Rabu, 30 Juli 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 36

Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008

Ditetapkan tanggal 23 September 2008

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: » Undang-Undang » 2008

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 36 TAHUN 2008

						TENTANG

			         PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
			   NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

				 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a.	bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat,
	mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan
	keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu
	dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
	Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
	Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
	1983 tentang Pajak Penghasilan;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
	membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
	Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat:

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik
	Indonesia Tahun 1945;

2.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan
	Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
	Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3.	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3985);

			Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
			INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
			UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

			Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a.	Nomor 7 TAHUN 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

b.	Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);

c.	Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan
	Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal
	Angka 1 Undang-Undang ini.

2.	Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan
	ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
	berikut:

			Pasal 2

	(1)	Yang menjadi subjek pajak adalah:

		a.	1.	orang pribadi;

			2.	warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
				menggantikan yang berhak;

		b.	badan; dan

		c.	bentuk usaha tetap.

	(1a)	Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya
		dipersamakan dengan subjek pajak badan.

	(2)	Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak
		luar negeri.

	(3)	Subjek pajak dalam negeri adalah:

		a.	orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
			berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
			dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
			dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat
			untuk bertempat tinggal di Indonesia;

		b.	badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali
			unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

			1.	pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan
				perundang-undangan;

			2.	pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
				Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
				Daerah;

			3.	penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat
				atau Pemerintah Daerah; dan

			4.	pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
				negara; dan

		c.	warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
			berhak.

	(4)	Subjek pajak luar negeri adalah:

		a.	orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
			yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
			tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang
			tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
			menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
			tetap di Indonesia; dan

		b.	orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
			yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
			tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang
			tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
			dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak
			dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
			tetap di Indonesia.

	(5)	Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
		pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
		Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
		waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
		bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan
		kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

		a.	tempat kedudukan manajemen;

		b.	cabang perusahaan;

		c.	kantor perwakilan;

		d.	gedung kantor;

		e.	pabrik;

		f.	bengkel;

		g.	gudang;

		h.	ruang untuk promosi dan penjualan;

		i.	pertambangan dan penggalian sumber alam;

		j.	wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

		k.	perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

		l.	proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

		m.	pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,
			sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka
			waktu 12 (dua belas) bulan;

		n.	orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya
			tidak bebas;

		o.	agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan
			tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi
			atau menanggung risiko di Indonesia; dan

		p.	komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki,
			disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk
			menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

	(6)	Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh
		Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3.	Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal
	3 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 3

	(1)	Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
		2 adalah:

		a.	kantor perwakilan negara asing;

		b.	pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
			pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang
			diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat
			tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara
			Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
			penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara
			bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

		c.	organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

			1.	Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

			2.	tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
				penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada
				pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

		d.	pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana
			dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia
			dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk
			memperoleh penghasilan dari Indonesia.

	(2)	Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana
		dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri
		Keuangan.

4.	Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf
	k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2)
	diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus,
	dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal
	4 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 4

	(1)	Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
		kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
		berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
		konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
		dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

		a.	penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
			yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
			honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
			dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
			ini;

		b.	hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

		c.	laba usaha;

		d.	keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

		1.	keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
			dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

		2.	keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
			sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
			badan lainnya;

		3.	keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
			pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama
			dan dalam bentuk apa pun;

		4.	keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
			sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
			garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
			pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
			pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
			diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
			tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
			penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

		5.	keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
			hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
			permodalan dalam perusahaan pertambangan;

		e.	penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
			biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

		f.	bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
			pengembalian utang;

		g.	dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
			perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa
			hasil usaha koperasi;

		h.	royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

		i.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

		j.	penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

		k.	keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
			tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

		l.	keuntungan selisih kurs mata uang asing;

		m.	selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

		n.	premi asuransi;

		o.	iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
			terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
			bebas;

		p.	tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
			dikenakan pajak;

		q.	penghasilan dari usaha berbasis syariah;

		r.	imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
			mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

		s.	surplus Bank Indonesia.

	(2)	Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

		a.	penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
			obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
			oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

		b.	penghasilan berupa hadiah undian;

		c.	penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
			derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
			atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya
			yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

		d.	penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
			bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
			tanah dan/atau bangunan; dan

		e.	penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan
			Peraturan Pemerintah.

	(3)	Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

		a.	1.	bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh
				badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
				disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima
				zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya
				wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
				diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan
				oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
				yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau
				berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

			2.	harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
				keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan
				pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
				orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
				ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
				Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
				usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
				pihak-pihak yang bersangkutan;

		b.	warisan;

		c.	harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
			dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham
			atau sebagai pengganti penyertaan modal;

		d.	penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
			yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
			kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan
			oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final
			atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus
			(deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

		e.	pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
			sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
			asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

		f.	dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
			terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha
			milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal
			pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
			Indonesia dengan syarat:

			1.	dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

			2.	bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan
				usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham
				pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
				puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

		g.	iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
			telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
			maupun pegawai;

		h.	penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
			sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
			yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

		i.	bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
			komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
			persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit
			penyertaan kontrak investasi kolektif;

		j.	dihapus;

		k.	penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
			berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
			menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
			pasangan usaha tersebut:

			1.	merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
				menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
				dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

			2.	sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

		l.	beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
			diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
			Keuangan;

		m.	sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
			yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
			dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
			membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
			prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
			pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun
			sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih
			lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

		n.	bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
			Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur
			lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5.	Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah
	5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga
	Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 6

	(1)	Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
		usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
		mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

		a.	biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
			kegiatan usaha, antara lain:

			1.	biaya pembelian bahan;

			2.	biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,
				gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang
				diberikan dalam bentuk uang;

			3.	bunga, sewa, dan royalti;

			4.	biaya perjalanan;

			5.	biaya pengolahan limbah;

			6.	premi asuransi;

			7.	biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau
				berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

			8.	biaya administrasi; dan

			9.	pajak kecuali Pajak Penghasilan;

		b.	penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
			amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain
			yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana
			dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

		c.	iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
			Menteri Keuangan;

		d.	kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
			digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
			menagih, dan memelihara penghasilan;

		e.	kerugian selisih kurs mata uang asing;

		f.	biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
			Indonesia;

		g.	biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

		h.	piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

			1.	telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
				komersial;

			2.	Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
				dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

			3.	telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
				Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang
				negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
				piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang
				bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan
				umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur
				bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang
				tertentu;

			4.	syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku
				untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

			yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
			Peraturan Menteri Keuangan;

		i.	sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
			ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

		j.	sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
			dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
			Pemerintah;

		k.	biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur
			dengan Peraturan Pemerintah;

		l.	sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
			Peraturan Pemerintah; dan

		m.	sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya
			diatur dengan Peraturan Pemerintah.

	(2)	Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada
		ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan
		penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan
		5 (lima) tahun.

	(3)	Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan
		pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
		dalam Pasal 7.

6.	Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

				Pasal 7

	(1)	Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

		a.	Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu
			rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

		b.	Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan
			untuk Wajib Pajak yang kawin;

		c.	Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu
			rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung
			dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
			(1); dan

		d.	Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan
			untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam
			garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan
			sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

	(2)	Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh
		keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

	(3)	Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
		pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
		dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7.	Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah
	sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 8

	(1)	Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal
		tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang
		berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan
		atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima
		atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak
		berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada
		hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
		keluarga lainnya.

	(2)	Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:

		a.	suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

		b.	dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian
			pemisahan harta dan penghasilan; atau

		c.	dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan
			kewajiban perpajakannya sendiri.

	(3)	Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
		b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto
		suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing
		suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

	(4)	Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang
		tuanya.

8.	Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf
	f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 9

	(1)	Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
		negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

		a.	pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
			dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi
			kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

		b.	biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
			pemegang saham, sekutu, atau anggota;

		c.	pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

			1.	cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
				usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan
				hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan
				anjak piutang;

			2.	cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan
				sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

			3.	cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

			4.	cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

			5.	cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
				dan

			6.	cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
				pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah
				industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan
				atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

			d.	premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
				asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh
				Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi
				kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi
				Wajib Pajak yang bersangkutan;

			e.	penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
				jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan,
				kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
				pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
				dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
				pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan
				Peraturan Menteri Keuangan;

			f.	jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada
				pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai
				hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan
				pekerjaan yang dilakukan;

			g.	harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
				huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
				6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang
				diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
				dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan
				keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
				diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan
				yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
				ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
				Pemerintah;

			h.	Pajak Penghasilan;

			i.	biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
				pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

			j.	gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau
				perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

			k.	sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta
				sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan
				pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

	(2)	Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
		mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk
		dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau
		amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 1 1A.

9.	Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan
	ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 11

	(1)	Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan,
		perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak
		milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan
		digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
		mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam
		bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan
		bagi harta tersebut.

	(2)	Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada
		ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang
		menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif
		penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku
		disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

	(3)	Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta
		yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan
		selesainya pengerjaan harta tersebut.

	(4)	Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan
		melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk
		mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta
		yang bersangkutan mulai menghasilkan.

	(5)	Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan
		ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan
		atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

	(6)	Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta
		berwujud ditetapkan sebagai berikut:

		=================================================
		Kelompok Harta	Masa		Tarif Penyusutan sebagaimana
		Berwujud 		Manfaat	dimaksud dalam
		=================================================
							Ayat(1)		Ayat(2)
		=================================================
		I. Bukan bangunan

		Kelompok 1 		4 tahun	25%		50%

		Kelompok 2 		8 tahun	12,5%		25%

		Kelompok 3 		16 tahun	6,25%		12,5%

		Kelompok 4 		20 tahun	5%		10%

		================================================

		II. Bangunan

		Permanen		20 tahun	5%

		Tidak Permanen	10 tahun	10%

		=================================================

	(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki
		dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri
		Keuangan.

	(8)	Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam
		Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka
		jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah
		harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh
		dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta
		tersebut.

	(9)	Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat
		diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur
		Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
		dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

	(10)	Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta
		berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan
		sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

	(11)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan
		masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan
		Menteri Keuangan.

10.	Ketentuan Pasal 1 1A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1)
	dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 1 1A berbunyi
	sebagai berikut:

			Pasal 11A

	(1)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan
		pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak
		guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa
		manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan,
		menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang
		sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,
		yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran
		tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi
		sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

	(1a)	Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang
		usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

	(2)	Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan
		sebagai berikut:

		=======================================
		Kelompok Harta	Masa		Tarif Amortisasi berdasarkan
		Tak Berwujud		Manfaat	metode
		=======================================
							Garis Lurus	Saldo Menurun
		=======================================

		Kelompok 1		4 tahun	25%		50%

		Kelompok 2		8 tahun	12,5%		25%

		Kelompok 3		16 tahun	6,25%		12,5%

		Kelompok 4		20 tahun	5%		10%
		=======================================

	(3)	Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu
		perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi
		sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

	(4)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang
		mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan
		minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan
		produksi.

	(5)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang
		dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan
		sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari
		1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi
		setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

	(6)	Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa
		manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi
		sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

	(7)	Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana
		dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta
		atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima
		sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya
		pengalihan tersebut.

	(8)	Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak
		berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan
		sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

11.	Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4)
	diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 14

	(1)	Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto,
		dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur
		Jenderal Pajak.

	(2)	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
		bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari
		Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung
		penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
		Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan
		kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari
		tahun pajak yang bersangkutan.

	(3)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung
		penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
		Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam
		Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
		perpajakan.

	(4)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan
		kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan
		menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih
		menyelenggarakan pembukuan.

	(5)	Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,
		termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang
		ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau
		pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti
		pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma
		Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara
		lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

	(6)	Dihapus.

	(7)	Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah
		dengan Peraturan Menteri Keuangan.

12.	Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah
	sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 16

	(1)	Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam
		negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari
		penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan
		pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),
		Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

	(2)	Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma
		penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak
		orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

	(3)	Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha
		atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam
		suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan
		ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),
		serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

	(4)	Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang
		terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam
		Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau
		diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

13.	Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai
	dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat,
	yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 17

	(1)	Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

		a.	Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

			=============================================
			Lapisan Penghasilan Kena Pajak		Tarif Pajak
			=============================================
			sampai dengan				5%
			Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	(lima persen)

			di atas Rp. 50.000.000,00			15%
			(lima puluh juta rupiah) sampai dengan	(lima belas persen)
			Rp. 250.000.000,00
			(dua ratus lima puluh juta rupiah)

			di atas Rp. 250.000.000,00			25%
			(dua ratus lima puluh juta rupiah)		(dua puluh lima persen)
			sampai dengan Rp. 500.000.000,00
			(lima ratus juta rupiah)

			di atas Rp. 500.000.000,00			30%
			(lima ratus juta rupiah)			(tiga puluh persen)
			=============================================

		b.	Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah
			sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

	(2)	Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan
		menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan
		Peraturan Pemerintah.

	(2a)	Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh
		lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

	(2b)	Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang
		paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang
		disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan
		tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah
		daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
		diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

	(2c)	Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada
		Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10%
		(sepuluh persen) dan bersifat final.

	(2d)	Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada
		ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

	(3)	Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
		(1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(4)	Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
		jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah
		penuh.

	(5)	Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
		yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam
		Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak
		tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang
		terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

	(6)	Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
		tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

	(7)	Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas
		penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak
		melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

14.	Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta
	di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai
	dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 18

	(1)	Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya
		perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan
		penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

	(2)	Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh
		Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar
		negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan
		ketentuan sebagai berikut:

		a.	besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling
			rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

		b.	secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya
			memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari
			jumlah saham yang disetor.

	(3)	Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya
		penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk
		menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang
		mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan
		kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan
		istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak
		yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau
		metode lainnya.

	(3a)	Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak
		dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan
		harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode
		tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah
		periode tertentu tersebut berakhir.

	(3b)	Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui
		pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose
		company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan
		pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai
		hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat
		ketidakwajaran penetapan harga.

	(3c)	Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau
		special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara
		yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai
		hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan
		di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai
		penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat
		kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

	(3d)	Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
		dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain
		yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat
		ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau
		sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke
		dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada
		perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
		tersebut.

	(3e)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan
		ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
		Keuangan.

	(4)	Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat
		(3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

		a.	Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak
			langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak
			lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah
			25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau
			hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

		b.	Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib
			Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun
			tidak langsung; atau

		c.	terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam
			garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

	(5)	Dihapus.

15.	Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 19

	(1)	Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian
		kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara
		unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

	(2)	Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
		diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan
		sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam
		Pasal 17 ayat (1).

16.	Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di
	antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal
	21 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 21

	(1)	Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
		atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau
		diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

		a.	pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
			pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
			dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

		b.	bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,
			tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
			atau kegiatan;

		c.	dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan
			pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;

		d.	badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
			imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
			melakukan pekerjaan bebas; dan

		e.	penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan
			dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

	(2)	Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan
		pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan
		negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud
		dalam Pasal 3.

	(3)	Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap
		bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan
		atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri
		Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

	(4)	Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya
		yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian
		penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan
		dengan Peraturan Menteri Keuangan.

	(5)	Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
		adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a,
		kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

	(5a)	Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap
		Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua
		puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat
		menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

	(6)	Dihapus.

	(7)	Dihapus.

	(8)	Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas
		penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur
		dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

17.	Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni
	ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 22

	(1)	Menteri Keuangan dapat menetapkan:

		a.	bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan
			pembayaran atas penyerahan barang;

		b.	badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang
			melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang
			lain; dan

		c.	Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas
			penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

	(2)	Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan
		pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
		Peraturan Menteri Keuangan.

	(3)	Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan
		terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi
		100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
		yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

18.	Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan
	huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1)
	dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi
	sebagai berikut:

			Pasal 23

	(1)	Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa
		pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
		pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
		penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
		luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,
		dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

		a.	sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

			1.	dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

			2.	bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

			3.	royalti; dan

			4.	hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah
				dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
				Pasal 21 ayat (1) huruf e;

		b.	dihapus;

		c.	sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

			1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
				harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
				penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

			2.	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
				konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
				dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
				Pasal 21.

	(1a)	Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,
		besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada
		tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

	(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada
		ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
		Keuangan.

	(3)	Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur
		Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

	(4)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

		a.	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

		b.	sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
			usaha dengan hak opsi;

		c.	dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan
			dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam
			Pasal 17 ayat (2c);

		d.	dihapus;

		e.	bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;

		f.	sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
			anggotanya;

		g.	dihapus; dan

		h.	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas
			jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau
			pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19.	Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
	berikut:

			Pasal 24

	(1)	Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar
		negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh
		dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini
		dalam tahun pajak yang sama.

	(2)	Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar
		pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh
		melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

	(3)	Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber
		penghasilan ditentukan sebagai berikut:

		a.	penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari
			pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan
			yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau
			bertempat kedudukan;

		b.	penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan
			penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar
			atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan
			atau berada;

		c.	penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak
			gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;

		d.	penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
			kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani
			imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

		e.	penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha
			tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

		f.	penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan
			atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam
			perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan
			berada;

		g.	keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat
			harta tetap berada; dan

		h.	keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu
			bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

	(4)	Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud
		pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud
		pada ayat tersebut.

	(5)	Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata
		kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut
		Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun
		pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

	(6)	Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari
		luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

20.	Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah,
	ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
	ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 25

	(1)	Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar
		sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan
		yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
		tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

		a.	Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal
			21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana
			dimaksud dalam Pasal 22; dan

		b.	Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh
			dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua
			belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

	(2)	Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
		bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
		disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
		Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk
		bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

	(3)	Dihapus.

	(4)	Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk
		tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan
		surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah
		bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

	(5)	Dihapus.

	(6)	Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya
		angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai
		berikut:

		a.	Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

		b.	Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

		c.	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu
			disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

		d.	Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat
			Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

		e.	Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
			Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari
			angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan

		f.	terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

	(7)	Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:

		a.	Wajib Pajak baru;

		b.	bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib
			Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan
			ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan
			keuangan berkala; dan

		c.	Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling
			tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

	(8)	Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib
		Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri
		wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
		Pemerintah.

	(8a)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan
		tanggal 31 Desember 2010.

	(9)	Dihapus.

21.	Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan
	huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2)
	disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3)
	disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 26

	(1)	Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa
		pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
		pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri,
		penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
		luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap
		di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto
		oleh pihak yang wajib membayarkan:

		a.	dividen;

		b.	bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
			jaminan pengembalian utang;

		c.	royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
			harta;

		d.	imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

		e.	hadiah dan penghargaan;

		f.	pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

		g.	premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau

		h.	keuntungan karena pembebasan utang.

	(1a)	Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha
		atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau
		tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima
		manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

	(2)	Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali
		yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
		luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang
		dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua
		puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

	(2a)	Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh
		persen) dari perkiraan penghasilan neto.

	(3)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a)
		diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

	(4)	Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha
		tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali
		penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya
		diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

	(5)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a),
		dan ayat (4) bersifat final, kecuali:

		a.	pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
			5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan

		b.	pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
			pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib
			Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

22.	Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang
terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
disampaikan.

23.	Ketentuan Pasal 3 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

	(1)	Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang
		usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas
		tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

		a.	pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
			dari jumlah penanaman yang dilakukan;

		b.	penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

		c.	kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10
			(sepuluh) tahun; dan

		d.	pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud
			dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif
			menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

	(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau
		daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional
		serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
		diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24.	Pasal 31B dihapus.

25.	Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 31C

	(1)	Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan
		Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan
		imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah
		tempat Wajib Pajak terdaftar.

	(2)	Dihapus.

26.	Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31 D dan Pasal
	31 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas
	bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk
	batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan
	Peraturan Pemerintah.

			Pasal 31E

	(1)	Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan
		Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
		pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
		Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
		Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

	(2)	Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
		dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27.	Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 32

	Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan
	Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983
	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan
	Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
	Cara Perpajakan.

28.	Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga
	berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 32B

	Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara
	yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik
	dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29.	Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 35

	Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur
	lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

			Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1.	Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib
	menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang
	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
	Penghasilan.

2.	Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib
	menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah
	terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	23 September 2008

Presiden Republik Indonesia,
ttd,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	23 September 2008

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd,

Andi Mattalatta



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

I.	UMUM

	1.	Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak
		Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor
		7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
		diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang
		Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
		Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila
		dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di
		dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan
		menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan
		merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan
		pembangunan nasional.

	2.	Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan
		nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu
		untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan
		fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan
		nasional khususnya di bidang ekonomi.

	3.	Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang
		pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan,
		kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi
		penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment.
		Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak
		Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

		a.	lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

		b.	lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;

		c.	lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;

		d.	lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan

		e.	lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan
			daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik
			penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di
			bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang
			mendapat prioritas.

	4.	Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu
		dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
		Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
		Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
		Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi
		pokok-pokok sebagai berikut:

		a.	dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan
			perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan
			pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;

		b.	dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain,
			mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif,
			dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil,
			struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan
			yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan
			tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk
			memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap
			golongan Wajib Pajak tersebut; dan

		c.	untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self
			assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama
			dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak
			dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak
			dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi
			Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
			bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas
			peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan
			penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk
			menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini
			yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib
			Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat
			asas.

II.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal I

		Angka 1

			Pasal 1

				Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan
				terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang
				diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak
				tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh
				penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
				penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.
				Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
				diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai
				pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila
				kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun
				pajak.

				Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini
				adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan
				tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang
				tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas)
				bulan.

		Angka 2

			Pasal 2

				Ayat (1)

					Huruf a

						Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat
						bertempat tinggal atau berada di Indonesia
						ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum
						terbagi sebagai satu kesatuan merupakan
						subjek pajak pengganti, menggantikan mereka
						yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan
						warisan yang belum terbagi sebagai subjek
						pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan
						pajak atas penghasilan yang berasal dari
						warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

					Huruf b

						Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
						modal yang merupakan kesatuan baik yang
						melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
						usaha yang meliputi perseroan terbatas,
						perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
						usaha milik negara atau badan usaha milik
						daerah dengan nama dan dalam bentuk apa
						pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
						persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
						massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
						lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya
						termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
						usaha tetap.

						Badan usaha milik negara dan badan usaha milik
						daerah merupakan subjek pajak tanpa
						memperhatikan nama dan bentuknya sehingga
						setiap unit tertentu dari badan Pemerintah,
						misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang
						dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
						Daerah yang menjalankan usaha atau
						melakukan kegiatan untuk memperoleh
						penghasilan merupakan subjek pajak.

						Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula
						asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan
						dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan
						yang sama.

					Huruf c

						Cukup jelas.

				Ayat (1a)

					Cukup jelas.

				Ayat (2)

					Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam
					negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang
					pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah
					menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya
					melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak
					badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat
					didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.
					Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun
					badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima
					dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari
					Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh
					penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui
					bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan
					lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
					telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.
					Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib
					Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima
					penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
					(PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
					NPWP. Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak
					dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam
					pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

					a.	Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas
						penghasilan baik yang diterima atau diperoleh
						dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
						sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak
						hanya atas penghasilan yang berasal dari
						sumber penghasilan di Indonesia;

					b.	Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak
						berdasarkan penghasilan neto dengan tarif
						umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri
						dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto
						dengan tarif pajak sepadan; dan

					c.	Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan
						Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
						Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan
						pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak,
						sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib
						menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
						Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya
						dipenuhi melalui pemotongan pajak yang
						bersifat final.

					Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha
					atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
					Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya
					dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban
					perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri
					sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan
					Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan
					umum dan tata cara perpajakan.

				Ayat (3)

					Huruf a

						Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi
						subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi
						yang bertempat tinggal atau berada di
						Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang
						pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
						adalah mereka yang mempunyai niat untuk
						bertempat tinggal di Indonesia. Apakah
						seseorang mempunyai niat untuk bertempat
						tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.
						Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari
						183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah
						harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh
						jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia
						dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
						kedatangannya di Indonesia.

					Huruf b

						Cukup jelas.

