TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Mengurus STNK Mati di Samsat

·

Cara Mengurus STNK Mati di Samsat

PajakOnline.com—Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah salah satu dokumen penting bagi pemilik kendaraan karena menunjukkan kepemilikan sah motor atau mobil. Jika STNK mati, maka Anda harus segera mengurusnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat.

STNK menjadi dokumen penting yang menunjukkan kepemilikan sah sebuah kendaraan yang diterbitkan oleh Samsat. Adapun Samsat merupakan kantor yang terdiri dari tiga instansi, yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provisi, dan PT Jasa Raharja (Persero).

STNK berisi dari beberapa kolom, di antaranya seperti identitas kepemilikan pelat nomor polisi, nama, alamat pemilik kendaraan, hingga identitas kendaraan tersebut. Identitas kendaraan tersebut mencakup merek/tipe, model/jenis kendaraan, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, isi silinder, nomor rangka, nomor BPKB, nomor mesin, bahan bakar, warna, kode lokasi, dan lainnya.

Nomor polisi yang terdapat di STNK harus sama dengan pelat nomor polisi di kendaraan. Ada pula tercantum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam STNK, yaitu biaya yang dikenakan saat kepemilikan kendaraan berpindah dari satu pemilik ke pemilik lainnya.

STNK memiliki batas waktu berlaku selama lima tahun. Jadi, setiap lima tahun sekali, pengguna kendaraan harus melakukan perpanjangan STNK.

Syarat mengurus STNK yang mati


  •  STNK asli dan fotokopi;

  • BPKB asli dan fotokopi;

  •  Identitas diri; dan

  •  Kendaraan yang bersangkutan.


Cara mengurus STNK yang mati

1. Mendatangi samsat dan pastikan membawa kendaraan sesuai STNK yang ingin diaktifkan kembali

Mendatangi Samsat dan pastikan membawa kendaraan sesuai STNK yang ingin diaktifkan kembali. Karena petugas Samsat akan melakukan pengecekan fisik motor/mobil untuk memastikan data pada dokumen, baik STNK maupun BPKB sama dengan yang terdapat di kendaraan.

2. Kunjungi loket pengurusan STNK untuk melakukan pendaftaran pada kendaraan.

Kunjungi loket pengurusan STNK untuk melakukan pendaftaran pada kendaraan. Jika mengalami kesulitan, Anda bisa berkonsultasi dengan petugas ke loket informasi yang tersedia di Samsat.

3. Melakukan proses cek fisik kendaraan, meliputi nomor rangka dan mesin.

Melakukan proses cek fisik kendaraan, meliputi nomor rangka dan mesin. Pengecekan ini untuk memastikan sesuai di STNK dan BPKB. Jika lulus cek fisik, pemilik kendaraan akan mendapatkan dokumen yang selanjutnya diserahkan kembali ke loket.

4. Mengisi formulir pajak dan surat keterangan yang menyatakan jika kendaraan tidak mengalami perubahan identitas.

Mengisi formulir pajak dan surat keterangan yang menyatakan jika kendaraan tidak mengalami perubahan identitas, baik identitas pada kendaraan ataupun pada pemilik kendaraan.

5. Menyerahkan kembali formulir pajak dan surat keterangan tersebut ke loket.

Menyerahkan kembali formulir pajak dan surat keterangan tersebut ke loket. Lengkapi juga dengan persyaratan yang diperlukan, seperti BPKB, STNK, KTP, baik yang asli maupun fotokopi. Sertakan pula bukti cek fisik kendaraan yang sudah dilakukan sebelumnya.

6. Lakukan pembayaran di loket yang sudah disediakan.

Lakukan pembayaran di loket yang sudah disediakan. Anda akan diminta untuk melunasi pajak kendaraan yang belum terbayar beserta dendanya. Apabila pemerintah daerah menggelar program pemutihan atau penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, silakan manfaatkan fasilitas itu. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines