TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Bukti Penerimaan Elektronik Berikut Cara Cetaknya

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Membayar pajak merupakan kewajiban bagi seluruh Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebagian penghasilan atau sumber kekayaan kepada Negara dan melaporkannya melalui SPT (Surat Pemberitahuan). Setelah Wajib Pajak melaporkan SPT-nya, maka Wajib Pajak akan diterbitkan atau menerima sebuah bukti lapor berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Secara umum, BPE merupakan singkatan dari Bukti Penerimaan Elektronik. Bukti ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait keberhasilan seorang Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. BPE ini didapat apabila seorang Wajib Pajak melakukan pelaporan melalui aplikasi terintegrasi, yakni yang disediakan DJP ataupun PJAP.

BPE ini menjadi syarat dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan bagi setiap Wajib Pajak, mengurus sebuah perizinan kepada Pemda (Pemerintah Daerah), hingga mengurus terkait perbankan yang seringkali membutuhkan bukti lapor SPT tersebut.

BPE juga sebagai dokumen berbentuk digital yang diterbitkan DJP dan memiliki fungsi sebagai bukti dari terlaksananya e-filing. Menjadi bukti dari terlaksananya pelaporan Pajak. Di dalam BPE tercantum beberapa informasi penting, yakni meliputi; nama dari wajib pajak, NPWP, tanggal, jam, NTTE serta Nomor Transaksi Pengiriman dan nama penyalur dari SPT elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan.

Aturan mengenai BPE telah diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-01/PJ/2017 Pasal 1 angka 16, Pasal 2 ayat (6), Pasal 6, hingga Pasal 8 ayat (1) terkait Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).

Fungsi dari BPE yakni sebagai sebuah bukti yang menyatakan pelaporan pajak yang dilaksanakan pada e-Filng telah berhasil. Walaupun sama-sama menjadi bukti, BPE dengan BPS (Bukti Penerimaan Setoran) ataupun Bukti Kuning tidak dapat diterima apabila melaporkan pajak secara manual (langsung). Karena BPE sendiri memiliki sistem database yang aman sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang ada, misalnya seperti dokumen hilang, rusak, ataupun terselip.

Cara Mencetak BPE

Agar terdapat bukti yang jelas dan mencegah terjadinya kesalahan, dibutuhkan BPE dalam pelaporan e-Filing. Setelah berhasil melakukan pelaporan pajak melalui situs resmi DJP online dalam aplikasi e-Filing, maka Wajib Pajak bisa mencetak BPE yang sudah didapatkan, Berikut langkah-langkahnya:


  •  Masuk ke halaman resmi atau situs e-Faktur DJP online

  •  Selanjutnya, Login aplikasi e-Faktur dengan mengisi akun PKP beserta password

  •  Lalu, pilih sertifikat elektronik (sertel)

  •  Setelah itu, akan diarahkan untuk melakukan login kembali pada aplikasi e-Faktur dengan akun yang sesuai dengan sertifikat elektronik (sertel) yang sudah dipilih sebelumnya

  •  Kemudian, isilah password e-Nofa lalu klik login

  •  Pada menu utama e-Faktur, pilihlah administrasi SPT, lalu klik pada monitoring SPT

  • Dalam kolom daftar SPT, isi tahun pajak yang ingin dicetak. Kemudian, klik tampilkan

  •  Setelah itu, akan terlihat SPT Masa yang sudah dilaporkan, Anda bisa langsung mencetak BPE-nya dengan mengklik kolom cetak SPT. Dengan demikian, BPE tersebut sudah didapatkan. (Azzahra Choirrun Nissa)