TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Menghitung Disposable Income

·

Cara Menghitung Disposable Income

PajakOnline.com—Disposable income merupakan pendapatan pribadi yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung, seperti PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PPh (Pajak Penghasilan), dan PBB (Pajak Bumi Bangunan).

Besar kecilnya disposable income merupakan faktor penting penentu daya beli, kemampuan menabung, bahkan kesejahteraan hidup. Sebab semakin besar pendapatan bebas pajak seseorang, semakin banyak pula kebutuhan dan keinginan yang dapat mereka penuhi.

Tentunya disposable income memiliki peran penting dalam perekonomian negara maupun perorangan. Berikut ini fungsi disposable income:

- Tolak Ukur Kebijakan Perusahaan
Tentunya, perusahaan merupakan entitas yang wajib membayar pajak secara rutin. Apabila tingkat disposable income tinggi, maka bisnis tersebut dapat membeli lebih banyak peralatan dan bahan baku, menambah karyawan, dan melakukan ekspansi usaha. Dan sebaliknya, jika tingkat disposable income-nya rendah, ditambah dengan penurunan daya beli, maka perusahaan akan mengurangi produksinya. Hal ini akan berimbas pada nasib para pekerja.

- Memperhitungkan Mekanisme Pasar
Seperti yang sudah dijelaskan, disposable income adalah salah satu penentu daya beli. Jika mereka tidak mampu membeli lebih banyak produk, maka demand-nya pun berkurang. Imbasnya, perusahaan harus mengurangi produksi, merampingkan jumlah karyawan, dan sebagainya. Maka dari itu, disposable income rata-rata masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan perusahaan karena berkaitan dengan kebijakan yang harus diambil.

- Mengukur Kesehatan Finansial Pribadi
Finansial yang baik ditandai dengan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, pengeluaran tak terduga, dan tabungan masa depan. Nah, tujuan menghitung disposable income ini adalah untuk mengetahui apakah kondisi keuangan Anda baik atau tidak.

Kemudian adapun dua faktor utama disposable income yakni sebagai berikut:

- Pajak Langsung
Pajak langsung ini terdiri atas PPh, PKB, dan PBB. Sebab merupakan pengurang penghasilan, maka jika tarif yang ditetapkan pemerintah turun, akibatnya disposable income akan meningkat. Dengan demikian, Anda dapat membeli lebih banyak barang maupun jasa.

- Total Penghasilan Kotor
Faktor selanjutnya yaitu jumlah penghasilan. Semakin tinggi gaji bulanan, maka Anda berpeluang untuk memperoleh pendapatan bersih lebih banyak. Namun hal ini hanya terjadi apabila nominal jumlah pajak yang ditanggung tidak meningkat. Pada sebagian orang, kenaikan penghasilan juga membuat jumlah PPh meningkat.

- Kondisi Ekonomi dan Politik
Faktor terakhir yang tak kalah menentukan besar kecilnya disposable income adalah kondisi ekonomi dan politik. Ketika terjadi resesi, umumnya pemerintah akan mengurangi tarif pajak. Pada fase ini, penghasilan bersih yang dimiliki tentu bisa lebih tinggi dibanding biasanya. Sama hal nya ketika kondisi ekonomi makmur sehingga meningkatkan pendapatan dan daya beli rumah tangga. Dampaknya, kondisi perusahaan semakin membaik, harga saham meningkat.

Adapun cara menghitung disposable income yakni dengan menggunakan rumus berikut

Disposable income = Penghasilan Tahunan – (Pajak Langsung + pengurangan lain)

Perlu diperhatikan, penghasilan tahunan ini merupakan penghasilan kotor yang Anda peroleh selama 1 tahun. Sedangkan pengurangan lain meliputi iuran wajib misalnya seperti BPJS kesehatan. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines