Kamis, 23 Oktober 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 143

Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 22 Desember 2000

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPN » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPN » Peraturan Pemerintah » 2000

Peraturan Pemerintah No 143 TAHUN 2000 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			      PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 143 TAHUN 2000

						TENTANG

    PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
    DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH 
		        TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000

				        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua 
	Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3984);
3.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia 
	Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4.	Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH 
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000.


						BAB I
					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.	Undang-undang PPN adalah Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
	Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
	terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000.

2.	Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
	Mewah.

3.	Piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
	Pajak.

4.	Persediaan Barang Kena Pajak adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, 
	persediaan barang dalam proses, persediaan barang setengah jadi, dan atau persediaan barang jadi.

5.	Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha 
	perdagangan dengan cara sebagai berikut :
	a.	menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, 
		atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan 
		cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah; dan
	b.	menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran 
		tersebut; dan
	c.	melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, 
		pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada 
		umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena 
		Pajak yang dibelinya.


						BAB II
				   PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

						Pasal 2

(1)	Dalam rangka pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian 
	Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
	dan atau ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang 
	PPN, adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan 
	atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak.

(2)	Dalam rangka pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian 
	bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang PPN, adalah 
	bentuk kerjasama operasi.

(3)	Saat pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
	angka 15 Undang-undang PPN, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang 
	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000.


						BAB III
				         IMPOR BARANG KENA PAJAK

						Pasal 3

Atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari 
pungutan Bea Masuk, Pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan.


						BAB IV
				           DASAR PENGENAAN PAJAK

						Pasal 4

(1)	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai 
	Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai 
	dasar untuk menghitung Pajak yang terutang.

(2)	Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena 
	Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena 
	Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
	termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas 
	perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.

(3)	Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena 
	Pajak selain pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas 
	impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1) termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau 
	atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.


						BAB V
					PENGHITUNGAN PAJAK

						Pasal 5

(1)	Dalam kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
	Pajak, harus disebutkan dengan jelas nilainya, Dasar Pengenaan Pajak, dan besarnya Pajak yang 
	terutang.

(2)	Apabila dalam nilai kontrak atau perjanjian tertulis telah termasuk Pajak, maka wajib disebutkan 
	dengan jelas bahwa dalam nilai tersebut telah termasuk Pajak.

(3)	Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka jumlah 
	harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar 
	Pengenaan Pajak.


						Pasal 6

(1)	Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan 
	Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Pajak Pertambahan Nilai yang 
	terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
	penyerahan Jasa Kena Pajak.

(2)	Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga terutang Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan 
	Barang Kena Pajak, maka cara penghitungan Pajaknya adalah sebagai berikut :

	a.	Pajak Pertambahan Nilai =
		   10
		---------  X  harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak
		110 + t

	b.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah =
		      t
		---------  X  harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak
		110 + t

		t = besarnya tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(3)	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pengusaha Kena Pajak tidak atau tidak sepenuhnya 
	melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan 
	sebesar Harga Jual, atau Penggantian, atau Nilai Lain sesuai hasil pemeriksaan, sehingga besarnya 
	Pajak yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan Dasar Pengenaan Pajak menurut hasil 
	pemeriksaan.

(4)	Pengusaha yang seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
	tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka besarnya Pajak yang terutang dihitung sesuai 
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).


						Pasal 7

(1)	Penghapusan piutang tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak yang telah dilaporkan oleh 
	Pengusaha Kena Pajak penjual atau Pengusaha Kena Pajak pemberi jasa, dan tidak mengakibatkan 
	dilakukan penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya oleh 
	Pengusaha Kena Pajak pembeli atau Pengusaha Kena Pajak penerima jasa.

(2)	Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena 
	bencana alam ataupun sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak mengakibatkan 
	dilakukan penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk 
	perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut.

(3)	Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak yang dipungut lebih besar dari 
	yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut dan Pajak yang salah dipungut tersebut telah 
	disetorkan dan dilaporkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang memungut Pajak tersebut tidak dapat 
	meminta kembali Pajak yang salah dipungut tersebut.

(4)	Pajak yang salah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diminta kembali oleh pihak 
	yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.

(5)	Pihak yang terpungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah importir, pembeli barang, 
	penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah 
	Pabean.


						Pasal 8

(1)	Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan 
	Pajak dihitung berdasarkan Harga Jual.

(2)	Atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan Barang Kena 
	Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, serta atas pemakaian sendiri dan 
	pemberian cuma-cuma, Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Nilai Lain yang ditetapkan oleh 
	Menteri Keuangan.


						Pasal 9

(1)	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam menghitung Pajak yang terutang dapat memilih Nilai 
	lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

(2)	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang memilih menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar 
	Pengenaan Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat penjualan, atas penyerahan Barang Kena Pajak 
	antar tempat penjualan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(3)	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang tidak memilih menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar 
	Pengenaan Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat penjualan, maka penyerahan Barang Kena 
	Pajak antar tempat penjualan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.


						Pasal 10

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.


						Pasal 11

(1)	Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang 
	asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah 
	dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat 
	pembuatan Faktur Pajak.

(2)	Dalam hal pembayaran atau Harga JuaI atau Penggantian yang dilakukan sehubungan dengan 
	pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang PPN mempergunakan mata uang asing, maka besarnya Pajak 
	yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang 
	berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak 
	Pertambahan Nilai.


						BAB VI
				     PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

						Pasal 12

(1)	Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 
	dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

(2)	Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat selain tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
	(1) sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa 
	Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.


						BAB VII
				     SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

						Pasal 13

(1)	Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya 
	berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung 
	kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak 
	tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

(2)	Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya 
	berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai 
	Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

(3)	Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, 
	adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :
	a.	saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh 
		Pengusaha Kena Pajak;
	b.	saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak;
	c.	saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik 
		sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak; atau
	d.	saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat 
		sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.

(4)	Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau 
	kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

(5)	Terutangnya Pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut 
	dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

(6)	Terutangnya Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan 
	dari Daerah Pabean.

(7)	Terutangnya Pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atau 
	persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah 
	pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat :
	a.	ditandatanganinya akte pembubaran oleh Notaris; atau
	b.	berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; atau
	c.	tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan; atau
	d.	diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha 
		atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen 
		yang ada.

(8)	Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau 
	penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti 
	dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat 
	ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris.


						Pasal 14

(1)	Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam 
	Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, 
	yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2)	Tempat Pajak terutang atas :
	a.	Impor Barang Kena Pajak, adalah di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah 
		Pabean;
	b.	Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
		Pabean adalah di tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dalam hal orang 
		pribadi atau badan tersebut bukan sebagai Wajib Pajak atau di tempat orang pribadi atau 
		badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak;
	c.	Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam kegiatan 
		usaha atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, adalah di tempat bangunan 
		tersebut didirikan.

(3)	Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (1) sebagai tempat Pajak terutang atas ekspor Barang Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis 
	dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.


						Pasal 15

(1)	Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
	Pajak wajib membuat Faktur Pajak.

(2)	Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan dokumen-dokumen 
	tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur JenderaI Pajak.

(3)	Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak 
	atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat keterangan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, yaitu :
	a.	Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa 
		Kena Pajak;
	b.	Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa 
		Kena Pajak;
	c.	Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga;
	d.	Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
	e.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
	f.	Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
	g.	Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(4)	Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2) 
	dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak Standar.


						BAB VIII
					KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 16

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berlaku sebelum dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Pemerintah ini.


						BAB IX
					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 17

Ketentuan mengenai :
1.	Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
2.	Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang 
	Mewah,

diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.


						Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan 
Keputusan Menteri Keuangan.


						Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3581), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 113) dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Ditetapkan di Jakarta
							pada tanggal 22 Desember 2000
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

								ttd

							ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI




		       LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 259






					       PENJELASAN
						 ATAS

			      PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 143 TAHUN 2000

						TENTANG

    PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
    DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH 
		        TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000


UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan pelaksanaan yang telah berlaku 
selama ini.

Untuk mencapai maksud tersebut, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru sebagai pengganti 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 TAHUN 1999.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Cukup jelas

Pasal 2

	Ayat (1)

		Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai akibat hukum yang luas antara lain 
		berkaitan dengan pembuatan Faktur Pajak, penerapan tarif 0% (nol persen), pengkreditan 
		Pajak Masukan, dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. Agar pemungutan Pajak 
		Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terlaksana secara efektif dan 
		lancar, sudah sewajarnya apabila Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan 
		penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor 
		Barang Kena Pajak dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
		Pajak.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

Pasal 3

	Cukup jelas

Pasal 4

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah 
		menggunakan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah lainnya sebagai bagian dari Barang 
		Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dihasilkannya, dan atas perolehannya telah dibayar 
		Pajak Penjualan atas Barang Mewah maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah 
		dibayar tersebut merupakan bagian dari biaya produksi Barang Kena Pajak yang Tergolong 
		Mewah yang dihasilkannya. Dengan demikian, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas 
		perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang menjadi bagian atau digunakan 
		untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah termasuk dalam Dasar 
		Pengenaan Pajak.

		Contoh :
		Pengusaha Kena Pajak (PKP) "A" merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, 
		PKP "A" juga membeli Tape dan AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas 
		perolehan Tape dan AC tersebut PKP "A" telah membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
		sebesar Rp 350.000,00 (Rp 100.000,00 untuk Tape dan Rp 250.000,00 untuk AC). Apabila 
		Harga Produksi mobil sebesar Rp 110.000.000,00 dan keuntungan yang diinginkan PKP "A" 
		sebesar Rp 40.000.000,00 maka Harga Jual mobil tersebut sebesar Rp 150.350.000,00. 
		Dengan demikian Dasar Pengenaan Pajak atas mobil tersebut adalah Rp 150.350.000,00. 
		Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut :

		a.	Pajak Pertambahan Nilai				= 10% X Rp 150.350.000,00
									= Rp    15.035.000,00

		b.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tarif 20%)	=  20% X Rp 150.350.000,00
									=  Rp    30.070.000,00	

	Ayat (3)

		Pengusaha Kena Pajak A membeli Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dari Pengusaha 
		yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut sebagai berikut :

		Harga Beli (sebagai Dasar Pengenaan Pajak)		=	Rp 100.000.000,00
		Pajak Pertambahan Nilai					=	Rp   10.000.000,00
		Pajak Penjualan atas Barang Mewah
		misalnya dengan tarif 20%				=	Rp   20.000.000,00
		Jumlah yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A	=	Rp 130.000.000,00

		Kemudian Pengusaha Kena Pajak A tersebut menjual Barang Kena Pajak tersebut kepada 
		Pengusaha Kena Pajak B sebagai berikut :

		Harga Beli Pengusaha Kena Pajak A			=	Rp 100.000.000,00
		Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar	=	Rp   20.000.000,00
		Keuntungan yang diharapkan				=	Rp   15.000.000,00
										---------------------- +
		Dasar Pengenaan Pajak					=	Rp 135.000.000,00
		Pajak Pertambahan Nilai					=	Rp   13.500.000,00
										---------------------- +
		Jumlah yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B	=	Rp 148.500.000,00

Pasal 5

	Ayat (1)

		Contoh :

		Dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena 
		Pajak yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena 
		Pajak yang Tergolong Mewah tersebut dengan pembeli, dapat dibuat sebagai berikut :

		Nilai Kontrak (sebagai Dasar Pengenaan Pajak)		=	Rp 100.000.000,00
		Pajak Pertambahan Nilai					=	Rp   10.000.000,00
		Pajak Penjualan atas Barang Mewah
		misalnya dengan tarif 20%				=	Rp   20.000.000,00
										---------------------- +
		Jumlah yang harus dibayar oleh pembeli			=	Rp 130.000.000,00

	Ayat (2)

		Contoh :

		Apabila dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis bahwa dalam nilai kontrak sebesar 
		Rp 130.000.000,00 sebagaimana contoh dalam ayat (1) di atas secara tegas dinyatakan sudah 
		termasuk Pajak Pertambahan Nilai (sebesar 10%) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
		(sebesar 20%), maka penghitungan PPN dan PPn BM menurut ayat ini adalah sebagai berikut :

		Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =
		      10
		-----------  x  Rp 130.000.000,00 = Rp 10.000.000,00
		110 + 20

		Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang =

		      20
		----------   x  Rp130.000.000,00 = Rp 20.000.000,00
		110 + 20

	Ayat (3)

		Sebagaimana contoh dalam penjelasan ayat (2), apabila dalam kontrak atau perjanjian 
		tertulis tidak dinyatakan dengan tegas bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
		atas Barang Mewah termasuk dalam nilai kontrak, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak 
		untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp 130.000.000,00.

