Selasa, 2 September 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 17

Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 2 Agustus 2000

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Undang-Undang » 2000 Topik: Semua PPh » Undang-Undang » 2000

Undang-Undang No 17 TAHUN 2000 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 17 TAHUN 2000

					           TENTANG

		      PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 
				        TENTANG PAJAK PENGHASILAN

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta 
agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1994;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
	Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

					  Dengan Persetujuan
			  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG 
PAJAK PENGHASILAN.


						Pasal I

Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-
undang	:
a.	Nomor 7 TAHUN 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3459);
b.	Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3567);

diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi 
	sebagai berikut :

						"Pasal 2

	(1)	Yang menjadi Subjek Pajak adalah :
		a.	1)	orang pribadi;
			2)	warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 
				berhak;
		b.	badan;
		c.	bentuk usaha tetap.

	(2)	Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

	(3)	Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :
		a.	orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada 
			di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 
			12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
			Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
		b.	badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
		c.	warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

	(4)	Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :
		a.	orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 
			tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
			belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
			Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 
			tetap di Indonesia;
		b.	orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 
			tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
			belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
			Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan 
			dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
			Indonesia.

	(5)	Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 
		orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih 
		dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 
		badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan 
		usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
		a.	tempat kedudukan manajemen;
		b.	cabang perusahaan;
		c.	kantor perwakilan;
		d.	gedung kantor;
		e.	pabrik;
		f.	bengkel;
		g.	pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang 
			digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
		h.	perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
		i.	proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
		j.	pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, 
			sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
			belas) bulan;
		k.	orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
		l.	agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
			kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di 
			Indonesia.

	(6)	Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
		Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."


2.	Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi 
	sebagai berikut :

						"Pasal 3

	Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

	a.	badan perwakilan negara asing;

	b.	pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara 
		asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 
		bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan 
		di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 
		pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

	c.	organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, 
		dengan syarat :
		1)	Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
		2)	tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 
			Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari 
			iuran para anggota;

	d.	pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha 
		atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."


3.	Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a dan huruf f diubah, sehingga 
	keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 4

	(1)	Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
		yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
		Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
		yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
		a.	penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 
			diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, 
			uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 
			Undang-undang ini;
		b.	hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
		c.	laba usaha;
		d.	keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
			1)	keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 	
				badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
			2)	keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya 
				karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
			3)	keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
				pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
			4)	keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, 
				kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
				satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial 
				atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 
				Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
				kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
		e.	penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
		f.	bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 
			utang;
		g.	dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan 
			asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
		h.	royalti;
		i.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
		j.	penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
		k.	keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang 
			ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
		l.	keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
		m.	selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
		n.	premi asuransi;
		o.	iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 
			Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
		p.	tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

	(2)	Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari 
		transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta 
		berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya 
		diatur dengan Peraturan Pemerintah.

	(3)	Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :
		a.	1)	bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 
				atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan 
				para penerima zakat yang berhak;
			2)	harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 
				lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 
				badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 
				Menteri Keuangan;
			sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
			penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
		b.	warisan;
		c.	harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam 
			Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan 
			modal;
		d.	penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 
			atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 
			Pemerintah;
		e.	pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 
			asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 
			asuransi bea siswa;
		f.	dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 
			Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha 
			Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 
			kedudukan di Indonesia dengan syarat :
			1)	dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
			2)	bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 	
				Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 
				memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 
				modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan 
				saham tersebut;

		g.	iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
			oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
		h.	penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud 
			pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan 	
			Menteri Keuangan;
		i.	bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 
			modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan 
			kongsi;
		j.	bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) 
			tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
		k.	penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian 
			laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan 
			di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
			1)	merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 
				dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
				Keuangan; dan
			2)	sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."


4.	Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu 
	huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 6

	(1)	Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 
		ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
		a.	biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya 
			pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 
			honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, 
			bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, 
			biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
		b.	penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas 
			pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa 
			manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 
			11A;
		c.	iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
		d.	kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam 
			perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
			penghasilan;
		e.	kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
		f.	biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
		g.	biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
		h.	piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
			1)	telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
			2)	telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 
				Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian 
				tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur 
				dan debitur yang bersangkutan;
			3)	telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
			4)	Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 
				kepada Direktorat Jenderal Pajak,
			yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

	(2)	Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
		didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun 
		pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

	(3)	Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa 
		Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."


5.	Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai 
	berikut :

						"Pasal 7

	(1)	Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar :
		a.	Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib 
			Pajak orang pribadi;
		b.	Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk 
			Wajib Pajak yang kawin;
		c.	Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk 
			seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
		d.	Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk 
			setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 
			serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) 
			orang untuk setiap keluarga.

	(2)	Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun 
		pajak.

	(3)	Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
		ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."


6.	Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 
	berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 9

	(1)	Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 
		bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
		a.	pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk 
			dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
			pembagian sisa hasil usaha koperasi;
		b.	biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, 
			sekutu, atau anggota;
		c.	pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih 
			untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha 
			asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan 
			dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
		d.	premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 
			asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar 
			oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak 
			yang bersangkutan;

		e.	penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 
			dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman 
			bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan 
			kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
			yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

		f.	jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau 
			kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan 
			dengan pekerjaan yang dilakukan;

		g.	harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan 
			yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam 
			dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam 
			kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
			Pemerintah;

		h.	Pajak Penghasilan;

		i.	biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau 
			orang yang menjadi tanggungannya;

		j.	gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer 
			yang modalnya tidak terbagi atas saham;

		k.	sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa 
			denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang 
			perpajakan.

	(2)	Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai 
		masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, 
		melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 11 atau Pasal 11 A."


7.	Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) diubah, 
	sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 11

	(1)	Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau 
		perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak 
		guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
		memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan 
		dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi 
		harta tersebut.

	(2)	Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain 
		bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, 
		yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir 
		masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

	(3)	Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih 
		dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta 
		tersebut.

	(4)	Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan 
		penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
		memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

	(5)	Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan 
		penilaian kembali aktiva tersebut.

	(6)	Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan 
		sebagai berikut :

		-------------------------------------------------------------------------------------------------------
			Kelompok Harta Berwujud	Masa			Tarif penyusutan
							Manfaat		sebagaimana dimaksud dalam
									------------------------------------
									Ayat (1)		Ayat (2)
		-------------------------------------------------------------------------------------------------------

		I.	Bukan bangunan
			Kelompok 1			4 tahun		25%		50%
			Kelompok 2			8 tahun		12,5%		25%
			Kelompok 3			16 tahun	6,25%		12,5%
			Kelompok 4			20 tahun	5%		10%

		II.	Bangunan
			Permanen			20 tahun	5%
			Tidak Permanen			10 tahun	10%
		-------------------------------------------------------------------------------------------------------

	(7)	Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang 
		penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan 
		dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(8)	Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
		(1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta 
		tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya 
		yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan 
		harta tersebut.

	(9)	Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui 
		dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah 
		sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa 
		kemudian tersebut.

	(10)	Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
		ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta 
		tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

	(11)	Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
		(6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."


8.	Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan 
	Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 11A

	(1)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya 
		termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang 
		mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, 
		menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau 
		dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara 
		menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada 
		akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

	(2)	Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

		--------------------------------------------------------------------------------------
		Kelompok Harta		Masa		Tarif Amortisasi berdasarkan
		Tak Berwujud		Manfaat			    metode
							--------------------------------------
							Garis Lurus	Saldo Menurun
		--------------------------------------------------------------------------------------

		Kelompok 1		4 tahun		25%			50%
		Kelompok 2		8 tahun		12,5%			25%
		Kelompok 3		16 tahun	6,25%			12,5%
		Kelompok 4		20 tahun	5%			10%
		--------------------------------------------------------------------------------------

	(3)	Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan 
		pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (2).

	(4)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai 
		masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi 
		dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

	(5)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud 
		dalam ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam 
		lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan 
		menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

	(6)	Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih 
		dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

	(7)	Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam 
		ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan 
		sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada 
		tahun terjadinya pengalihan tersebut.

	(8)	Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
		ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku 
		harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan."


9.	Ketentuan Pasal 14 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, 
	sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 14

	(1)	Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan 
		disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

	(2)	Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 
		Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan 
		menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
		dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 
		bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

	(3)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya 
		dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan 
		pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata 
		Cara Perpajakan.

	(4)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada 
		Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma 
		Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

	(5)	Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya 
		menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau 
		pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan 
		Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan.

	(6)	Dihapus.

	(7)	Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah dengan 
		Keputusan Menteri Keuangan."


10.	Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga 
	keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 17

	(1)	Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

		a.	Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------
			Lapisan Penghasilan Kena Pajak				      Tarif Pajak
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh				5%
		lima juta rupiah)							     (lima persen)
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 				10%
		rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)		   (sepuluh persen)
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)				15%
		s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)			  (lima belas persen)
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)				25%
		s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)			(dua puluh lima persen)
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)				35%
										(tiga puluh lima persen)
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		b.	Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------
			Lapisan Penghasilan Kena Pajak				      Tarif Pajak
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		sampai dengan Rp 50.000.000,00					10%
		(lima puluh juta rupiah)						    (sepuluh persen)
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)				15%
		s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)			  (lima belas persen)
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		di atas Rp 100.000.000,00						30%
		(seratus juta rupiah)						   (tiga puluh persen)
		----------------------------------------------------------------------------------------------------------

	(2)	Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
		dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

	(3)	Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
		diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(4)	Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah 
		Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

	(5)	Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang 
		pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung 
		sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) 
		dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

	(6)	Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang 
		penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

	(7)	Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."


11.	Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, serta diantara ayat (3) dan ayat (4)
	disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut

						"Pasal 18

	(1)	Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan 	
		antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan 
		Undang-undang ini.

	(2)	Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam 
		negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang 
		menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
		a.	besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% 
			(lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
		b.	secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan 
			modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

	(3)	Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan 
		pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan 
		Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak 
		lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan 
		istimewa.

	(3a)	Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja 
		sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-
		pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang 
		berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan 
		renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

	(4)	Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 
		ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
		a.	Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling 
			rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara 
			Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua 
			Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih 
			yang disebut terakhir; atau
		b.	Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada 
			di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
		c.	terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan 
			lurus dan atau ke samping satu derajat.

	(5)	dihapus."


12.	Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) 
	dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 21

	(1)	Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan 
		pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau 
		diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
		a.	pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 
			lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 
			atau bukan pegawai;
		b.	bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
			pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
		c.	dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain 
			dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
		d.	badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 
			sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 
			bebas;
		e.	penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan 
			pelaksanaan suatu kegiatan.

	(2)	Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan 
		pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan 
		negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

	(3)	Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah 
		jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang 
		besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan 
		Tidak Kena Pajak.

	(4)	Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak 
		adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan 
		pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(5)	Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan 
		Pemerintah.

	(6)	dihapus.

	(7)	dihapus.

	(8)	Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas 
		penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan 
		Direktur Jenderal Pajak."


13.	Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dana ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 
	berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 23

	(1)	Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
		dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, 
		penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
		kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang 
		wajib membayarkan :

		a.	sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
			1)	dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
			2)	bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
			3)	royalti;
			4)	hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

		b.	sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga 
			simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;

		c.	sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
			1)	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
			2)	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 
				jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 	
				Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

	(2)	Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 
		(1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

	(3)	Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak 
		untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

	(4)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas :
		a.	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
		b.	sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan 
			hak opsi;
		c.	dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
		d.	bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
		e.	bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
		f.	sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
		g.	bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan 
			Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."


14.	Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, 
	serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai 
	berikut	:

						"Pasal 25

	(1)	Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 
		Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat 
		Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
		a.	Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 
			Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
			22; dan
		b.	Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
		dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

	(2)	Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan 
		sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama 
		dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

	(3)	dihapus.

	(4)	Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang 
		lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak 
		tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

	(5)	dihapus.

	(6)	Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran 
		pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu :
		a.	Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
		b.	Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
		c.	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah 
			lewat batas waktu yang ditentukan;
		d.	Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
			Tahunan Pajak Penghasilan;
		e.	Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
			yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum 
			pembetulan;
		f.	terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

	(7)	Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik 
		Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak 
		orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(8)	Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang 
		ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

	(9)	Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi 
		pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang 
		bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh 
		penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-
		undang ini."


15.	Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi 
	sebagai berikut :

						"Pasal 26

	(1)	Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang 
		dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, 
		penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
		kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak 
		sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :
		a.	dividen;
		b.	bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan 
			jaminan pengembalian utang;
		c.	royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
		d.	imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
		e.	hadiah dan penghargaan;
		f.	pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

	(2)	Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
		yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, 
		dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 
		20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

	(3)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan.

	(4)	Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia 
		dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan 
		kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri 
		Keuangan.

	(5)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat 
		final, kecuali :
		a.	pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 
			dan huruf c;
		b.	pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan 
			luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 
			tetap."



16.	Ketentuan Pasal 31 A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 A berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 31 A

	(1)	Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan 
		atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk	:
		a.	pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 
			penanaman yang dilakukan;
		b.	penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
		c.	kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
		d.	pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
			sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan 
			yang berlaku menetapkan lebih rendah;

	(2)	Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
		Pemerintah."


17.	Di antara Pasal 31 A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 31 B dan Pasal 31 C, yang 
	masuk dalam BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 31 B

	(1)	Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang 
		dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam 
		jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas :
		a.	pembebasan utang;
		b.	pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;
		c.	perubahan utang menjadi penyertaan modal;

	(2)	Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
		Pemerintah.


						Pasal 31 C

	(1)	Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan 
		Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah 
		Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

	(2)	Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
		lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."


18.	Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 32

	Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini 
	dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
	Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000."


19.	Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai 
	berikut	:

						"Pasal 32 A

	Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka 
	penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."


						Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984."


						Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




								Disahkan di Jakarta
								pada tanggal 2 Agustus 2000
								PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

									ttd

								ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

	ttd

DJOHAN EFFENDI




		LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 127









					       PENJELASAN
						 ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 17 TAHUN 2000

						TENTANG

		      PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 
				       TENTANG PAJAK PENGHASILAN


I.	UMUM

	1.	Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang 
		berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
		Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 
		1994. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang 
		Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara 
		dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan 
		sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

	2.	Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan 
		globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan 
		pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undang-
		undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang 
		tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan 
		pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

	3.	Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip 
		perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan 
		produktivitas penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. 
		Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini 
		adalah sebagai berikut :
		a.	Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
		b.	Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
		c.	Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung 
			di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri 
			di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

	4.	Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan 
		perubahan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
		telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, meliputi pokok-pokok 
		sebagai berikut	:

		a.	Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan 
			subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau 
			pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu 
			diubah dan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, 
			guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan 
			Wajib Pajak, disamping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara 
			tetangga di kawasan ASEAN.

		b.	Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self assessment 
			tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. 
			Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tatacara pembayaran pajak dalam 
			tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan 
			usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong 
			untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun 
			untuk membantu dan membina para Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah 
			peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma penghitungan 
			penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.

		c.	Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal 
			asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan 
			ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk 
			insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

II.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal I

		Angka 1

			Pasal 2

				Ayat (1)

					Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum 
					terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

					Huruf a

						Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal 
						atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan 
						yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan 
						Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak 
						yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi 
						sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar 
						pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan 
						tersebut tetap dapat dilaksanakan.

					Huruf b

						Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang 
						Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian 
						Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 
						merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
						tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
						perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
						Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
						apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
						perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
						politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
						tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam 
						Undang-undang ini (lihat huruf c berikut), bentuk usaha tetap 
						ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari 
						badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya 
						dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan 
						Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai 
						eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian 
						badan.

						Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan Subjek 
						Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga 
						setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya 
						lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh 
						Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan 
						usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh 
						penghasilan merupakan Subjek Pajak.

						Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 
						berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu :
						1)	dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
							undangan yang berlaku;
						2)	dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN 
							atau APBD;
						3)	penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam 
							anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
						4)	pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 
							fungsional negara.

						Sebagai Subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang 
						berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya 
						termasuk dalam pengertian badan.

						Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, 
						persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang 
						mempunyai kepentingan yang sama.

					Huruf c

						Lihat ketentuan dalam ayat (5) dan penjelasannya.

				Ayat (2)

					Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan 
					Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib 
					Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang 
					besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek 
					Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan 
					penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau 
					diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan 
					lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah 
					memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan 
					pemilikan NPWP, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima 
					penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk 
					memperoleh NPWP.

					Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib 
					Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, 
					antara lain :

					a.	Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan 
						baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari 
						luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri 
						dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari 
						sumber penghasilan di Indonesia.

					b.	Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan 
						penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak 
						luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto 
						dengan tarif pajak sepadan.

					c.	Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat 
						Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan 
						pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan 
						Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat 
						Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya 
						dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

					Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 
					melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, 
					pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan 
					pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri 
					sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan Undang-undang 
					tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

				Ayat (3)

					Huruf a

						Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak 
						dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal 
						atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang 
						pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka 
						yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 
						Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal 
						di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

						Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 
						(seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-
						turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut 
						berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
						bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

					Huruf b

						Cukup jelas

					Huruf c

						Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang 
						pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek 
						Pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-undang ini 
						mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan 
						pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut 
						menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila 
						warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban 
						perpajakannya beralih kepada ahli waris.

						Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang 
						pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak 
						menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu 
						bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai 
						Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas 
						penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 
						dimaksud melekat pada objeknya.

				Ayat (4)

					Huruf a dan huruf b

						Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan 
						yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar 
						Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
						penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa 
						melalui bentuk usaha tetap. 
						Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
						tetapi berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan 
						puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
						maka orang tersebut adalah Subjek Pajak luar negeri.

						Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk 
						usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan 
						tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan 
						orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai 
						Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha 
						tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan 
						sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi 
						kewajiban perpajakannya di Indonesia.

						Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh 
						tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan 
						pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar 
						negeri tersebut.

				Ayat (5)

					Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu 
					tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa 
					tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.

					Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk 
					menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang 
					tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak 
					bertempat kedudukan di Indonesia.

					Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau 
					badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak 
					untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat 
					tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi 
					yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan 
					tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap 
					mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi 
					atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 
					Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang 
					mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut 
					dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka 
					menjalankan perusahaannya sendiri.

					Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar 
					Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia 
					apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi 
					asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui 
					pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko 
					di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko 
					tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa 
					pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat 
					kedudukan di Indonesia.

				Ayat (6)

					Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan 
					badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang 
					mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima 
					atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

					Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan 
					badan ditentukan menurut keadan yang sebenarnya. Dengan 
					demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak 
					hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi 
					lebih didasarkan pada kenyataan.

					Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal 
					Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat 
					kedudukan badan tersebut antara lain domisili, alamat tempat 
					tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok 
					atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan 
					pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

		Angka 2

			Pasal 3

				Huruf a dan huruf b

					Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara 
					asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan 
					pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subjek Pajak di 
					tempat mereka mewakili negaranya.

					Pengecualian sebagai Subjek Pajak bagi pejabat-pejabat tersebut 
					tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar 
					jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

					Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing 
					memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau 
					pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk Subjek Pajak yang dapat 
					dikenakan pajak atas penghasilan lain tersebut.

				Huruf c

					Cukup jelas

				Huruf d

					Cukup jelas

		Angka 3

			Pasal 4

				Ayat (1)

					Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan 
					dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas 
					setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 
					Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk 
					konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

					Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak 
					memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi 
					pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan 
					kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
					merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak 
					tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan 
					pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

					Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada 
					Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi	:

					-	penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan 
						pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan 
						dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, 
						dan sebagainya;

					-	penghasilan dari usaha dan kegiatan;

					-	penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun 
						harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, 
						keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak 
						dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya; 

					-	penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, 
						dan lain sebagainya.

					Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk 
					konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib 
					Pajak.

					Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang 
					luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh 
					dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar 
					pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak 
					suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian 
					tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi 
					horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun 
					demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan 
					tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka 
					penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan 
					lain yang dikenakan tarif umum.

					Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini 
					dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan 
					yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

					Huruf a

						Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan 
						pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan 
						asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau 
						imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak.

						Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan 
						dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan 
						penghasilan.

					Huruf b

						Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, 
						pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, 
						hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

						Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang 
						diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya 
						imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan 
						benda-benda purbakala.

					Huruf c

						Cukup Jelas

					Huruf d

						Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih 
						tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau 
						nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan 
						keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi 
						antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka 
						harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan 
						keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

						Misalnya PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam 
						kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar 
						Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 
						Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam 
						puluh juta rupiah). Dengan demikian keuntungan PT S yang 
						diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah 
						Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 
						Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang 
						pemegang sahamnya dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima 
						puluh juta rupiah), maka nilai jual mobil tersebut tetap 
						dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00 
						(enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp 20.000.000,00 
						(dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S. 
						dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut 
						selisih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
						merupakan penghasilan.

						Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan 
						harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga 
						pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan 
						Objek Pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar 
						dengan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, 
						peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan 
						usaha merupakan penghasilan.

						Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham 
						atau penyertaan modal maka keuntungan berupa selisih 
						antara harga pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai 
						bukunya merupakan penghasilan.

						Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai 
						perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa 
						hibah, bantuan atau sumbangan dianggap sebagai 
						penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta 
						tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis 
						keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan atau 
						badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau 
						pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 
						Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya 
						dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 
						antara pihak-pihak yang bersangkutan.

					Huruf e

						Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 
						pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan 
						Objek Pajak.

						Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah 
						dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu 
						sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian 
						tersebut merupakan penghasilan.

					Huruf f

						Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto 
						dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian 
						utang.

						Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas 
						nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat 
						obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut 
						merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan 
						diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli 
						obligasi.

					Huruf g

						Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang 
						saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa 
						hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. 
						Termasuk dalam pengertian dividen adalah :
						1)	pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak 
							langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
						2)	pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi 
							jumlah modal yang disetor;
						3)	pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa 
							penyetoran termasuk saham bonus yang berasal 
							dari kapitalisasi agio saham;
						4)	pembagian laba dalam bentuk saham;
						5)	pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa 
							penyetoran;
						6)	jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya 
							yang diterima atau diperoleh pemegang saham 
							karena pembelian kembali saham-saham oleh 
							perseroan yang bersangkutan;

						7)	pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari 
							modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang 
							lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika 
							pembayaran kembali itu adalah akibat dari 
							pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan 
							secara sah;

						8)	pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, 
							termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-
							tanda laba tersebut;

						9)	bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

						10)	bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

						11)	pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota 
							koperasi;

						12)	pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi 
							pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya 
							perusahaan.

						Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran 
						dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang 
						saham yang telah menyetor penuh modalnya dan 
						memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan 
						bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang 
						demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan 
						dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan 
						sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai 
						dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh 
						perseroan yang bersangkutan.

					Huruf h

						Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga 
						kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

						1)	hak atas harta tak berwujud, misalnya hak 
							pengarang, paten, merek dagang, formula, atau 
							rahasia perusahaan;

						2)	hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat 
							industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang 
							dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan 
							ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang 
							mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-
							peralatan yang digunakan di beberapa industri 
							khusus seperti anjungan pengeboran minyak 
							(drilling rig), dan sebagainya;

						3)	informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan 
							secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, 
							misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang 
							usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah 
							bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga 
							pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk 
							menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk 
							dalam pengertian informasi di sini adalah informasi 
							yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli 
							hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang 
							keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang 
							yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang 
							sama.

					Huruf i

						Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima 
						atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun 
						sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak 
						gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan 
						sewa gudang.

					Huruf j

						Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya 
						"alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar 
						secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

					Huruf k

						Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap 
						sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, 
						sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan 
						sebagai biaya. Namun demikian, dengan Peraturan 
						Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang 
						debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera 
						(Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit untuk perumahan 
						sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan 
						jumlah tertentu dikecualikan sebagai Objek Pajak.

					Huruf l

						Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi 
						kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan 
						Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang 
						diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan 
						pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut 
						oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas.

					Huruf m

						Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana 
						dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

					Huruf n

						Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

					Huruf o

						Cukup jelas

					Huruf p

						Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan 
						akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan 
						yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. 
						Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang 
						melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak 
						dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan 
						neto tersebut merupakan penghasilan.

				Ayat (2)

					Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan berupa bunga 
					deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan 
					sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta 
					berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya 
					merupakan Objek Pajak. Tabungan masyarakat yang disalurkan 
					melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi 
					pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak atas 
					penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu 
					diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

					Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan 
					tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam 
					pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan 
					pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan 
					moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian 
					perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari 
					pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis-jenis 
					penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak 
					Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan 
					pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis 
					penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

					Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan 
					pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi 
					Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan 
					Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

				Ayat (3)

					Huruf a

						Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan 
						merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam 
						rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan 
						kepemilikan, atau hubungan penguasaan 	antara pihak-pihak 
						yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil 
						zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan 
						oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak 
						diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang 
						dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur 
						dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
						Pengelolaan Zakat.

						Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang 
						menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen 
						suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi 
						oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku 
						kepada PT A, maka sumbangan bahan baku yang diterima 
						oleh PT A merupakan Objek Pajak.

						Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan 
						Objek Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam 
						garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan 
						keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial 
						termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi 
						yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima 
						tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, 
						hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara 
						pihak-pihak yang bersangkutan.

					Huruf b

						Cukup Jelas

					Huruf c

						Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima 
						oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis 
						bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima 
						sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka 
						berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut 
						bukan merupakan Objek Pajak.

					Huruf d

						Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau 
						kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
						merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
						bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam 
						bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan 
						imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan 
						mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya, 
						bukan merupakan Objek Pajak.

						Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau 
						kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak 
						yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan 
						yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 
						penghitungan khusus deemed profit, maka imbalan dalam 
						bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan 
						penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya.

						Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai 
						pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai 
						tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang 
						disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-
						kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut 
						merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut, sebab 
						perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan 
						Wajib Pajak.

					Huruf e

						Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi 
						dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi 
						kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
						dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek 
						Pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 
						(1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh 
						Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak 
						boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena 
						Pajak.

					Huruf f

						Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal 
						dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh 
						perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, 
						koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
						Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya 
						yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, 
						dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh 
						lima persen), dan penerima dividen tersebut memperoleh 
						penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang berasal 
						dari penyertaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak. Yang 
						dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan 
						Usaha Milik Daerah dalam ayat ini antara lain adalah 
						perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, bank 
						pembangunan daerah, dan Pertamina.

						Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau 
						bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut 
						di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar 
						negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan 
						organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa 
						dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek 
						Pajak.

					Huruf g

						Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini 
						hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah 
						mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang 
						dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima 
						dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang 
						ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang 
						diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik 
						dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada 
						mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran 
						tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan 
						oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek 
						Pajak.

					Huruf h

						Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai 
						Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi 
						dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan 
						dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak 
						dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang 
						ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan 
						Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana 
						pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan pemupukan 
						dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di 
						kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu 
						diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif 
						atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidang-
						bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan 
						Menteri Keuangan.

					Huruf i

						Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan 
						sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan 
						himpunan para anggotanya dikenakan pajak sebagai satu 
						kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena 
						itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan 
						tersebut bukan lagi merupakan Objek Pajak.

					Huruf j

						Perusahaan reksa dana adalah perusahaan yang kegiatan 
						utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual 
						beli sekuritas. Bagi pemodal khususnya pemodal kecil, 
						perusahaan reksadana merupakan salah satu pilihan yang 
						aman untuk menanamkan modalnya.

						Dalam rangka mendorong tumbuhnya perusahaan 
						reksadana, maka bunga obligasi yang diterima oleh 
						perusahaan reksadana dikecualikan sebagai Objek Pajak 
						selama lima tahun pertama sejak perusahaan reksadana 
						tersebut didirikan atau sejak diperolehnya izin usaha.

					Huruf k

						Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang 
						kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai 
						pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk 
						suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, 
						bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan 
						pasangan usaha tidak termasuk sebagai Objek Pajak, 
						dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut 
						merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang 
						menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-
						sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan 
						saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa 
						efek di Indonesia.

						Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura 
						memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
						huruf f, maka dividen yang diterima atau diperoleh 
						perusahaan modal ventura bukan merupakan Objek Pajak.

						Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan 
						kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh 
						prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan 
						ekspor non migas, maka usaha atau kegiatan dari 
						perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri 
						Keuangan.

						Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif 
						pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, maka 
						penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan 
						modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang 
						belum mempunyai akses ke bursa efek.

		Angka 4

			Pasal 6

				Ayat (1)

					Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat 
					dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang 
					mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang 
					mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang 
					mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan 
					biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya 
					administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan 
					sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa 
					manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui 
					penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam 
					suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau 
					karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat 
					dikurangkan dari penghasilan bruto.

					Huruf a

						Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut 
						biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun 
						pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, 
						pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai 
						hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 
						mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
						merupakan Objek Pajak.

						Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk 
						mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
						bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan 
						sebagai biaya.

						Contoh	:

						Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat 
						pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan 
						bruto yang terdiri dari :

						a.	penghasilan yang bukan 
							merupakan Objek Pajak 	sesuai 
							Pasal 4 ayat (3) huruf h sebesar	Rp 100.000.000,00

						b.	penghasilan bruto lainnya 
							sebesar				Rp 300.000.000,00
											----------------------
							Jumlah penghasilan bruto	Rp 400.000.000,00
											============

						Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00, 
						maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, 
						menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar 
						3/4 x Rp 200.000.000,00 = Rp 150.000.000,00. 

						Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan 
						untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya 
						sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek 
						Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. 
						Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat 
						dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

						Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya 
						dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
						memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran 
						untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran 
						bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan 
						pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk 
						kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

						Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk 
						kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya 
						perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi 
						tersebut merupakan penghasilan.

						Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan 
						yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus 
						dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan 
						dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas 
						menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh 
						dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima 
						atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun 
						demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau 
						kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 
						(1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak 
						yang menerima atau menikmati bukan merupakan 
						penghasilan.

						Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari 
						penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang 
						wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. 
						Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui 
						batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan 
						istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran 
						tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

						Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f 
						dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

						Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka 
						usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi 
						dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel dan 
						Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

						Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan 
						antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi 
						dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan 
						sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk 
						promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

					Huruf b

						Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud 
						dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang 
						mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, 
						pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau 
						amortisasi.

						Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan 
						Pasal 11A beserta penjelasannya.

						Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran 
						di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar 
						sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

					Huruf c

						Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 
						disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai 
						biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana 
						pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh 
						Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

					Huruf d

						Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang 
						menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual 
						atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam 
						perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih 
						dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari 
						penghasilan bruto.

						Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang 
						dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang 
						dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih 
						dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari 
						penghasilan bruto.

					Huruf e

						Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat 
						disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-
						hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang 
						moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang 
						disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan 
						berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus 
						dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak 
						menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap 
						(kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan 
						pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang 
						asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem 
						pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau 
						kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, 
						pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun 
						berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang 	
						sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

						Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang 
						moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di 
						neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan 
						realisasi mata uang asing tersebut.
	
					Huruf f

						Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang 
						dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk 
						menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan 
						perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

					Huruf g

						Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang 
						dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber 
						daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, 
						dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan 
						perusahaan.

					Huruf h

						Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat 
						dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah 
						mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi 
						komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan 
						yang maksimal atau terakhir.

						Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti 
						penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan 
						internal asosiasi dan sejenisnya.

						Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam 
						ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal 
						Pajak.

				Ayat (2)

					Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan 
					ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto 
					didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan 
					penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut 
					dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian 
					tersebut.

