Sabtu, 25 Oktober 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 80

Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2010

Ditetapkan tanggal 20 Desember 2010

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Peraturan Pemerintah » 2010 Topik: Semua PPh » Peraturan Pemerintah » 2010 Topik: PPh Umum » Peraturan Pemerintah » 2010

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2010
TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
				        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. 	bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 
	atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan, perlu mengatur kembali tarif 
	pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, 
	Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pensiunannya 
	atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
	Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
	1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan
	Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada 
	Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan
	Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
	Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan, perlu menetapkan 
	Peraturan pemerintah tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 
	Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan 
	dan Belanja Daerah;

Mengingat : 

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
	Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	4893);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 
ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. 	Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
	Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
	2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. 	Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
	kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 
	pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. 	Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok
	Kepegawaian,
4. 	Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. 	Anggota Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah anggota TNI 
	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. 	Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut anggota POLRI adalah anggota 
	POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.
7. 	Pensiunan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan atas pekerjaan yang 
	dilakukan di masa lalu sebagai Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI, termasuk janda 
	atau duda dan/atau anak-anaknya.
8. 	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
	tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
	tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


						Pasal 2

(1) 	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi
	beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD.
(2)	Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:
	a. 	Pejabat Negara, untuk:
		1) 	gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
		2) 	imbalan tetap sejenisnya 
		yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	b. 	PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan 
		teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
		dan
	c. 	Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan 
		yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) 	Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
	menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan 
	bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak 
	Kena Pajak.


						Pasal 3

(1)	Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor 
	Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau 
	APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada 
	tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya 
	yang memiliki Nomor Pokok wajib Pajak.
(2)	Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (1) dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, 
	dan Pensiunannya. 
(3)	Pemotongan atas tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
	pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.


						Pasal 4

(1) 	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban 
	APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan 
	lain tersebut,
(2) 	Pajak Penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan tarif:
	a. 	sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan 
		I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara,
		dan Pensiunannya;
	b. 	sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan 
		III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya;
	c. 	sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat 
		Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira 
		Menengah dan perwira Tinggi, dan Pensiunannya.


						Pasal 5

Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota
pada lernbaga yang tidak termasuk sebagai pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau 
APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai 
pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan dan tidak ditanggung 
oleh Pemerintah.


						Pasal 6

(1) 	Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI Anggota POLRI, dan Pensiunannya, menerima atau 
	memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenai Pajak penghasilan bersifat final di luar penghasilan 
	tetap dan teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut digunggungkan 
	dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
	Penghasilar Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.
(2) 	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
	ayat (1) dan tambahan Pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
	dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasiian yang terutang atas seluruh penghasilan yang telah 
	dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


						Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, 
Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan.


						Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak 
Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan 
Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pernerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,




						Ditetapkan di Jakarta
						pada tanggal 20 Desember 2010
						PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

						ttd.

						DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR




		        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 140






					         PENJELASAN
						  ATAS

			          PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					   NOMOR 80 TAHUN 2010

						TENTANG

				    TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN
			      PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
		    YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
			    ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. 	UMUM

	Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahaa Keempat atas 
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terdapat perubahan materi sehingga 
	perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan 
	Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban 
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
	sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi 
	Pejabat Negara, pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para
	Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

	Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
	Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan atas 
	penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa 
	pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dengan Peraturan Pemerintah 
	dapat ditetapkan lain yang berbeda dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) 
	huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

	Terhadap penghasilan berupa gaji dan tunjangan lain atau uang pensiun dan tunjangan lain yang 
	bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan dalam APBN atau APBD yang besarnya 
	ditetapkan oleh ketentuan peraturan perudang-undangan, yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, 
	Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung 
	oleh pemerintah.

	Sedangkan atas penghasilan selain gaji dan tunjangan lain atau uang pensiun dan tunjangan lain yang 
	bersifat tetap dan teratur setiap bulan atau imbalan tetap sejenisnya berupa honorarium atau imbalan 
	lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dikenai pemotongan Pajak 
	Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. 
	
	Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final kepada golongan kepangkatan tertentu 
	bagi PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya merupakan insentif.

	Pengenaan pajak yang bersifat final dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan 
	administrasi bagi fiskus, bendahara pemerintah sebagai pemotong pajak dan Wajib Pajak orang pribadi 
	yang dipotong pajak.

	Dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka bagi Pejabat 
	Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dart Pensiunannya yang tidak memiliki NPWP, atas 
	penghasilan berupa gaji dan tunjangan lain atau uang pensiun dan tunjangan lain yang bersifat tetap 
	dan teratur setiap bulan atau imbalan tetap sejenisnya dikenai pemotongan PPh Pasal 21 dengan taif 
	20% lebih tinggi yang dipotong dari penghasilan yang diterima setiap bulan.

II. 	PASAL DEMI PASAL


	Pasal 1

		Cukup jelas.

	Pasal 2
	
		Ayat (1)

			Penghasilan yang diberikan dalam mata uang asing yang ditetapkan berdasarkan 
			ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengertian penghasilan 
			tetap dan teratur setiap bulan.

			Apabila PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan pensiunannya merangkap juga sebagai 
			pejabat Negara, maka penghasilan yang diterima baik berupa gaji atau uang pensiun 
			dan tunjangan lain sebagai PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan pensiunannya,
			maupun penghasilan berupa gaji kehormatan dan tunjangan lainnya atau imbalan tetap 
			sejenisnya selaku pejabat Negara, pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang juga 
			ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja.
	
		Ayat (2)
	
			Huruf a

				Termasuk dalam pengertian "gaji dan tunjangan lain" adalah gaji dan 
				tunjangan ke-13.

			Huruf b

				Lihat penjelasan huruf a.

			Huruf c

				Termasuk dalam pengertian "uang pensiun dan tunjangan lain" adalah uang 
				pensiun dan tunjangan ke-13.

		Ayat (3)

			Cukup jeias.

	Pasal 3
	
		Ayat (1)

			Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dibuktikan oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota 
			TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya antara lain dengan menunjukkan kartu Nomor 
			Pokok Wajib Pajak.

		Ayat (2)

			Cukup jelas.

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

	Pasal 4

		Ayat (1)

			Yang dimaksud dengan "bendahara pemerintah" adalah bendahara pengeluaran pada 
			kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

		Ayat (2)
		
			Cukup jelas

	Pasal 5

		Cukup jelas.

	Pasal 6
	
		Penghasilan Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang 
		menerima penghasilan lain yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final (misalnya 
		penghasilan berupa laba usaha, royalti, atau keuntungan penjualan aktiva) digabung dengan 
		penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang 
		yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib pajak orang pribadi yang 
		bersangkutan.
	
	Pasal 7

		Cukup jelas.

	Pasal 8

		Cukup jelas.

	Pasal 9

		Cukup jelas.




			TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5174
Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2189 kali - Dicetak 0 kali ›