Pasal 6

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui :
		Harga Jual						Rp 10.000.000,00
		Dasar Pengenaan Pajak dalam contoh ini adalah		Rp 10.000.000,00
		Pajak Pertambahan Nilai
		yang terutang = 10% x Rp 10.000.000,00			Rp  1.000.000,00

		Apabila atas penyerahan tersebut juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah misalnya 
		dengan tarif 20%, maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah 
		20% x Rp10.000.000,00 = Rp 2.000.000,00

	Ayat (4)

		Cukup jelas

Pasal 7

	Ayat (1)

		Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
		Pajak. Dalam hal piutang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa 
		Kena Pajak tersebut dihapuskan, penghapusan tersebut tidak mempunyai akibat atas 
		konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut. Oleh karena itu baik 
		Pengusaha Kena Pajak penjual yang menghapuskan piutangnya maupun Pengusaha Kena 
		Pajak Pembeli yang menikmati penghapusan piutangnya tidak harus melakukan penyesuaian 
		atas Pajak yang telah dilaporkan.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Cukup jelas

	Ayat (5)

		Cukup jelas

Pasal 8

	Ayat (1)

		Yang dimaksud dengan penyerahan aktiva adalah penyerahan aktiva sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 16D Undang-undang PPN.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 9

	Cukup jelas

Pasal 10

	Cukup jelas

Pasal 11

	Cukup jelas

Pasal 12

	Ayat (1)

		Tempat pengkreditan Pajak Masukan adalah di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. 
		Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku 
		antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama 
		dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan.

		Dalam hal pengusaha melakukan impor Barang Kena Pajak dan tempat melakukan impor 
		berbeda dengan tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, maka tempat pengkreditan Pajak 
		Masukan atas impor Barang Kena Pajak adalah di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai 
		Pengusaha Kena Pajak.

		Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak tersebut 
		tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di tempat Barang Kena Pajak tersebut 
		diimpor.

	Ayat (2)

		Contoh :

		Pengusaha Kena Pajak "A" yang kantor pusatnya di Jakarta dan telah terdaftar di Kantor 
		Pelayanan Pajak Gambir I memiliki pabrik yang terletak di kota Solo dan telah terdaftar 
		sebagai Pengusaha Kena Pajak di Solo. PIB dalam rangka impor Barang Kena Pajak 
		menggunakan NPWP kantor pusat Jakarta.

		Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Pengusaha Kena Pajak di Solo dapat 
		mengkreditkan Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen impor tersebut.

Pasal 13

	Ayat (1)

		Saat penyerahan barang bergerak tidak selalu dikaitkan dengan berbagai syarat penyerahan 
		yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan. Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian 
		bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari 
		penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung 
		untuk diserahkan pada pihak lain. Karena itu pajak terutang pada saat barang diserahkan 
		kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, 
		pengusaha angkutan, perusahaan angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama 
		pihak kedua atau pembeli.

	Ayat (2)

		Dalam penentuan atau penyerahan barang tidak bergerak, Pajak Pertambahan Nilai menganut 
		pendirian bahwa penyerahan hanya dapat dilakukan bila barang tersebut secara fisik telah 
		ada. Oleh karena itu pajak terutang pada saat penyerahan barang tidak bergerak itu 
		dilakukan, yaitu pada saat surat atau akte perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak 
		atas barang tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

		Contoh 1 :
		Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2001.
		Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau 
		ditandatangani tanggal 1 September 2001.
		Saat pajak terutang adalah tanggal 1 September 2001.

		Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani barang tidak bergerak telah 
		diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Pajak terutang 
		pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli 
		atau penerima barang.

		Contoh 2 :
		Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 2001. Saat Pajak 
		terutang adalah tanggal 1 Agustus 2001. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau 
		ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan 
		pembeli atau penerimanya, maka Pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata 
		diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.