					Contoh	:
					PT. A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar 
					Rp. 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi 
					fiskal PT A sebagai berikut :
					1996	:	laba fiskal Rp 200.000.000,00
					1997	:	rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)
					1998	:	laba fiskal Rp N I H I L
					1999	:	laba fiskal Rp 100.000.000,00
					2000	:	laba fiskal Rp 800.000.000,00

					Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut	:
					Rugi fiskal tahun 1995		(Rp 1.200.000.000,00)
					Laba fiskal tahun 1996		Rp     200.000.000,00
									-------------------------- (+)
					Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp  1.000.000.000,00)
					Rugi fiskal tahun 1997		(Rp     300.000.000,00)
									--------------------------- (+)
					Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp  1.000.000.000,00)
					Laba fiskal tahun 1998		Rp         N I H I L
									--------------------------- (+)
					Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp  1.000.000.000,00)
					Laba fiskal tahun 1999 		Rp      100.000.000,00
									--------------------------- (+)
					Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp      900.000.000,00)
					Laba fiskal tahun 2000		Rp        800.000.000,00
									---------------------------- (+)
					Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp       100.000.000,00)

					Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 yang masih 
					tersisa pada akhir tahun 2000 tidak boleh dikompensasikan lagi 
					dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan rugi fiskal tahun 1997 
					sebesar Rp 300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan 
					laba fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu lima 
					tahun yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.

				Ayat (3)

					Dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam 
					negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak 
					Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
					dalam Pasal 7.

		Angka 5

			Pasal 7

				Ayat (1)

					Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak 
					orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan 
					jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
					Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin 
					diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

					Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh 
					penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib 
					Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
					untuk seorang isteri sebesar Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus 
					delapan puluh ribu rupiah).

					Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan 
					semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan 
					sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak 
					angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk 
					paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan anggota 	
					keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota 
					keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya 
					hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

					Contoh	:

					Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 
					(empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari 
					satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 
					dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami 
					atau anggota keluarga lainnya, maka besarnya Penghasilan Tidak 
					Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar 
					Rp 8.640.000,00 {Rp 2.880.000,00 + Rp 1.440.000,00 + (3 x 
					Rp 1.440.000,00)}. 
					Sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan 
					Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
					sebesar Rp 2.880.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung 
					dengan penghasilan suami, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena 
					Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar 
					Rp 11.520.000,00 (Rp 8.640.000,00 + Rp 2.880.000,00).

				Ayat (2)

					Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana 
					dimaksud dalam ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak 
					pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

					Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin 
					dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua 
					lahir setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya Penghasilan 
					Tidak Kena Pajak yang diberikan Wajib Pajak B untuk tahun pajak 
					2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

				Ayat (3)

					Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang 
					untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 
					sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan 
					perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga 
					kebutuhan pokok setiap tahunnya.

		Angka 6

			Pasal 9

				Ayat (1)

					Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat 
					dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh 
					dibebankan sebagai biaya. 

					Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto 
					adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha 
					atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
					penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya 
					dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa 
					manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh 
					dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang 
					sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya 
					melebihi kewajaran.

					Huruf a

						Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
						termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, 
						pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, 
						dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada 
						pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan 
						badan yang membagikannya karena pembagian laba 
						tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut 
						yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

					Huruf b

						Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan 
						adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh 
						perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, 
						sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya 
						perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh 
						perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang 
						saham atau keluarganya.

					Huruf c

						Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada 
						prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam 
						menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk jenis-
						jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang 
						diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau 
						kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, yang terbatas 
						pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, dan sewa guna 
						usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan 
						cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, maka 
						perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan 
						pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-
						syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

					Huruf d

						Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 
						asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa 
						yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak 
						boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat 
						orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau 
						santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan 
						Objek Pajak.

						Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung 
						oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran 
						tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai 
						yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan 
						Objek Pajak.

					Huruf e

						Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 
						(3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura 
						dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. 
						Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, 
						penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan 
						merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai 
						biaya bagi pemberi kerja. Namun, dalam rangka menunjang 
						kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan 
						di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri 
						Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura 
						atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan 
						pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh 
						dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

						Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan 
						makanan/minuman ditempat kerja bagi seluruh pegawai, 
						secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan 
						dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan 
						kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut 
						mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk 
						keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan 
						(Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk 
						awak kapal dan yang sejenisnya, maka pemberian tersebut 
						bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh 
						dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

					Huruf f

						Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi 
						pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang 
						juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran 
						untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
						yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 
						pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman 
						usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang 
						melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai 
						biaya.

						Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham 
						dari suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut 
						dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima 
						juta rupiah).

						Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga 
						ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 
						(dua juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 
						(tiga juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi 
						tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut 
						jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimaksud 
						dianggap sebagai dividen.

					Huruf g

						Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, 
						sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
						4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh dikurangkan 
						dari Penghasilan Kena Pajak, zakat atas penghasilan boleh 
						dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas 
						penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-
						nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk 
						agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang 
						dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat 
						atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
						Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
						Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan 
						sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi 
						Objek Pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya 
						Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut 
						dibayarkan.

					Huruf h

						Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam 
						ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh 
						Wajib Pajak yang bersangkutan.

					Huruf i

						Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang 
						menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan 
						penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang 
						bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh 
						dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

					Huruf j

						Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang 
						modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai 
						satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. 
						Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota 
						persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang 
						modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan 
						pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto 
						badan tersebut.

					Huruf k

						Cukup Jelas

				Ayat (2)

					Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai 
					peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, 
					pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya 
					pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Sejalan 
					dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan 
					penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, 
					menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa 
					manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai 
					biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan 
					dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa 
					manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

		Angka 7

			Pasal 11

				Ayat (1) dan ayat (2)

					Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai 
					masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai 
					biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
					dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat 
					harta tersebut melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk 
					memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna 
					bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali tidak 
					boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam 
					perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan 
					syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk 
					memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk 
					perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu 
					bata.

					Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak 
					guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali 
					adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak 
					guna usaha atau hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-
					hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya. 
					Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha 
					dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak 
					tersebut.

					Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini 
					adalah :
					a.	dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa 
						manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis 
						lurus atau straight-line method); atau
					b.	dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara 
						menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode 
						saldo menurun atau declining balance method).

					Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara 
					taat azas.

					Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan 
					dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat 
					disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

					Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo 
					menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan 
					sekaligus.

					Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) 
					yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

					Contoh penggunaan metode garis lurus :
					Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000,00 dan 
					masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun 
					adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 : 20).

					Contoh penggunaan metode saldo menurun :
					Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2000 
					dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat 
					dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan 
					misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan 
					penyusutannya adalah sebagai berikut :

					-----------------------------------------------------------------------------
					Tahun		Tarif		Penyusutan	Nilai Sisa Buku
					-----------------------------------------------------------------------------
					Harga Perolehan				150.000.000,00
					-----------------------------------------------------------------------------
					2000		50%		75.000.000,00	  75.000.000,00
					2001		50%		37.500.000,00	  37.500.000,00
					2002		50%		18.750.000,00	  18.750.000,00
					2003	disusutkan sekaligus	18.750.000,00		0
					-----------------------------------------------------------------------------

				Ayat (3) dan ayat (4)

					Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, atau pada 
					bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada 
					tahun pertama dihitung secara pro-rata. 
					Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat 
					mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut 
					digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
					penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

					Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam ketentuan ini 
					dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan 
					saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

					Contoh 1.
					Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar 
					Rp 100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2000 
					dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas 
					harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret 
					tahun pajak 2001.

					Contoh 2.
					Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 
					dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00. 
					Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau 
					tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka 
					penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut	:

					-----------------------------------------------------------------------------
					Tahun		Tarif		Penyusutan	Nilai Sisa Buku
					-----------------------------------------------------------------------------
					Harga Perolehan				100.000.000,00
					-----------------------------------------------------------------------------
					2000		1/2 X 50%	25.000.000,00	  75.000.000,00
					2001		50%		37.500.000,00	  37.500.000,00
					2002		50%		18.750.000,00	  18.750.000,00
					2003		50%		  9.375.000,00	    9.375.000,00
					2004	disusutkan sekaligus	  9.375.000,00		0
					-----------------------------------------------------------------------------

					Contoh 3.

					PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada 
					tahun 1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada 
					tahun 2000. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan 
					traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000.

