusan Menteri Keuangan."


28.	Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 28

	(1)	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib 
		Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

	(2)	Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam 
		ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
		kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 
		Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan 
		kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

	(3)	Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad 
		baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

	(4)	Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf 
		Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam 
		bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

	(5)	Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel 
		kas.

	(6)	Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan 
		dari Direktur Jenderal Pajak.

	(7)	Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, 
		penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya 
		pajak yang terutang.

	(8)	Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat 
		diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

	(9)	Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara 
		teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar 
		untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak 
		dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

	(10)	Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan 
		adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
		Tahunan Pajak Penghasilan

	(11)	Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
		pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di 
		tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat 
		kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

	(12)	Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan 
		Keputusan Direktur Jenderal Pajak."


29.	Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai 
	berikut :

						"Pasal 29

	(1)	Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
		pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
		ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

	(2)	Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa 
		dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib 
		Pajak yang diperiksa.

	(3)	Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
		a.	memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
			dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
			kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
		b.	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu 
			dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
		c.	memberikan keterangan yang diperlukan.

	(4)	Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan 
		yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban 
		untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."


30.	Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 31

	Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."


31.	Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 
	(satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 32

	(1)	Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
		a.	badan oleh pengurus;
		b.	badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk 
			melakukan pemberesan;
		c.	suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana 
			wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
		d.	anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau 
			pengampunya.

	(2)	Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau 
		secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan 
		dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar 
		tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

	(3)	Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 
		menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan.

	(3a)	Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
		dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(4)	Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah 
		orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau 
		mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."


32.	Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 33

	Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-
	undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas 
	pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar."


33.	Ketentuan Pasal 34 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), 
	sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 34

	(1)	Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui 
		atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
		untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

	(2)	Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang 
		ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
		peraturan perundang-undangan perpajakan.

	(2a)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah :
		a.	Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang 
			pengadilan.
		b.	Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang 
			ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

	(3)	Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada 
		pejabat 	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana 

		dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari 
		atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

	(4)	Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas 
		permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri 
		Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan 
		keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

	(5)	Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama 
		tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara 
		perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."


34.	Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 36

	(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat :
		a.	mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 
			kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
			perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
			bukan karena kesalahannya;
		b.	mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

	(2)	Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."


35.	Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36A, yang berbunyi sebagai 
	berikut :

						"Pasal 36A

	Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-undang 
	perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat 
	dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."


36.	Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 37

	Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, 
	diatur dengan Peraturan Pemerintah."


37. 	Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 38

	Setiap orang yang karena kealpaannya :
	a.	tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
	b.	menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 
		melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

	sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan 
	paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak 
	atau kurang dibayar."


38.	Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 39

	(1)	Setiap orang yang dengan sengaja :
		a.	tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor
			Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 2; atau
		b.	tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
		c.	menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar 
			atau tidak lengkap; atau
		d.	menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
		e.	memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau 
			dipalsukan seolah-olah benar; atau
		f.	tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau 
			tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
		g.	tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

		sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana 
		penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak 
		terutang yang tidak atau kurang dibayar.

	(2)	Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan 
		lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak 
		selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

	(3)	Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan 
		atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena 
		Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat 
		Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau 
		melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
		denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang 
		dilakukan oleh Wajib Pajak."


39.	Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 41

	(1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
		denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

	(2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 
		menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
		dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
		Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

	(3)	Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya 
		dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar."


40.	Ketentuan Pasal 41A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41A berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 41A

	Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang 
	diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau 
	bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
	banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."


41.	Ketentuan Pasal 41B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41B berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 41B

	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang 
	perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
	Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."


42.	Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 44

	(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang 
		khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 
		sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

	(2)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
		a.	menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
			dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut 
			menjadi lebih lengkap dan jelas;
		b.	meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
			tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di 
			bidang perpajakan;
		c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
			dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
		d.	memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
			dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
		e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, 
			dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
			tersebut;
		f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
			pidana di bidang perpajakan;
		g.	menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
			pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
			dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
		h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
		i.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
			atau saksi;
		j.	menghentikan penyidikan;
		k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
			bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggungjawab.

	(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
		menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
		Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
		Hukum Acara Pidana yang berlaku."


43.	Di antara Pasal 47 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47A, yang berbunyi sebagai 
	berikut :

						"Pasal 47A

	Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan 
	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994."


						Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan".


						Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Disahkan di Jakarta
							pada tanggal 2 Agustus 2000
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

								ttd.

							ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

	ttd.

DJOHAN EFFENDI




		      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 126






					         PENJELASAN
					      	  ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 16 TAHUN 2000

						TENTANG

		     PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
			TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN


I.	UMUM

	1.	Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata 
		cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 
		1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 
		1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya 
		tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban 
		perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam 
		pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

		Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya 
		berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang 
		bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

	2.	Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
		Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994, 
		disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya 
		penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan 
		Pemerintah. Selain itu harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin 
		mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan 
		dalam Undang-undang ini.

	3.	Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang ini tercermin 
		dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem 
		dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia 
		karena kedudukan Undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-
		undangan perpajakan yang lain.

		Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :
		a.	bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta 
			Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 
			perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
		b.	tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan 
			kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak 
			sendiri. 
			Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
			melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban 
			perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-
			undangan perpajakan;
		c.	anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
			kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, 
			membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga 
			melaluisistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, 
			terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib 
			Pajak.

		Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya 
		pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur 
		jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
		perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan 
		administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan 
		dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang 
		Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat 
		bawahannya.

		Dalam Undang-undang ini digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam 
		melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai 
		peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat 
		dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan 
		baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

	4.	Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka 
		arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan 
		pokok sebagai berikut :
		a.	menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan 
			pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
		b.	menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata 
			di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di 
			daerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat 
			perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan pendaya-
			gunaan sumber daya alam maupun dalam rangka peningkatan penerimaan pajak 
			dalam jangka panjang;
		c.	menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil 
			olahan, dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;
		d.	menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan
			potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan;
		e.	menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan 
			teknologi;
		f.	menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
		g.	menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam 
			pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya; dan
		h.	menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih, 
			peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan 
			kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan 
			pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta 
			peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.


