TRENDING
Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Apa Itu Rekonsiliasi Fiskal?

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Dalam dunia perpajakan, rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan, di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak.

Rekonsiliasi fiskal sendiri dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal.

Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan berbentuk lampiran SPT Tahunan PPh badan yang di dalamnya memuat tentang penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah dihitung dengan ketentuan perpajakannya yang sudah disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatan.

Kemudian, di dalam rekonsiliasi fiskal ini terdapat koreksi positif dan negatif yang sudah dibahas dalam artikel sebelumnya. Terdapat 2 jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yakni:

1. Beda Tetap
Jenis rekonsiliasi ini merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut UU perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain.

Rekonsiliasi ini disebabkan karena adanya transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

2. Beda Waktu
Jenis rekonsiliasi ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan yang dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak yang sama namun yang membedakan hanyalah waktu alokasi biaya.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilewati untuk melakukan rekonsiliasi fiskal:

1. Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan.
2. Menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak.
3. Menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif.
4. Menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh. (Atania Salsabila)