Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008

Ditetapkan tanggal 6 Februari 2008

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Keberatan dan Banding » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 19/PMK.03/2008

						TENTANG

	           TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
		      KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN 
				   PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
	sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
	3569);
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3988);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
	Perpajakan Berasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4797);
5.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, 
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
PERPAJAKAN.


						Pasal 1

(1)	Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan :
	a.	Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan
		Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketepan Pajak Lebih 
		Bayar;
	b.	Surat Tagihan Pajak;
	c.	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
	d.	Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
	e.	Surat Keputusan Pembetulan;
	f.	Surat Keputusan Keberatan;
	g.	Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
	h.	Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
	i.	Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;atau
	j.	Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
	yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerepan
	ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)	Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak
	Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan,
	Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Pengurangan 
	Denda Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, 
	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea 
	Perolehan Hak Atas dan Bangunan Nihil, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 
	serta Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(3)	Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau 
	kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib 
	Pajak.


						Pasal 2

(1)	Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
	meliputi :
	a.	kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib
		Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal
		jatuh tempo;
	b.	kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan
		dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan 
		karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan surat keputusan
		lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya;atau
	c.	kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
		perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma
		Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan 
		Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun 
		berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
(2)	Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan
	pengkreditan Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai, hanya dapat dilakukan apabila :
	a.	terdapat perbedaan Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak; dan
	b.	tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak.


						Pasal 3

Permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang
perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.	1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat
	Keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
b.	permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang 
	mendukung permohonannya;dan
c.	surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani
	oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.


						Pasal 4

(1)	Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
	permohonan pembetulan diterima.
(2)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak
	tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap
	dikabulkan.
(3)	Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
	Direktur Jenderal Pajak Wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan
	Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1).
(4)	Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau 
	menghapuskan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya,
	atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(5)	Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	3, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.


						Pasal 5

(1)	Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang 
	menjadi dasar Direktur Jenderal Pajak menambah, mengurangkan, menghapuskan, atau menolak
	permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
(2)	Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


						Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut 
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 726 kali - Dicetak 0 kali ›