TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cost of Compliance

·

Cost of Compliance

PajakOnline.com—Cost of compliance disebut sebagai biaya kepatuhan. Cost of compliance ini muncul dari sisi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Cost of compliance atau biaya kepatuhan yang dimaksud adalah dalam cakupan berupa biaya untuk menyetor, melapor, menyimpan arsip, serta biaya untuk tenaga ahli pajak.

Sebagai informasi, cost of compliance ini sudah berkurang semenjak DJP menerapkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara online seperti e-Filing dan lainnya. Dengan adanya inovasi dengan penggunaan teknologi ini, tentunya sangat memudahkan dan sedikit meringankan beban yang ditanggung Wajib Pajak saat pemenuhan kewajibannya.

Meski begitu, setelah pelaporan pajak terkadang Wajib Pajak juga masih harus mengeluarkan biaya lagi. Biaya ini disebut dengan post-compliance cost. Biaya ini berupa biaya membayar sanksi administrasi yang timbul karena keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Selain itu, post-compliance cost juga termasuk dalam cakupan biaya menghadapi penyelesaian sengketa pajak jika Wajib Pajak memilih menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan dan atau banding.

Tentu saja penyelesaian sengketa pajak ini juga mengakibatkan adanya biaya untuk membayar jasa konsultan pajak. Semakin tinggi tingkat untuk penyelesaian sengketa pajak, semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan.

Maka, diharapkan dengan cost of compliance yang rendah, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjdi tinggi. Tingkat kepatuhan yang tinggi, tentunya akan sangat berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan negara. Dan bila penerimaan negara cukup akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines