Selasa, 29 Juli 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 18

Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 2 Agustus 2000

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPn BM » Undang-Undang » 2000 Topik: Semua PPN » Undang-Undang » 2000

Undang-Undang No 18 TAHUN 2000 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 18 TAHUN 2000

					           TENTANG

		    PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
    TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem 
perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan 
negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan 
terhadap Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
11 TAHUN 1994;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama 
	Tahun 1999;

2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 3984);

3.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4.	Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
	Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan 
	Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
	Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

					Dengan Persetujuan
		        DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

					MEMUTUSKAN	:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH.

						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568) diubah sebagai berikut	:

1.	Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 1

	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

	1.	Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, 
		perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 
		Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 
		10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

	2.	Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa 
		barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

	3.	Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang 
		dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

	4.	Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak 
		sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

	5.	Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan 
		hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak 
		tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang 
		karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

	6.	Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan 
		pajak berdasarkan Undang-undang ini.

	7.	Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak 
		sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

	8.	Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan 
		pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

	9.	Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam 
		Daerah Pabean.

	10.	Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap 
		kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 
		karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

	11.	Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar 
		Daerah Pabean.

	12.	Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar 
		menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

	13.	Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
		melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
		terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
		Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
		persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
		organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

	14.	Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 
		yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 
		mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 
		berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari 
		luar Daerah Pabean.

	15.	Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang 
		melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
		dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang 
		batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil 
		yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

	16.	Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat 
		suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, 
		atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau 
		badan lain melakukan kegiatan tersebut.

	17.	Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai 
		Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
		dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

	18.	Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
		seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk 
		Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga 
		yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

	19.	Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
		seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak 
		termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang 
		dicantumkan dalam Faktur Pajak.

	20.	Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk 
		ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam 
		peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk 
		Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.

	21.	Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima 
		penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga 
		Barang Kena Pajak tersebut.

	22.	Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya 
		menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya 
		membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

	23.	Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 
		yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, 
		atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh 
		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

	24.	Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh 
		Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan 
		Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
		Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan 
		atau impor Barang Kena Pajak.

	25.	Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh 
		Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan 
		Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

	26.	Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
		seharusnya diminta oleh eksportir.

	27.	Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau 
		instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, 
		dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan 
		Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan 
		Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut."


2.	Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 1A yang berbunyi sebagai 
	berikut :

						"Pasal 1A

	(1)	Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
		a.	penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
		b.	pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan 
			perjanjian leasing;
		c.	penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru 
			lelang;
		d.	pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
		e.	persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak 
			untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, 
			sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut 
			ketentuan dapat dikreditkan;
		f.	penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan 
			penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
		g.	penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

	(2)	Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
		a.	penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam 
			Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
		b.	penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
		c.	penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 
			dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak 
			terutang."


3.	Judul Bab IIA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"BAB IIA
			KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, 
		      	      MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG"


4.	Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 3A

	(1)	Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
		huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
		Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai 
		dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

	(2)	Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib 
		melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

	(3)	Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari 
		luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang 
		memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan 
		Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan."


5.	Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"BAB III
					         OBJEK PAJAK"


6.	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 4

	Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas	:
	a.	penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
	b.	impor Barang Kena Pajak;
	c.	penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
	d.	pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 
		Daerah Pabean;
	e.	pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
	f.	ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."


7.	Ketentuan Pasal 4A diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan 
	ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 4A berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 4A

	(1)	Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang 
		ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

	(2)	Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
		a.	barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
			sumbernya;
		b.	barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
		c.	makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, 
			dan sejenisnya;
		d.	uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

	(3)	Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :
		a.	jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
		b.	jasa di bidang pelayanan sosial;
		c.	jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
		d.	jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
		e.	jasa di bidang keagamaan;
		f.	jasa di bidang pendidikan;
		g.	jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
		h.	jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
		i.	jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
		j.	jasa di bidang tenaga kerja;
		k.	jasa di bidang perhotelan;
		l.	jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan 
			secara umum."


8.	Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 5

	(1)	Disamping pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan juga 
		Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :
		a.	Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh 
			Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah 
			tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
		b.	impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

	(2)	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan 
		Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau 
		pada waktu impor."


9.	Ketentuan Pasal 6 dihapus.


10.	Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi 
	sebagai berikut	:

						"Pasal 8

	(1)	Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) 
		dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

	(2)	Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 
		0% (nol persen).

	(3)	Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
		Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (1).

	(4)	Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena 
		Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan 
		Keputusan Menteri Keuangan."


11.	Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan 
	ayat (13) diubah, ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (14) dihapus, dan diantara ayat (2) dan 
	ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai 
	berikut :

						"Pasal 9

	(1)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.

	(2)	Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk 
		Masa Pajak yang sama.

	(2a)	Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan 
		tetap dapat dikreditkan.

	(3)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, 
		maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh 
		Pengusaha Kena Pajak.

	(4)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar 
		daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat 
		dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

	(5)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan 
		yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang 
		bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, 
		maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang 
		berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

	(6)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan 
		yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan 
		Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan 
		pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang 
		terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan.

	(7)	Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak 
		Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana 
		dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 Tentang Pajak Penghasilan 
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, dapat 
		dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan 
		yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

	(8)	Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) 
		bagi pengeluaran untuk	:

		a.	perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha 
			dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

		b.	perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai 
			hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

		c.	perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, 
			van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

		d.	pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena 
			Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai 
			Pengusaha Kena Pajak;

		e.	perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya 
			berupa Faktur Pajak Sederhana;

		f.	perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya 
			tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

		g.	pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena 
			Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

		h.	perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya 
			ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

		i.	perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya 
			tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, 
			yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

	(9)	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran 
		pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling 
		lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang 
		belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

	(10)	dihapus.

	(11)	dihapus.

	(12)	dihapus.

	(13)	Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

	(14)	dihapus."


12.	Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi 
	sebagai berikut	:

						"Pasal 10

	(1)	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
		tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar Pengenaan Pajak.

	(2)	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau 
		impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan 
		Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut 
		berdasarkan Undang-undang ini.

	(3)	Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah 
		dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar pada 
		waktu perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut."


13.	Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, 
	sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 11

	(1)	Terutangnya pajak terjadi pada saat :
		a.	penyerahan Barang Kena Pajak;
		b.	impor Barang Kena Pajak;
		c.	penyerahan Jasa Kena Pajak;
		d.	pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
		e.	pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 4 huruf e; atau
		f.	ekspor Barang Kena Pajak.

	(2)	Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum 
		penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum 
		dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

	(3)	dihapus.

	(4)	Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak 
		dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan 
		yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

	(5)	dihapus."


14.	Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi 
	sebagai berikut	:

						"Pasal 12

	(1)	Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat 
		kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan 
		dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

	(2)	Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
		menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

	(3)	Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan 
		dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

	(4)	Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan 
		atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau 
		tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha."


15.	Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga 
	keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 13

	(1)	Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang 
		Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap 
		penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

	(2)	Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena 
		Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan 
		kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 
		sebulan takwim.

	(3)	Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum 
		penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.

	(4)	Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara 
		pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

	(5)	Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena 
		Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
		a.	Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena 
			Pajak atau Jasa Kena Pajak;
		b.	Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak 
			atau penerima Jasa Kena Pajak;
		c.	Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
		d.	Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
		e.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
		f.	Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
		g.	Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

	(6)	Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak.

	(7)	Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya 
		ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."


16.	Ketentuan Pasal 16A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 16A

	(1)	Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa 
		Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan 
		dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

	(2)	Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak 
		Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan."


17.	Ketentuan Pasal 16 B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16B berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 16B

	(1)	Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut 
		sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan 
		dari pengenaan pajak, untuk :
		a.	kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
		b.	penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
			tertentu;
		c.	impor Barang Kena Pajak tertentu;
		d.	pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah 
			Pabean di dalam Daerah Pabean;
		e.	pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam 
			Daerah Pabean.

	(2)	Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan 
		Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, 
		dapat dikreditkan.

	(3)	Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan 
		Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak 
		Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan."


18.	Ketentuan Pasal 16C diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16C berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 16C

	Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak 
	dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan 
	sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan 
	Menteri Keuangan."


						PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Pertambahan 
Nilai Tahun 1984".


						PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Disahkan di Jakarta
							pada tanggal 2 Agustus 2000
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

								ttd

							ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

	ttd

DJOHAN EFFENDI




		     LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 128






					        PENJELASAN
					             ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 18 TAHUN 2000

						TENTANG

		    PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
    TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


I.	UMUM

	Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat 
	cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung 
	perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang 
	Perpajakan, yaitu :
	a.	belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
	b.	kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
	c.	kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
	d.	kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

	Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan 
	peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :
	a.	asas keadilan,
	b.	asas kepastian hukum,
	c.	asas legalitas, dan
	d.	asas kesederhanaan.

	Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam 
	pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
	Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, 
	dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan 
	meningkatkan penerimaan negara.

	Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain :

	a.	Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak 
		dikenakan pajak, maka dalam perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
		dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 hanya terhadap barang-barang 
		yang merupakan kebutuhan pokok; barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah; 
		barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari 
		sumbernya; barang-barang yang merupakan alat tukar; serta barang-barang lain yang 
		berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak dikenakan Pajak 
		Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

	b.	Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi 
		masyarakat yang tidak produktif maka tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
		dinaikkan.

	c.	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi atau 
		belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau 
		ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar 
		pada saat perolehan Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan 
		Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari 
		luar Daerah Pabean, dan atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan.

	d.	Penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi dan 
		diberlakukannya Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak.

	e.	Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama 
		dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama 
		paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

	f.	Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha 
		atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi diberikan.

	g.	Kemudahan perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang 
		berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya 
		saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar 
		pembangunan nasional.


II.	PASAL DEMI PASAL

	PASAL I

		Angka 1

			Pasal 1

				Cukup jelas

		Angka 2

			Pasal 1A

				Ayat (1)

					Huruf a

						Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini 
						meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan 
						angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan 
						penyerahan hak atas barang.

					Huruf b

						Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi 
						karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna 
						usaha (leasing). Adapun yang dimaksud dengan 
						penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha 
						(leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh 
						perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. 
						Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang 
						Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga 
						Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara 
						bertahap, tetapi karena penguasaan atas Barang Kena 
						Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau 
						dari lessor kepada lessee, maka Undang-undang ini 
						menentukan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak 
						dianggap telah terjadi pada saat perjanjian 
						ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya 
						penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak 
						tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat 
						ditandatanganinya perjanjian.

					Huruf c

						Yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah 
						orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha 
						atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan 
						perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan 
						orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa 
						tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan 
						juru lelang di sini adalah juru lelang Pemerintah atau 
						yang ditunjuk oleh Pemerintah.

					Huruf d

						Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk 
						kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau 
						karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun 
						bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian 
						cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan 
						tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun 
						bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh 
						barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

					Huruf e

						Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang 
						menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, 
						yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, 
						disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga 
						dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

						Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak 
						untuk diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan Pajak 
						Pertambahan Nilai apabila memenuhi persyaratan, yaitu 
						bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat 
						perolehannya dapat dikreditkan.

					Huruf f

						Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu 
						tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan 
						penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik 
						sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, 
						maka Undang-undang ini menganggap bahwa 
						pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat 
						tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. 
						Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini 
						termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit 
						pemasaran dan sejenisnya.

					Huruf g

						Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak 
						Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu 
						Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan 
						untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak 
						Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan 
						Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. 
						Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut 
						tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan 
						kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang 
						menerima titipan tersebut dapat menggunakan 
						ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena 
						Pajak (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A 
						Undang-undang ini.

				Ayat (2)

					Huruf a

						Yang dimaksud dengan makelar dalam Undang-undang 
						ini adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
						Undang-undang Hukum Dagang yaitu pedagang 
						perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat 
						yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. 
						Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan 
						melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau 
						provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang 
						lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.

					Huruf b

						Cukup jelas

					Huruf c

						Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih 
						dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun 
						cabang-cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena 
						Pajak tersebut telah memperoleh ijin pemusatan 
						tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak, 
						maka pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat 
						usaha ke tempat usaha lainnya (pusat ke cabang atau 
						sebaliknya, atau antar cabang) dianggap tidak termasuk 
						dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, 
						kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antar 
						tempat-tempat pajak terutang.

		Angka 3

			Cukup jelas

		Angka 4

			Pasal 3A

				Ayat (1)

					Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
					dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean 
					dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

					a.	melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
						Pengusaha Kena Pajak;

					b.	memungut pajak yang terutang;

					c.	menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih 
						harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar 
						dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta 
						menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
						yang terutang;

					d.	melaporkan penghitungan pajak.

				Ayat (2)

					Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan 
					menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila menjadi Pengusaha 
					Kena Pajak, maka Undang-undang ini berlaku sepenuhnya 
					bagi Pengusaha Kecil tersebut.

				Ayat (3)

					Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan 
					Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak 
					dari luar Daerah Pabean, harus dipungut oleh orang pribadi 
					atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 
					berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.

		Angka 5

			Cukup jelas

		Angka 6

			Pasal 4

				Huruf a

					Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena 
					Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi 
					Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A 
					ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan 
					menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

					Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi 
					syarat-syarat sebagai berikut :
					a.	barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang 
						Kena Pajak,
					b.	barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan 
						Barang Kena Pajak tidak berwujud,
					c.	penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
					d.	penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha 
						atau pekerjaannya.

				Huruf b

					Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. 
					Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan 
					Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak 
					tersebut pada huruf a, maka siapapun yang memasukkan
					Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa 
					memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan 
					usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

				Huruf c

					Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena 
					Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 
					Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A 
					ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan 
					sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

					Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi 
					syarat-syarat sebagai berikut :

					a.	jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,

					b.	penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan

					c.	penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau 
						pekerjaannya.

					Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak 
					adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan 
					sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara 
					cuma-cuma.

				Huruf d

					Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang 
					sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang 
					Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah 
					Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah 
					Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

					Contoh	:

					Pengusaha "A" yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak 
					menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha "B" yang 
					berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut 
					oleh pengusaha "A" di dalam Daerah Pabean terutang Pajak 
					Pertambahan Nilai.

				Huruf e

					Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan 
					oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak 
					Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di 
					Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha "B" 
					yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa 
					Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

				Huruf f

					Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan 
					sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan atau huruf c, maka 
					Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak hanya 
					Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
					Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

		Angka 7

			Pasal 4A

				Ayat (1)

					Cukup jelas

				Ayat (2)

					Huruf a

						Yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan 
						dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
						sumbernya seperti minyak mentah (crude oil), 
						gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, 
						bijih emas.

					Huruf b

						Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat 
						ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam 
						baik yang berjodium maupun yang tidak berjodium.

					Huruf c

						Untuk menghindari pajak berganda, karena sudah 
						merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

					Huruf d

						Cukup jelas

				Ayat (3)

					Cukup jelas

		Angka 8

			Pasal 5

				Ayat (1)

					Dengan pertimbangan bahwa :
					a.	perlu keseimbangan pembebanan pajak antara 
						konsumen yang berpenghasilan rendah dengan 
						konsumen yang berpenghasilan tinggi;
					b.	perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang 
						Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
					c.	perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil 
						atau tradisional;
					d.	perlu untuk mengamankan penerimaan negara;

					maka atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
					Mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak 
					Yang Tergolong Mewah, di samping dikenakan Pajak 
					Pertambahan Nilai, juga dikenakan Pajak Penjualan Atas 
					Barang Mewah.

					Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
					Mewah dalam ayat ini adalah :
					1.	bahwa barang tersebut bukan merupakan barang 
						kebutuhan pokok; atau
					2.	barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 
						atau
					3.	pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh 
						masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
					4.	barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; 
						atau
					5.	apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan 
						moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban 
						masyarakat, seperti minuman beralkohol.

					Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor 
					Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan 
					siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak 
					memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus 
					menerus atau hanya sekali saja.

					Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
					terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
					Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang 
					Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan 
					Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

					Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan dalam ayat ini 
					adalah kegiatan	:

					a.	merakit	:
						menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang 
						menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti 
						merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, 
						dan sebagainya;

					b.	memasak :
						mengolah barang dengan cara memanaskan baik 
						dicampur bahan lain atau tidak;

					c.	mencampur :
						mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk 
						menghasilkan satu atau lebih barang lain;

					d.	mengemas :
						menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda 
						yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk 
						meningkatkan pemasarannya;

					e.	membotolkan :
						memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol 
						yang ditutup menurut cara tertentu;

					dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan 
					kegiatan itu, atau menyuruh orang atau badan lain melakukan 
					kegiatan-kegiatan tersebut.

					Huruf a

						Cukup jelas

					Huruf b

						Cukup jelas

				Ayat (2)

					Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada 
					Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah. Oleh karena itu Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat 
					dikreditkan dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 
					terutang.

					Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja 
					yaitu pada waktu :

					a.	penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Kena 
						Pajak Yang Tergolong Mewah, atau

					b.	impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

					Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah.

		Angka 9

			Cukup jelas

		Angka 10

			Pasal 8

				Ayat (1)

					Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan 
					dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 
					10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi 75% (tujuh puluh 
					lima persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan 
					pada pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
					Mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam 
					Pasal 5 ayat (1).

				Ayat (2)

					Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang 
					dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
					Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang 
					Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor atau 
					dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Penjualan 
					Atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas 
					perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang 
					diekspor tersebut dapat diminta kembali.

				Ayat (3)

					Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan 
					sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), 
					maka pengelompokan barang-barang yang terkena Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah terutama didasarkan pada 
					tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan 
					barang-barang tersebut, disamping didasarkan pula pada nilai 
					gunanya bagi masyarakat pada umumnya.

					Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap 
					barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang 
					berpenghasilan tinggi dan barang-barang yang konsumsinya 
					perlu dibatasi. Dalam hal terhadap barang-barang yang banyak 
					dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenakan Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah, maka tarif yang dipergunakan 
					adalah tarif yang rendah.

				Ayat (4)

					Cukup jelas

		Angka 11

			Pasal 9

				Ayat (1)

					Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 
					dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, 
					Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
					Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan 
					dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak 
					Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

					Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan 
					dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin 
					rasa keadilan dalam hal	:

					a.	Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai 
						Ekspor sukar ditetapkan; dan atau

					b.	Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh 
						masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan 
						sejenisnya.

					Contoh	:

					a)	Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena 
						Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00.

						Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 
						= 10% x Rp25.000.000,00 = Rp2.500.000,00.

						Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 
						tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut 
						oleh Pengusaha Kena Pajak "A".

					b)	Pengusaha Kena Pajak "B" melakukan penyerahan 
						Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian 
						Rp20.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang 
						terutang = 10% x Rp20.000.000,00 = Rp2.000.000,00.

						Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 
						tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut 
						oleh Pengusaha Kena Pajak "B".

					c)	Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar 
						Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00. 
						Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui 
						Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 
						10% x Rp15.000.000,00 = Rp1.500.000,00.

				Ayat (2)

					Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, 
					pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan 
					Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, 
					atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar 
					Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai 
					dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan 
					Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan 
					Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau 
					penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena 
					Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 
					tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang 
					memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
					yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

					Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh 
					Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak 
					Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

				Ayat (2a)

					Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau 
					belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 
					Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak 
					Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang 
					telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan 
					Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau 
					pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
					Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
					berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan 
					sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).

				Ayat (3)

					Selisih yang dimaksud dalam ayat ini harus disetor ke Kas 
					Negara menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam 
					Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
					Perpajakan.

				Ayat (4)

					Pajak Masukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pajak 
					Masukan yang dapat dikreditkan.

					Dapat terjadi dalam suatu Masa Pajak terdapat Pajak Masukan 
					yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. 
					Kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diminta kembali atau 
					dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

					Contoh	:

					Masa Pajak Mei 2001 :
					Pajak Keluaran			=	Rp2.000.000,00
					Pajak Masukan yang
					dapat dikreditkan		=	Rp4.500.000,00
										------------------- -/-
					Pajak yang lebih dibayar		=	Rp2.500.000,00

					Pajak yang lebih dibayar tersebut dapat diminta kembali atau 
					dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 2001.

					Masa Pajak Juni 2001 :
					Pajak Keluaran			=	Rp3.000.000,00
					Pajak Masukan yang
					dapat dikreditkan		=	Rp2.000.000,00
										------------------- -/-
					Pajak yang kurang dibayar	=	Rp1.000.000,00

					Pajak yang lebih dibayar dari
					Masa Pajak Mei 2001 yang
					dikompensasikan ke bulan
					Juni 2001			=	Rp2.500.000,00
										------------------- -/-
					Pajak yang lebih dibayar Juni
					2001				=	Rp1.500.000,00

				Ayat (5)

					Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang 
					terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang 
					sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan 
					Pajak Pertambahan Nilai.

					Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak 
					yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah 
					penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak 
					Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan 
					yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
					sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

					Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak 
					melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan 
					yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak 
					Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang 
					pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus 
					dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena 
					Pajak.

					Contoh	:

					Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam 
					penyerahan yaitu :

					a.	penyerahan terutang pajak = Rp25.000.000,00
						Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00

					b.	penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp5.000.000,00

					c.	penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 
						PPN = Rp5.000.000,00

						Pajak Keluaran = NIHIL

					Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan :

					a.	Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang 
						berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak 
						= Rp1.500.000,00

					b.	Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang 
						berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenakan 
						PPN = Rp300.000,00

					c.	Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang 
						berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari 
						pengenaan PPN = Rp500.000,00

					Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
					dengan Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar 
					Rp1.500.000,00.

				Ayat (6)

					Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang 
					pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka cara 
					pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman 
					yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang 
					dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian 
					kepada Pengusaha Kena Pajak.

					Contoh	:

					Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan 
					yaitu :

					a.	penyerahan terutang pajak = Rp35.000.000,00
						Pajak Keluaran = Rp3.500.000,00

					b.	penyerahan tidak terutang pajak = Rp15.000.000,00
						Pajak Keluaran = NIHIL

					Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena 
					Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 
					keseluruhan penyerahan sebesar Rp2.500.000,00, sedangkan 
					Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang 
					terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut 
					ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 tidak 
					seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar 
					Rp3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat 
					dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan 
					Keputusan Menteri Keuangan.

				Ayat (7)

					Pengusaha yang diijinkan menghitung Penghasilan Neto dengan 
					menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya 
					diwajibkan melakukan pencatatan yang meliputi peredaran bruto 
					dan penerimaan bruto. Oleh karena besarnya Pajak Masukan 
					yang dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti 
					sehubungan dengan pengusaha tidak membuat pencatatan atas 
					pembelian, maka Menteri Keuangan diberi wewenang untuk 
					menentukan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

				Ayat (8)

					Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak 
					Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam 
					ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

					Huruf a

						Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak 
						Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha 
						melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
						Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

						Contoh	:

						Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
						sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 
						3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena 
						Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan berlaku 
						surut sejak tanggal 3 Januari 2001. Pajak Masukan 
						yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2001 tidak 
						dapat dikreditkan berdasarkan ayat ini.

					Huruf b

						Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung 
						berhubungan dengan kegiatan usaha adalah 
						pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, 
						distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini 
						berlaku untuk semua bidang usaha.

					Huruf c

						Cukup jelas

					Huruf d

						Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak 
						Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha 
						melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
						Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

						Contoh	:

						Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
						sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 
						3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
						Kena Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan 
						berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2001. Pajak 
						Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
						berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
						Pabean yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2001 
						tidak dapat dikreditkan berdasarkan ayat ini.

					Huruf e

						Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak 
						sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7). 
						Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan 
						Faktur Pajak yang isinya tidak mencantumkan 
						secara lengkap hal-hal yang diatur dalam Pasal 
						13 ayat (5), maka Faktur Pajak Sederhana hanya 
						merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai 
						dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan 
						Pajak Masukan.

