TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bahas Strategi Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Perdana di IKN

·

Bahas Strategi Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Perdana di IKN

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN ini, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI).

Presiden menyampaikan, setelah ekspansif selama 3-4 bulan berturut-turut, PMI Indonesia kini pada bulan Juli 2024 masuk level kontraksi.

“Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang (49,2), Indonesia (49,3), RRT (49,8), Malaysia (49,7),” kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan komponen yang mengalami penurunan paling banyak, yaitu di sektor produksi (-2,6), pesanan baru atau order baru (1,7) dan sektor employment (-1,4).

“Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak empat bulan terakhir. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah,” tegas Presiden.

Presiden menekankan untuk segera identifikasi penyebab utama dari penurunan ini, termasuk beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah serta serangan produk-produk impor. Presiden juga menyoroti perlunya belanja produk, penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Selain itu, kepala negara juga mendorong untuk pencarian pasar non tradisional dan potensi pasar ekspor baru untuk mengatasi tantangan ini.

“Dan mungkin juga karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah, ini karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama kita. Sehingga kita harus bisa mencari pasar non tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita,” pungkasnya.

Berita lainnya di Headlines