				Ayat (5)

					Cukup jelas

				Ayat (6)

					Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam 
					melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan 
					ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan 
					baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

					Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan 
					yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan 
					lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa 
					manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 
					Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

				Ayat (7)

					Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang 
					usaha tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, 
					perkebunan tanaman keras, perlu diberikan pengaturan tersendiri 
					untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam usaha 
					tersebut yang ketentuannya ditetapkan dengan keputusan Menteri 
					Keuangan.

				Ayat (8) dan ayat (9)

					Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta 
					dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta 
					tersebut.

					Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto 
					dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan 
					dengan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan 
					tersebut dan atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai 
					penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya 
					penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut 
					dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

				Ayat (10)

					Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat 
					diketahui dengan pasti di masa kemudian, Wajib Pajak dapat 
					mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar 
					Jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun 
					penggantian asuransi tersebut.

					Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 
					dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, 
					nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh 
					pihak yang mengalihkan.

				Ayat (11)

					Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk 
					melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang 
					menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok 
					masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak.

		Angka 8

			Pasal 11 A

				Ayat (1)

					Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya 
					termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah (seperti hak guna usaha, 
					hak guna bangunan dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat 
					lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode	:
					a.	dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa 
						manfaat, atau;
					b.	dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan 
						cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

					Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan 
					metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku 
					harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

				Ayat (2)

					Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran 
					harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman 
					bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat 
					melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya 
					sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan masa manfaat 
					yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang 
					diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana 
					yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang 
					masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat 
					yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang 
					terdekat. 

					Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 
					6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 
					(empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang 
					sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut 
					diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 
					(empat) tahun.

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase 
					amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase 
					perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi 
					pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh 
					kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat 
					diproduksi.

					Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari 
					yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk 
					memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran 
					tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang 
					bersangkutan.

				Ayat (5)

					Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak 
					dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya 
					seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode 
					satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) 
					setahun.

					Contoh	:

					Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang 
					mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar 
					Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan 
					produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika 
					dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 
					3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari 
					potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun 
					tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang 
					tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk 
					dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% 
					(dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

				Ayat (6)

					Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi 
					komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi 
					komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi 
					percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang 
					sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon,
					dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin 
					ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun 
					pengeluaran.

				Ayat (7)

					Contoh	:

					PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan 
					minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. 
					Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah 
					sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi 
					minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, 
					PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan 
					harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan 
					kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut :

					Harga perolehan				Rp 500.000.000,00
					Amortisasi yang telah dilakukan
					100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp 250.000.000,00
					Nilai buku harta				Rp 250.000.000,00
					Harga jual harta				Rp 300.000.000,00

					Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 
					dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 
					dibukukan sebagai penghasilan.

				Ayat (8)

					Cukup jelas

		Angka 9

			Pasal 14

				Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat 
				penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan 
				kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi 
				dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun 
				disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan 
				pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan 
				menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan 
				usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, 
				tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

				Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto 
				bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan 
				peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma 
				penghitungan.

				Ayat (1)

					Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya 
					penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan 
					disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma penghitungan 
					tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal	:
					a.	tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu 
						pembukuan yang lengkap, atau
					b.	pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak 
						ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

					Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil 
					penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.

					Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang 
					belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung 	
					penghasilan neto.

				Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

					Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh 
					Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari 
					jumah Rp 600.000.000,00. Untuk dapat menggunakan Norma 
					Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi 
					harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
					waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 
					Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan 
					Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan
					tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-
					undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
					Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan 
					norma dalam menghitung penghasilan neto.

					Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk 
					menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak 
					memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
					waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih 
					menyelenggarakan pembukuan.

				Ayat (5)

					Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau 
					wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih 
					menyelenggarakan pembukuan, tetapi :
					a.	tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban 
						pencatatan atau pembukuan;
					b.	tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan 
						atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan 
						pemeriksaan;

					sehingga karena itu mengakibatkan peredaran bruto yang 
					sebenarnya tidak diketahui, maka penghasilan netonya dapat 
					dihitung dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
					Menteri Keuangan.

				Ayat (6)

					Cukup jelas

				Ayat (7)

					Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran 
					bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan 
					perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak 
					untuk menyelenggarakan pembukuan.

		Angka 10

			Pasal 17

				Ayat (1)

					Huruf a

						Contoh penghitungan Pajak Terutang untuk Wajib Pajak 
						orang pribadi

						Jumlah Penghasilan Kena Pajak	   Rp 250.000.000,00

						Pajak Penghasilan terutang :
						  5% x Rp  25.000.000,00 =	   Rp     1.250.000,00
						10% x Rp  25.000.000,00 =	   Rp     2.500.000,00
						15% x Rp  50.000.000,00 =	   Rp     7.500.000,00
						25% x Rp100.000.000,00 =	   Rp   25.000.000,00
						35% x Rp. 50.000.000,00 =	   Rp   17.500.000,00
										    --------------------- (+)
										    Rp 53.750.000,00
										    ============

					Huruf b

						Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak 
						badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap :

						Jumlah Penghasilan Kena Pajak	   Rp 250.000.000,00

						Pajak Penghasilan terutang :
						10% x Rp   50.000.000,00 =	   Rp   5.000.000,00
						15% x Rp   50.000.000,00 =	   Rp   7.500.000,00
						30% x Rp.150.000.000,00 =	   Rp 45.000.000,00
										   --------------------- (+)
										   Rp 57.500.000,00
										   ============

				Ayat (2)

					Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan 
					diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari dan 
					diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu 
					berlaku efektif, serta dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan 
					Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dibahas dalam rangka 
					penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

				Ayat (3)

					Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
					dalam ayat (1) tersebut akan disesuaikan dengan faktor 
					penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Menteri Keuangan diberi 
					wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang faktor 
					penyesuaian tersebut.

				Ayat (4)

					Contoh	:
					Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan 
					tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

				Ayat (5) dan ayat (6)

					Contoh :
					Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan 
					dalam Pasal 16 ayat (4))	Rp 34.816.000,00

					Pajak Penghasilan setahun :
					  5% x Rp 25.000.000,00	=	Rp 1.250.000,00
					10% x Rp   9.816.000,00	=	Rp    981.600,00
									------------------- (+)
									Rp 2.231.600,00

					Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)
					(3x30) : 360 x Rp 2.231.600,00 = Rp. 557.900,00

				Ayat (7)

					Ketentuan dalam ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah 
					untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas 
					jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
					ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi 
					sebagaimana diatur dalam ayat (1). 
					Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas 
					pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam 
					pengenaan pajak.

		Angka 11

			Pasal 18

				Ayat (1)

					Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan 
					untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara 
					utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan 
					penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat 
					perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan 
					antara utang dan modal (debt to equity ratio). Apabila perbandingan 
					antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas 
					kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam 
					keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan 
					Penghasilan Kena Pajak, Undang-undang ini menentukan adanya 
					modal terselubung.

					Istilah modal disini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas 
					menurut standar akuntansi sedangkan yang dimaksud dengan 
					kewajaran atau kelaziman usaha adalah adat kebiasaan atau praktik 
					menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam 
					dunia usaha.

				Ayat (2)

					Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan 
					internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa 
					Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. 
					Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap 
					penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang 
					menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang 
					untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

					Contoh	:
					PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20%
					pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. 
					Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. 
					Dalam tahun 2000 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah 
					Rp 100.000.000,00.

					Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat 
					diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

				Ayat (3)

					Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya 
					penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan 
					istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat 
					terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun 
					pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal 
					demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan 
					kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan 
					keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak 
					terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah 	
					penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa 
					pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi 
					atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan 
					istimewa dan indikasi serta data lainnya.

					Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara 
					terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai 
					utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan 
					utang tersebut sebagai modal perusahaan. 
					Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi 
					mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim 
					terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan 
					istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

					Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang 
					yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan 
					untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang 
					menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang 
					dikenakan pajak.

				Ayat (3a)

					Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) 
					adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal 
					Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada 
					pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties) 
					dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi 
					terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan 
					multi nasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dengan Direktur 
					Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal antara lain 
					harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, 
					tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain 
					memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, 
					Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan 
					produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang 
					sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan 
					antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, 
					yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas 
					perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada 
					di wilayah yurisdiksinya.

				Ayat (4)

					Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena 
					ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang 
					disebabkan karena :
					a.	kepemilikan atau penyertaan modal;
					b.	adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan 
						teknologi.

					Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara 
					Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya 
					hubungan darah atau karena perkawinan.

					Huruf a

						Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan 
						kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% 
						(dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun 
						tidak langsung.

						Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham 
						PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan 
						langsung.

						Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima 
						puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang 
						saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan 
						pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal 
						demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat 
						hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua 
						puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C 
						dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

						Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga 
						terjadi antara orang pribadi dan badan.

					Huruf b

						Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi 
						karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan 
						teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

						Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih 
						perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. 
						Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang 
						berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

					Huruf c

						Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam 
						garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan 
						anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis 
						keturunan ke samping satu derajat adalah saudara.

						Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis 
						keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, 
						sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis 
						keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

				Ayat (5)

					Cukup jelas

		Angka 12

			Pasal 21

				Ayat (1)

					Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun 
					berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima 
					atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
					sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib 
					melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah 
					pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, 
					perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

					Huruf a

						Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, 
						penyetoran dan pelaporan pajak adalah orang pribadi 
						ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan 
						atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, 
						upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan 
						nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan 
						pegawai, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, 
						jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian 
						pemberi kerja termasuk 	juga organisasi internasional yang 
						tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

						Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran 
						dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan 
						honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, 
						tantiem.

						Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi 
						yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi 
						kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya 
						artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari 
						pemberi kerja.

					Huruf b

						Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan 
						Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 
						pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan 
						Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar 
						gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain 
						sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

					Huruf c

						Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara 
						jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang 
						pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan 
						pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun.

						Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain 
						termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara 
						berkala ataupun tidak, yang dibayarkan kepada penerima 
						pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima tabungan 
						hari tua.

					Huruf d

						Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasioal 
						yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk 
						tenaga ahli orang pribadi misalnya dokter, pengacara, 
						akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak 
						untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama 
						persekutuannya.

					Huruf e

						Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas 
						pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun 
						yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 
						dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 
						Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara 
						lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk 
						organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 
						lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan 
						yang diselenggarakan misalnya kegiatan olah raga, 
						keagamaan, kesenian dan kegiatan lain.

				Ayat (2)

					Cukup jelas

				Ayat (3)

					Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak 
					adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran 
					pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran 
					pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari 
					tua yang dibayar oleh pegawai.

					Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah 
					jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan 
					Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan
					termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

				Ayat (4)

					Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, 
					mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah 
					penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak 
					dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan 
					Menteri Keuangan, dengan memperhatikan Penghasilan Tidak Kena 
					Pajak yang berlaku.

				Ayat (5)

					Cukup jelas

				Ayat (6)

					Cukup jelas

				Ayat (7)

					Cukup jelas

				Ayat (8)

					Cukup jelas

		Angka 13

			Pasal 23

				Ayat (1)

					Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas 
					penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri 
					dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, 
					atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang 
					dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak 
					dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
					perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

					Dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara 
					penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto. Dasar 
					pemotongan pajak untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk 
					dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan adalah jumlah 
					penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk sewa dan penghasilan 
					lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah perkiraan 
					penghasilan neto.

					Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan 
					pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 
					konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
					selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana 
					dimaksud dalam Pasal 21.

					Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh 
					koperasi dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dan 
					bersifat final. Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi 
					yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
					Keuangan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya tidak 
					dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

				Ayat (2)

					Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis 
					sesuai dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal 
					Pajak diberi wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dan 
					besarnya perkiraan penghasilan neto. 
					Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto, Direktur 
					Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi intern, dapat 
					memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang 
					terkait.

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Cukup jelas

		Angka 14

			Pasal 25

				Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan 
				yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

				Ayat (1)

					Contoh 1 :
					Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan 
					Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2000 Rp 50.000.000,00 dikurangi :

					a.	Pajak Penghasilan yang dipotong 
						pemberi kerja (Pasal 21)		Rp 15.000.000,00

					b.	Pajak Penghasilan yang dipungut 
						oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00

					c.	Pajak Penghasilan yang dipotong 
						oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp   2.500.000,00

					d.	Kredit Pajak Penghasilan luar 
						negeri (Pasal 24)		Rp   7.500.000,00
										--------------------- (+)

						Jumlah kredit pajak		Rp 35.000.000,00
										--------------------- (-)
						Selisih				Rp 15.000.000,00

					Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan 
					untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 
					dibagi 12).

					Contoh 2 :
					Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di 
					atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh 
					untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam 
					tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar 
					sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar 
					Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 6).

				Ayat (2)

					Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
					Pajak Penghasilan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir, 
					maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh 
					Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
					Tahunan Pajak Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan 
					ketentuan ayat (1).

					Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-
					bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
					Tahunan Pajak Penghasilan tersebut adalah sama dengan angsuran 
					pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

					Contoh	:

					Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
					disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Maret 2001, maka 
					besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk 
					bulan Januari dan Pebruari 2001 adalah sebesar angsuran pajak 
					bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.

					Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan 
					pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak 
					sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, 
					maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak 
					setiap bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama 
					dengan angsuran bulan Desember yaitu nihil.

				Ayat (3)


					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 
					tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung berdasarkan 
					surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut 
					berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat 
					ketetapan pajak.

					Contoh	:

					Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
					pajak 2000 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001, 
					perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah 
					sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juni 2001 telah diterbitkan 
					surat ketetapan pajak tahun pajak 2000 yang menghasilkan 
					besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00.

					Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran 
					pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp 2.000.000,00. 
					Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan 
					pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran 
					pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

				Ayat (5)

					Cukup jelas

				Ayat (6)

					Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib 
					Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan 
					mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh 
					karena itu berdasarkan ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur 
					Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan 
					penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri 
					oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat kompensasi 
					kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak 
					teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib 
					Pajak.

					Contoh 1 :

					Penghasilan PT X tahun 2000		Rp 120.000.000,00
					Sisa kerugian tahun sebelumnya yang
					masih dapat dikompensasikan		Rp 150.000.000,00
					Sisa kerugian yang belum
					dikompensasikan tahun 2000		Rp   30.000.000,00

					Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001 adalah  :
					Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak 
					Penghasilan Pasal 25  = Rp 120.000.000,00 - Rp 30.000.000,00 
					= Rp 90.000.000,00.

					Pajak Penghasilan terutang :
					10% x Rp 50.000.000,00 = 	Rp   5.000.000,00
					15% x Rp 40.000.000,00 = 	Rp   6.000.000,00
									--------------------- (+)
									Rp 11.000.000,00

					Apabila pada tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong 
					atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang 
					di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka 
					besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2001 = 
					1/12 x Rp 11.000.000,00 = Rp 916.666,67 (dibulatkan 
					Rp 916.666,00).

					Contoh 2 :

					Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun
					2000 Rp 48.000.000,00 dan penghasilan tidak teratur dari 
					mengontrakkan rumah selama 3 (tiga) tahun yang dibayar sekaligus 
					pada tahun 2000 sebesar Rp 72.000.000,00. Mengingat penghasilan 
					yang tidak teratur tersebut sekaligus diterima pada tahun 2000, 
					maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak 
					Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2001 adalah 
					hanya dari penghasilan teratur tersebut.

					Contoh 3 :

					Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi 
					karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di 
					bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran 
					bulanan sebesar Rp 15.000.000,00.

					Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh karena itu 
					berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2000 
					angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari 
					Rp 15.000.000,00.

					Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya 
					adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena 
					Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 
					maka kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh 	
					Direktur Jenderal Pajak.

				Ayat (7)

					Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam 
					tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
					Penghasilan tahun yang lalu. Namun berdasarkan ketentuan ini, 
					Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar 
					penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip 
					tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati kewajaran berdasarkan 
					data yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang 
					akan terutang pada akhir tahun serta sebagai dasar penghitungan 
					jumlah (besarnya) angsuran pajak dalam tahun berjalan.

					Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau 
					melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan, perlu diatur untuk 
					menentukan besarnya angsuran pajak, karena Wajib Pajak belum 
					memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

					Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan 
					usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

					Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan 
					usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, terdapat 
					kewajiban menyampaikan kepada Pemerintah laporan yang 
					berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode 
					tertentu, yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk 
					menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

					Dalam perkembangan dunia usaha, kemungkinan terdapat bidang 
					usaha atau Wajib Pajak tertentu termasuk Wajib Pajak orang pribadi 
					pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 
					tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang 
					elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, 
					yang angsuran pajaknya dapat dihitung berdasarkan data atau 
					kenyataan yang ada, sehingga mendekati kewajaran.

				Ayat (8)

					Pajak yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar 
					negeri merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan 
					yang dapat dikreditkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang 
					terutang pada akhir tahun. Berdasarkan pertimbangan tertentu, 
					misalnya tugas negara, pertimbangan sosial, budaya, pendidikan, 
					keagamaan, dan kelaziman internasional, dengan Peraturan 
					Pemerintah diatur tentang pengecualian dari kewajiban membayar 
					pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

				Ayat (9)

					Sebagaimana diatur dalam ayat (7), besarnya angsuran pajak bagi 
					Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak 
					orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa 
					tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di 
					beberapa pusat perbelanjaan, ditetapkan tersendiri dengan 
					Keputusan Menteri Keuangan. Angsuran pokok bagi Wajib Pajak 
					tersebut, merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun 
					pajak yang bersangkutan, sepanjang Wajib Pajak tersebut tidak 
					menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan 
					Pajak Penghasilan yang bersifat final. Apabila Wajib Pajak tersebut 
					juga menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak 
					dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, maka dalam 
					menghitung pajaknya, seluruh penghasilannya digunggungkan dan 
					dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, 
					sedangkan pajak yang telah dibayar merupakan kredit pajak.

		Angka 15

			Pasal 26

				Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari 
				Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu 
				pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri 
				yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk 
				usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar 
				bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

				Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang 
				bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri 
				selain bentuk usaha tetap.

				Ayat (1)

					Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh 
					badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara 
					kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 
					negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak 
					luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif 
					sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

					Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat 
					digolongkan dalam :
					1)	penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk 
						dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap 
						sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena 
						jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta 
						penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
					2)	imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
					3)	hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk 
						apapun;
					4)	pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

					Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan Subjek Pajak 
					dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp 100.000.000,00 
					kepada Wajib Pajak luar negeri, maka Subjek Pajak dalam negeri 
					tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 
					20% (dua puluh persen) 	dari Rp 100.000.000,00.

					Sebagai contoh lain misalnya seorang atlit dari luar negeri yang ikut 
					mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan 
					kemudian merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut 
					dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh 
					persen).

				Ayat (2) dan ayat (3)

					Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan 
					yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang 
					bersumber di Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana 
					dimaksud dalam ayat (1), yaitu penghasilan dari penjualan harta dan 
					premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan 
					tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari 
					perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Menteri Keuangan 
					diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan 
					penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka 
					pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.

					Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri 
					tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu 
					bentuk usaha tetap di Indonesia, atau apabila penghasilan dari 
					penjualan harta tersebut telah dikenakan pajak berdasarkan 
					ketentuan Pasal 4 ayat (2).

				Ayat (4)

					Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk 
					usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh 
					persen).

					Contoh	:

					Penghasilan Kena Pajak bentuk 
					usaha tetap di Indonesia		     Rp 17.500.000.000,00

					Pajak Penghasilan :
					10% x Rp        50.000.000,00 =	     Rp          5.000.000,00
					15% x Rp        50.000.000,00 =	     Rp          7.500.000,00
					30% x Rp 17.400.000.000,00 =	     Rp   5.220.000.000,00
									     ------------------------------ (+)
									     Rp    5.232.500.000,00 (-)
					Penghasilan Kena Pajak
					setelah dikurangi pajak		     Rp  12.267.500.000,00
					Pajak Penghasilan Pasal 26 yang 
					terutang 20% X 12.267.500.000 =     Rp    2.453.500.000,00

					Namun apabila penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar 
					Rp 12.267.500.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia 
					sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan 
					tersebut tidak dipotong pajak.

				Ayat (5)

					Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri 
					adalah bersifat final, namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud
					dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan 
					Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah 
					status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, 
					pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak 
					tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
					Pajak Penghasilan.

					Contoh	:

					A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja 
					dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di 
					Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 
					1 Januari 2001. Pada tanggal 20 April 2001 perjanjian kerja tersebut 
					diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada
					tanggal 31 Agustus 2001.

					Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang maka status A 
					adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan 
					diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut maka status A berubah 
					dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri 
					terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001. Selama bulan Januari sampai 
					dengan Maret 2001 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak 
					Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

					Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak 
					Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari 
					sampai dengan Agustus 2001, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah 
					dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret 
					tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak 	
					dalam negeri.

		Angka 16

			Pasal 31 A

				Ayat (1)

					Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam undang-
					undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya 
					perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap 
					kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakekatnya sama, 
					dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang 
					berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika 
					benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan 
					perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari 
					maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

					Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong 
					kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman 
					modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-
					bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat 
					prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor.
					Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk mendorong 
					pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di 
					kawasan timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan.

					Fasilitas perangsang penanaman ini dapat dinikmati selama 6 (enam)
					tahun, sehingga setiap tahunnya Wajib Pajak berhak mengurangkan 
					dari penghasilan neto sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi 
					penanaman.

					Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung 
					kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang 
					perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

				Ayat (2)

					Cukup jelas

		Angka 17

			Pasal 31 B

				Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997 telah 
				menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap sektor perbankan, usaha 
				investasi, kesempatan kerja, dan makro ekonomi. Hal tersebut terjadi 
				terutama karena banyaknya utang luar negeri dan dalam negeri (dalam 
				valuta asing) yang mengalami kenaikan drastis sebagai akibat 
				terdepresiasinya secara signifikan nilai rupiah terhadap mata uang dollar 
				Amerika Serikat. Dalam rangka upaya pemulihan kegiatan perekonomian 
				nasional Pemerintah perlu menempuh kebijakan khusus restrukturisasi utang.
				Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembebasan 
				(sebagian atau seluruh) utang, pengalihan harta untuk penyelesaian utang, 
				dan perubahan utang menjadi modal. Restrukturisasi utang yang diharapkan 
				dapat mempercepat pemulihan ekonomi tersebut, perlu didorong dengan 
				pemberian fasilitas perpajakan. Pemberian fasilitas dimaksud sifatnya 
				terbatas baik jenis maupun jangka waktunya. Agar fasilitas tersebut dapat 
				dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak, terarah dan terkendali 
				sesuai dengan maksud dan tujuannya, fasilitas hanya diberikan terhadap 
				restrukturisasi utang yang dilakukan melalui lembaga khusus yang dibentuk 
				Pemerintah, yaitu Satuan Tugas Prakarsa Jakarta.

				Ayat (1)

				Fasilitas pajak yang diberikan masa berlakunya terbatas hanya untuk tahun-
				tahun pajak 2000, 2001 dan 2002. Adapun fasilitas pajak yang dimaksud 
				adalah berupa keringanan Pajak Penghasilan dalam bentuk :
				a.	pembebasan sebagian serta pengangsuran pembayaran Pajak 
					Penghasilan yang terutang atas pembebasan utang yang diberikan 
					oleh kreditur;
				b.	pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan harta 
					kepada kreditur untuk penyelesaian utang sepanjang harta tersebut 
					dinilai sebesar nilai buku pihak yang mengalihkan;
				c.	pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas perubahan utang 
					menjadi penyertaan modal sepanjang penyertaan modal tersebut 
					dinilai sebesar utang.

				Ayat (2)

					Cukup jelas

			Pasal 31 C

				Ayat (1)

					Cukup jelas

				Ayat (2)

					Cukup jelas

		Angka 18

			Pasal 32

				Cukup jelas

		Angka 19

			Pasal 32 A

				Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan 
				negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-
				spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara 
				guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak 
				berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya 
				mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan 
				perpajakan nasional masing-masing negara.

PASAL II

	Cukup Jelas

PASAL III

	Cukup jelas




		         TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3985

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan


Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6250 kali - Dicetak 0 kali ›