PajakOnline.com—Pemerintah mulai memberlakukan single tarif bea meterai atau bea meterai Rp10.000 tahun 2021 ini sesuai ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Sesuai dengan UU tersebut, maka mulai per tanggal 1 Januari 2021 bea materai hanya berlaku satu tarif yakni Rp10.000 dengan masa transisi satu tahun atau hingga akhir Desember 2021.
Di masa transisi ini, meterai tempel lama Rp3.000 dan Rp6.000 masih berlaku untuk menggantikan meterai Rp10.000, tetapi dengan minimal nilai Rp9.000.
Berikut cara menggunakan meterai Rp3.000 dan Rp6.000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai Rp10.000, sebagai berikut:
1. 3 buah meterai Rp3.000, yang ditempel secara berdampingan dalam satu dokumen.
2. Meterai Rp3.000 dan Rp6.000, masing-masing satu buah materai dan ditempel secara berdampingan dalam satu dokumen.
3. 2 buah meterai Rp6.000, yang ditempel secara berdampingan dalam satu dokumen.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengumumkan bahwa bea meterai dikenakan atas trade confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenai bea meterai Rp10.000 per dokumen.
Dokumen tersebut merupakan transaksi surat berharga, seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Nantinya setiap transaksi saham, obligasi dan surat utang lainnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan biaya Rp10.000.
Menurut Pasal 3 ayat (1) dalam UU Nomor 10 Tahun 2020, bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Ini rincian dokumen yang dikenakan bea meterai Rp10.000, meliputi:
1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang (1) menyebutkan penerimaan uang; atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