					Huruf c

						Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan
						oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri
						dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri
						dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti
						status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan
						pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan
						tersebut menggantikan kewajiban ahli waris
						yang berhak. Apabila warisan tersebut telah
						dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada
						ahli waris.

						Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan
						oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar
						negeri yang tidak menjalankan usaha atau
						melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha
						tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai
						subjek pajak pengganti karena pengenaan
						pajak atas penghasilan yang diterima atau
						diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada
						objeknya.

				Ayat (4)

					Huruf a dan huruf b

						Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi
						atau badan yang bertempat tinggal atau
						bertempat kedudukan di luar Indonesia yang
						dapat menerima atau memperoleh penghasilan
						dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa
						melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang
						tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi
						berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
						delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
						(dua belas) bulan maka orang tersebut adalah
						subjek pajak luar negeri.

						Apabila penghasilan diterima atau diperoleh
						melalui bentuk usaha tetap maka terhadap
						orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak
						melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau
						badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek
						pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk
						usaha tetap tersebut menggantikan orang
						pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar
						negeri dalam memenuhi kewajiban
						perpajakannya di Indonesia. Dalam hal
						penghasilan tersebut diterima atau diperoleh
						tanpa melalui bentuk usaha tetap maka
						pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada
						subjek pajak luar negeri tersebut.

				Ayat (5)

					Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian
					adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu
					fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk
					juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer
					atau agen elektronik atau peralatan otomatis
					(automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau
					digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik
					untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

					Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan
					digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan
					kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal
					atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
					kedudukan di Indonesia.

					Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang
					pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya
					tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang
					pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau
					tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi
					yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak
					didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
					tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di
					Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam
					menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
					Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara
					yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau
					perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak
					sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya
					sendiri.

					Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat
					kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai
					bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan
					asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi
					atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai,
					perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung
					risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang
					mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang
					perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung
					bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan
					di Indonesia.

				Ayat (6)

					Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat
					kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor
					Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi
					pemajakan atas penghasilan yang diterima atau
					diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

					Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau
					tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan
					yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat
					tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan
					pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih
					didasarkan pada kenyataan. Beberapa hal yang perlu
					dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam
					menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat
					kedudukan badan tersebut, antara lain domisili, alamat
					tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat
					menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu
					dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan
					pemenuhan kewajiban pajak.

		Angka 3

			Pasal 3

				Ayat (1)

					Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor
					perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat
					perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat
					lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat
					mereka mewakili negaranya.

					Pengecualian sebagai subjek pajak bagi
					pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka
					memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau
					mereka adalah Warga Negara Indonesia.

					Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu
					negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia
					di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia
					termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas
					penghasilan lain tersebut.

				Ayat (2)

					Cukup jelas.

		Angka 4

			Pasal 4

				Ayat (1)

					Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas
					penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa
					pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan
					ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari
					manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk
					konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak
					tersebut.

					Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak
					memperhatikan adanya penghasilan dari sumber
					tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan
					ekonomis.

					Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
					diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik
					mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut
					bersama-sama memikul biaya yang diperlukan
					pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

					Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan
					ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat
					dikelompokkan menjadi:

					i.	penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan
						kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji,
						honorarium, penghasilan dari praktek dokter,
						notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan
						sebagainya;

					ii.	penghasilan dari usaha dan kegiatan;

					iii.	penghasilan dari modal, yang berupa harta
						gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga,
						dividen, royalti, sewa, dan keuntungan
						penjualan harta atau hak yang tidak
						dipergunakan untuk usaha; dan

					iv.	penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang
						dan hadiah.

					Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai
					untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk
					menambah kekayaan Wajib Pajak.

					Karena Undang-Undang ini menganut pengertian
					penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan
					yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
					digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan
					pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun
					pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian,
					kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
					lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang
					diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu
					jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang
					bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka
					penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan
					penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

					Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam
					ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas
					pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak
					terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

					Huruf a

						Semua pembayaran atau imbalan sehubungan
						dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi
						asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang
						dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam
						bentuk lainnya adalah Objek Pajak. Pengertian
						imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan
						dalam bentuk natura yang pada hakikatnya
						merupakan penghasilan.

					Huruf b

						Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari
						undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah
						undian tabungan, hadiah dari pertandingan
						olahraga dan lain sebagainya. Yang dimaksud
						dengan penghargaan adalah imbalan yang
						diberikan sehubungan dengan kegiatan
						tertentu, misalnya imbalan yang diterima
						sehubungan dengan penemuan benda-benda
						purbakala.

					Huruf c

						Cukup jelas.

					Huruf d

						Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga
						yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih
						tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih
						harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam
						hal penjualan harta tersebut terjadi antara
						badan usaha dan pemegang sahamnya, harga
						jual yang dipakai sebagai dasar untuk
						penghitungan keuntungan dari penjualan
						tersebut adalah harga pasar.

						Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang
						digunakan dalam kegiatan usahanya dengan
						nilai sisa buku sebesar Rp. 40.000.000,00
						(empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual
						dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh
						juta rupiah). Dengan demikian, keuntungan PT
						S yang diperoleh karena penjualan mobil
						tersebut adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh
						juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual
						kepada salah seorang pemegang sahamnya
						dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima
						juta rupiah), nilai jual mobil tersebut tetap
						dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp.
						60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih
						sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
						rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S dan
						bagi pemegang saham yang membeli mobil
						tersebut selisih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima
						juta rupiah) merupakan penghasilan.

						Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari
						penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual
						berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku
						harta tersebut, merupakan objek pajak.
						Demikian juga selisih lebih antara harga pasar
						dan nilai sisa buku dalam hal terjadi
						penggabungan, peleburan, pemekaran,
						pemecahan, dan pengambilalihan usaha
						merupakan penghasilan.

						Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai
						pengganti saham atau penyertaan modal,
						keuntungan berupa selisih antara harga pasar
						dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya
						merupakan penghasilan.

						Keuntungan berupa selisih antara harga pasar
						dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas
						pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
						sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak
						yang mengalihkan kecuali harta tersebut
						dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam
						garis keturunan lurus satu derajat. Demikian
						juga, keuntungan berupa selisih antara harga
						pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku
						atas pengalihan harta berupa bantuan atau
						sumbangan dan hibah kepada badan
						keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
						termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
						yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
						ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
						Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan
						penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya
						dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
						penguasaan di antara pihak-pihak yang
						bersangkutan.

						Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan
						mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut
						kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang
						diperoleh merupakan objek pajak.

					Huruf e

						Pengembalian pajak yang telah dibebankan
						sebagai biaya pada saat menghitung
						Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak.

						Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang
						sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya,
						yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka
						jumlah sebesar pengembalian tersebut
						merupakan penghasilan.

					Huruf f

						Dalam pengertian bunga termasuk pula
						premium, diskonto dan imbalan sehubungan
						dengan jaminan pengembalian utang.

						Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi
						dijual diatas nilai nominalnya sedangkan
						diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di
						bawah nilai nominalnya. Premium tersebut
						merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan
						obligasi dan diskonto merupakan penghasilan
						bagi yang membeli obligasi.

					Huruf g

						Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh
						pemegang saham atau pemegang polis asuransi
						atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang
						diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam
						pengertian dividen adalah:

						1)	pembagian laba baik secara langsung
							ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam
							bentuk apapun;

						2)	pembayaran kembali karena likuidasi yang
							melebihi jumlah modal yang disetor;

						3)	pemberian saham bonus yang dilakukan
							tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang
							berasal dari kapitalisasi agio saham;

						4)	pembagian laba dalam bentuk saham;

						5)	pencatatan tambahan modal yang dilakukan
							tanpa penyetoran;

						6)	jumlah yang melebihi jumlah setoran
							sahamnya yang diterima atau diperoleh
							pemegang saham karena pembelian kembali
							saham-saham oleh perseroan yang
							bersangkutan;

						7)	pembayaran kembali seluruhnya atau
							sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam
							tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan,
							kecuali jika pembayaran kembali itu adalah
							akibat dari pengecilan modal dasar (statuter)
							yang dilakukan secara sah;

						8)	pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda
							laba, termasuk yang diterima sebagai
							penebusan tanda-tanda laba tersebut;

						9)	bagian laba sehubungan dengan pemilikan
							obligasi;

						10)	bagian laba yang diterima oleh pemegang
							polis;

						11)	pembagian berupa sisa hasil usaha
							kepada anggota koperasi;

						12)	pengeluaran perusahaan untuk keperluan
							pribadi pemegang saham yang dibebankan
							sebagai biaya perusahaan.

						Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau
						pembayaran dividen secara terselubung,
						misalnya dalam hal pemegang saham yang telah
						menyetor penuh modalnya dan memberikan
						pinjaman kepada perseroan dengan imbalan
						bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi
						hal yang demikian maka selisih lebih antara
						bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang
						berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen.
						Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen
						tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya
						oleh perseroan yang bersangkutan.

					Huruf h

						Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan
						atau terutang dengan cara atau perhitungan
						apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun
						tidak, sebagai imbalan atas:

						1.	penggunaan atau hak menggunakan hak
							cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau
							karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana,
							formula atau proses rahasia, merek dagang,
							atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial
							atau hak serupa lainnya;

						2.	penggunaan atau hak menggunakan
							peralatan/perlengkapan industrial, komersial,
							atau ilmiah;

						3.	pemberian pengetahuan atau informasi di
							bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau
							komersial;

						4.	pemberian bantuan tambahan atau
							pelengkap sehubungan dengan penggunaan
							atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada
							angka 1, penggunaan atau hak menggunakan
							peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2,
							atau pemberian pengetahuan atau informasi
							tersebut pada angka 3, berupa:

							a)	penerimaan atau hak menerima rekaman
								gambar atau rekaman suara atau keduanya,
								yang disalurkan kepada masyarakat melalui
								satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang
								serupa;

							b)	penggunaan atau hak menggunakan rekaman
								gambar atau rekaman suara atau keduanya,
								untuk siaran televisi atau radio yang
								disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel,
								serat optik, atau teknologi yang serupa;

							c)	penggunaan atau hak menggunakan
								sebagian atau seluruh spektrum radio
								komunikasi;

						5.	penggunaan atau hak menggunakan film
							gambar hidup (motion picture films), film atau
							pita video untuk siaran televisi, atau pita suara
							untuk siaran radio; dan

						6.	pelepasan seluruhnya atau sebagian hak
							yang berkenaan dengan penggunaan atau
							pemberian hak kekayaan intelektual/industrial
							atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di
							atas.

					Huruf i

						Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang
						diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam
						bentuk apapun sehubungan dengan
						penggunaan harta gerak atau harta tak gerak,
						misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah,
						dan sewa gudang.

					Huruf j

						Penerimaan berupa pembayaran berkala,
						misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur
						hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam
						waktu tertentu.

					Huruf k

						Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang
						dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang
						semula berutang, sedangkan bagi pihak yang
						berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.
						Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat
						ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur
						kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga
						Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT),
						Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk
						perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil
						lainnya sampai dengan jumlah tertentu
						dikecualikan sebagai objek pajak.

					Huruf l

						Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs
						mata uang asing diakui berdasarkan sistem
						pembukuan yang dianut dan dilakukan secara
						taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi
						Keuangan yang berlaku di Indonesia.

					Huruf m

						Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
						sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
						merupakan penghasilan.

					Huruf n

						Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi
						reasuransi.

					Huruf o

						Cukup jelas.

					Huruf p

						Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya
						merupakan akumulasi penghasilan baik yang
						telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek
						Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila
						diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang
						melebihi akumulasi penghasilan yang telah
						dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak,
						maka tambahan kekayaan neto tersebut
						merupakan penghasilan.

					Huruf q

						Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki
						landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan
						usaha yang bersifat konvensional. Namun,
						penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
						kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap
						merupakan objek pajak menurut
						Undang-Undang ini.

					Huruf r

						Cukup jelas.

					Huruf s

						Cukup jelas.

