TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Awal Oktober 2023, Setoran Pajak Reklame di Kulonprogo Capai Rp525 Juta

·

Awal Oktober 2023, Setoran Pajak Reklame di Kulonprogo Capai Rp525 Juta

PajakOnline.com—Pendapatan pajak reklame di Kabupaten Kulonprogo sudah mencapai Rp525,5 juta. Capaian tersebut hampir mendekati target sebesar Rp560 juta. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah BKAD Kulonprogo, Chris Agung Pramudi mengatakan, capaian pajak reklame hingga awal Oktober 2023 ini mencapai Rp525,5 juta dari target Rp560 juta. Target tersebut naik dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp500 juta.

“Reklame kan jenisnya ada yang tahunan dan insidental. Objek pajak tahunan itu ada sekitar 900 objek sementara yang insidental untuk jumlah pemohon di bawah 100. Tapi kalau jumlah objeknya bisa banyak. Sekali pasang bisa langsung 25 umbul-umbul,” kata Chris dalam keterangannya dikutip hari ini.

Untuk mengoptimalkan pajak reklame, BKAD rutin mendata pajak daerah terutama reklame tahunan.  BKAD memastikan kelayakan reklame tahunan atau paten. Apabila layak maka objek pajak akan ditetapkan.

Perubahan objek pajak dapat terjadi karena objek dibongkar, dilepas, ganti usaha, dan ganti pemilik. Oleh karena itu, pendataan penting dilakukan. Dalam proses pendataan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengenaan pajak reklame terhadap objek yang telah memenuhi ketentuan.

Lewat pendataan tersebut nantinya akan ditetapkan besaran pajak dalam dokumen surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Dengan SKPD inilah pajak reklame dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah melalui Bank BPD DIY selaku Bank pengelola kas daerah Kabupaten Kulonprogo.

Menurut Chris, hingga saat ini masih ada beberapa warga yang berpendapat ketika mendirikan papan nama di lokasinya sendiri tidak dikenakan pajak. Padahal ketika papan nama tersebut memenuhi kriteria reklame maka akan dikenakan pajak reklame.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kulonprogo Saryono menjelaskan pihaknya telah menyediakan informasi mengenai cara mengurus perizinan pemasangan reklame.

Sementara itu, Kasi Pembinaan dan Pengawasan, Satpol PP Kulonprogo, Rokhgiarto mengatakan, baru saja melakukan penertiban reklame di wilayah Kapanewon Wates - Sentolo - Pengasih (Jalan Nasional Wates Giripeni - Margosari - Kedungsari - Milir - Salamrejo - Sukoreno). Dari penertiban tersebut, Satpol PP mendapat space reklame baleho kosong tanpa konten di satu titik lokasi dan beberapa iklan dan space reklame rusak. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines