TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

GIAA Siap Tambah 5 Unit Pesawat Tahun Ini

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan melakukan penambahan 5 unit pesawat pada armadanya untuk periode 2023. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (13/6/2023).

Irfan mengatakan, perseroan akan menambah 5 pesawat berbadan sempit (narrow body) jenis Boeing B737-800. Penambahan tersebut akan melengkapi 53 unit pesawat perseroan yang telah beroperasi saat ini.

Penambahan armada tersebut dilakukan melalui skema leasing, bukan pembelian. Garuda Indonesia tidak akan melakukan penambahan armada lebih lanjut selain pesawat B737-800 tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi terjadinya penyelewengan atau tindakan korupsi.

“Kami sepakat penambahan armada ini good corporate governance (GCG) nya harus tepat agar kejadian di masa lalu tidak lagi terjadi,” kata Irfan.

Irfan mengatakan, perseroan saat ini juga memiliki sekitar 7 unit pesawat yang statusnya diistirahatkan atau grounded.

Sementara itu, pesawat-pesawat tersebut terdiri dari berbagai jenis, di antaranya Airbus A330, Boeing B737, serta Boeing B777. Armada perusahaan yang berstatus grounded tersebut berada dalam tahap restorasi.

Pada proses restorasi saat ini mengalami keterlambatan akibat masalah dalam pengadaan suku cadang atau spare part pesawat.

“Dana yang kita dapat dari Penyertaan Modal Negara (PMN) diperuntukkan buat restorasi. Prosesnya ada yang terhambat karena kami masih terus koordinasi dengan pihak pemilik spare part terkait,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Nusron Wahid mengatakan, penambahan pesawat diperlukan untuk memenuhi tingginya permintaan di tengah tren pemulihan jumlah penumpang. Sementara itu, jumlah pesawat GIAA yang beroperasi saat ini tidak cukup untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tersebut.(Kelly Pabelasary)