					Huruf f

						Cukup jelas

					Huruf g

						Cukup jelas

					Huruf h

						Dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak, baru membayar 
						Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan 
						atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
						Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak 
						Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak 
						tersebut bukan merupakan Pajak Masukan yang dapat 
						dikreditkan.

					Huruf i

						Sesuai dengan sistem self assesment, Pengusaha 
						Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan 
						usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
						Pertambahan Nilai. Disamping itu, kepada Pengusaha 
						Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk 
						melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa 
						Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sudah selayaknya 
						jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat 
						Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak 
						dapat dikreditkan.

						Contoh	:

						Dalam Surat Pemberitahuan Masa dilaporkan :
						Pajak Keluaran		=	Rp10.000.000,00
						Pajak Masukan		=	Rp  8.000.000,00

						Dari hasil pemeriksaan diketahui	:
						Pajak Keluaran		=	Rp15.000.000,00
						Pajak Masukan		=	Rp11.000.000,00

						Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
						bukan sebesar Rp 11.000.000,00 tetapi tetap sebesar 
						Rp 8.000.000,00, sesuai dengan yang dilaporkan dalam 
						Surat Pemberitahuan Masa.

						Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan :
						Pajak Keluaran		=	Rp15.000.000,00
						Pajak Masukan		=	Rp  8.000.000,00
										-------------------- (-)
						Kurang Bayar menurut 
						hasil pemeriksaan	=	Rp  7.000.000,00

						Kurang Bayar menurut 
						Surat Pemberitahuan	=	Rp  2.000.000,00
										-------------------- (-)
						Masih kurang dibayar	=	Rp  5.000.000,00

				Ayat (9)

					Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk 
					mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran 
					dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara 
					lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan 
					Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut 
					hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya 
					paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak 
					yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah 
					dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat 
					dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa 
					Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara 
					pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak 
					Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya 
					atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada harga 
					perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 
					bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum 
					dilakukan pemeriksaan.

					Contoh	:

						Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak 
						yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2001 dapat 
						dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak 
						Juli 2001 atau pada Masa Pajak berikutnya paling 
						lambat Masa Pajak Oktober 2001.

				Ayat (10)

					Dihapus.

				Ayat (11)

					Dihapus.

				Ayat (12)

					Dihapus.

				Ayat (13)

					Cukup jelas

				Ayat (14)

					Dihapus.

		Angka 12

			Pasal 10

				Ayat (1)

					Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 
					terutang adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, 
					Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
					Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan 
					dalam Pasal 8.

				Ayat (2)

					Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 
					pada setiap tingkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang 
					Mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh 
					Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena 
					Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena 
					Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah bukan merupakan Pajak 
					Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, 
					Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke 
					dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau 
					dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan 
					perundang-undangan Pajak Penghasilan.

					Contoh	:

					Pengusaha Kena Pajak "A" mengimpor Barang Kena Pajak 
					dengan Nilai Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak 
					tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya 
					juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan 
					tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak Pertambahan 
					Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
					atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah :

					-	Dasar Pengenaan Pajak		= Rp5.000.000,00

					-	Pajak Pertambahan Nilai	:
						10% x Rp5.000.000,00		= Rp500.000,00

					-	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
						20% x Rp5.000.000,00		= Rp1.000.000,00

					Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang 
					Kena Pajak tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena 
					Pajak lain yang atas penyerahannya dikenakan Pajak 
					Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penjualan Atas Barang 
					Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
					yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor 
					tersebut tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas 
					Barang Mewah sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke 
					dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh 
					Pengusaha Kena Pajak "A" atau dibebankan sebagai biaya.

					Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menjual Barang Kena 
					Pajak yang dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak "B" 
					dengan Harga Jual Rp50.000.000,00. Maka, penghitungan 
					Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
					Mewah yang terutang adalah :

					-	Dasar Pengenaan Pajak		= Rp50.000.000,00

					-	Pajak Pertambahan Nilai	 :
						10% x Rp50.000.000,00		= Rp5.000.000,00

					-	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
						35% x Rp50.000.000,00		= Rp17.500.000,00

					Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak "A" dapat 
					mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00 
					di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
					Rp5.000.000,00.

					Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar 
					Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak 
					Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 maupun dengan 
					Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp17.500.000,00.

				Ayat (3)

					Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan 
					Atas Barang Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak 
					Yang Tergolong Mewah, sepanjang Pajak Penjualan Atas 
					Barang Mewah tersebut belum dibebankan sebagai biaya, 
					Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak 
					Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, apabila 
					Pengusaha Kena Pajak dimaksud telah mengekspor Barang 
					Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut.

					Contoh	:

					Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal 
					Pemegang Merk seharga Rp100.000.000,00.

					Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
					Atas Barang Mewah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 
					dan Rp35.000.000,00. Apabila mobil tersebut kemudian 
					diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak "A" berhak untuk 
					meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
					Rp10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
					sebesar Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat 
					membeli mobil tersebut.

		Angka 13

			Pasal 11

				Ayat (1)

					Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
					Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya 
					terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena 
					Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, 
					meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum 
					diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat 
					impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk 
					transaksi yang dilakukan melalui "electronic commerce" 
					tunduk pada ayat ini.

					Huruf a

						Cukup jelas

					Huruf b

						Cukup jelas

					Huruf c

						Cukup jelas

					Huruf d

						Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan 
						Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 
						Pabean di dalam Daerah Pabean, atau memanfaatkan 
						Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
						Daerah Pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada 
						saat orang pribadi atau badan tersebut mulai 
						memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
						atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah 
						Pabean. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan 
						bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak 
						berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar 
						Daerah Pabean, sehingga tidak dapat dikukuhkan 
						sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, 
						saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat 
						penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

					Huruf e

						Cukup jelas

					Huruf f

						Cukup jelas

				Ayat (2)

					Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang 
					Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
					sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
					dalam Pasal 4 huruf c, atau sebelum dimulainya pemanfaatan 
					Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, atau sebelum 
					dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
					Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat 
					terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

				Ayat (3)

					Dihapus.

				Ayat (4)

					Cukup jelas

				Ayat (5)

					Dihapus.

		Angka 14

			Pasal 12

				Ayat (1)

					Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat 
					tinggal dan atau tempat kegiatan usaha sedangkan bagi 
					Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat 
					kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

					Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih 
					tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat 
					kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan 
					tempat terutangnya pajak, dan Pengusaha Kena Pajak 
					dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
					sebagai Pengusaha Kena Pajak.

					Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu 
					tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu 
					Kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk seluruh 
					tempat-tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak 
					memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat 
					pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat 
					kegiatan usahanya.

					Contoh 1 :

					Orang pribadi "A" yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai 
					usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi "A" 
					tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
					Pajak, maka orang pribadi "A" hanya wajib melaporkan 
					usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
					di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong sebab tempat terutangnya 
					pajak bagi orang pribadi "A" adalah di Cibinong. Sebaliknya, 
					apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak 
					dilakukan oleh orang pribadi "A" hanya di tempat tinggalnya 
					saja, maka orang pribadi "A" hanya wajib mendaftarkan diri di 
					Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Namun demikian, apabila baik 
					di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang 
					pribadi "A" melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
					Jasa Kena Pajak, maka orang pribadi "A" wajib mendaftarkan 
					diri di Kantor Pelayanan Pajak Bogor dan Kantor Pelayanan 
					Pajak Cibinong, karena tempat terutangnya pajak berada di 
					Bogor dan Cibinong.

					Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan 
					wajib mendaftarkan diri baik ditempat kedudukan maupun di 
					tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak 
					badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan 
					penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

					Contoh 2 :

					PT A mempunyai 3 tempat melakukan kegiatan usaha, 
					masing-masing di kota Bengkulu, Curup dan Manna yang 
					ketiganya berada dibawah pelayanan satu Kantor Pelayanan 
					Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu. Ketiga 
					tempat usaha tersebut masing-masing melakukan penyerahan 
					Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan 
					masing-masing melakukan administrasi penjualan dan 
					administrasi keuangan, sehingga PT A terutang pajak di 
					ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian PT A 
					wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha, misalnya 
					tempat kegiatan usaha yang berada di Bengkulu untuk 
					melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha 
					Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu. PT A yang 
					bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab 
					untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan 
					oleh ketiga cabang perusahaan tersebut.

				Ayat (2)

					Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih 
					dari satu tempat kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena 
					Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 
					dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
					Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih 
					sebagai tempat terutangnya pajak.

					Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusan 
					perlu melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan antara lain 
					bahwa :

					a.	kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
						penyerahan Jasa Kena Pajak untuk semua tempat 
						kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih 
						tempat kegiatan usaha;

					b.	administrasi penjualan dan administrasi keuangan 
						diselenggarakan secara terpusat pada satu atau 
						lebih tempat kegiatan usaha.

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena 
					Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang 
					memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
					Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau 
					memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
					di dalam Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat 
					tinggal atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di 
					tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha badan tersebut.

		Angka 15

			Pasal 13

				Ayat (1)

					Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
					Jasa Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang 
					menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu 
					wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 
					dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. 
					Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda 
					dengan Faktur Penjualan. Faktur Pajak dapat berupa Faktur 
					Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan dokumen-dokumen 
					tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur 
					Jenderal Pajak.

				Ayat (2)

					Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
					ayat (1), untuk meringankan beban administrasi, kepada 
					Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu 
					Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena 
					Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 
					satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima 
					Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak 
					Gabungan.

				Ayat (3)

					Cukup jelas

				Ayat (4)

					Mengingat dalam dunia usaha dimungkinkan pembuatan 
					faktur penjualan dilakukan setelah terjadinya penyerahan 
					Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, 
					maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk 
					menetapkan saat Faktur Pajak harus dibuat.

					Demikian pula, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang 
					untuk mengatur keseragaman bentuk, ukuran, pengadaan, 
					dan tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan 
					Faktur Pajak. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan 
					pengaturan pengadaan Faktur Pajak adalah pengaturan 
					mengenai siapa yang mengadakan formulir Faktur Pajak 
					dan persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, pengadaan 
					formulir Faktur Pajak dapat diadakan atau dicetak sendiri 
					oleh Pengusaha dengan bentuk, ukuran, dan persyaratan 
					teknis administratif lainnya yang ditetapkan oleh Direktur 
					Jenderal Pajak.

				Ayat (5)

					Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat 
					digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak 
					Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik 
					secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus 
					diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani 
					oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak 
					untuk menandatanganinya. Namun untuk pengisian 
					keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
					hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak 
					terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak 
					yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini 
					dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang 
					tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai 
					dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur 
					Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya 
					sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak 
					Standar.

				Ayat (6)


					Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
					ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan 
					dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia 
					usaha sebagai Faktur Pajak Standar.

					Ketentuan ini diperlukan karena	:

					a.	Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha 
						telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi 
						persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. 
						Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket
						pesawat udara.

					b.	Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada 
						Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya 
						membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang 
						menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
						Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, 
						dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
						Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat 
						ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

				Ayat (7)

					Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan 
					pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk 
					menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
					penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung 
					kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat 
					menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti 
					pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling 
					sedikit memuat	:

					a.	Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak 
						yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau 
						Jasa Kena Pajak;

					b.	Jenis dan kuantum;

					c.	Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah 
						termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan 
						secara terpisah;

					d.	Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

		Angka 16

			Pasal 16A

				Ayat (1)

					Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan 
					Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
					kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka 
					Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, 
					menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun 
					demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 
					penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 
					Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap 
					berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh 
					Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

				Ayat (2)

					Cukup jelas

		Angka 17

			Pasal 16B

				Ayat (1)

					Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam 
					Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan 
					diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua 
					Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang 
					perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang 
					teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
					Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika 
					benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas 
					dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang 
					dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

					Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada 
					hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang 
					benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya 
					sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi 
					dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia 
					usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan 
					nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

					Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan 
					terbatas untuk :

					a.	mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional 
						di Kawasan Berikat dan Entreport Produksi untuk 
						Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan 
						wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk 
						khusus untuk maksud tersebut;

					b.	menampung kemungkinan perjanjian dengan negara 
						atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan 
						dan investasi;

					c.	mendorong peningkatan kesehatan masyarakat 
						melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan 
						dalam rangka Program Imunisasi Nasional;

					d.	menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional 
						Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) 
						yang memadai untuk melindungi wilayah Republik 
						Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;

					e.	menjamin tersedianya data batas dan photo udara 
						wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
						Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung 
						pertahanan nasional;

					f.	meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa 
						dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran 
						umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama 
						dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;

					g.	mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;

					h.	menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau 
						oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah 
						sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah 
						susun sederhana;

					i.	mendorong pengembangan armada nasional di bidang 
						angkutan darat, air, dan udara;

					j.	mendorong pembangunan nasional dengan membantu 
						tersedianya barang-barang yang bersifat strategis 
						setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 
						Rakyat (DPR).

				Ayat (2)

					Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai 
					yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak 
					Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena 
					Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan 
					khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan, dengan demikian 
					Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak 
					dipungut.

					Contoh	:

					Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak 
					yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan 
					Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak 
					tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda).

					Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha 
					Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan 
					atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, 
					barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

					Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa 
					Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar 
					Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak 
					yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau 
					Jasa Kena Pajak tersebut.

					Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha 
					Kena Pajak "A" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok 
					tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
					dengan Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat 
					dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran 
					tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan 
					Nilai tidak dipungut dari Negara berdasarkan ketentuan 
					sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

				Ayat (3)

					Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya 
					perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan 
					Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya 
					Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan 
					dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa 
					Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak 
					dapat dikreditkan.

					Contoh	:

					Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak 
					yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan 
					Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak 
					Pertambahan Nilai.

					Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha 
					Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan 
					atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, 
					barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

					Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa 
					Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar 
					Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak 
					yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau 
					Jasa Kena Pajak tersebut.

					Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh 
					Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak 
					pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat 
					dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran 
					berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan 
					pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak 
					Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

		Angka 18

			Pasal 16C

				Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan 
				usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
				dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran 
				pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

				Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari 
				pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun 
				sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan 
				Keputusan Menteri Keuangan.

PASAL II

	Cukup jelas

PASAL III

	Cukup jelas




		      TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3986
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2882 kali - Dicetak 0 kali ›