		Contoh 3 :
		Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 2001. 
		Perjanjian jual beli ditandatangani tanggaI 1 September 2001. Saat Pajak terutang adalah 
		tanggal 1 Agustus 2001. Penyerahan barang tidak bergerak yang dilakukan dengan suatu 
		perjanjian akan menyerahkan barang tersebut dalam masa tertentu tidak dapat digunakan 
		untuk menentukan saat Pajak terutang.

	Ayat (3)

		Cukup jelas

	Ayat (4)

		Atas penyerahan jasa pemborong bangunan atau barang tidak bergerak :
		Umumnya pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya 
		diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Dan sebelum jasa pemborong itu selesai dan siap 
		untuk diserahkan telah diterima pembayaran dimuka sebelum pekerjaan pemborongan 
		dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap 
		atau kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
		diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak 
		Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 
		telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, Pajak 
		terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh Pemborong atau Kontraktor.

		Selanjutnya setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka 
		jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini sesuai dengan 
		Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
		Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir 
		dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, Pajak terutang pada saat penyerahan Jasa 
		Kena Pajak itu dilakukan, meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum 
		diterima oleh Pemborong atau Kontraktor.

		Contoh :

		1.	Tanggal 1 April 2001, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang 
			muka sebesar 20%.
		2.	Tanggal 1 Mei 2001, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap ke-1.
		3.	Tanggal 1 Juni 2001, pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran tahap ke-2.
		4.	Tanggal 20 Juni 2001, pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran tahap ke-3.
		5.	Tanggal 25 Agustus 2001, pekerjaan selesai 100%, bangunan atau barang tidak 
			bergerak diserahkan.
		6.	Tanggal 1 September 2001, diterima pembayaran tahap akhir (ke-4) sebesar 95% 
			dari harga borongan.
		7.	Tanggal 1 Maret 2002, diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan.

		Pada angka 1 s.d. angka 4 Pajak terutang pada tanggal diterimanya pembayaran (tahap), 
		sedang angka 5 s.d. angka 7 Pajak terutang pada tanggal 25 Agustus 2001 atau saat jasa 
		pemborongan (bangunan atau barang tak gerak) selesai dilakukan dan diserahkan kepada 
		pemiliknya.

		Tanggal pembayaran yang tersebut pada angka 6 dan angka 7 tidak perlu diperhatikan, 
		karena tidak termasuk saat yang menentukan terutangnya Pajak sesuai dengan dasar akrual 
		yang dianut dalam Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
		Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir 
		dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000.

		Cara penghitungan sebagaimana tersebut di atas juga berlaku dalam hal penjualan Barang 
		Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dilakukan dengan pembayaran uang muka, sedangkan 
		penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan kemudian.

		Atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain pemborong bangunan, terutangnya Pajak terjadi 
		pada saat :
		a.	tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya; atau
		b.	dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian; atau
		c.	pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak 
			dilakukan.

	Ayat (5)

		Cukup jelas

	Ayat (6)

		Cukup jelas

	Ayat (7)

		Cukup jelas

	Ayat (8)

		Cukup jelas

Pasal 14

	Ayat (1)

		Cukup jelas

	Ayat (2)

		Cukup jelas

	Ayat (3)

		Contoh :

		Pengusaha Kena Pajak "A" yang kantor pusat dan pabriknya di Bogor telah dikukuhkan 
		sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Dalam rangka ekspor 
		melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pengusaha Kena Pajak A mempunyai kantor di 
		Jakarta dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
		Jakarta Gambir I. Pemberitahuan Ekspor Barang dalam rangka ekspor Barang Kena Pajak 
		menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I. 
		Berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak atau karena jabatan, Direktur Jenderal 
		Pajak dapat menetapkan tempat Pajak terutang untuk ekspor Barang Kena Pajak di Kantor 
		Pelayanan Pajak Bogor sepanjang tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang akan 
		diekspor dari Bogor ke Jakarta dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor 
		Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I semata-mata untuk mempermudah dan memperlancar 
		pelaksanaan ekspor.

Pasal 15

	Cukup jelas

Pasal 16

	Cukup jelas

Pasal 17

	Cukup jelas

Pasal 18

	Cukup jelas

Pasal 19

	Cukup jelas

Pasal 20

	Cukup jelas




		         TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4061


Historis Peraturan

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2635 kali - Dicetak 0 kali ›