				Ayat (2)

					Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1),
					penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada
					ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan
					pertimbangan-pertimbangan antara lain:

					-	perlu adanya dorongan dalam rangka
						perkembangan investasi dan tabungan
						masyarakat;

					-	kesederhanaan dalam pemungutan pajak;

					-	berkurangnya beban administrasi baik bagi
						Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;

					-	pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan

					-	memerhatikan perkembangan ekonomi dan
						moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut
						perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam
						pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam
						pengenaan pajak atas jenis penghasilan
						tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara
						pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau
						pemungutan diatur dengan Peraturan
						Pemerintah.

					Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk
					surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)
					bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note
					yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

					Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini
					meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan
					Negara.

				Ayat (3)

					Huruf a

						Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang
						menerima bukan merupakan objek pajak
						sepanjang diterima tidak dalam rangka
						hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan
						kepemilikan, atau hubungan penguasaan di
						antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat
						yang diterima oleh badan amil zakat atau
						lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
						oleh pemerintah dan para penerima zakat yang
						berhak serta sumbangan keagamaan yang
						sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang
						diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga
						keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
						pemerintah dan yang diterima oleh penerima
						sumbangan yang berhak diperlakukan sama
						seperti bantuan atau sumbangan. Yang
						dimaksud dengan "zakat" adalah zakat
						sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
						yang mengatur mengenai zakat.

						Hubungan usaha antara pihak yang memberi
						dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT
						A sebagai produsen suatu jenis barang yang
						bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B.
						Apabila PT B memberikan sumbangan bahan
						baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang
						diterima oleh PT A merupakan objek pajak.

						Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan
						merupakan objek pajak apabila diterima oleh
						keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
						satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan
						pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan
						atau orang pribadi yang menjalankan usaha
						mikro dan kecil termasuk koperasi yang
						ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang
						diterima tidak dalam rangka hubungan kerja,
						hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau
						hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang
						bersangkutan.

					Huruf b

						Cukup jelas.

					Huruf c

						Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai,
						yang diterima oleh badan merupakan tambahan
						kemampuan ekonomis bagi badan tersebut.
						Namun karena harta tersebut diterima sebagai
						pengganti saham atau penyertaan modal, maka
						berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima
						tersebut bukan merupakan objek pajak.

					Huruf d

						Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
						atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan
						atau jasa merupakan tambahan kemampuan
						ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk
						uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk
						natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan
						imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti
						penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas
						pengobatan bukan merupakan objek pajak.

						Apabila yang memberi imbalan berupa natura
						atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak
						atau Wajib Pajak yang dikenai Pajak
						Penghasilan yang bersifat final dan Wajib Pajak
						yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
						norma penghitungan khusus (deemed profit),
						imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan
						tersebut merupakan penghasilan bagi yang
						menerima atau memperolehnya.

						Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi
						pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing
						di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh
						kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh
						perwakilan diplomatik tersebut atau
						kenikmatan-kenikmatan lainnya.
						Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan
						penghasilan bagi pegawai tersebut sebab
						perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan
						merupakan Wajib Pajak.

					Huruf e

						Penggantian atau santunan yang diterima oleh
						orang pribadi dari perusahaan asuransi
						sehubungan dengan polis asuransi kesehatan,
						asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
						dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan
						merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan
						ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu
						bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib
						Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya
						tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan
						Penghasilan Kena Pajak.

					Huruf f

						Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang
						dananya berasal dari laba setelah dikurangi
						pajak dan diterima atau diperoleh perseroan
						terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan
						badan usaha milik negara atau badan usaha
						milik daerah, dari penyertaannya pada badan
						usaha lainnya yang didirikan dan bertempat
						kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan
						sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima
						persen), tidak termasuk objek pajak. Yang
						dimaksud dengan "badan usaha milik negara"
						dan "badan usaha milik daerah" pada ayat ini,
						antara lain, adalah perusahaan perseroan
						(Persero), bank pemerintah, dan bank
						pembangunan daerah.

						Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima
						dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak
						selain badan-badan tersebut di atas, seperti
						orang pribadi baik dalam negeri maupun luar
						negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan
						dan organisasi sejenis dan sebagainya,
						penghasilan berupa dividen atau bagian laba
						tersebut tetap merupakan objek pajak.

					Huruf g

						Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan
						ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun
						yang pendiriannya telah mendapat pengesahan
						dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari
						Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari
						peserta pensiun, baik atas beban sendiri
						maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada
						dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun
						tersebut merupakan dana milik dari peserta
						pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada
						mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas
						iuran tersebut berarti mengurangi hak para
						peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran
						tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

					Huruf h

						Sebagaimana tersebut dalam huruf g,
						pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan
						ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun
						yang pendiriannya telah mendapat pengesahan
						dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari
						Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan
						dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang
						tertentu berdasarkan Keputusan Menteri
						Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun
						dimaksudkan untuk pengembangan dan
						merupakan dana untuk pembayaran kembali
						kepada peserta pensiun di kemudian hari,
						sehingga penanaman modal tersebut perlu
						diarahkan pada bidang-bidang yang tidak
						bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh
						karena itu penentuan bidang-bidang tertentu
						dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri
						Keuangan.

					Huruf i

						Untuk kepentingan pengenaan pajak,
						badan-badan sebagaimana disebut dalam
						ketentuan ini yang merupakan himpunan para
						anggotanya dikenai pajak sebagai satu
						kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut.
						Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh
						para anggota badan tersebut bukan lagi
						merupakan objek pajak.

					Huruf j

						Cukup jelas.

					Huruf k

						Yang dimaksud dengan "perusahaan modal
						ventura" adalah suatu perusahaan yang
						kegiatan usahanya membiayai badan usaha
						(sebagai pasangan usaha) dalam bentuk
						penyertaan modal untuk suatu jangka waktu
						tertentu.

						Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang
						diterima atau diperoleh dari perusahaan
						pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek
						pajak, dengan syarat perusahaan pasangan
						usaha tersebut merupakan perusahaan mikro,
						kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha
						atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor
						tertentu yang ditetapkan oleh Menteri
						Keuangan, dan saham perusahaan tersebut
						tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

						Apabila pasangan usaha perusahaan modal
						ventura memenuhi ketentuan sebagaimana
						dimaksud pada ayat (3) huruf f, dividen yang
						diterima atau diperoleh perusahaan modal
						ventura bukan merupakan objek pajak.

						Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat
						diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan
						ekonomi yang memperoleh prioritas untuk
						dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan
						ekspor nonmigas, usaha atau kegiatan dari
						perusahaan pasangan usaha tersebut diatur
						oleh Menteri Keuangan.

						Mengingat perusahaan modal ventura
						merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk
						penyertaan modal, penyertaan modal yang akan
						dilakukan oleh perusahaan modal ventura
						diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang
						belum mempunyai akses ke bursa efek.

					Huruf l

						Cukup jelas.

					Huruf m

						Bahwa dalam rangka mendukung usaha
						peningkatan kualitas sumber daya manusia
						melalui pendidikan dan/atau penelitian dan
						pengembangan diperlukan sarana dan
						prasarana yang memadai. Untuk itu dipandang
						perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa
						pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih
						yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa
						lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk
						pembangunan dan pengadaan sarana dan
						prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman
						kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan
						paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun
						sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.

						Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian
						fasilitas ini, maka lembaga atau badan yang
						menyelenggarakan pendidikan harus bersifat
						nirlaba. Pendidikan serta penelitian dan
						pengembangan yang diselenggarakan bersifat
						terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat
						pengesahan dari instansi yang membidanginya.

					Huruf n

						Bantuan atau santunan yang diberikan oleh
						Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
						kepada Wajib Pajak tertentu adalah bantuan
						sosial yang diberikan khusus kepada Wajib
						Pajak atau anggota masyarakat yang tidak
						mampu atau sedang mendapat bencana alam
						atau tertimpa musibah.

		Angka 5

			Pasal 6

				Ayat (1)

					Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan
					bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban
					atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih
					dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat
					lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa
					manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya
					pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya
					administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah
					dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang
					mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
					pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau
					melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu
					tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta
					atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut
					dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

					Huruf a

						Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim
						disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan
						pada tahun pengeluaran. Untuk dapat
						dibebankan sebagai biaya,
						pengeluaran-pengeluaran tersebut harus
						mempunyai hubungan langsung maupun tidak
						langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan
						untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
						penghasilan yang merupakan objek pajak.
						Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran
						untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
						penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
						tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

						Contoh:

						Dana Pensiun A yang pendiriannya telah
						mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan
						memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

						a.	penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai

							dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h 	Rp. 100.000.000,00

						b.	penghasilan bruto lainnya sebesar	Rp. 300.000.000,00 (+)

							Jumlah penghasilan bruto 		Rp. 400.000.000,00

						Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp.
						200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya
						yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan,
						menagih dan memelihara penghasilan adalah
						sebesar 3/4 x Rp. 200.000.000,00 = Rp.
						150.000.000,00. Demikian pula bunga atas
						pinjaman yang dipergunakan untuk membeli
						saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya
						sepanjang dividen yang diterimanya tidak
						merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud
						dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman
						yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat
						dikapitalisasi sebagai penambah harga
						perolehan saham. Pengeluaran-pengeluaran
						yang tidak ada hubungannya dengan upaya
						untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
						penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran
						untuk keperluan pribadi pemegang saham,
						pembayaran bunga atas pinjaman yang
						dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam
						serta pembayaran premi asuransi untuk
						kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan
						sebagai biaya. Pembayaran premi asuransi oleh
						pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya
						boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan,
						tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi
						tersebut merupakan penghasilan.

						Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan
						pekerjaan yang boleh dikurangkan dari
						penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk
						uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk
						natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas
						menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak
						boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak
						yang menerima atau menikmati bukan
						merupakan penghasilan. Namun, pengeluaran
						dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu
						sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
						e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi
						pihak yang menerima atau menikmati bukan
						merupakan penghasilan.
						Pengeluaran-pengeluaran yang dapat
						dikurangkan dari penghasilan bruto harus
						dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai
						dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.
						Dengan demikian, apabila pengeluaran yang
						melampaui batas kewajaran tersebut
						dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah
						yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak
						boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
						Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat
						(1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

						Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan
						dalam rangka usahanya selain Pajak
						Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan
						(PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak
						Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

						Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu
						dibedakan antara biaya yang benar-benar
						dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada
						hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang
						benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh
						dikurangkan dari penghasilan bruto.

						Besarnya biaya promosi dan penjualan yang
						diperkenankan sebagai pengurang penghasilan
						bruto diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
						Menteri Keuangan.

					Huruf b

						Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh
						harta berwujud dan harta tak berwujud serta
						pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat
						lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya
						dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

						Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2),
						Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya.

						Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan
						pembayaran di muka, misalnya sewa untuk
						beberapa tahun yang dibayar sekaligus,
						pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

					Huruf c

						Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya
						telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh
						dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran
						yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
						pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh
						Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan
						sebagai biaya.

					Huruf d

						Kerugian karena penjualan atau pengalihan
						harta yang menurut tujuan semula tidak
						dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang
						dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan
						atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih
						dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan
						dari penghasilan bruto.

						Kerugian karena penjualan atau pengalihan
						harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam
						perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak
						digunakan untuk mendapatkan, menagih dan
						memelihara penghasilan, tidak boleh
						dikurangkan dari penghasilan bruto.

					Huruf e

						Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing
						diakui berdasarkan sistem pembukuan yang
						dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai
						dengan Standar Akuntansi Keuangan yang
						berlaku di Indonesia.

					Huruf f

						Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan
						yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang
						wajar untuk menemukan teknologi atau sistem
						baru bagi pengembangan perusahaan boleh
						dibebankan sebagai biaya perusahaan.

					Huruf g

						Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan
						beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka
						peningkatan kualitas sumber daya manusia
						dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan
						dengan memperhatikan kewajaran, termasuk
						beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya
						adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar,
						mahasiswa, dan pihak lain.

					Huruf h

						Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
						dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang
						Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya
						dalam laporan laba-rugi komersial dan telah
						melakukan upaya-upaya penagihan yang
						maksimal atau terakhir.

						Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya
						berarti penerbitan berskala nasional, melainkan
						juga penerbitan internal asosiasi dan
						sejenisnya.

						Tata cara pelaksanaan persyaratan yang
						ditentukan dalam ayat (1) huruf h ini diatur lebih
						lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
						Menteri Keuangan.

					Huruf i

						Cukup jelas.

					Huruf j

						Cukup jelas.

					Huruf k

						Cukup jelas.

					Huruf l

						Cukup jelas.

					Huruf m

						Cukup jelas.

				Ayat (2)

					Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan
					berdasarkan ketentuan pada ayat (1) setelah
					dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian,
					kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
					neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun
					berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah
					tahun didapatnya kerugian tersebut.

					Contoh:

					PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal
					sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta
					rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal
					PT A sebagai berikut:

					2010: laba fiskal Rp. 200.000.000,00

					2011: rugi fiskal (Rp. 300.000.000,00)

					2012: laba fiskal Rp. NIHIL

					2013: laba fiskal Rp. 100.000.000,00

					2014: laba fiskal Rp. 800.000.000,00

					Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

					Rugi fiskal tahun 2009	(Rp. 1.200.000.000,00)

					Laba fiskal tahun 2010	Rp. 200.000.000,00 (+)

					Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp. 1.000.000.000,00)

					Rugi fiskal tahun 2011		Rp. 300.000.000,00)

					Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp. 1.000.000.000,00)

					Laba fiskal tahun 2012	Rp. NIHIL (+)

					Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp. 1.000.000.000,00)

					Laba fiskal tahun 2013	Rp. 100.000.000,00 (+)

					Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp. 900.000.000,00)

					Laba fiskal tahun 2014	Rp. 800.000.000,00 (+)

					Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp. 100.000.000,00)

					Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00
					(seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir
					tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan
					laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011
					sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
					hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun
					2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun
					yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir
					tahun 2016.

				Ayat (3)

					Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak
					orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan
					pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak
					(PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
					dalam Pasal 7.

		Angka 6

			Pasal 7

				Ayat (1)

					Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
					dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri,
					penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah
					Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya,
					kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan
					tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib
					Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh
					penghasilan yang digabung dengan penghasilannya,
					Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan
					Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri paling sedikit
					sebesar Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan
					ratus empat puluh ribu rupiah).

					Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah
					dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi
					tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua,
					anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan
					Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak
					3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan "anggota
					keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya"
					adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai
					penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung
					oleh Wajib Pajak.

					Contoh:

					Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan
					tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya
					memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang
					sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
					pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan
					usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya
					Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada
					Wajib Pajak A adalah sebesar Rp. 21.120.000,00 {Rp.
					15.840.000,00 + Rp. 1.320.000,00 + (3 x Rp. 1.320.000,
					00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat
					pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi
					kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar
					Rp. 15.840.000,00. Apabila penghasilan isteri harus
					digabung dengan penghasilan suami, besarnya
					Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada
					Wajib Pajak A adalah sebesar Rp. 36.960.000,00 (Rp.
					21.120.000,00 + Rp. 15.840.000,00).

				Ayat (2)

					Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
					menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak
					atau pada awal bagian tahun pajak.

					Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak
					B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang
					anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal
					1 Januari 2009, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
					yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak
					2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan
					1 (satu) anak.

				Ayat (3)

					Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan
					wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan
					Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
					setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
					Republik Indonesia dengan mempertimbangkan
					perkembangan ekonomi dan moneter serta
					perkembangan harga kebutuhan pokok setiap
					tahunnya.

		Angka 7

			Pasal 8

				Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini
				menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis,
				artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota
				keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai
				pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh
				kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan
				kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

				Ayat (1)

					Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin
					pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun
					pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian
					suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan.
					Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal
					penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai
					pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja,
					dengan ketentuan bahwa:

					a.	penghasilan isteri tersebut semata-mata
						diperoleh dari satu pemberi kerja, dan

					b.	penghasilan isteri tersebut berasal dari
						pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan
						usaha atau pekerjaan bebas suami atau
						anggota keluarga lainnya.

					Contoh:

					Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari
					usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
					mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai
					dengan penghasilan neto sebesar Rp. 70.000.000,00
					(tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri
					tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah
					dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan
					tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami
					atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto
					sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
					tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan
					pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

					Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga
					menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan
					penghasilan neto sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan
					puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar
					Rp. 150.000.000,00 (Rp. 70.000.000,00 + Rp. 80.000.000,00)
					digabungkan dengan penghasilan A. Dengan
					penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas
					penghasilan neto sebesar Rp. 250.000.000,00 (Rp.
					100.000.000,00 + Rp. 70.000.000,00 + Rp. 80.000.000,
					00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak
					bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak
					yang terutang atas penghasilan sebesar Rp. 250.000.000,00
					(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang
					dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
					Penghasilan.

				Ayat (2) dan ayat (3)

					Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan
					keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena
					Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan
					sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan
					perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara
					tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan
					hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
					penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan
					penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan
					masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan
					besarnya penghasilan neto.

					Contoh:

					Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan
					perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau
					jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan
					kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai
					berikut.

					Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan
					usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung
					berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp.
					250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

					Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan
					tersebut adalah sebesar Rp. 27.550.000,00 (dua puluh
					tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk
					masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya
					dihitung sebagai berikut:

					- Suami:	100.000.000,00 x Rp. 27.550.000,00 = Rp. 11.020.000,00
							-----------------
							250.000.000,00

					- Isteri:		150.000.000,00 x Rp. 27.550.000,00 = Rp. 16.530.000,00
							-----------------
							250.000.000,00

				Ayat (4)

					Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun
					sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya
					digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam
					tahun pajak yang sama.

					Yang dimaksud dengan "anak yang belum dewasa"
					adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
					tahun dan belum pernah menikah.

					Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang
					tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh
					penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan
					penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan
					sebenarnya.

		Angka 8

			Pasal 9

				Ayat (1)

					Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak
					dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan
					yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

					Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari
					penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai
					hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha
					atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan
					memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak
					yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun
					pengeluaran atau selama masa manfaat dari
					pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh
					dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi
					pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau
					yang jumlahnya melebihi kewajaran.

					Huruf a

						Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk
						apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada
						pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha
						koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran
						dividen oleh perusahaan asuransi kepada
						pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari
						penghasilan badan yang membagikannya karena
						pembagian laba tersebut merupakan bagian dari
						penghasilan badan tersebut yang akan dikenai
						pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

					Huruf b

						Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
						perusahaan adalah biaya-biaya yang
						dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan
						untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
						sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah
						pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi
						yang dibayar oleh perusahaan untuk
						kepentingan pribadi para pemegang saham atau
						keluarganya.

					Huruf c

						Cukup jelas.

					Huruf d

						Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi
						kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,
						dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri
						oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh
						dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada
						saat orang pribadi dimaksud menerima
						penggantian atau santunan asuransi,
						penerimaan tersebut bukan merupakan Objek
						Pajak.

						Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau
						ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi
						pemberi kerja pembayaran tersebut boleh
						dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai
						yang bersangkutan merupakan penghasilan
						yang merupakan Objek Pajak.

					Huruf e

						Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan
						Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau
						imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
						dianggap bukan merupakan objek pajak.

						Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan
						ini penggantian atau imbalan dimaksud dianggap
						bukan merupakan pengeluaran yang dapat
						dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.
						Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan
						Menteri Keuangan, pemberian natura dan
						kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari
						penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan
						merupakan penghasilan pegawai yang
						menerimanya:

						1.	penggantian atau imbalan dalam bentuk
							natura atau kenikmatan yang diberikan
							berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di
							daerah tersebut dalam rangka menunjang
							kebijakan pemerintah untuk mendorong
							pembangunan di daerah terpencil;

						2.	pemberian natura dan kenikmatan yang
							merupakan keharusan dalam pelaksanaan
							pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja
							atau karena sifat pekerjaan tersebut
							mengharuskannya, seperti pakaian dan
							peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian
							seragam petugas keamanan (satpam), antar
							jemput karyawan, serta penginapan untuk awak
							kapal dan yang sejenisnya; dan

						3.	pemberian atau penyediaan makanan dan
							atau minuman bagi seluruh pegawai yang
							berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

					Huruf f

						Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat
						terjadi pembayaran imbalan yang diberikan
						kepada pegawai yang juga pemegang saham.
						Karena pada dasarnya pengeluaran untuk
						mendapatkan, menagih, dan memelihara
						penghasilan yang boleh dikurangkan dari
						penghasilan bruto adalah pengeluaran yang
						jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman
						usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang
						melebihi kewajaran tersebut tidak boleh
						dibebankan sebagai biaya.

						Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan
						pemegang saham dari suatu badan memberikan
						jasa kepada badan tersebut dengan
						memperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000.000,00
						(lima puluh juta rupiah).

						Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan
						oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar
						sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
						rupiah), jumlah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga
						puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan
						sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga
						sebagai pemegang saham tersebut jumlah
						sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta
						rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

					Huruf g

						Cukup jelas.

					Huruf h

						Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan
						dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan
						yang terutang oleh Wajib Pajak yang
						bersangkutan.

					Huruf i

						Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau
						orang yang menjadi tanggungannya, pada
						hakekatnya merupakan penggunaan
						penghasilan oleh Wajib Pajak yang
						bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut
						tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
						perusahaan.

					Huruf j

						Anggota firma, persekutuan dan perseroan
						komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
						saham diperlakukan sebagai satu kesatuan,
						sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
						Dengan demikian gaji yang diterima oleh
						anggota persekutuan, firma, atau perseroan
						komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
						saham, bukan merupakan pembayaran yang
						boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan
						tersebut.

					Huruf k

						Cukup jelas.

				Ayat (2)

					Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang
					mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk
					beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai
					dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut
					berperan terhadap penghasilan.

					Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara
					pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini
					pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
					memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat
					lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan
					sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun
					pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan
					dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana
					diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

		Angka 9

			Pasal 11

				Ayat (1) dan ayat (2)

					Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang
					mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
					harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan,
					menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara
					mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa
					manfaat harta berwujud melalui penyusutan.
					Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak
					milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan,
					hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak
					boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut
					dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk
					memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah
					tersebut berkurang karena penggunaannya untuk
					memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan
					untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau
					perusahaan batu bata.

					Yang dimaksud dengan "pengeluaran untuk memperoleh
					tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak
					pakai yang pertama kali" adalah biaya perolehan tanah
					berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan
					hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak
					tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama
					kalinya, sedangkan biaya pepanjangan hak guna
					bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai
					diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

					Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan
					ketentuan ini dilakukan:

					a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa
					manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode
					garis lurus atau straight-line method); atau

					b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara
					menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku
					(metode saldo menurun atau declining balance method).

					Penggunaan metode penyusutan atas harta harus
					dilakukan secara taat asas.

					Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat
					disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud
					selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis
					lurus atau metode saldo menurun.

					Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode
					saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat
					harus disusutkan sekaligus.

					Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil
					(small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan
					dalam satu golongan.

					Contoh penggunaan metode garis lurus:

					Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp. 1.000.000.000,
					00 (satu miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua
					puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah
					sebesar Rp. 50.000.000,00 (Rp. 1.000.000.000,00: 20).

					Contoh penggunaan metode saldo menurun:

					Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan
					Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp.
					150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa
					manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun.
					Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima
					puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah
					sebagai berikut.

					===========================================
					Tahun		Tarif	Penyusutan		Nilai Sisa Buku
					===========================================
					Harga Perolehan				150.000.000,00
					===========================================
					2009	50%		75.000.000,00		75.000.000,00

					2010	50%		37.500.000,00		37.500.000,00

					2011	50%		18.750.000,00		18.750.000,00

					2012	Disusutkan	18.750.000,00		0
						sekaligus
					===========================================

				Ayat (3)

					Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya
					pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan
					suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama
					dihitung secara pro-rata.

					Contoh 1:

					Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung
					adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
					rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2009
					dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010.
					Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung
					tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2010.

					Contoh 2:

					Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan
					Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp.
					100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Masa manfaat
					dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif
					penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh
					persen), maka penghitungan penyusutannya adalah
					sebagai berikut.

					===========================================
					Tahun	Tarif		Penyusutan		Nilai Sisa Buku
					===========================================
					Harga Perolehan				100.000.000,00
					===========================================

					2009	6/12 x 50%	25.000.000,00		75.000.000,00

					2010	50%		37.500.000,00		37.500.000,00

					2011	50%		18.750.000,00		18.750.000,00

					2012	50%		9.375.000,00		9.375.000,00

					2013	Disusutkan	9.375.000,00		0
						sekaligus
					===========================================

				Ayat (4)

					Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat
					mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta
					tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
					memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut
					mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam
					ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi
					dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau
					diperolehnya penghasilan.

					Contoh:

					PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli
					traktor pada tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai
					menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan
					persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor
					tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010.

				Ayat (5)

					Cukup jelas.

 			Ayat (6)

				Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam
				melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud,
				ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif
				penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo
				menurun.

				Yang dimaksud dengan "bangunan tidak permanen" adalah
				bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan
				yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat
				dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10
				(sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari
				kayu untuk karyawan.

 			Ayat (7)

				Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik
				bidang-bidang usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman
				keras, kehutanan, dan peternakan, perlu diberikan pengaturan
				tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan
				dalam bidang-bidang usaha tertentu tersebut yang
				ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
				Menteri Keuangan.

 			Ayat (8) dan ayat (9)

				Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan
				harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta
				tersebut.

				Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan
				neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga
				penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
				penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya,
				dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya
				penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan
				nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian
				dalam tahun pajak yang bersangkutan.

				Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru
				dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib
				Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
				Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan
				dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

 			Ayat (10)

				Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
				(8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi
				syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
				a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan
				sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

 			Ayat (11)

				Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak
				untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi
				wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam
				setiap kelompok dan masa manfaat yang harus diikuti oleh
				Wajib Pajak.

		Angka 10

			Pasal 11A

	 			Ayat (1)

					Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran
					lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna
					bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah
					(goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari
					1 (satu) tahun diamortisasi dengan metode:

					a.	dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun
						selama masa manfaat; atau

					b.	dalam bagian-bagian yang menurun setiap
						tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi
						atas nilai sisa buku.

					Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang
					menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa
					manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak
					tersebut diamortisasi sekaligus.

	 			Ayat (1a)

					Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran
					sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung
					secara pro-rata.

					Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik
					bidang-bidang usaha tertentu perlu diberikan
					pengaturan tersendiri untuk amortisasi yang
					ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
					Menteri Keuangan.

	 			Ayat (2)

					Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas
					pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk
					memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam
					melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan
					amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
					masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak
					berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan
					pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur
					dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang
					masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa
					manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan
					masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak
					berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya
					6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa
					manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam
					hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun,
					maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan
					menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

	 			Ayat (3)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (4)

					Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan
					persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun
					sama dengan persentase perbandingan antara realisasi
					penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang
					bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh
					kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang
					dapat diproduksi.

					Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih
					kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat
					sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau
					pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut
					boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang
					bersangkutan.

	 			Ayat (5)

					Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan
					selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan,
					dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam
					lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi
					berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah
					paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

					Contoh:

					Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan
					hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh
					juta) ton kayu, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
					juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan persentase
					satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang
					bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata
					jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang
					berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang
					tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun
					tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
					potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang
					diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan
					bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh
					persen) dari pengeluaran atau Rp. 100.000.000,00
					(seratus juta rupiah).

	 			Ayat (6)

					Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum
					operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan
					sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi
					kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak
					termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin,
					seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon,
					dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran
					operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi
					tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

	 			Ayat (7)

					Contoh:

					PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak
					penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi
					sebesar Rp. 500.000.000,00. Taksiran jumlah
					kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak
					200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi
					minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus
					juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut
					kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp.
					300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan
					kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai
					berikut:

					Harga perolehan			Rp. 500.000.000,00

					Amortisasi yang telah dilakukan:

					100.000.000/200.000.000 barel (50%) Rp. 250.000.000,00

					Nilai buku harta			Rp. 250.000.000,00

					Harga jual harta			Rp. 300.000.000,00

					Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp.
					250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan
					jumlah sebesar Rp. 300.000.000,00 dibukukan sebagai
					penghasilan.

	 			Ayat (8)

					Cukup jelas.

		Angka 11

			Pasal 14

				Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib
				Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil
				dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.
				Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus
				menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak
				semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.
				Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan
				menyelenggarakan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak
				orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan
				pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak
				diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

				Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya
				penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
				menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran
				bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma
				penghitungan.

	 			Ayat (1)

					Norma Penghitungan adalah pedoman untuk
					menentukan besarnya penghasilan neto yang
					diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan
					disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma
					Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam
					hal-hal:

					a.	tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih
						baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau

					b.	pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib
						Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak
						benar.

					Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa
					berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan
					memperhatikan kewajaran.

					Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib
					Pajak yang belum mampu menyelenggarakan
					pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

	 			Ayat (2)

					Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh
					digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang
					melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
					peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp.
					4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
					rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma
					Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak
					orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur
					Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
					pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

				Ayat (3)

					Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma
					Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib
					menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran
					brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
					yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata
					cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan
					untuk memudahkan penerapan norma dalam
					menghitung penghasilan neto.

	 			Ayat (4)

					Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak
					bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan
					Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya
					kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu
					yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih
					menyelenggarakan pembukuan.

	 			Ayat (5)

					Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan,
					wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap
					memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:

					a.	tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan
						kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau

					b.	tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau
						pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada
						waktu dilakukan pemeriksaan.

					Sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan
					penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui maka
					peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan
					dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau
					berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan
					penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan
					Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

	 			Ayat (6)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (7)

					Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas
					peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
					dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan
					kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk
					menyelenggarakan pembukuan.

		Angka 12

			Pasal 16

				Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk
				menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam
				Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu
				Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

				Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua
				cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak,
				yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan
				dengan menggunakan Norma Penghitungan.

				Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan
				mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang
				diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan
				atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bagi Wajib
				Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak
				dibedakan antara:

				1.	Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau
					melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di
					Indonesia; dan

				2.	Wajib Pajak luar negeri lainnya.

	 			Ayat (1)

					Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan
					pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung
					dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan
					contoh sebagai berikut:

					-	Peredaran bruto				Rp. 6.000.000.000,00

					-	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

						memelihara penghasilan			Rp. 5.400.000.000,00(-)

												=============

					-	Laba usaha (penghasilan neto usaha)	Rp. 600.000.000,00

					-	Penghasilan lainnya				Rp. 50.000.000,00

					-	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

						memelihara penghasilan lainnya tersebut	Rp. 30.000.000,00(-)

												============

												Rp. 20.000.000,00(+)

												============

					-	Jumlah seluruh penghasilan neto		Rp. 620.000.000,00

					-	Kompensasi kerugian				Rp. 10.000.000,00(-)

												============

					-	Penghasilan Kena Pajak
						(bagi Wajib Pajak badan)			Rp. 610.000.000,00

					-	Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena

						Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi

						(isteri + 2 anak)				Rp. 19.800.000,00(-)

												============

					-	Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak

						orang pribadi)					Rp. 590.200.000,00

	 			Ayat (2)

					Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak
					menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena
					Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma
					Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai
					berikut.

					-	Peredaran bruto		Rp. 4.000.000.000,00

					-	Penghasilan neto (menurut

						Norma Penghitungan)

						misalnya 20%			Rp. 800.000.000,00

					-	Penghasilan neto lainnya	Rp. 5.000.000,00(+)

										===========

					-	Jumlah seluruh penghasilan

						neto				Rp. 805.000.000,00

					-	Penghasilan Tidak Kena

						Pajak (isteri + 3 anak)		Rp. 21.120.000,00(-)

										============

					-	Penghasilan Kena Pajak	Rp. 783.880.000,00

	 			Ayat (3)

					Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha
					atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha
					tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan
					Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara
					penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
					badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap
					berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan,
					Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara
					penghitungan biasa.

					Contoh:

					-	Peredaran bruto		Rp. 10.000.000.000,00

					-	Biaya untuk mendapatkan,

						menagih, dan memelihara

						penghasilan			Rp. 8.000.000.000,00(-)

										==============

										Rp. 2.000.000.000,00

					-	Penghasilan bunga		Rp. 50.000.000,00

					-	Penjualan langsung barang

						yang sejenis dengan barang

						yang dijual bentuk usaha

						tetap oleh kantor pusat	Rp. 2.000.000.000,00

					-	Biaya untuk mendapatkan,

						menagih, dan memelihara

						penghasilan			Rp. 1.500.000.000,00(-)

										==============

										Rp. 500.000.000,00

						Dividen yang diterima atau

						diperoleh kantor pusat yang

						mempunyai hubungan efektif

						dengan bentuk usaha tetap	Rp. 1.000.000.000,00(+)

										==============

										Rp. 3.550.000.000,00

					-	Biaya-biaya menurut Pasal

						5 ayat (3)			Rp. 450.000.000,00(-)

										=============

					-	Penghasilan Kena Pajak	Rp. 3.100.000.000,00

	 			Ayat (4)

					Contoh:

					Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak
					subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah
					3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut
					memperoleh penghasilan sebesar Rp. 150.000.000,00
					(seratus lima puluh juta rupiah) maka penghitungan
					Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut:

					Penghasilan selama 3 (tiga) bulan	Rp. 150.000.000,00

					Penghasilan setahun sebesar:

					(360 : (3x30)) x Rp. 150.000.000,00	Rp. 600.000.000,00

					Penghasilan Tidak Kena Pajak		Rp. 15.840.000,00(-)

										=============

					Penghasilan Kena Pajak		Rp. 584.160.000,00

		Angka 13

			Pasal 17

	 			Ayat (1)

					Huruf a

						Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk
						Wajib Pajak orang pribadi:

						Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp. 600.000.000,00.

						Pajak Penghasilan yang terutang:

						5% x Rp. 50.000.000,00 =	Rp. 2.500.000,00

						15% x Rp. 200.000.000,00 =	Rp. 30.000.000,00

						25% x Rp. 250.000.000,00 =	Rp. 62.500.000,00

						30% x Rp. 100.000.000,00 =	Rp. 30.000.000,00 (+)

										============

										Rp. 125.000.000,00

					Huruf b

						Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk
						Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk
						usaha tetap:

						Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.250.000.000,00

						Pajak Penghasilan yang terutang:

						28% x Rp. 1.250.000.000,00 = Rp. 350.000.000,00

	 			Ayat (2)

					Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini
					akan diberlakukan secara nasional dimulai per 1 Januari,
					diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
					tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh
					Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
					Indonesia untuk dibahas dalam rangka penyusunan
					Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

	 			Ayat (2a)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (2b)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (2c)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (2d)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (3)

					Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana
					dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut akan
					disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain
					tingkat inflasi, yang ditetapkan dengan Keputusan
					Menteri Keuangan.

	 			Ayat (4)

					Contoh:

					Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 5.050.900,00 untuk
					penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp.
					5.050.000,00.

	 			Ayat (5) dan ayat (6)

					Contoh:

					Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai
					dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)): Rp.
					584.160.000,00

					Pajak Penghasilan setahun:

					5% x Rp. 50.000.000,00 =	Rp. 2.500.000,00

					15% x Rp. 200.000.000,00 =	Rp. 30.000.000,00

					25% x Rp. 250.000.000,00 =	Rp. 62.500.000,00

					30%x Rp. 84.160.000,00 =	Rp. 25.248.000,00(+)

									============

									Rp. 120.248.000,00

					Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun
					pajak (3 bulan)

					((3 x 30) : 360) x Rp. 120.248.000,00 = Rp. 30.062.000,00

	 			Ayat (7)

					Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada
					Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri
					yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
					sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penentuan tarif
					pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan
					kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam
					pengenaan pajak.

		Angka 14

			Pasal 18

	 			Ayat (1)

					Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri
					Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya
					perbandingan antara utang dan modal perusahaan
					yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan
					pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat
					perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya
					perbandingan antara utang dan modal (debt to equity
					ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal
					sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada
					umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak
					sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan
					Penghasilan Kena Pajak, Undang-Undang ini
					menentukan adanya modal terselubung.

					Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau
					pengertian ekuitas menurut standar akuntansi,
					sedangkan yang dimaksud dengan "kewajaran atau
					kelaziman usaha" adalah adat kebiasaan atau praktik
					menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang
					sehat dalam dunia usaha.

	 			Ayat (2)

					Dengan makin berkembangnya ekonomi dan
					perdagangan internasional sejalan dengan era
					globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam
					negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk
					mengurangi kemungkinan penghindaran pajak,
					terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada
					badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek,
					Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat
					diperolehnya dividen.

					Contoh:

					PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar
					40% dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan
					di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak
					diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2009 X Ltd.
					memperoleh laba setelah pajak sejumlah
					Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

					Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang
					menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar
					penghitungannya.

	 			Ayat (3)

					Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk
					mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat
					terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila
					terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat
					terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya
					ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang
					seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak
					berwenang untuk menentukan kembali besarnya
					penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan
					seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak
					terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan
					kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut
					digunakan metode perbandingan harga antara pihak
					yang independen (comparable uncontrolled price
					method), metode harga penjualan kembali (resale price
					method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau
					metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit
					split method) dan metode laba bersih transaksional
					(transactional net margin method).

					Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal
					secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan
					modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal
					Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut
					sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat
					dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai
					perbandingan antara modal dan utang yang lazim
					terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh
					hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi
					lainnya.

					Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan
					dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan
					modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan,
					sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau
					memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen
					yang dikenai pajak.

	 			Ayat (3a)

					Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing
					Agreement/APA) adalah kesepakatan antara Wajib
					Pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual
					wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak
					yang mempunyai hubungan istimewa (related parties)
					dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk
					mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer
					pricing oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan
					antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tersebut
					dapat mencakup beberapa hal, antara lain harga jual
					produk yang dihasilkan, dan jumlah royalti dan lain-lain,
					tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA
					selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan
					penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan
					koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang
					dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang
					sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan
					kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan
					Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan Direktur
					Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain
					yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah
					yurisdiksinya.

	 			Ayat (3b)

					Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah
					penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan
					pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan
					Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar
					negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut
					(special purpose company).

	 			Ayat (3c)

					Contoh:

					X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A,
					sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak
					(tax haven country), memiliki 95% (sembilan puluh lima
					persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat
					kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu
					perusahaan antara (conduit company) yang didirikan
					dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan
					di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara
					dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X.

					Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas
					saham X Ltd. kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak
					dalam negeri, secara legal formal transaksi di atas
					merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri
					oleh Wajib Pajak luar negeri. Namun, pada hakikatnya
					transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham)
					perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak
					luar negeri sehingga atas penghasilan dari pengalihan
					ini terutang Pajak Penghasilan.

	 			Ayat (3d)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (3e)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (4)

					Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi
					karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan
					yang lain yang disebabkan:

					a.	kepemilikan atau penyertaan modal; atau

					b.	adanya penguasaan melalui manajemen atau
						penggunaan teknologi.

					Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di
					antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi
					karena adanya hubungan darah atau perkawinan.

					Huruf a

						Hubungan istimewa dianggap ada apabila
						terdapat hubungan kepemilikan yang berupa
						penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima
						persen) atau lebih secara langsung ataupun
						tidak langsung.

						Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh
						persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT
						A merupakan penyertaan langsung.

						Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima
						puluh persen) saham PT C, PT A sebagai
						pemegang saham PT B secara tidak langsung
						mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25%
						(dua puluh lima persen). Dalam hal demikian,
						antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat
						hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki
						25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara
						PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat
						hubungan istimewa.

						Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga
						terjadi antara orang pribadi dan badan.

					Huruf b

						Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat
						juga terjadi karena penguasaan melalui
						manajemen atau penggunaan teknologi
						walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

						Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu
						atau lebih perusahaan berada di bawah
						penguasaan yang sama. Demikian juga
						hubungan di antara beberapa perusahaan yang
						berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

					Huruf c

						Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga
						sedarah dalam garis keturunan lurus satu
						derajat" adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan
						"hubungan keluarga sedarah dalam garis
						keturunan ke samping satu derajat" adalah
						saudara.

						Yang dimaksud dengan "keluarga semenda
						dalam garis keturunan lurus satu derajat"
						adalah mertua dan anak tiri, sedangkan
						"hubungan keluarga semenda dalam garis
						keturunan ke samping satu derajat" adalah ipar.

	 			Ayat (5)

					Cukup jelas.

		Angka 15

			Pasal 19

	 			Ayat (1)

					Adanya perkembangan harga yang mencolok atau
					perubahan kebijakan di bidang moneter dapat
					menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan
					penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya
					beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan
					demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang
					menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva
					tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan.

	 			Ayat (2)

					Cukup jelas.

		Angka 16

			Pasal 21

	 			Ayat (1)

					Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak
					dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas
					penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib
					Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan
					pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib
					melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja,
					bendahara pemerintah, dana pensiun, badan,
					perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

					Huruf a

						Pemberi kerja yang wajib melakukan
						pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun
						badan yang merupakan induk, cabang,
						perwakilan, atau unit perusahaan yang
						membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan,
						honorarium, dan pembayaran lain dengan nama
						apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan
						pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan
						pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.
						Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga
						organisasi internasional yang tidak dikecualikan
						dari kewajiban memotong pajak.

						Yang dimaksud dengan "pembayaran lain"
						adalah pembayaran dengan nama apa pun
						selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
						pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan
						tantiem.

						Yang dimaksud dengan "bukan pegawai" adalah
						orang pribadi yang menerima atau memperoleh
						penghasilan dari pemberi kerja sehubungan
						dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis
						yang menerima atau memperoleh honorarium
						dari pemberi kerja.

					Huruf b

						Bendahara pemerintah termasuk bendahara
						Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi
						atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga
						negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik
						Indonesia di luar negeri yang membayar gaji,
						upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran
						lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
						kegiatan.

						Yang termasuk juga dalam pengertian
						bendahara adalah pemegang kas dan pejabat
						lain yang menjalankan fungsi yang sama.

					Huruf c

						Yang termasuk "badan lain", misalnya, adalah
						badan penyelenggara jaminan sosial tenaga
						kerja yang membayarkan uang pensiun,
						tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan
						pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa
						pun.

						Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun
						atau pembayaran lain adalah
						tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan
						secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan
						kepada penerima pensiun, penerima tunjangan
						hari tua, dan penerima tabungan hari tua.

					Huruf d

						Yang termasuk dalam pengertian badan adalah
						organisasi internasional yang tidak dikecualikan
						berdasarkan ayat (2).

						Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi,
						misalnya, adalah dokter, pengacara, dan
						akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan
						bertindak untuk dan atas namanya sendiri,
						bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

					Huruf e

						Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak
						atas pembayaran hadiah atau penghargaan
						dalam bentuk apa pun yang diterima atau
						diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
						negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam
						pengertian penyelenggara kegiatan termasuk
						antara lain badan, badan pemerintah, organisasi
						termasuk organisasi internasional, perkumpulan,
						orang pribadi, serta lembaga lainnya yang
						menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang
						diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga,
						keagamaan, dan kesenian.

	 			Ayat (2)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (3)

					Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang
					dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi
					dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan
					Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun
					termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan
					hari tua yang dibayar oleh pegawai.

					Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong
					pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi
					dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena
					Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga
					penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

	 			Ayat (4)

					Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi
					pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap
					lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi
					dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai
					pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan
					Peraturan Menteri Keuangan, dengan memerhatikan
					Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.

	 			Ayat (5)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (5a)

					Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat
					dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara
					menunjukkan kartu NPWP.

					Contoh:

					Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 75.000.000,00

					Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib
					Pajak yang memiliki NPWP adalah:

					5% x Rp. 50.000.000,00 =	Rp. 2.500.000,00

					15% x Rp. 25.000.000,00 =	Rp. 3.750.000,00(+)

									===========

						Jumlah			Rp. 6.250.000,00

					Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak
					tidak memiliki NPWP adalah:

					5% x 120% x Rp. 50.000.000,00 =	Rp. 3.000.000,00

					15% x 120% x Rp. 25.000.000,00 =	Rp. 4.500.000,00(+)

										===========

						Jumlah				Rp. 7.500.000,00

	 			Ayat (6)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (7)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (8)

					Cukup jelas.

		Angka 17

			Pasal 22

	 			Ayat (1)

					Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai
					pemungut pajak adalah:

					-	bendahara pemerintah, termasuk bendahara
						pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
						instansi atau lembaga pemerintah, dan
						lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan
						dengan pembayaran atas penyerahan barang,
						termasuk juga dalam pengertian bendahara
						adalah pemegang kas dan pejabat lain yang
						menjalankan fungsi yang sama;

					-	badan-badan tertentu, baik badan pemerintah
						maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di
						bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain,
						seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu
						antara lain otomotif dan semen; dan

					-	Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut
						pajak dari pembeli atas penjualan barang yang
						tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak
						oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan
						dikenakan terhadap pembelian barang yang
						memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang
						tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis
						barangnya maupun harganya, seperti kapal
						pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan
						kondominium sangat mewah, serta kendaraan
						sangat mewah.

					Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan
					mempertimbangkan, antara lain:

					-	penunjukan pemungut pajak secara selektif,
						demi pelaksanaan pemungutan pajak secara
						efektif dan efisien;

					-	tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang;
						dan

					-	prosedur pemungutan yang sederhana sehingga
						mudah dilaksanakan.

					Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini
					dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta
					masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem
					pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan,
					kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu.
					Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak
					berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

	 			Ayat (2)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (3)

					Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan
					oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan
					kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

		Angka 18

			Pasal 23

	 			Ayat (1)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (1a)

					Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan
					oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan
					kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

	 			Ayat (2)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (3)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (4)

					Cukup jelas.

		Angka 19

			Pasal 24

				Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas
				seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau
				diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak
				ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas
				penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri,
				ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak
				atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri
				yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas
				seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

	 			Ayat (1)

					Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di
					luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang
					terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung
					dikenakan atas penghasilan yang diterima atau
					diperoleh Wajib Pajak.

					Contoh:

					PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal
					dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun
					1995 memperoleh keuntungan sebesar USD 100,000.00.
					Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48%
					dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak
					atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:

					Keuntungan Z Inc				USD 100,000.00

					Pajak Penghasilan (Corporate income tax)

					atas Z Inc.: (48%)				USD 48,000.00 (-)

											=========

											USD 52,000.00

					Pajak atas dividen (38%)			USD 19,760.00 (-)

											=========

					Dividen yang dikirim ke Indonesia		USD 32,240.00

					Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap
					seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT
					A adalah pajak yang langsung dikenakan atas
					penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri,
					dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar USD 19,
					760.00.

					Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc.
					sebesar USD 48,000.00 tidak dapat dikreditkan
					terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A,
					karena pajak sebesar USD 48,000.00 tersebut tidak
					dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima
					atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak
					yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

	 			Ayat (2)

					Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama
					antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
					luar negeri dan penghasilan yang diterima atau
					diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang
					dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan
					terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi tidak
					boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung
					berdasarkan Undang-undang ini. Cara penghitungan
					besarnya pajak yang dapat dikreditkan ditetapkan oleh
					Menteri Keuangan berdasarkan wewenang
					sebagaimana diatur pada ayat (6).

	 			Ayat (3) dan (4)

					Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang
					dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat
					dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut
					Undang-Undang ini, penentuan sumber penghasilan
					menjadi sangat penting. Selanjutnya, ketentuan ini
					mengatur tentang penentuan sumber penghasilan
					untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri
					tersebut.

					Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian
					penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan
					pada ayat (4) penentuan sumber dari penghasilan
					selain yang tersebut pada ayat (3) dipergunakan prinsip
					yang sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada
					ayat (3) tersebut, misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam
					negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam
					tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang
					diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan
					penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah
					tersebut terletak di Singapura.

	 			Ayat (5)

					Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak
					atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga
					besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia
					menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula,
					maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan
					yang terutang menurut Undang-undang ini. Misalnya,
					dalam tahun 1996, Wajib Pajak mendapat pengurangan
					pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995
					sebesar Rp. 5.000.000,00 yang semula telah termasuk
					dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak
					yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka jumlah
					sebesar Rp. 5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada
					Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak
					1996.

