PajakOnline.com—Adamas Belva Syah Devara akhirnya mengundurkan diri. Dia memutuskan mundur dari jabatannya sebagai staf khusus presiden karena ada tudingan konflik kepentingan RuangGuru, dalam hal ini skill Academy, terlibat dalam program Kartu Prakerja. Belva menjelaskan bahwa pengunduran diri itu sudah dia ajukan pada 15 April lalu. Dua hari kemudian sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Belva menegaskan, proses verifikasi mitra Kartu Prakerja sudah sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh PMO Kartu Prakerja. Tidak ada keterlibatan siapapun yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.
Belva merupakan CEO RuangGuru. Sementara, Skill Academy adalah salah satu platform yang dikembangkan oleh RuangGuru. Saat ini, Skill Academy menjadi salah satu dari delapan mitra kartu Prakerja.
Apakah benar tidak ada konflik kepentingan RungGuru pada proyek Kartu Prakerja? Apakah logis Rp5,6 Triliun dihabiskan untuk pelatihan dalam program Kartu Prakerja? Berikut tanggapan pengamat ekonomi INDEF, Bhima Yudhistira kepada Zulkarmedi Siregar dari PajakOnline.com :
Bagaimana Bapak melihat polemik Kartu Prakerja?
Polemik Kartu Prakerja menunjukkan ada pemaksaan konsep di tengah krisis ekonomi dan Covid-19. Kartu Prakerja tidak bisa menjawab kebutuhan korban PHK. Mereka lebih butuh uang tunai dibandingkan pelatihan online yang isinya mirip Youtube. Selain itu, penunjukkan mitra Kartu Prakerja juga sarat masalah. MoU dikeluarkan sebelum Peraturan Menko Perekonomian ada. Ini kan aneh.
Apa yang salah di lingkaran istana sehingga salah satu staf milenial Jokowi, Belva Syah Devara, yang dikenal sebagai pendiri Ruang Guru, menjadi bahan pembicaraan publik belakangan ini?
Ada konflik kepentingan antara stafsus milenial dan proyek yang dibiayai dengan kas Negara. Ini nilainya tidak main-main Rp5,6 T untuk pelatihan online setara dengan 83% bailout bank Century, yakni 6,7 T. Dari awal Belva harusnya memilih salah satu jadi CEO Ruang Guru atau jadi stafsus presiden. Dari awal sudah tercium masalah konflik kepentingan.
Sekitar Rp5,6 triliun dihabiskan untuk pelatihan dalam program Kartu Prakerja. Dan Ruang Guru merupakan salah satu mitra, alias yang akan menerima sebagian dana itu. Dana itu dinilai sangat terlalu besar. Tanggapan Anda?
Ya sangat besar dan tidak efektif bagi korban PHK. Untuk skill juga tidak berdampak banyak karena pelatihan tatap muka tetap dibutuhkan, yakni melalui BLK. Kemudian Rp5,6T itu juga tidak ada jaminan perusahaan mana yang mau tampung lulusan kartu prakerja? Jadi ini proyek pepesan kosong. Dilatih tapi tidak ada kejelasan permintaan di pasar tenaga kerja.
Apakah Kartu Prakerja efektif sebagai solusi di tengah pandemi Covid-19?
Sama sekali kurang efektif. Harusnya dirombak total menjadi BLT/ cash transfer Rp3,5 juta per orang untuk 4 bulan misalnya kan lumayan.
Apakah kebijakan itu mampu mengatasi jumlah pengangguran karena banyaknya karyawan yang di PHK?
Tidak bisa, karena tidak ada jaminan mau diserap ke mana lulusan kartu prakerja.
Pemerintah dinilai tidak transparan dalam menentukan mitra program Kartu Prakerja. Komentar Anda?
Bukan hanya tidak transparan, tapi penunjukkan mitra Kartu Prakerja juga bermasalah.
Pekerja baik dari sektor formal maupun informal yang terkena dampak Covid-19 terus bertambah, bahkan melonjak. Hingga 13 April 2020, jumlah yang di-PHK dan dirumahkan sudah mencapai 2,8 juta orang. Bagaimana seharusnya pemerintah melindungi mereka?
Pertama, ganti Kartu Prakerja menjadi BLT agar lebih efektif untuk menjaga daya beli korban PHK yang rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kedua, harga minyak sedang turun, sebaiknya Pemerintah lakukan penurunan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik. Ketiga, internet gratis selama 5 bulan sehingga masyarakat bisa mencari sendiri pelatihan online gratis di platform lainnya.
PHK, ini akan selalu bertambah kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono. Seperti apa Anda melihat kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi supaya ini tidak menjadi faktor terjadinya chaos di masyarakat?
Pemerintah tidak siap. Bantuan terlambat dan stimulus cuma 2,5% dari PDB. Malaysia saja stimulusnya 10% dari PDB hampir Rp1.000 triliun kalau dirupiahkan.
Selain itu, ia memperkirakan jumlah di lapangan bisa lebih besar lagi. Karena data tersebut yang dihimpun oleh Kemenaker dan BP Jamsostek bisa berbeda dengan kementerian lain. Tanggapan Anda?
Yang bahaya adalah mereka yang dirumahkan tapi tidak digaji. Ini setengah pengangguran, karena perusahaan tidak mampu bayar pesangon, jadi status bekerja tapi tidak dapat gaji. Jumlahnya akan berlipat 3 kali lipat dari data yang disajikan Pemerintah, mengingat banyak perusahaan yang belum melaporkan data PHK dan pekerja dirumahkan. Krisisnya akan sangat dalam tahun ini. Mungkin bukan 1998 atau 2008 tapi seperti tahun 1930 waktu terjadi Great Depression.
Berdasarkan catatannya ada 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK, yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Sedangkan dari sektor informal, Kemenaker mencatat ada 282 ribu orang tak memiliki penghasilan. Bagaimana seharusnya bersikap?
Bantuan belum menyentuh pekerja informal. Ini yang harus ditambah lagi stimulusnya.
BP Jamsostek, juga mencatat pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK di sektor formal mencapai 454 ribu orang. Lalu, 537 ribu orang sektor informal. Tanggapan Anda soal data yang berbeda-beda?
Untuk pekerja formal BP Jamsostek masih lebih valid dan bisa dijadikan rujukan. Harusnya Menaker merujuk ke BP Jamsostek.
Tingginya angka dampak dari virus Corona tentu sangat mengkhawatirkan. Dari kalangan pengusaha mengklaim sudah melakukan upaya maksimal untuk mempertahankannya. Apakah pengusaha sudah bertindak maksimal untuk tidak lakukan PHK?
Belum semua pelaku usaha bertindak maksimal. masih ada juga pengusaha yang mempertahankan gaji eksekutifnya, sementara PHK jalan terus. harusnya kan direksi itu kasih contoh, rela tidak digaji yang penting PHK bisa ditahan. Masalah kepemimpinan menjadi isu sentral ditengah pandemi. Bahkan banyak juga yang sengaja menunggangi pandemi untuk melakukan efisiensi yang sudah direncanakan tahun tahun sebelum Covid-19 terjadi. Ini kecurangan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengatakan, hampir 90% sektor tertutup. Kemudian terdampak operasional mereka. Kecuali program-program industri yang masuk prioritas nasional. Apakah Anda melihat pengusaha memang sudah tidak mampu?
Beberapa memang mengeluh, karena kompensasi dari Pemerintah kecil sekali. PSBB tapi tidak ada insentif yang berarti bagi pengusaha.
