TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Lakukan Pengecekan Silang Merchant yang Klaim Omzet di Bawah Rp500 Juta

· ·

DJP Lakukan Pengecekan Silang Merchant yang Klaim Omzet di Bawah Rp500 Juta

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan akan melakukan pengecekan silang terhadap merchant marketplace yang mengklaim memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun guna memastikan kepatuhan perpajakan berjalan sesuai ketentuan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Dalam aturan itu, merchant dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas tidak dikenai PPh final UMKM sebesar 0,5 persen. Namun, DJP menegaskan status tersebut akan diverifikasi melalui pengawasan data dan pencocokan transaksi digital.

DJP menyatakan data transaksi dari marketplace, perbankan, hingga sistem Coretax akan di cross check untuk memastikan omzet yang dilaporkan wajib pajak sesuai kondisi sebenarnya.

Jika ditemukan perbedaan data atau indikasi pemecahan usaha untuk menghindari pajak, DJP dapat melakukan klarifikasi hingga pemeriksaan lebih lanjut.

Pemerintah menilai mekanisme pengecekan silang diperlukan agar fasilitas perpajakan bagi UMKM benar-benar diterima pelaku usaha yang memenuhi syarat.

Selain itu, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan keadilan antara pedagang online dan pelaku usaha konvensional dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui kebijakan baru ini, marketplace diwajibkan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari merchant yang omzetnya telah melebihi Rp500 juta per tahun.

Pemungutan dilakukan secara otomatis saat transaksi berlangsung dan menjadi kredit pajak bagi penjual. Pemerintah memperkirakan kebijakan pemungutan pajak marketplace dapat memperluas basis pajak sektor ekonomi digital sekaligus meningkatkan penerimaan negara dalam beberapa tahun mendatang.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/djp-tunjuk-tokopedia-shopee-lazada-dan-blibli-pungut-pajak-marketplace-mulai-1-agustus-2026/

Berita lainnya di Headlines