				Ayat (6)

					Cukup jelas.

		Angka 20

			Pasal 25

				Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya
				angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri
				dalam tahun berjalan.

	 			Ayat (1)

					Contoh 1:

					Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat
					Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009
					Rp. 50.000.000,00

					dikurangi:

					a.	Pajak Penghasilan yang dipotong

						pemberi Kerja (Pasal 21)		Rp. 15.000.000,00

					b.	Pajak Penghasilan yang dipungut oleh

						pihak lain (Pasal 22)			Rp. 10.000.000,00

					c.	Pajak Penghasilan yang dipotong oleh

						pihak lain (Pasal 23)			Rp. 2.500.000,00

					d.	Kredit Pajak Penghasilan luar negeri

						(Pasal 24)				Rp. 7.500.000,00 (+)

											===========

						Jumlah kredit pajak			Rp. 35.000.000,00 (-)

											===========

						Selisih					Rp. 15.000.000,00

					Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri
					setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp.
					1.250.000,00 (Rp. 15.000.000,00 dibagi 12).

					Contoh 2:

					Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
					dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan
					yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak
					yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009,
					besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri
					setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp.
					2.500.000,00 (Rp. 15.000.000,00 dibagi 6).

	 			Ayat (2)

					Mengingat batas waktu penyampaian Surat
					Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib
					Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun
					pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah
					akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya
					angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
					Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan
					Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat
					dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

					Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak
					untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan
					Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas
					waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
					adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan
					terakhir dari tahun pajak yang lalu.

					Contoh:

					Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
					Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi
					pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak
					yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan
					Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan
					Desember 2009, misalnya sebesar Rp. 1.000.000,00
					(satu juta rupiah).

					Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan
					keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil
					sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai
					dengan Desember 2009 menjadi nihil, besarnya
					angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk
					bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan
					Desember 2009, yaitu nihil.

	 			Ayat (3)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (4)

					Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat
					ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, angsuran
					pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak
					tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku
					mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya
					surat ketetapan pajak.

					Contoh:

					Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
					Penghasilan tahun pajak 2009 yang disampaikan Wajib
					Pajak dalam bulan Februari 2010, perhitungan besarnya
					angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp.
					1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu
					rupiah). Dalam bulan Juni 2010 telah diterbitkan surat
					ketetapan pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan
					besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp.
					2.000.000,00 (dua juta rupiah).

					Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya
					angsuran pajak mulai bulan Juli 2010 adalah sebesar
					Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penetapan besarnya
					angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak
					tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari
					angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat
					Pemberitahuan Tahunan.

	 			Ayat (5)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (6)

					Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak
					oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat
					mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan
					terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu,
					berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu
					Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk
					menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak
					yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam
					tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian;
					Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan
					tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha
					atau kegiatan Wajib Pajak.

					Contoh 1:

					-	Penghasilan PT X tahun 2009	Rp. 120.000.000,00

					-	Sisa kerugian tahun

						sebelumnya yang masih

						dapat dikompensasikan	Rp. 150.000.000,00

					-	Sisa kerugian yang belum

						dikompensasikan tahun 2009	Rp. 30.000.000,00

					Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010
					adalah:

					Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran
					Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp. 120.000.000,00 - Rp.
					30.000.000,00 = Rp. 90.000.000,00.

					Pajak Penghasilan yang terutang:

					28% x Rp. 90.000.000,00 = Rp. 25.200.000,00

					Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan
					yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak
					yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan
					ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak
					bulanan PT X tahun 2010 = 1/12 x Rp. 25.200.000,00=
					Rp. 2.100.000,00.

					Contoh 2:

					Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak
					A dari usaha dagang Rp. 48.000.000,00 (empat puluh
					delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak teratur
					sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
					. Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan
					Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada
					tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur
					tersebut.

					Contoh 3:

					Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak
					dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan
					usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang
					dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar
					Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

					Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh
					karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
					Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran bulanan PT
					B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp.
					15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

					Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha,
					misalnya adanya peningkatan penjualan dan
					diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih
					besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
					kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan
					oleh Direktur Jenderal Pajak.

	 			Ayat (7)

					Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran
					bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat
					Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang
					lalu. Namun, ketentuan ini memberi kewenangan
					kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar
					penghitungan besarnya angsuran bulanan selain
					berdasarkan prinsip tersebut di atas. Hal ini
					dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran
					perhitungan besarnya angsuran pajak karena
					didasarkan kepada data terkini kegiatan usaha
					perusahaan.

					Huruf a

						Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan
						usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun
						pajak berjalan perlu diatur perhitungan
						besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum
						pernah memasukkan Surat Pemberitahuan
						Tahunan Pajak Penghasilan, penentuan
						besarnya angsuran pajak didasarkan atas
						kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

					Huruf b

						Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang
						perbankan, badan usaha milik negara dan badan
						usaha milik daerah, serta Wajib Pajak masuk
						bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan
						ketentuan diharuskan membuat laporan
						keuangan berkala perlu diatur perhitungan
						besarnya angsuran tersendiri karena terdapat
						kewajiban menyampaikan laporan yang
						berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam
						suatu periode tertentu kepada instansi
						Pemerintah yang dapat dipakai sebagai dasar
						penghitungan untuk menentukan besarnya
						angsuran pajak dalam tahun berjalan.

					Huruf c

						Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha
						tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang
						mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha,
						besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar
						0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari
						peredaran bruto.

	 			Ayat (8)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (8a)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (9)

					Cukup jelas.

		Angka 21

			Pasal 26

				Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar
				negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem
				pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban
				perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan
				usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha
				tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib
				membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

				Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan
				yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh
				Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

	 			Ayat (1)

					Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib
					dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam
					negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
					atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang
					melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri
					selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif
					sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

					Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan
					pemotongan dapat digolongkan dalam:

					1.	penghasilan yang bersumber dari modal dalam
						bentuk dividen, bunga termasuk premium,
						diskonto, dan imbalan karena jaminan
						pengembalian utang, royalti, dan sewa serta
						penghasilan lain sehubungan dengan
						penggunaan harta;

					2.	imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan,
						atau kegiatan;

					3.	hadiah dan penghargaan dengan nama dan
						dalam bentuk apa pun;

					4.	pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

					5.	premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
						dan/atau

					6.	keuntungan karena pembebasan utang.

					Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan
					subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar
					Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib
					Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut
					berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan
					sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp. 100.000.000,
					00 (seratus juta rupiah).

					Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang
					ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di
					Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas
					hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan
					sebesar 20% (dua puluh persen).

	 			Ayat (1a)

					Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang
					menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha
					melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima
					penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan
					tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak
					yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan
					tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara
					domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat
					Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau
					tempat kedudukan dari penerima manfaat dari
					penghasilan dimaksud.

					Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi,
					negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi
					tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan
					apabila penerima manfaat adalah badan, negara
					domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari
					50% (lima puluh persen) pemegang saham baik
					sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan
					atau efektif manajemennya berada.

	 			Ayat (2)

					Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas
					penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
					luar negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari
					penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
					penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, dan
					premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas
					penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua
					puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan
					bersifat final. Menteri Keuangan diberikan wewenang
					untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan
					neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka
					pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.

					Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak
					luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan
					kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia
					atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut
					telah dikenai pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat
					(2).

	 			Ayat (2a)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (3)

					Cukup jelas.

	 			Ayat (4)

					Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak
					dari bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak
					sebesar 20% (dua puluh persen).

					Contoh:

					Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha

					tetap di Indonesia dalam tahun 2009	Rp. 17.500.000.000,00

					Pajak Penghasilan:

					28% x Rp. 17.500.000.000,00 =		Rp. 4.900.000.000,00 (-)

											==============

					Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	Rp. 12.600.000.000,00

					Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang

					20% x Rp. 12.600.000.000 = Rp. 2.520.000.000,00

					Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp.
					12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta
					rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
					sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
					Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong
					pajak.

	 			Ayat (5)

					Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak
					luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
					b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang
					pribadi atau badan luar negeri yang berubah status
					menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha
					tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final
					sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan
					dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

					Contoh:

					A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat
					perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam
					negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu
					5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
					Pada tanggal 20 April 2009 perjanjian kerja tersebut
					diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan
					berakhir pada tanggal 31 Agustus 2009.

					Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status
					A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan
					diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, status
					A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib
					Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari
					2009. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2009
					atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak
					Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

					Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung
					Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan
					A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2009,
					Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan
					disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret
					tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai
					Wajib Pajak dalam negeri.

		Angka 22

			Pasal 29

				Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi
				kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut
				ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan
				Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat
				pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
				Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan
				pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret
				bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak
				badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun
				buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai
				tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib
				dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak
				orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.

		Angka 23

			Pasal 31A

	 			Ayat (1)

					Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam
					Undang-Undang perpajakan adalah diterapkannya
					perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau
					terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang
					hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan
					peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap
					kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar
					diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan
					perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak
					menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya
					kemudahan tersebut.

					Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk
					mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia
					baik melalui penanaman modal asing maupun
					penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha
					tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang
					mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

					Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk menampung
					kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain
					dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang
					lainnya.

	 			Ayat (2)

					Cukup jelas.

		Angka 24

			Pasal 31B

	 			Cukup jelas.

		Angka 25

			Pasal 31C

	 			Cukup jelas.

		Angka 26

			Pasal 31D

	 			Cukup jelas.

			Pasal 31E

	 			Ayat (1)

					Contoh 1:

					Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar
					Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta
					rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.
					500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

					Penghitungan pajak yang terutang:

					Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari
					peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50%
					(lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan
					yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak
					melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
					ratus juta rupiah).

					Pajak Penghasilan yang terutang:

					(50% x 28%) x Rp. 500.000.000,00 = Rp. 70.000.000,00

					Contoh 2:

					Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar
					Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan
					Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 3.000.000.000,00
					(tiga miliar rupiah).

					Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

					1.	Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

						(Rp. 4.800.000.000,00 : Rp. 30.000.000.000,00) x Rp. 3.000.000.000,00 = Rp. 480.000.000,00

					2.	Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

						Rp. 3.000.000.000,00 - Rp. 480.000.000,00 = Rp. 2.520.000.000,00

					Pajak Penghasilan yang terutang:

					-	(50% x 28%) x Rp. 480.000.000,00 =	Rp. 67.200.000,00

					-	28% x Rp. 2.520.000.000,00 =	Rp. 705.600.000,00(+)

											============

					Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 772.800.000,00

	 			Ayat (2)

					Cukup jelas.

		Angka 27

			Pasal 32

	 			Cukup jelas.

		Angka 28

			Pasal 32B

	 			Dalam rangka memperluas pasar Obligasi Negara, pemerintah
				dapat mengenakan tarif khusus yang lebih rendah atau
				membebaskan pengenaan pajak atas Obligasi Negara yang
				diperdagangkan di bursa negara lain. Pemerintah hanya dapat
				mengenakan perlakuan khusus ini sepanjang negara lain
				tersebut juga memberikan perlakuan yang sama atas obligasi
				negara lain tersebut yang diperdagangkan di bursa efek di
				Indonesia.

		Angka 29

			Pasal 35

	 			Dengan peraturan pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang
				belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
				ini, yaitu semua peraturan yang diperlukan agar
				Undang-Undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
				termasuk pula peraturan peralihan.

	Pasal II

		Angka 1

			Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal
			30 Juni 2001 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender),
			tahun buku tersebut adalah tahun pajak 2000. Pajak yang terutang
			dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-Undang
			Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
			dengan Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1994 tentang Perubahan
			Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
			Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir
			setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya mulai tahun
			pajak 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
			Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
			dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Perubahan
			Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
			Penghasilan.

		Angka 2

			Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal
			30 Juni 2009 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender),
			tahun buku tersebut adalah tahun pajak 2008. Pajak yang terutang
			dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-Undang
			Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
			dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Perubahan
			Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
			Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir
			setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya mulai tahun
			pajak 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
			Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
			dengan Undang-Undang ini.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4893
Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7993 kali - Dicetak 0 kali ›