TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Dukung Kendaraan Listrik, Anies: Bebas Pajak Kendaraan, dan Ganjil-Genap

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan mendukung penuh penggunaan kendaraan listrik yang bebas emisi, dengan dua kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,

Pertama yaitu kendaraan bertenaga listrik bebas dari peraturan ganjil-genap di beberapa ruas jalan DKI Jakarta.

Dalam program acara berjudul "Dari Pendopo" dalam akun Youtubenya Anies Baswedan belum lama ini, Senin (20/12/2021), menyebutkan, "(Kedua) jika punya kendaraan basis listrik maka pajak kendaraan bermotornya di-nol-kan,"

Anies menjelaskan, dalam kebijakan itu menjadi salah satu upaya menstimulasi semua kendaraan di Jakarta beralih ke kendaraan bebas emisi.

Diluar aturan tentang keringanan dalam penggunaan kendaran bertenaga listrik ini, Dia juga mengatakan akan mengubah semua armada Transjakarta ke mobil bertenaga listrik.

Anies berharap sebanyak 10.000 armada Transjakarta menggunakan listrik, kemudian publik dapat memiliki pengalaman menggunakan kendaraan bebas emisi, dan menciptakan demand.

Gubernur DKI Jakarta menjelaskan, jika demand atau permintaan masyarakat terhadap kendaraan listrik menjadi tinggi, artinya produksi kendaraan listrik akan semakin banyak.

Dengan banyaknya produksi kendaraan listrik, akan memengaruhi harga kendaraan listrik menjadi lebih murah dan semakin terjangkau.

Anies melanjutkan, "Karena kita tahu bahwa harga kendaraan listrik masih mahal, karena demand atas produksi berbasis listrik masih kecil. Pemerintah meluaskan demand dengan menggunakan kendaraan umum berbasis listrik".

"Harapannya nanti masyarakat dapat manfaatnya, pengalamannya dan juga harga dari kendaraan berbasis listrik akan bisa turun," kata dia. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)