Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 192

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Restitusi Pajak » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 192/PMK.03/2007

						TENTANG 

	      TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA
		        PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
		
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA 
TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.


						Pasal 1

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b.	tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah
	memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c.	Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan
	pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;dan
d.	tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan
	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.


						Pasal 2

(1)	Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
	meliputi :
	a.	penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
	b.	penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa
		Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak
		dan tidak berturut-turut;dan
	c.	Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah
		disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak
		berikutnya.
(2)	Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah keadaan pada
	tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang
	pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
(3)	Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long form report)
	dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan
	Surat Pemberitahuan Tahunan.
(4)	Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
	pada ayat (3) ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga
	pemerintah pengawas Akuntan Publik.


						Pasal 3

(1)	Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan
	persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lambat tanggal 20 Januari.
(2)	Penetapan Wajib Pajak Patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)
	tahun kalender.


						Pasal 4

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Patuh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penelitian atas:
a.	kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
b.	kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
c.	Kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi
	Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat;
d	kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;dan
e.	kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan tersebut atau dalam surat 
	pemberitahuan perubahan alamat.


						Pasal 5

(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan
	pembayaran pajak dari Wajib Pajak Patuh, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
	Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak 
	Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak 
	Pertambahan Nilai
(2)	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	tidak diterbitkan apabila hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran Surat Pemberitahuan
	tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam
	Surat Pemberitahuan atau dengan pemberitahuan perubahan alamat.
(3)	Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis.
	

						Pasal 6

(1)	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
	tidak dapat diterbitkan kepada Wajib Pajak Patuh apabila dalam masa berlakunya jangka waktu 
	sebagai Wajib Pajak Patuh.
	a.	terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang 
		perpajakan;
	b.	Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak 
		tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
	c.	Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis Pajak
		tertentu  3 (tiga) Masa Pajak tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun kalender;
	d.	Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa tidak lebih 3 (tiga) Masa 
		Pajak secara berturut-turut dan terdapat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang lewat
		dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya;atau
	e.	Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
(2)	Terhadap Wajib Pajak Patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis bahwa
	kepada Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
	Pendahuluan Kelebihan Pajak.


						Pasal 7
	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan prosedur dalam
rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak.


						Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini :
1.	Penetapan Wajib Pajak Patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 
	tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 masih tetap
	berlaku sesuai dengan jangka waktu penetapan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
2.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat 
	Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
	Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2254 kali - Dicetak 0 kali ›