II.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal I

		Angka 1

			Pasal 1

				Cukup jelas

		Angka 2

			Cukup jelas

		Angka 3

			Pasal 2

				Ayat (1)

					Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "self assessment" wajib 
					mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk
					dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan 
					Nomor Pokok Wajib Pajak.

					Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita 
					kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah 
					berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 
					berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

					Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam 
					administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
					diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib 
					Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain 
					daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk 
					menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 
					administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen 
					perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok
					Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak 
					mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
					dikenakan sanksi sesuai 	peraturan perundang-undangan perpajakan.

				Ayat (2)

					Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan Pajak 
					Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan 
					Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk 
					dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

					Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada 
					kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
					tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 
					Sedangkan bagi Pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya 
					tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
					kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan 
					usaha dilakukan.

					Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau badan yang 
					mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor 
					Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk 
					dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat 
					Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
					tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal 
					Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 
					dilakukan.

					Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk 
					mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga 
					berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak 
					Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta 
					untuk pengawasan administrasi perpajakan.

					Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha 
					Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
					sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan 
					perundang-undangan perpajakan.

				Ayat (3)

					Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, 
					Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat 
					Jenderal Pajak selain yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2), 
					sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
					Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

					Selain itu bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu 
					Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di 
					beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai 
					toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan 
					diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
					meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan 
					diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
					meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

				Ayat (4)

					Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak 
					memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan 
					usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau 
					pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat 
					dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
					Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau 
					Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh 
					Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 
					Kena Pajak.

				Ayat (5)

					Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
					Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh 
					pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya, 
					karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban 
					mengenakan pajak terutang. Permohonan penghapusan Nomor 
					Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha 
					Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas)
					bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

					Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan 
					tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Wajib 
					Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha 
					Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

		Angka 4

			Pasal 3

				Ayat (1)

					Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan 
					adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-
					jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan 
					untuk melaporkan tentang :
					-	pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
						sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak 
						lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
					-	penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan 
						objek pajak;
					-	harta dan kewajiban;
					-	pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 
						pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau 
						badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan 
						peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

					Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah 
					sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
					penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
					Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 
					tentang :
					-	pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
					-	pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
						sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak 
						lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan 
						peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
					-	bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat 
						Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
						mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau 
						dipungut dan disetorkannya.

					Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi 
					formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap 
					sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan 
					peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

					Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan 
					pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai 
					peraturan perundang-undangan Perpajakan.

				Ayat (1a)

					Cukup jelas

				Ayat (2)

					Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir 
					Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan 
					Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan 
					oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau 
					oleh Wajib Pajak.

				Ayat (3)

					Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat 
					Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak 
					untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
					pembayaran pajak maupun penyelesaian pembukuannya.

					Bagi Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
					Keuangan, diperkenankan untuk melaporkan beberapa Masa Pajak 
					dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.

				Ayat (4)

					Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak 
					dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan 
					atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka 
					waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (3) huruf b karena luasnya 
					kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan 
					keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan 
					memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, 
					Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh 
					perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
					Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat 
					Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan 
					paling lama 6 (enam) bulan.

				Ayat (5)

					Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan atau perpanjangan 
					waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak 
					yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat 
					Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang 
					berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib 
					Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat 
					Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

					Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan 
					tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan 
					penghitungan sementara dalam satu Tahun Pajak, sebagai lampiran 
					surat permohonan penundaan kewajiban penyampaian Surat 
					Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

				Ayat (5a)

					Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan 
					batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan 
					Surat Pemberitahuan, maka terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan 
					diberikan Surat Teguran.

				Ayat (6)

					Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib 
					Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
					penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, maka dalam rangka 
					keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian-
					nya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan ditetapkan dengan 
					Keputusan Menteri Keuangan.

					Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya 
					memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan 
					Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
					kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar 
					kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi.

					Untuk Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus 
					dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
					rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk 
					menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

					Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-
					kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak 
					Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah 
					kekurangan atau kelebihan pajak.

					Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan keterangan dan dokumen 
					yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang 
					perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang 
					berkenaan dengan impor atau ekspor dan Surat Setoran Pajak.

				Ayat (7)

					Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah 
					satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat 
					Pemberitahuan. Dengan demikian apabila Surat Pemberitahuan 
					disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan 
					yang diharuskan, maka Surat Pemberitahuan tersebut dianggap tidak 
					disampaikan.

				Ayat (8)

					Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan 
					menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi 
					atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan 
					Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban 
					menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang 
					pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah 
					Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu 
					diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

		Angka 5

			Pasal 4

				Ayat (1)

					Cukup jelas

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Cukup jelas

				Ayat (5)

					Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat 
					hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian 
					tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, 
					Kurang Bayar dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut 
					pengelolaannya, yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

		Angka 6

			Pasal 6

				Ayat (1)

					Cukup jelas

				Ayat (2)

					Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan 
					sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu cara 
					lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan 
					Surat Pemberitahuannya selain melalui Kantor Pos secara tercatat. 
					Oleh karena itu, cara lain perlu diatur dengan Keputusan Direktur 
					Jenderal Pajak.

				Ayat (3)

					Tanda bukti dan tanggal pengiriman penyampaian Surat 
					Pemberitahuan melalui Kantor Pos merupakan bukti penerimaan, 
					sepanjang Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap yaitu 
					memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
					(1), ayat (1a), dan ayat (6).

		Angka 7

			Pasal 7

				Ayat (1)

					Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga 
					disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang dalam batas waktu yang 
					ditentukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka 
					dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 
					(lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan 
					sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat 
					Pemberitahuan Tahunan.

				Ayat (2)

					Menteri Keuangan berwenang menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk
					tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
					dimaksud dalam ayat (1), misalnya Wajib Pajak Non Efektif dan Wajib 
					Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya di bawah jumlah 
					Penghasilan Tidak Kena Pajak.

		Angka 8

			Pasal 8

				Ayat (1)

					Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang 
					dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan 
					pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 
					sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
					Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan 
					tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan 
					tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan 
					Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, atau wakil, 
					atau kuasa, atau pegawai, atau diterima oleh anggota keluarga yang 
					telah dewasa dari Wajib Pajak.

					Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, di satu pihak dipandang 
					cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat 
					Pemberitahuannya apabila terdapat kesalahan, di lain pihak masih 
					tersedia cukup waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan 
					pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang 
					dilakukan Wajib Pajak sebelum batas waktu daluwarsa terlampaui.

				Ayat (2)

					Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan 
					sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang 
					dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari 
					jumlah semula.

					Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan 
					tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
					(dua persen) per bulan.

					Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, 
					dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
					Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya 
					pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.

				Ayat (3)

					Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
					Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah 
					dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan 
					kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya 
					terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) 
					kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak 
					akan dilakukan penyidikan.

					Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya 
					penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka 
					kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib 
					Pajak yang bersangkutan.

				Ayat (4)

					Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam 
					ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum 
					menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang 
					telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih 
					diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran 
					pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat 
					berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan 
					Masa untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya. 

					Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
					tersebut terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
					a.	pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; 
						atau
					b.	rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; 
						atau
					c.	jumlah harta menjadi lebih besar; atau
					d.	jumlah modal menjadi lebih besar.

				Ayat (5)

					Cukup jelas

				Ayat (6)

					Terhadap Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang 
					mengakibatkan rugi fiskal berbeda dengan ketetapan pajak yang 
					diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan 
					banding, masih terbuka kesempatan bagi Wajib Pajak untuk 
					melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan tahun berikutnya walaupun telah melewati jangka waktu 
					2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Tahun Pajak atau Bagian Tahun 
					Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan 
					tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan 
					Surat Pemberitahuan tersebut.

					Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut :

					a.	PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
						Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang 
						menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar 
						Rp 100.000.000,00.

						Terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan 
						pemeriksaan, dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan 
						surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar 
						Rp. 50.000.000,00.

						Atas surat ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan 
						keberatan pada tanggal 16 Maret 2006. Pada tanggal 10 
						November 2006 diterbitkan Keputusan Keberatan yang 
						menetapkan rugi fiskal PT. A tahun 2002 menjadi 
						Rp. 110.000.000,00.

						PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
						Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang 
						menyatakan :
						Penghasilan Neto sebesar		Rp200.000.000,00
						Kompensasi kerugian berdasarkan Surat 
						Pemberitahuan Tahunan Pajak 
						Penghasilan tahun 2002			Rp100.000.000,00
											---------------------
						Penghasilan Kena Pajak			Rp100.000.000,00
											============

						Tanggal 21 November 2006 Surat Pemberitahuan Tahunan 
						Pajak Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan 
						menurut Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi :
						Penghasilan Neto sebesar		Rp200.000.000,00
						Rugi menurut Keputusan Keberatan	Rp110.000.000,00
											---------------------
						Penghasilan Kena Pajak			Rp  90.000.000,00
											============

					b.	PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
						Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang 
						menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar 
						Rp. 150.000.000,00.

						Atas Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan, 
						dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan surat ketetapan 
						pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp100.000.000,00.

						Atas surat ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan 
						keberatan pada tanggal 16 Maret 2006.

						Pada tanggal 10 November 2006 diterbitkan Surat Keputusan 
						Keberatan yang menolak keberatan Wajib Pajak.

						Terhadap Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak 
						mengajukan banding pada tanggal 22 Desember 2006. Pada 
						tanggal 18 Mei 2007 diterbitkan Putusan Banding yang 
						menambah rugi Wajib Pajak menjadi Rp. 160.000.000,00.

						PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
						Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang 
						menyatakan :
						Penghasilan Neto sebesar	Rp250.000.000,00
						Kompensasi kerugian menurut  
						Surat Pemberitahuan Tahunan  
						Pajak Penghasilan tahun 2002	Rp150.000.000,00
										--------------------- (-)
						Penghasilan Kena Pajak		Rp100.000.000,00
										============

						Tanggal 21 Juli 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
						Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan 
						menurut Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi :
						Penghasilan Neto sebesar	Rp250.000.000,00
						Rugi menurut Putusan Banding	Rp160.000.000,00
										--------------------- (-)
						Penghasilan Kena Pajak		Rp  90.000.000,00
										============

		Angka 9

			Pasal 9

				Ayat (1)

					Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk 
					suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan 
					batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat 
					terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam 
					pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi 
					administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

				Ayat (2)

					Apabila pada waktu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak 
					yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus 
					dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga 
					setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum 
					Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan itu disampaikan.

					Misalnya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus 
					disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan pembayaran pajak 
					yang terutang atau setoran akhir harus sudah dilunasi paling lambat 
					tanggal 25 Maret, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan disampaikan.

				Ayat (2a)

					Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran 
					atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga 
					tersebut diberikan contoh sebagai berikut :
					-	Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2002 
						sejumlah Rp. 10.000.000,00 sebulan
					-	Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2002 dibayar tanggal 18 Juni 
						2002 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2002
					-	Tanggal 15 Juli 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak
					-	Sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) 
						bulan = 1 x 2% x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 200.000,00

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
					memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
					pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran 
					Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat 
					Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh 
					tempo pembayaran telah ditentukan.

					Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 
					12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-
					benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

		Angka 10

			Pasal 10

				Ayat (1)

					Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran 
					pajak dari Wajib Pajak. Semua penyetoran pajak-pajak negara, 
					harus disetorkan ke kas negara melalui tempat-tempat pembayaran 
					yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti Kantor Pos dan atau 
					bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah 
					atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

					Dengan usaha memperluas tempat pembayaran pajak yang mudah 
					dijangkau oleh Wajib Pajak, dimaksudkan untuk mempermudah 
					Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus menghindarkan 
					adanya rasa keengganan dalam melaksanakan pembayaran pajak.

				Ayat (2)

					Dengan adanya penentuan tata cara pembayaran pajak, penyetoran 
					pajak, dan pelaporannya yang diatur dengan Keputusan Menteri 
					Keuangan demikian juga mengenai tata cara mengangsur dan 
					menunda pembayaran pajak, diharapkan akan dapat mempermudah 
					pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.

		Angka 11

			Pasal 11

				Ayat (1)

					Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 
					terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih 
					lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang 
					terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak 
					seharusnya terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali 
					kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut 
					tidak mempunyai utang pajak.

					Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi 
					semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, 
					kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu 
					dengan utang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat sisa lebih, 
					baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.

				Ayat (2)

					Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan 
					menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh 
					Direktur Jenderal Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan :
					a.	untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
						dimaksud dalam Pasal 17, dihitung sejak tanggal diterimanya 
						permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan 
						pembayaran pajak;
					b.	untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
						dimaksud dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal 
						penerbitan;
					c.	untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
						Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C, dihitung 
						sejak tanggal penerbitan;

					sampai dengan saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
					diterbitkan.

				Ayat (3)

					Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak 
					dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini 
					menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian 
					kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu seperti tersebut 
					dalam ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan 
					imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
					sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan 
					sampai dengan saat dilakukan pembayaran, yaitu saat Surat Perintah 
					Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan.

				Ayat (4)

					Cukup jelas

		Angka 12

			Pasal 12

				Ayat (1)

					Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang 
					dapat dikenakan pajak, namun untuk kepentingan administrasi 
					perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah :
					a.	pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
						pihak ketiga;
					b.	pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang 
						dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak 
						lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak 
						atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
						dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
					c.	pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

					Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang 
					harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa 
					pelunasan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan 
					Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara 
					melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau 
					bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang 
					ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

					Berdasarkan Undang-undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak 
					berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua 
					Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan 
					suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak 
					tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat 
					Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak 
					dilaporkan oleh Wajib Pajak.

				Ayat (2)

					Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah 
					menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara 
					benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, 
					kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat 
					keputusan dari administrasi perpajakan.

				Ayat (3)

					Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
					berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan 
					dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak 
					benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang 
					sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya 
					pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan 
					peraturan perundang-undangan perpajakan.

		Angka 13

			Pasal 14

				Ayat (1)

					Cukup jelas

				Ayat (2)

					Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan 
					hukumnya dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal 
					penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

				Ayat (3)

					Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas 
					Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena :
					-	penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak 
						kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah 
						hitung;
					-	Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
						dibayar.

					Untuk jelasnya cara penghitungannya diberikan contoh sebagai 
					berikut :

					1.	Hasil penelitian Surat Pemberitahuan
						Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002
						yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2003 setelah 
						dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang 
						menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar 
						Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan 
						tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 13 
						Juni 2003 dengan penghitungan sebagai berikut :
						-	Kekurangan bayar Pajak 
							Penghasilan =			Rp 1.000.000,00
						-	Bunga 
							= 3 x 2% x Rp. 1.000.000,00 =	Rp     60.000,00
											------------------ (+)
						-	Jumlah yang harus dibayar 	Rp 1.060.000,00
											===========

					2.	Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
						dibayar	:
						Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2002 setiap bulan sebesar 
						Rp. 100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 
						Bulan Juni 2002, dibayar tepat waktu sebesar 
						Rp 40.000.000,00.

						Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut 
						diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 
						2002 dengan penghitungan sebagai berikut :
						-	Kekurangan bayar Pajak Penghasilan 
							Pasal 25 bulan Juni 2002 =	Rp 60.000.000,00
						-	Bunga 
							= 3 x 2% x Rp60.000.000,00 = 	Rp   3.600.000,00
											-------------------- (+)
						-	Jumlah yang harus dibayar = 	Rp 63.600.000,00
											===========

				Ayat (4)

					Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya 
					untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka ia telah 
					melanggar kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikan 
					kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu selain 
					harus menyetor pajak terutang dengan tidak diperkenankan 
					memperhitungkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak juga 
					dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) 
					dari Dasar Pengenaan Pajak yang timbul sebelum Pengusaha 
					dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Di samping itu 
					berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
					ditetapkan bahwa Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha 
					Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha 
					Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan 
					pajak yang tidak semestinya, dan oleh karena itu terhadapnya 
					dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap 
					Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak tetapi tidak 
					melaksanakan, tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak, atau 
					membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, dikenakan sanksi 
					yang sama.

		Angka 14

			Pasal 15

				Ayat (1)

					Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan 
					Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau 
					telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya 
					sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih 
					Bayar, atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak 
					Nihil ditetapkan lebih rendah, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
					untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
					dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya 
					pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
					Pajak.

					Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi 
					atas ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan 
					ketetapan pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum 
					didahului dengan penerbitan ketetapan pajak. Penerbitan Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat 
					adanya data baru (novum) dan atau data yang semula belum 
					terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang 
					dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu maka 
					setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat 
					telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
					Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan 
					hanya dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semula 
					belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang semula 
					belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui 
					kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

					Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan 
					mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung 
					besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak belum 
					diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat 
					Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan 
					perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan 
					yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah 
					data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan 
					untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang :
					a.	tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat 
						Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan 
						keuangan); dan atau
					b.	pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib 
						Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan 
						keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga 
						tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan 
						peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar 
						dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

					Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan dalam Surat 
					Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan 
					tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan 
					cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin 
					menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar 
					sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang 
					seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang 
					semula belum terungkap, misalnya :

					1.	Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan 
						tertulis 	adanya biaya iklan Rp. 10.000.000,00 sedangkan 
						sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari Rp. 5.000.000,00 
						biaya iklan di media masa dan Rp. 5.000.000,00 sisanya 
						adalah sumbangan atau hadiah.

						Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak 
						mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak 
						melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan 
						atau hadiah, sehingga pajak yang terutang tidak dapat 
						dihitung secara benar, maka data mengenai pengeluaran 
						berupa sumbangan atau hadiah tersebut adalah tergolong 
						data yang semula belum terungkap.

					2.	Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan 
						disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan 
						tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok 
						yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk 
						penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan 
						perincian tersebut, sehingga fiskus tidak dapat meneliti 
						kebenaran pengelompokan dimaksud.

						Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat 
						kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam 
						kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 
						namun dikelompokkan ke dalam kelompok 2.

						Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak 
						mengungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak 
						dilakukan koreksi atas kesalahan pengelompokan harta 
						tersebut, dan sebagai akibatnya pajak yang terutang tidak 
						dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui 
						adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut 
						adalah data yang semula belum terungkap.

					3.	Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah 
						barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian 
						tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan 
						Faktur Pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan 
						untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan 
						kegiatan usahanya dan sebagian yang lain tidak mempunyai 
						hubungan langsung. Seluruh Faktur Pajak tersebut dikreditkan 
						sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.

						Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak 
						tidak mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut 
						dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas 
						pengkreditan Pajak Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya 
						Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung 
						secara benar, maka apabila kemudian diketahui adanya data 
						atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak 
						Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan 
						kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut 
						merupakan data yang semula belum terungkap.

				Ayat (2)

					Dalam hal setelah diterbitkan ketetapan pajak ternyata masih 
					ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang 
					belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, maka atas 
					pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa 
					kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang 
					dibayar.

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di 
					bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 
					memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi 
					administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan 
					persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, meskipun 
					jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) 
					dilampaui.

		Angka 15

			Pasal 16

				Ayat (1)

					Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam 
					rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila 
					terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam 
					suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat 
					kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan 
					antara fiskus dengan Wajib Pajak.

					Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau 
					berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau 
					kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena 
					kesalahan atau kekeliruan adalah :
					-	surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak 
						Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
						Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat 
						Ketetapan Pajak Nihil;
					-	Surat Tagihan Pajak;
					-	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
					-	Surat Keputusan Keberatan;
					-	Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
						Administrasi;
					-	Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan 
						Pajak yang tidak benar.

					Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada 
					kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari :

					a.	Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat 
						berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor 
						surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, 
						dan tanggal jatuh tempo;

					b.	Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari 
						penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan 
						atau pembagian suatu bilangan;

					c.	Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
						peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan 
						dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase 
						Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan 
						sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
						kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun 
						berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

					Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau 
					mengurangkan atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan 
					dan kekeliruannya.

					Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau 
					kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-

					undangan perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut, 
					Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada 
					Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat 
					melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

				Ayat (2)

					Guna memberikan kepastian hukum, terhadap permohonan 
					pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam 
					batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.

				Ayat (3)

					Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlewati dan Direktur 
					Jenderal Pajak belum memberikan keputusannya, permohonan Wajib 
					Pajak dianggap dikabulkan untuk hal-hal yang dimohonkannya.

					Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur 
					Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai 
					dengan permohonan Wajib Pajak. Atas hal-hal yang dianggap 
					dikabulkan tidak dapat lagi dimohonkan pembetulan.

		Angka 16

			Pasal 17B

				Ayat (1)

					Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
					selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari 
					Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
					Pasal 17C harus diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 
					(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, 
					dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

					Untuk kegiatan tertentu yaitu ekspor dan penyerahan Barang Kena 
					Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
					Nilai, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat dengan Keputusan 
					Direktur Jenderal Pajak. Permohonan dapat disampaikan dengan cara 
					mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat 
					tersendiri.

					Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak 
					Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat 
					Ketetapan Pajak Nihil.

				Ayat (2)

					Dengan batas waktu tersebut dalam ayat (1) dimaksudkan untuk 
					memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak 
					atau Pengusaha Kena Pajak, sehingga bila batas waktu tersebut 
					dilewati dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu 
					keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Selain 
					itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib 
					administrasi perpajakan.

				Ayat (3)

					Dalam hal Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat 
					Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka kepada Wajib Pajak diberikan 
					imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak 
					berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
					sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, 
					bagian dari bulan dihitung satu bulan.

		Angka 17

			Pasal 17C

				Ayat (1)

					Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
					untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan 
					penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
					Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat :
					a.	3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;
					b.	1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai;

					sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat 
					Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam 
					Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat 
					disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan 
					atau dengan surat tersendiri.

				Ayat (2)

					Yang dimaksud dengan kriteria tertentu antara lain :
					1.	Kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi penyampaian Surat 
						Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak;
					2.	Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan 
						pendapat wajar tanpa pengecualian;
					3.	Penghitungan jumlah peredaran usaha dan pajaknya mudah 
						diketahui karena berkaitan dengan aturan Pemerintah lainnya, 
						seperti peredaran usaha dan Pajak Pertambahan Nilai atas 
						produsen rokok diketahui dari pelaksanaan cukai.

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dalam 
					jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah melakukan pemeriksaan 
					terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian 
					pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Surat ketetapan 
					pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
					atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak 
					Nihil.

				Ayat (5)

					Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang 
					terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
					perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan 
					sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan 
					Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
					kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan 
					pembayaran pajak.

					Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut 
					diberikan contoh sebagai berikut :

					1)	Pajak Penghasilan

						-	Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian 
							pendahuluan kelebihan pajak sebesar 
							Rp. 80.000.000,00.

						-	Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :
							a.	Pajak Penghasilan yang terutang 
								sebesar Rp100.000.000,00
							b.	Kredit pajak, yaitu :
							-	Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000,00
							-	Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000,00
							-	Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000,00

						Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
						Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai 
						berikut :

						-	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar
							Rp 100.000.000,00

						Kredit Pajak	:
						-	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp20.000.000,00
						-	Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp40.000.000,00
						-	Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp90.000.000,00 (+)
											--------------------
											Rp150.000.000,00
						-	Jumlah Pengembalian
							Pendahuluan Kelebihan Pajak	Rp  80.000.000,00 (-)
											----------------------
						Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp  70.000.000,00
											----------------------
						Pajak yang tidak/kurang dibayar		Rp  30.000.000,00
						Sanksi administrasi berupa kenaikan
						sebesar 100%				Rp  30.000.000,00 (+)
											----------------------
						Jumlah yang masih harus dibayar	Rp  60.000.000,00
											============

					2)	Pajak Pertambahan Nilai

						-	Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh 
							pengembalian pendahuluan 
							kelebihan pajak sebesar Rp  60.000.000,00.

			-	Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut	:
				a.	Pajak Keluaran				Rp 100.000.000,00
				b.	Kredit pajak, yaitu :
				-	Pajak Masukan				Rp 150.000.000,00
				-	Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan 
					sebagai berikut	:
					-	Pajak Keluaran			Rp 100.000.000,00
					-	Kredit Pajak :
						-	Pajak Masukan		Rp 150.000.000,00
						-	Jumlah Pengembalian
							Pendahuluan Kelebihan
							Pajak			Rp  60.000.000,00 (-)
										---------------------
					Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp  90.000.000,00
										---------------------
					Pajak yang tidak/kurang dibayar		Rp  10.000.000,00
				-	Sanksi administrasi kenaikan 100%	Rp  10.000.000,00 (+)
										---------------------
					Jumlah yang masih harus dibayar	Rp  20.000.000,00
										============

		Angka 18

			Pasal 18

				Ayat (1)

					Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 
					Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang 
					menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
					merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk 
					melakukan penagihan pajak.

				Ayat (2)

					dihapus.

		Angka 19

			Pasal 19

				Ayat (1)

					Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang 
					masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
					atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan 
					jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan 
					Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang 
					tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau 
					terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut 
					diberikan contoh sebagai berikut :

					1.	Atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
						Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan.
						Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak 
						yang dikreditkan) Rp100.000,00. Surat ketetapan pajak 
						diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Harus dilunasi paling 
						lambat tanggal 9 November 2002, tetapi baru dibayar 
						sejumlah Rp 60.000,00 pada tanggal 1 November 2002. 
						Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran terakhir 
						(9 November 2002) sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib 
						Pajak.

						Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan 
						Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dengan penghitungan 
						sebagai berikut :

						Pajak terutang				Rp 100.000,00
						Dibayar pada waktunya			Rp   60.000,00
											-----------------
						Kurang dibayar				Rp   40.000,00
						Bunga dihitung satu bulan = 
						1 x 2% x Rp 40.000,00 = Rp 800,00
									 =======
						Bunga tersebut ditagih dengan Surat Tagihan Pajak.

					2.	Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar.
						Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
						Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 
						20 November 2002. Tanggal 25 November 2002 diterbitkan 
						Surat Tagihan Pajak.

						Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu 
						bulan = 1 x 2% x Rp100.000,00 = Rp 2.000,00.
										  ---------------

					3.	Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar.
						Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
						Dibayar sejumlah Rp60.000,00 pada tanggal 20 November 
						2002.

						Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

						Bunga terutang dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp100.000,00 
						= Rp 2.000,00.
						   ---------------

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					Cukup jelas

		Angka 20

			Pasal 20

				Ayat (1)

					Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar 
					sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai 
					dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak 
					memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan 
					dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut 
					dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

				Ayat (2)

					Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah 
					tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
					kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
					pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis 
					pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

				Ayat (3)

					Cukup jelas

		Angka 21

			Pasal 21

				Ayat (1)

					Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen 
					yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang 
					milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

					Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada 
					kreditur lain.

					Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada 
					Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain 
					atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka 
					umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Cukup jelas

				Ayat (5)

					Cukup jelas

		Angka 22

			Pasal 22

				Ayat (1)

					Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi 
					kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

				Ayat (2)

					Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun 
					apabila :
					a.	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan 
						menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang 
						tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan 
						tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu 
						daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian 
						Surat Paksa tersebut.

					b.	Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan 
						cara :

						-	Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan 
							penundaan pembayaran utang pajak sebelum 
							tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti 
							itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat 
							permohonan angsuran atau penundaan pembayaran 
							utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

						-	Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan 
							keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa 
							penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan 
							Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak.

						-	Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian 
							utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa 
							penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran 
							sebagian utang pajak tersebut.

					c.	Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
						Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan 
						terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di 
						bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang 
						telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti 
						itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan 
						ketetapan pajak tersebut.

		Angka 23

			Pasal 23

				Ayat (1)

					dihapus

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					dihapus

		Angka 24

			Pasal 24

				Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan 
				besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain 
				karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta 
				warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, 
				Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak 
				untuk melakukan penagihan telah daluwarsa. Melalui cara ini akan dapat 
				diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat 
				ditagih atau dicairkan.

		Angka 25

			Pasal 25

				Ayat (1)

					Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
					dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, 
					maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
					Direktur Jenderal Pajak.

					Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari 
					ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-
					undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau 
					pemungutan pajak.

					Perkataan "suatu" pada ayat ini dimaksudkan bahwa satu keberatan 
					harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak, 
					misalnya :
					Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1995 dan Tahun Pajak 1996 
					keberatannya harus diajukan masing-masing dalam satu surat 
					keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan 
					dua buah surat keberatan.

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 
					(tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana 
					dimaksud dalam ayat (1), dengan maksud agar supaya Wajib Pajak 
					mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat 
					keberatan beserta alasannya.

					Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak 
					dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan 
					Wajib Pajak (force mayeur), maka tenggang waktu selama 3 (tiga) 

					bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh 
					Direktur Jenderal Pajak.

				Ayat (4)

					Cukup jelas

				Ayat (5)

					Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pejabat Direktorat 
					Jenderal Pajak atau oleh Kantor Pos berfungsi sebagai tanda terima 
					surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai 
					surat keberatan. Dengan demikian batas waktu penyelesaian 
					keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud.

					Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat 
					keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya, maka batas waktu 
					penyelesaian keberatan dihitung sejak diterimanya surat berikutnya 
					yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

				Ayat (6)

					Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan 
					yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar 
					pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah 
					ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk 
					memenuhi permintaan tersebut di atas.

				Ayat (7)

					Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran 
					pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan 
					tidak menghalangi tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan 
					lelang.

					Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak 
					dengan dalih mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan 
					kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat 
					dicegah terganggunya penerimaan negara.

		Angka 26

			Pasal 27

				Ayat (1)

					Cukup jelas

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					dihapus

				Ayat (5)

					Cukup jelas

				Ayat (6)

					Cukup jelas

		Angka 27

			Pasal 27A

				Ayat (1)

					Imbalan bunga hanya diberikan berkenaan dengan Keputusan 
					Keberatan atau Putusan Banding yang menyangkut Surat Ketetapan 
					Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
					Tambahan.

				Ayat (2)

					Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat 
					Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) 
					dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan 
					sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

					Pengurangan atau penghapusan dimaksud merupakan akibat dari 
					adanya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atas Surat 
					Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
					Bayar Tambahan tersebut, yang menerima sebagian atau seluruh 
					permohonan Wajib Pajak.

				Ayat (3)

					Cukup jelas

		Angka 28

			Pasal 28

				Ayat (1)

					Cukup jelas

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Cukup jelas

				Ayat (5)

					Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode 
					pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah 
					penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode 
					pembukuan misalnya dalam penerapan :
					a.	Stelsel pengakuan penghasilan;
					b.	Tahun buku;
					c.	Metode penilaian persediaan;
					d.	Metode penyusutan dan amortisasi

					Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan 
					biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya 
					diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan 
					itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

					Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan 
					penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian 
					pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode 
					lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate 
					and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain.

					Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan 
					atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

					Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, 
					bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, 
					serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah 
					dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

					Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi 
					atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang 
					tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan 
					pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, 
					penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat 
					diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan 
					pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya.

					Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan 
					penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu 
					besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan 
					mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu 
					untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas 
					harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :
					1)	Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus 
						meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang 
						bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus 
						diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
					2)	Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak 
						yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari 
						penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan 
						amortisasi.
					3)	Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas 
						(konsisten).

					Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan 
					dapat juga dinamakan stelsel campuran.

				Ayat (6)

					Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat 
					asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya 
					dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya 
					(metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, metode 
					penilaian persediaan dan sebagainya. Namun demikian, perubahan 
					metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah 
					mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan 
					metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak 
					sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan 
					menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta 
					akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

					Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan 
					dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari 
					kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode 
					pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya 
					dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan 
					aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

					Contoh	:

					Wajib Pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan 
					garis lurus atau straight line method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak 
					bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan 
					menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining 
					balance method.

					Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan 
					terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum 
					dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan 
					dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari 
					perubahan tersebut.

					Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya 
					jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu 
					perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur 
					Jenderal Pajak.

					Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) 
					kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
					dengan tahun takwim.

					Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
					dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang 
					bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 
					(enam) enam bulan pertama atau lebih.

					Contoh	:
					a.	Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun 
						pajaknya adalah tahun 2002.
					b.	Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 
						2003, tahun pajaknya adalah tahun 2003.

				Ayat (7)

					Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. 
					Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan 
					tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

					Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak 
					lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar 
					Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
					dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga 
					jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai 
					ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan 
					Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 
					Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
					Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan 
					yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

					Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara 
					atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan 
					Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan 
					perpajakan menentukan lain.

				Ayat (8)

					Cukup jelas

				Ayat (9)

					Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
					usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan 
					bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka 
					yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan 
					pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, 
					pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak 
					Penghasilan.

					Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan 
					objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

				Ayat (10)

					Cukup jelas

				Ayat (11)

					Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil 
					pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau 
					pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, 
					dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan 
					mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau 
					pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera 
					disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, 
					catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar 
					pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang 
					mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

				Ayat (12)

					Cukup jelas

		Angka 29

			Pasal 29

				Ayat (1)

					Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang 
					melakukan pemeriksaan untuk :
					a.	menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
					b.	tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
						perundang-undangan perpajakan;

					pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di 
					tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup 
					pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun 
					berjalan.

					Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk 
					terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak 
					atau pemotong pajak.

					Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan 
					kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat 
					Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan 
					kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau 

					kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan :
					a.	menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan 
						dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan 
						Pemeriksaan Lengkap;
					b.	menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan 
						kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup 
						pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, 
						yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana.

					Selain itu, Pemeriksaan Sederhana dapat juga dilakukan untuk tujuan 
					lain diantaranya :
					-	menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak 
						Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21;
					-	mengukuhkan atau mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena 
						Pajak;
					-	memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan 
						Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

				Ayat (2)

					Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas 
					identitasnya, oleh karena itu harus memiliki tanda pengenal 
					pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta 
					memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas 
					pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan 
					kepada Wajib Pajak.

					Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang 
					cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam 
					menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan 
					jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif 
					serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

					Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada 
					bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan 
					peraturan perundang-undangan perpajakan.

					Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak 
					dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
					peraturan perundang-undangan perpajakan.

				Ayat (3)

					Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan 
					pemenuhan kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain 
					sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperlihatkan dan 
					meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan 
					keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan 
					perolehan penghasilan atau kegiatan usaha.

					Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang 
					diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk 
					menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa 
					diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut 
					dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku, 
					catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut.

				Ayat (4)

					Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga 
					pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain 
					yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini 
					menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

		Angka 30

			Pasal 31

				Cukup jelas

		Angka 31

			Pasal 32

				Ayat (1)

					Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk 
					melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap 
					badan, badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan 
					anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
					pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang 
					menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau 
					tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

				Ayat (2)

					Ayat ini menegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak yang diatur dalam 
					Undang-undang ini bertanggungjawab secara pribadi atau secara 
					renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

					Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
					apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan 
					bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan 
					tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau 
					secara renteng.

				Ayat (3)

					Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak 
					untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan 
					sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan 
					hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

					Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan materiil 
					serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan 
					perundang-undangan perpajakan.

				Ayat (3a)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan 
					kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka 
					menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang 
					menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, 
					dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya 
					dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun 
					akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan 
					dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham 
					mayoritas atau pengendali.

		Angka 32

			Pasal 33

					Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak 
					Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
					Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima 
					jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau 
					konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng 
					atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak 
					yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau 
					pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat 
					menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada 
					penjual atau pemberi jasa.

		Angka 33

			Pasal 34

				Ayat (1)

					Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan 
					tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan 
					Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain :
					a.	Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang 
						dilaporkan oleh Wajib Pajak;
					b.	data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
					c.	dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang 
						bersifat rahasia;
					d.	dokumen dan atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan 
						ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

				Ayat (2)

					Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya 
					yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu 
					pelaksanaan undang-undang perpajakan, adalah sama dengan 
					petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan 
					Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

				Ayat (2a)

					Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain lembaga negara atau 
					instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di 
					bidang keuangan negara. Dalam pengertian keterangan yang dapat 
					diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang 
					bersifat umum tentang perpajakan.

				Ayat (3)

					Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, 
					penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan 
					instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau 
					tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak 
					tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

					Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus 
					dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama 
					pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan 
					keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang 
					Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam 
					hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.

				Ayat (4)

					Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 
					perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah 
					perpajakan, demi kepentingan peradilan Menteri Keuangan 
					memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada 
					pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
					dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang.

				Ayat (5)

					Maksud dari ayat ini adalah merupakan pembatasan dan penegasan, 
					bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya 
					mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau 
					peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas 
					pada tersangka yang bersangkutan.

		Angka 34

			Pasal 36

				Ayat (1)

					Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang 
					dikenakan kepada Wajib Pajak, karena ketidaktelitian petugas pajak 
					dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak 
					memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi 
					administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah 
					ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal 
					Pajak.

					Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan 
					berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan 
					Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak 
					pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal 
					(memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun 
					persyaratan material terpenuhi.

				Ayat (2)

					Cukup jelas

		Angka 35

			Pasal 36A

				Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan 
				meningkatkan kemampuan petugas pajak maka terhadap petugas pajak yang 
				menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang 
				perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara, dikenakan 
				sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		Angka 36

			Pasal 37

				Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat berubah-
				ubah. Karena itu undang-undang memberikan wewenang kepada Pemerintah 
				apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk 
				mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi 
				administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, sesuai dengan keadaan 
				ekonomi keuangan.

		Angka 37

			Pasal 38

				Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, 
				sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi 
				administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, 
				dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 
				dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan 
				tindak pidana.

				Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran 
				Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan 
				dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

				Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak 
				hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan 
				tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

		Angka 38

			Pasal 39

				Ayat (1)

					Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang 
					dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat 
					pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

				Ayat (2)

					Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang 
					perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana 
					di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya 
					menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, 
					dikenakan pidana lebih berat, ialah dilipatkan 2 (dua) dari ancaman 
					pidana yang diatur dalam ayat (1).

				Ayat (3)

					Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
					Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian 
					Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap 
					dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan atau 
					kompensasi pajak yang tidak benar, sangat merugikan negara. Oleh 
					karena itu percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan 
					delik tersendiri.

		Angka 39

			Pasal 41

				Ayat (1)

					Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan 
					diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam 
					memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka 
					pelaksanaan undang-undang perpajakan, maka perlu adanya sanksi 
					pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan 
					terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.

					Pengungkapan kerahasiaan menurut ayat ini adalah dilakukan karena 
					kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan, 
					sehingga kewajiban untuk merahasiakan, keterangan atau bukti-bukti 
					yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh undang-undang 
					perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut dihukum dengan 
					hukuman yang setimpal.

				Ayat (2)

					Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang 
					dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat 
					dibanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena 
					kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk 
					tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

				Ayat (3)

					Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana 
					dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
					menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib 
					Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

		Angka 40

			Pasal 41A

				Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 
				diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang 
				melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

		Angka 41

			Pasal 41B

				Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit 
				penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan misalnya menghalangi 
				Penyidik melakukan penggeledahan, menyembunyikan bahan bukti dan 
				sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dikenakan sanksi pidana.

		Angka 42

			Pasal 44

				Ayat (1)

					Penyidik di bidang perpajakan adalah pejabat pegawai negeri tertentu 
					di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat 
					yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
					undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang 
					perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam 
					Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					Cukup jelas

		Angka 43

			Pasal 47A

				Dalam rangka memberikan kepastian kepada Wajib Pajak maka mengenai 
				hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 
				2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
				1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
				diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994.

Pasal II

	Cukup jelas

Pasal III

	Cukup jelas



		     TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3984
Peraturan Terkait

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan

Historis Peraturan

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7756 kali - Dicetak 0 kali ›