Rabu, 23 Juli 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007

Ditetapkan tanggal 23 Juli 2007

PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Peraturan Lainnya » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

  			 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
				            NOMOR 1/PM.3/2007

						TENTANG 

                                       KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

			           MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen 
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007 perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 4150);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3149);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3176);
7. 	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai 
	Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman peningkatan Disiplin Pegawai 
	Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
	Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007.


					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.


						BAB I
					  KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1.	Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri 
	Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
	tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
	Tahun 1999 yang bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak.
2.	Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman 
	sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan 
	fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.
3.	Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang 
	bertentangan dengan Kode Etik.


						BAB II
					KODE ETIK PEGAWAI

						Pasal 2

(1)	Kode Etik bertujuan untuk :
	a.	meningkatkan disiplin Pegawai;
	b.	menjamin terpeliharanya tata tertib;
	c.	menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
	d.	menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
	e.	meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.
(2)	Setiap Pegawai wajib mematuhi Kode Etik sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan 
	ini.
(3)	Kode Etik berisi kewajiban dan larangan Pegawai dalam menjalankan tugasnya serta dalam pergaulan 
	hidup sehari-hari.

						Pasal 3

Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk;
1.	menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2.	bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;
3.	mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak;
4.	memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan
	tugas dengan sebaik-baiknya;
5.	mentaati perintah kedinasan;
6.	bertanggung jawab dalam penggunaan barang iventaris milik Direktorat Jenderal Pajak;
7.	mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
8.	menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
9.	bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

						Pasal 4

Setiap Pegawai dilarang :
1. 	bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
2. 	menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
3.	menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
4. 	menyalahgunakan fasilitas kantor;
5. 	menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib 
	Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga 
	memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
6. 	menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan;
7. 	melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau 
	perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak;
8. 	melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak 
	citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.


						BAB III
				           PELANGGARAN KODE ETIK

						Pasal 5

Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan pelanggaran Kode Etik.


						BAB IV
				    SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

						Pasal 6

(1)	Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan atau hukuman disiplin.
(2)	Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terbuka atau 
	tertutup.


						BAB V
					          PENUTUP

						Pasal 7

(1)    	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kode Etik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diatur 
	dengan atau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(2)    	Direktur Jenderal Pajak membuat panduan pelaksanaan Kode Etik sebagai penjabaran, penjelasan, 
	atau penegasan atas butir-butir kewajiban dan larangan tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

						Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka :
1. 	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan 
	Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah 
	terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007;
2. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di 
	Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal 
	Direktorat Jenderal Pajak;
3. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di 
	Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor 
	Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sehubungan Dengan Reorganisasi Instansi Vertikal
	Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007;
dinyatakan tidak berlaku.

						Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 juli 2007
a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

DARMIN NASUTION
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 115 kali - Dicetak 0 kali ›